Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Minta Diberi Hak yang Adil

    Bisnis.com, JAKARTA — Serikat pekerja meminta agar pemerintah memastikan buruh/pekerja mendapatkan hak yang adil jika sistem kerja alih daya (outsourcing) dihapus.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menilai penghapusan outsourcing sejatinya juga membutuhkan kajian dan pertimbangan yang matang lantaran akan berdampak luas agar tidak merugikan berbagai pihak, termasuk para buruh.

    Meski begitu, Elly menuturkan, serikat pekerja akan terus mengingatkan kepala negara RI yang memiliki kuasa untuk menghapus sistem outsourcing.

    “Saya kira itu kan tidak mungkin hapus outsourcing besok langsung dihapus, kan ada kajian-kajian, analisa, dan kebijakan lainnya yang akan kita lihat,” kata Elly saat ditemui di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Di sisi lain, jika sistem outsourcing diganti dengan sistem kontrak, Elly meminta agar semua hak pekerja dilindungi dan tak ada diskriminasi, termasuk menerima pesangon, tunjangan hari raya (THR), hingga jaminan sosial.

    “Sistem kontrak atau hal lainnya memang tidak boleh didiskriminasi dari perlindungan apapun, dari menerima pesangon, THR, lalu jaminan sosial, misalnya kecelakaan kerja, kematian, dan yang lainnya,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut agar pemerintah menghapus outsourcing. Dia juga meminta agar karyawan kontrak juga harus dibatasi.

    “Kalaupun outsourcing masih ada, hanya lima jenis pekerjaan, catering, cleaning service, security, driver, dan jasa pertambangan dan perminyakan,” kata Said.

    Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengatakan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Nantinya, orang nomor satu di Indonesia itu akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk mencari jalan terbaik dalam menghapus sistem outsourcing secara bertahap.

    Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor. Pasalnya, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja. 

    “Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” ujarnya.

    Di samping itu, dalam waktu dekat, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor yang mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional, yang diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

  • Respons Menaker Yassierli soal Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional  – Halaman all

    Respons Menaker Yassierli soal Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, akan membahas terkait usulan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Hal tersebut merespons kebijakan dari Presiden RI Prabowo Subianto pada Hari Buruh yang jatuh pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

    “Itu nanti akan kita bahas sesudah ini,” kata Menaker Yassierli di Universitas Pertamina Jakarta, Kamis.

    Menaker Yassierli juga belum bisa menjelaskan point-point penting apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu.

    “Nanti kita lihat. Kita juga sudah ada beberapa lembaga ya. Kota ada Dewan pengukuhan Nasional, ada LKS tripartit Nasional di seluruh daerah,” ungkapnya.

    Sebelumnya, tepat di Hari Buruh Internasional, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan dua kebijakan penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh Indonesia, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    Pengumuman ini disampaikan langsung dalam pidato Prabowo di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025) yang berlangsung di Lapangan Monas, Jakarta, di hadapan ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi dan konfederasi.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintahannya untuk mendengar dan melibatkan langsung suara kaum pekerja dalam perumusan kebijakan negara.

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden: mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan peserta aksi.

    Presiden juga menegaskan bahwa masukan dari para pimpinan buruh menjadi dasar pembentukan Satgas PHK, yang bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh perusahaan.

    “Kita juga, atas saran dari pimpinan buruh, dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita… kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu, kita, negara, akan turun tangan,” tegasnya.

  • Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI

    Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Serikat Buruh Dunia: Kehadiran Presiden di May Day bukti komitmen RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 18:41 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Dunia Shoya Yoshida mengatakan kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas) merupakan bukti komitmen Pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan buruh.

    “Perayaan May Day tahun ini sangat bersejarah karena dihadiri oleh Kepala Negara. Kehadiran Bapak Presiden merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh dan kesejahteraan buruh di Indonesia,” kata Shoya dalam sambutannya saat peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta, Kamis.

    Menurut Shoya, Hari Buruh Internasional bukan sekadar perayaan, melainkan juga simbol dari perjuangan dan solidaritas kaum buruh. Ia menyebut, perayaan May Day hari ini tidak mungkin terjadi tanpa persatuan dan solidaritas buruh.

    “Konfederasi Serikat Buruh Internasional akan terus mendukung perjuangan kawan-kawan buruh di Indonesia,” ucapnya.

    Menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

    “Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, sangat penting bagi kita semua kaum buruh di Indonesia untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam menyusun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang adil, inklusif dan melindungi hak-hal dasar buruh di Indonesia,” ucap Shoya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan bahwa pemerintahannya akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan, kelaparan, dan korupsi serta mempermudah akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.

    “Saya tahu bahwa ini bukan pekerjaan ringan, ini pekerjaan berat, … tapi saya tidak gentar. Saya sudah katakan, saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya,” ucap Presiden dalam pidatonya.

