Tempat Fasum: Monas

Prabowo di Hari Buruh 2025, Ketika Gerakan Rakyat dan Pemimpin Bersatu

Jakarta –

Hari Buruh Internasional 2025 di Monas menjadi penanda sejarah penting bangsa ini. Untuk pertama kalinya sejak era Presiden Soekarno di tahun 1960-an, seorang kepala negara kembali berdiri bersama ratusan ribu buruh, bukan sekadar menyaksikan, tapi menyuarakan perjuangan mereka. Dan pada 1 Mei 2025, rakyat tahu pasti: gerakan rakyat sesungguhnya kini berdiri bersama Prabowo Subianto.

Prabowo bukan wajah baru dalam perjuangan rakyat kecil. Sejak muda, ia sudah berdiri bersama petani yang digusur, nelayan yang kehilangan akses laut, dan buruh yang tak mendapat keadilan. Ia bukan politisi gila pencitraan. Ia gila perjuangan. Konsistensinya bukan dibentuk oleh sorotan kamera, tapi oleh keyakinan teguh akan keadilan sosial. Dan ketika akhirnya dipercaya sebagai Presiden Republik Indonesia, ia membuktikan bahwa idealismenya tetap utuh.

Hari Buruh di Monas tahun ini bukan sekadar panggung orasi, tapi panggung keberpihakan. Prabowo menyampaikan langsung komitmennya untuk mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga-RUU yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade namun terus tertunda. “Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini akan kita bereskan,” ujar Prabowo dari atas panggung, disambut riuh tepuk tangan massa buruh.

Tidak hanya itu, ia juga meluncurkan kebijakan konkret seperti pembentukan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja dari pemutusan kerja semena-mena dan untuk memastikan suara buruh didengar langsung oleh negara.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo juga terus mengambil langkah nyata untuk menjaga dan meningkatkan daya beli buruh, yang menurutnya adalah kunci utama penggerak ekonomi nasional. “Saya punya teori ekonomi sangat sederhana. Kalau orang-orang yang berpenghasilan rendah mendapat penghasilan yang cukup, dia punya daya beli. Kalau punya gaji cukup, pasti ingin beli sepatu untuk anaknya, beli baju untuk istrinya, beli motor untuk dirinya sendiri. Itu artinya pabrik sepatu, baju, motor akan hidup, dan pengusaha juga akan menikmati untungnya,” ujar Prabowo. Oleh karena itu, pemerintah menaikkan UMP sebesar 6,5%, menurunkan tarif listrik rumah tangga, menjaga stabilitas harga pangan, dan mempercepat pencairan hak-hak buruh yang terdampak PHK, sebagai bentuk konkret menjaga siklus ekonomi tetap berpihak pada rakyat.

Prabowo juga merespons positif keinginan buruh yang mendesak dihapuskannya sistem kerja outsourcing. Sebelumnya, Prabowo juga mengeluarkan kebijakan keharusan perusahaan memberikan Bonus Hari Raya (BHR) kepada para ojol.

Sehingga tidaklah berlebihan jika Prabowo disebut harapan baru bagi buruh Indonesia. Karena gebrakannya sejalan dengan apa yang buruh harapkan.

Apa yang terjadi di Monas adalah kristalisasi dari perjuangan panjang-bahwa ketika kekuatan rakyat dan pemimpinnya bersatu, perubahan bukan hanya mungkin, tapi nyata. Di tengah panas terik, Prabowo menyalami satu per satu buruh, menyerap energi rakyat yang telah lama menantikan pemimpin yang hadir bukan hanya saat kampanye, tapi saat keputusan penting harus dibuat.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) periode 2024-2028 dan mantan Sekjen KSPI, Muhamad Rusdi

(whn/whn)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

01/05/2025 22:08
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Diminta Dikelola Secara Profesional Megapolitan 1 Mei 2025

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Diminta Dikelola Secara Profesional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Buruh meminta
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
yang rencananya akan dibentuk pemerintah dikelola secara profesional.
“Tapi kalau cara mengoperasionalkan, enggak profesional, enggak maksimal, enggak optimal, tentu hanya akan menambah anggaran buat negara gitu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga kaum-kaum buruh,” kata Sunarno, salah satu koordinator aksi Hari Buruh di depan DPR RI, Kamis (1/5/2025).
Sunarno juga meminta tak ada unsur politis dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Jadi semua harus dikerjakan programatis yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, tidak ada diskriminasi, jangan ada unsur politisasi, gitu ya atau bahkan kami sebut hanya gimmick atau pencitraan belaka,” ucap Sunarno,
Sunarno juga menyoroti rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan outsourcing yang dinilai memberatkan kaum pekerja.
“Tapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” ujar Sunarno.
Sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto
mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
Hal itu ia sampaikan di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis.
“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah untuk memberikan masukan langsung kepada presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
“Yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” jelasnya.
Prabowo menyatakan, setiap masukan dari dewan itu akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 22:03
Buruh: Selagi Masih Ada Outsourcing, Susah Jadi Karyawan Tetap Megapolitan 1 Mei 2025

