Diejek dan Diancam karena Ingin Berantas Korupsi, Prabowo: Saya Tak Gentar!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
mengaku mendapat ejekan dan ancaman setiap hari gara-gara tekadnya ingin memberantas
korupsi
.
“Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar,” ujar Prabowo, dalam acara
May Day
, di Lapangan Monas,
Jakarta
, Kamis (1/5/2025).
Meski tiap hari diejek, Prabowo tak akan menyerah dan bahkan mengaku siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia.
“Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ujar dia.
Menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan yang besar.
Namun, banyak segelintir orang yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Kami sudah melihat, kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya, maling-malingnya juga banyak,” ucap dia.
Eks Menteri Pertahanan ini menegaskan bahwa dirinya akan tetap berkomitmen untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
“Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Monas
-
/data/photo/2025/05/01/6813181a3aa54.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Diejek dan Diancam karena Ingin Berantas Korupsi, Prabowo: Saya Tak Gentar!
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205445/original/028163700_1746084043-20250501-Prabowo_Hari_Buruh-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo: Pajak yang Besar untuk Orang yang Berpenghasilan Besar – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan kajian terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi. Janji itu disampaikan guna menjawab permintaan kelompok buruh, dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Pada kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lantas membisikkan kepada Prabowo, banyak buruh yang kini keberatan atas potongan PPh.
Lantaran, kaum buruh dianggap hanya mendapat insentif hingga pesangon dan uang pensiun kecil, tetapi juga dihadapi kenaikan pajak progresif. Mendengar masukan itu, Prabowo berjanji untuk mengkaji ulang skema penerapan pajak.
“Saya akan kembali pelajari masalah pajak. Pajak yang besar untuk orang yang penghasilannya besar. Lo (buruh) orang gajinya enggak besar, jadi ngapain dipajak. Itu nanti tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo.
Beberapa waktu lalu, Prabowo juga telah menekankan setiap kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat banyak dan kepentingan nasional. Termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025, yang hanya untuk barang-barang mewah.
“Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Yaitu, barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Prabowo lantas mencontohkan beberapa barang mewah yang nantinya bakal terkena pungutan PPN 12 persen. Dalam hal ini, RI 1 menyebut beberapa barang super mewah yang hanya bisa dimiliki oleh kelompok super kaya, semisal jet pribadi hingga kapal pesiar.
“Contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah,” paparnya.
-

Buruh Sampaikan Tuntutan di Hadapan Prabowo: Minta Omnibus Law Dihapus
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta agar pemerintah segera menghapus metode omnibus law di Undang-Undang Cipta Kerja dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.
Hal itu disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Said meminta agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk tidak memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.
Dia juga meminta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk mengawal proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang baru.
“[Tuntutan] yang keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko [Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, Pak Dasco [Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad] nanti akan mengawal,” kata Said dalam peringatan Hari Buruh Mayday 2025 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Lebih lanjut, dia juga meminta agar Ketua DPR Puan Maharani agar pemerintah tidak lagi memasukkan omnibus law ke dalam RUU Ketenagakerjaan yang baru.
“Ibu Puan [Ketua DPR Puan Maharani], mohon izin agar omnibus law tidak ada aroma,” imbuhnya.
Selain itu, para buruh/pekerja juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Pasalnya, RUU PPRT sudah 20 tahun tidak disahkan.
“Kali mendapat informasi dari Pak Dasco, Ibu Puan dan jajaran pimpinan, tolong sahkan rancangan Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga,” tuturnya.
“Jangan seperti budak, Pak. Ada yang disetrika, ada yang tidur dengan kandang anjing, Pak, rakyat Bapak. Ada yang dikasih makanan kucing dan mereka mengalami penderitaan, bukan di luar negeri tapi di dalam negeri, sahkan RUU PPRT,”
Di samping itu, dia juga menuntut agar Presiden Prabowo segera memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Said menambahkan, buruh juga menuntut agar pemerintah untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Untuk diketahui, outsourcing adalah menyerahkan pekerjaan tertentu kepada mitra eksternal.
“Kami tahu, Bapak [Presiden Prabowo] sangat peduli untuk melakukan menghapus outsourcing. Modern slavery, perbudakan modern,” imbuhnya.
Adapun, para buruh juga menuntut akan adanya Satuan Tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Dia pun meminta semua pihak mendukung Kepala Negara RI untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia.
“…bergerak bersama, the great Indonesia, the first Indonesia. Bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama, yang harus kita perjuangkan bersama-sama dengan Bapak Presiden,” tutupnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205450/original/003161000_1746084046-20250501-Prabowo_Hari_Buruh-ANG_3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sikat Maling Uang Negara, Prabowo Serukan UU Perampasan Aset – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang alias UU Perampasan Aset. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.
“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Prabowo turut meminta dukungan dan komitmen penuh dari kaum buruh dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan cara, tidak gampang ditarik oleh koruptor dengan iming-imingi uang untuk membela dirinya.
“Setuju? Bagaimana, kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor? Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor? Benar ya? Awas lu,” dia menekankan.
Komitmen perlawanan terhadap koruptor ini diserukan, lantaran ia telah menghitung kekayaan Indonesia yang begitu besar. “Masalahnya, maling-malingnya juga banyak,” keluhnya.
Untuk itu, pemerintahan yang dipimpinnya bertekad untuk menghilangkan tindak korupsi dari Bumi Indonesia. Meskipun, Prabowo tahu itu bukan hal yang gampang.
“Saya tahu, saya tahu, bahwa ini bukan pekerjaan ringan. Ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macam-macam, tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas, mati untuk bangsa dan rakyat saya,” tegasnya.
“Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang berada di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan, hentikan, kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan, saya minta dihentikan secepat-cepatnya,” pungkas Prabowo.
/data/photo/2025/05/01/6813181a60276.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5205467/original/082658000_1746085304-20250501-Prabowo-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/05/01/681319e05b180.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