    Dikatakan pula oleh Presiden, sumber-sumber produksi yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Sebagai hadiah kepada kaum buruh dalam momentum May Day 2025, Presiden Prabowo menyatakan akan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

    “Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana undang-undang yang tidak beres dan tidak melindungi, mana regulasi yang tidak benar, dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” ucap Presiden.

    Sumber : Antara

  • Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Asosiasi Tekstil Harap Satgas PHK Tak Jadi Alat Kriminalisasi Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha tekstil berharap pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) nantinya jangan sampai menjadi alat untuk mengkriminalisasi pengusaha.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menuturkan, pembentukan Satgas PHK itu adalah bagian dari model resolusi konflik untuk mencegah terjadinya PHK yang masif dan meluas. Menurut Danang, pelaku usaha bisa memahami desakan munculnya Satgas yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

    Namun, dia menggarisbawahi bahwa juga perlu dilihat regulasi-regulasi yang sudah ada. Khususnya, regulasi yang diambil dengan melibatkan tripartit antara pekerja, pemerintah, dan pengusaha.

    “Salah satu pemikiran saya yang perlu dikemukakan adalah fungsionalitas dan tujuan satgas ini. Hal ini cukup mengkhawatirkan siapapun pelaku usaha, terutama sektor padat karya,” kata Danang kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025). 

    Menurutnya, Satgas PHK bisa saja beralih fungsi dari yang sebelumnya adalah misi pencegahan PHK, menjadi satgas audit finansial perusahaan sehingga tujuannya bergeser menjadi hukuman bagi pengusaha.

    Danang berpendapat, dalam pergeseran fungsi macam ini, maka pengusaha akan menjadi korban dan ketakutan untuk membuka usaha atau memperluas usahanya.

    “Satgas PHK jangan sampai menjadi tools untuk kriminalisasi pengusaha,” kata Danang mengingatkan.

    Selain itu, dia juga mengingatkan jangan sampai peran Satgas PHK tumpang tindih dengan berbagai kelembagaan yang sudah ada.

    Lebih lanjut, Danang mengatakan, pada prinsipnya tidak ada dunia usaha tanpa buruh dan tidak ada buruh tanpa pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja adalah dua sisi mata uang. Untuk itu, harus ada saling pengertian dan saling penghormatan.

    Namun, dia mengakui bahwa dalam perjalanannya, hubungan industrial tidak selalu lancar. Sebab, ada kejadian-kejadian yang memicu konflik antara perusahaan dengan pekerja.

    “Bisa saja salah satu unsur itu menjadi penyebab konflik. Contoh kejadian PHK massal di perusahaan sepatu PT Yihong itu ditengarai oleh mogoknya semua pekerja, padahal hanya dipicu oleh konflik kecil beberapa pekerja dengan manajemen,” kata Danang.

    “Ada juga PHK yg diakibatkan oleh kegagalan finansial dari manajemen perusahaan. Misalnya, Yamaha Music atau Sritex karena adanya gugatan kepailitan. Jadi, PHK bisa diakibatkan oleh berbagai macam penyebab,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan ‘kado’ kepada para buruh bertepatan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2025).

    Prabowo memerinci, kado kebijakan itu mencakup pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, pembentukan Satgas PHK, serta dorongan percepatan pengesahan sejumlah undang-undang yang menyentuh langsung kehidupan pekerja.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” tegas Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) siang ini.

    PHK Meningkat di Awal Tahun 2025

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 18.610 pekerja terkena PHK dalam kurun Januari—Februari 2025.

    Lebih terperinci, jumlah PHK pada Januari 2025 mencapai 3.325 orang. Kemudian, jumlah karyawan yang terkena PHK itu melonjak pada Februari, yakni menjadi 18.610 orang.

    Dengan kata lain, terdapat tambahan PHK sekitar 15.285 orang dari Januari ke Februari. Kemenaker juga mencatat jumlah PHK pada Februari 2025 paling banyak berada di Provinsi Jawa Tengah.

    “Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu sekitar 57,37% dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemenaker dalam dalam ikhtisar data di situs Satu Data.

    Berdasarkan data Kemenaker, Jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai 10.677 orang pada Februari 2025. Ini cukup pesat mengingat pada Januari tidak ada PHK di provinsi tersebut.

    Selanjutnya, jumlah PHK terbanyak pada Februari diikuti oleh Provinsi Riau, yakni 3.530 orang. Jumlah PHK di Riau ini meningkat dibanding Januari yang mencapai 323 orang saja.

    Kemudian, jumlah PHK DKI Jakarta mencapai 2.650 orang pada Februari 2025. Jumlah ini sama dengan PHK pada Januari 2025 di provinsi tersebut.