Buruh: Selagi Masih Ada Outsourcing, Susah Jadi Karyawan Tetap
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Rini (53), anggota serikat buruh perusahaan Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman (RTTM), menilai, sistem outsourcing membuat pekerja kesulitan untuk diangkat menjadi karyawan tetap.
“Selagi masih ada outsourcing, itu kayaknya sulit untuk jadi karyawan tetap,” kata Rini saat ditemui dalam peringatan
Hari Buruh
Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/4/2025).
Rekan Rini dari serikat yang sama, Winarti (43), mengaku kasihan pada generasi muda yang sering menjadi korban outsourcing itu.
“Iya, kasihan generasi muda jadi korban outsourcing,” ujar Winarti.
Berdasarkan pengamatannya, status karyawan tetap hanya bisa diperoleh ketika pekerja memiliki kompetensi yang baik.
Jika perusahaan menilai kemampuan pekerjanya kurang, potensi diberhentikan atau tidak diperpanjang kontraknya sangat besar.
Namun, lebih banyak pekerja yang berakhir habis kontrak. Selanjutnya, perusahaan mencari pekerja lainnya.
“Untuk sekarang-sekarang ini, jarang kalau yang diperpanjang. Kalau udah selesai kontrak ya sudah, cari baru lagi,” ucap Winarti.
Dalam peringatan Hari Buruh yang dihadiri Rini dan buruh lainnya, Presiden
Prabowo Subianto
menyampaikan janjinya tentang penghapusan praktik outsourcing.
Prabowo menyebutkan dalam pidatonya bahwa akan mencari cara untuk menghapus outsourcing itu.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo.
Selain penghapusan outsourcing, Prabowo juga menjanjikan lima hal lainnya, yakni pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Kemudian, Prabowo juga ingin merealisasikan gagasan pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo juga berjanji akan segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT).
UU terkait perlindungan pekerja di sektor kelautan dan perikanan pun direncanakan akan disusun dalam waktu dekat.
Terakhir, Prabowo juga berjanji akan mendukung pengesahan UU Perampasan Aset.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 21:50
Siapa Marsinah? Aktivis Buruh yang Didorong Presiden Prabowo untuk Jadi Pahlawan Nasional

GELORA.CO – Di hadapan ribuan buruh yang memperingati May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap usul menjadikan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dia turut mendorong usulan tersebut bisa dilaksanakan. Lantas siapa Marsinah?

Berdasar dokumen pemberitaan JawaPos.com yang kembali dimuat oleh Radar Surabaya pada Kamis (1/5), Marsinah merupakan simbol perjuangan buruh di Indonesia. Marsinah adalah aktivis buruh yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai perempuan pemberani.

Marsinah tidak segan memperjuangkan hak-hak pekerja dan kaum buruh. Meski hidup di zaman Orde Baru, Marsinah tidak pernah takut bergerak di jalur perjuangan. Pada 1993, dia memimpin unjuk rasa dengan tuntutan menaikan upah pekerja di pabrik tempat dia bekerja.

Saat itu, Marsinah bekerja di PT Catur Putra Surya, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Perjuangan Marsinah terhenti karena dia dinyatakan hilang. Pada 9 Mei 1993, jenazah Marsinah ditemukan dalam keadaan tragis.

Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di wilayah Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jatim. Tubuhnya penuh luka dan beberapa tulangnya patah. Karena itu, sampai saat ini Marsinah menjadi simbol perjuangan para buruh.

”Kenapa sih pahlawan nasional nggak ada dari kaum buruh? Saya tanya, kalian ada saran nggak? Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak bagaimana kalau Marsinah? Marsinah, jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” tegas Prabowo.

01/05/2025 21:44
Buruh Pesimistis Pemerintah Bakal Hapus Outsourcing Megapolitan 1 Mei 2025

Buruh Pesimistis Pemerintah Bakal Hapus Outsourcing
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Samino (45), buruh asal Karawang, mengaku pesimis dengan janji Presiden
Prabowo Subianto
yang akan mencari cara untuk menghapus sistem outsourcing.
Janji itu dinilai belum disertai langkah konkret dan terdengar seperti kampanye politik.
“Sebenarnya saya pesimis dengan apa yang disampaikan tadi. Tadi seolah-olah kayak lagi kampanye. Karena outsourcing ini kan sudah jadi penyakit lama di dunia perburuhan, tapi sudah beberapa ganti pemimpin negara, tetap saja kayak gitu,” ujar Samino saat diwawancarai Kompas.com di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Namun, dia sepakat bahwa penghapusan sistem outsourcing merupakan langkah penting untuk meningkatkan
kesejahteraan buruh
.
Pasalnya, praktik tersebut dianggap merugikan pekerja karena dianggap telah melegalkan upah murah.
“Jadi kalau itu memang terealisasi, saya sangat senang sekali, mendukung sekali dengan program tersebut,” kata dia.
Meski begitu, Samino menyebut janji yang disampaikan Prabowo dalam pidato peringatan
Hari Buruh Internasional
atau
May Day 2025
di Monas masih jauh dari harapan buruh.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah hukum, bukan sekadar memberi janji.
“Kalau usul saya sebenarnya gampang, tinggal ditetapkan pakai Perppu atau pakai Keppres, itu bisa saja,” imbuh dia. “Kalau serius mau hapus outsourcing, ya tinggal bikin perpu atau kepres. Atau suruh partai-partai koalisi di DPR bahas revisi undang-undangnya. Selesai, asal kompak,” ucap dia.
“Pak Prabowo kan banyak ya koalisinya di DPR, ya tinggal minta dari partai koalisinya itu untuk membahas Undang-undang tersebut,” tambah dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 21:42
Perkuat literasi dan perlindungan buruh Indonesia