    Lalu, jumlah PHK di Jawa Timur mencapai 978 orang pada Februari 2025. Angka ini melonjak mengingat tidak ada jumlah PHK di Jawa Timur pada Januari 2025.

    Selanjutnya, jumlah PHK di Provinsi Banten mencapai 411 orang pada Februari 2025. Angka ini juga melonjak dari jumlah PHK pada Januari yang mencapai 149 orang.

  • Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Harus Dilanjutkan

    Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Harus Dilanjutkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Dia menekankan agar aturan yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan khususnya untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu,” ujarnya dengan nada tegas yang disambut riuh peserta aksi buruh.

    Meski begitu, Presiden Ke-8 RI itu juga menyayangkan fenomena demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” ujarnya.

    RUU Perampasan Aset selama ini menjadi sorotan karena dianggap penting dalam melengkapi perangkat hukum pemberantasan korupsi, terutama untuk menindak pelaku kejahatan keuangan lintas batas dan mengembalikan kerugian negara secara cepat.

    Diberitakan sebelumya, Baleg DPR belum memastikan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas lima tahun ke depan.

    Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029. Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan.

    “Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024).

  • Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Respons Kadin soal Wacana Prabowo Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, pelaku usaha menyambut baik ide dan gagasan Kepala Negara RI untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    “Melalui Dewan Kesejahteraan Buruh ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah, serta langkah dan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia,” kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025).

    Pasalnya, Sarman menilai kesejahteraan buruh dan pekerja bukan hanya tanggung jawab pengusaha, melainkan juga tanggung jawab negara.

    Selain membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Presiden Prabowo juga akan segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) agar tidak ada gelombang PHK yang terjadi di Tanah Air.

    Menurut Sarman, kehadiran Satgas PHK bisa memitigasi dan mengantisipasi agar PHK tidak terjadi di kemudian hari. Meski begitu, Satgas ini dinilai juga harus ada campur tangan pemerintah untuk menjamin keberlangsungan usaha.

    “Karena PHK umumnya merupakan langkah terakhir yang dilakukan pengusaha jika prospek dan kelangsungan usahanya tidak memiliki peluang untuk bertahan dan bangkit,” ungkapnya.

    Sebelumnya, dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah kado kepada para buruh, salah satunya dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya adalah memberikan nasihat kepada presiden terkait undang-undang (UU) maupun regulasi yang selama ini tidak memihak kepada para buruh.

    “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia, dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasehat kepada presiden mana UU yang enggak beres dan enggak melindungi beres, mana regulasi yang enggak benar dan segera akan kita perbaiki,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Tak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo juga menyatakan akan menghapus sistem outsourcing dalam waktu dekat. Namun, penghapusan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa lantaran harus tetap menjaga kepentingan para investor.

    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bagaimana caranya secepat-cepatnya menghapus outsourcing tapi kita juga harus realistis kita juga harus menjaga kepentingan para investor,” katanya.

    Sebab, lanjut dia, jika para investor enggan menanamkan investasi di Tanah Air. Alhasil, tidak ada pabrik yang dibangun di Indonesia, yang dapat menyerap tenaga kerja. 

  • Momen Prabowo Minta Izin Minum Kopi ke Buruh Gara-gara Suara Serak…

    Momen Prabowo Minta Izin Minum Kopi ke Buruh Gara-gara Suara Serak…

    Momen Prabowo Minta Izin Minum Kopi ke Buruh Gara-gara Suara Serak…
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Presiden Prabowo Subianto
    meminta izin kepada buruh untuk minum kopi di sela pidato di peringatan
    Hari Buruh
    atau
    May Day
    , di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    Momen itu terjadi setelah Prabowo menyatakan dukungan soal usulan buruh agar mengangkat Marsinah, sebagai pahlawan nasional. 
    “Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya, boleh minum kopi ya?” tanya Prabowo, di hadapan buruh, sambil menunjuk cangkir di dekatnya, seperti dilihat dari tayangan Kompas TV, Kamis. 
    “Boleh,” teriak buruh menjawab.
    Prabowo lalu mengambil cangkir berwarna putih, menunjukan kepada buruh, lalu minum.
    Tidak diketahui pasti apakah isi cangkir tersebut berisi kopi atau air putih biasa.
    “Eh, ini elu yang minta, ya. Gue kalau minum kopi bisa pidato tiga jam lho,” kelakar Prabowo, yang disambut riuh buruh.
    Prabowo seperti melepas dahaga setelah menenggak habis kopi dalam cangkir. 
    Setelah itu, Prabowo menanyakan kondisi buruh yang berdiri mendengarkan pidatonya di tengah cuaca yang terik.
    “Eh lu orang enggak kepanasan ya,” tanya Prabowo.
    “Enggak,” jawab buruh kompak.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5/2025).
    Prabowo hadir bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sejumlah buruh mulai padati gedung DPR

    Sejumlah buruh mulai padati gedung DPR

    Sejumlah buruh mulai memadati depan gedung DPR di Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Sejumlah buruh mulai padati gedung DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah buruh mulai memadati kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat, untuk melakukan orasi dalam memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2025.

    Informasi yang dihimpun ANTARA di lokasi, Kamis, menyebutkan, mereka didominasi oleh kaum wanita dan datang dari sejumlah elemen, seperti Pekerja Rumah Tangga, Aliansi Perempuan Indonesia, Serikat dan sebagainya.

    Sementara itu Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro terlihat mengatur para buruh untuk tetap tertib.

    “Untuk pasukan yang disiagakan di kawasan DPR ada sekitar 4.793 personel,” katanya.

    Susatyo menambahkan untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional, begitupun dengan durasi waktu para buruh menjalankan aksinya dia menyebutkan masih situasional.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 13.252 personel gabungan untuk mengamankan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025.

    “Dalam kegiatan pengamanan ini, kita libatkan 13.252 personel gabungan yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI dan 276 personel pemerintahan daerah,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dalam Apel Kesiapan Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monas, Selasa (29/4).

    Karyoto menyampaikan setiap peristiwa yang terjadi di Jakarta akan menjadi perhatian publik nasional, bahkan internasional dan berpotensi memicu efek domino di daerah lain.

    “Maka dari itu kita tidak boleh lengah sekecil apapun, gangguan keamanan di Jakarta dapat berdampak luas, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi,” ucapnya.

    Sementara itu Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Komarudin menyebutkan tidak ada penutupan jalan, namun hanya rekayasa lalu lintas saat berlangsung aksi oleh para buruh di Hari Buruh Internasional (May Day) itu.

    “Penutupan lalu lintas tidak dilakukan oleh karena itu kami menginformasikan bahwa akan terjadi mobilisasi massa yang cukup besar, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda

    Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda

    Buruh yang tergabung pada Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) sempat menggelar orasi di depan Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Buruh manufaktur sempat menggelar orasi di depan Patung Kuda
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Ribuan buruh yang tergabung pada Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII) sempat menggelar orasi di depan Kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025, Kamis.

    Ratusan buruh tersebut tidak ikut bergabung dengan sejumlah federasi dan serikat buruh lainnya yang sedang merayakan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas.

    Mereka lebih memilih berorasi di depan Patung Kuda dengan memblokade jalan.

    Massa membawa sejumlah spanduk dan poster pada aksi orasi tersebut. Para buruh GSPMII menyerukan empat tuntutan mereka kepada pemerintah.

    Keempat tuntutan tersebut di antaranya;

    1. Jalankan putusan Mahkamah Konstitusi RI No 168/PUU-XXI/2023.
    2. Tetapkan upah layak bagi seluruh pekerja Indonesia.
    3. Hapus sistem kerja kontrak, alih daya (outsourcing), pemagangan.
    4. Tolak PHK.

    Massa yang sempat memblokade jalan kemudian membubarkan diri secara tertib pada sekitar jam 12.10 WIB, kemudian berjalan kaki melewati Jalan Medan Merdeka Selatan.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 13.252 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis ini.

    Belasan ribu personel gabungan itu yang terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI dan 276 personel pemerintahan daerah.

    Peringatan Hari Buruh (May Day) dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat dan diperkirakan dihadiri oleh sekitar 200 ribu buruh dari Jabodetabek dan sekitarnya.

    Dalam aksinya, para buruh akan menyampaikan enam aspirasi, di antaranya meminta disahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Pokok Ketenagakerjaan. Kemudian juga menuntut untuk penetapan upah layak nasional, serta menegakkan tindak pidana korupsi.

    Sumber : Antara

  • Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan bahwa peringatan
    Hari Buruh
    Internasional atau (
    May Day
    ) 2025 yang berlangsung di berbagai daerah terpantau aman dan lancar.
    Diketahui, Hari Buruh Internasional atau
    May Day
    diperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya.
    Budi Gunawan mengatakan, hal itu merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
    Kemudian, unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.
    “Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/5/2025) dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama peringatan
    Hari Buruh 2025
    .
    Tak lupa, Menko Polkam mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis hari ini.
    “Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, sejumlah buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
    Selain di Jakarta, buruh di berbagai wilayah di Indonesia juga menggelar aksi memperingati Hari Buruh di daerah masing.
    Di Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
    “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
    Kemudian, Kepala Negara melontarkan sejumlah janji kepada buruh. Di antaranya, mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang salah tugasnya mencari cara untuk menghapus sistem kerja
    outsourcing
    di Indonesia.
    Selain itu, Prabowo mengemukakan rencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional dari kaum buruh.
    Lalu, mendukung pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU Perampasan Aset.
    Prabowo juga berjanji bakal mengenakan pajak kecil untuk buruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.