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Hari Buruh Internasional 2025

Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo: Perkuat literasi dan perlindungan buruh Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 01 Mei 2025 – 19:44 WIB

Elshinta.com – Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk semua pekerja, termasuk mereka yang kini bergantung pada platform digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anga Raka Prabowo juga menegaskan komitmen Kementerian Komdigi melindungi pekerja dalam akses dan pemanfaatan ruang digital.

“Presiden memberi arah yang sangat jelas: negara harus hadir untuk buruh. Ini juga berlaku di ruang digital. Kami akan memastikan pekerja di sektor digital mendapat perlindungan, pelatihan, dan akses terhadap peluang yang adil,” tegasnya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Peringatan Hari Buruh di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (01/05/2025).

Angga Raka Prabowo menyatakan transformasi digital nasional harus berpihak pada kepentingan pekerja. Menurutnya, kehadiran negara dalam ruang digital tidak kalah pentingnya dibanding sektor konvensional.

“Presiden memberi arah yang sangat jelas: negara harus hadir untuk buruh. Ini juga berlaku di ruang digital. Kami akan memastikan pekerja di sektor digital mendapat perlindungan, pelatihan, dan akses terhadap peluang yang adil,” tandasnya.

Kementerian Komdigi tengah memperkuat keterampilan talenta digitatl nasional melalui penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi pembangunan inftrastruktur digital. Bahkan, Kementerian Komdigi juga memperluas program literasi digital untuk segmen buruh dan pekerja informal.

“Kami sedang memperluas program literasi digital untuk segmen buruh dan pekerja agar mereka tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pelaku aktif di ruang digital. Kesejahteraan masa depan sangat terkait dengan kemampuan adaptasi terhadap ekonomi digital,” jelasnya.

Menurut Angga Raka Prabowo pihaknya akan meningkatkan sinergi antarkementerian, termasuk dalam mendukung digitalisasi pelayanan di sektor ketenagakerjaan.

“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Komidigi akan memastikan setiap regulasi, kebijakan, dan teknologi yang kami dorong selalu berpihak pada rakyat, termasuk buruh dan pekerja di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

“Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” ujar Kepala Negara saat menghadiri langsung acara peringatan Hari Buruh Internasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200.000 buruh dan pekerja dari berbagai daerah, yang datang membawa semangat solidaritas dan perjuangan bersama.

Sumber : Elshinta.Com

01/05/2025 21:29
Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Presiden Prabowo Subianto memberikan kaos kepada sejumlah buruh dari atas mobil kepresidenan Maung Garuda selepas menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

Presiden janji segera sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 01 Mei 2025 – 20:33 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah bersama DPR segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.

Di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day 2025, Presiden memperkirakan pembahasan RUU PPRT akan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan.

“Kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan kepada saya minggu depan RUU ini akan mulai segera dibahas,” kata Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis.

Janji Presiden untuk segera mengesahkan RUU PPRT bersama DPR kemudian disambut riuh tepuk tangan ratusan ribu buruh yang memadati Lapangan Silang Monas.

Pengesahan RUU PPRT menjadi undang-undang merupakan satu dari enam tuntutan kelompok buruh yang disuarakan dalam May Day 2025. Lima tuntutan lainnya, yaitu menghapus sistem outsourcing, membentuk satuan tugas (satgas) PHK, mewujudkan upah layak, melindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, dan memberantas korupsi dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan niatan membahas RUU PPRT telah disetujui oleh seluruh unsur pimpinan DPR, termasuk Ketua DPR Puan Maharani.

Dasco menjelaskan DPR RI telah menyerap aspirasi dari kelompok pekerja, termasuk pembentukan satuan tugas guna memitigasi PHK oleh para perusahaan, dan meneruskan aspirasi itu kepada pemerintah.

“Ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila Itu sudah berjalan mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).

RUU PPRT bergulir sejak 2004 atau telah diusulkan selama 20 tahun lebih. RUU PPRT pertama kali diusulkan oleh Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) pada 2004 ke DPR RI.

Rancangan undang-undang itu juga telah beberapa kali masuk program legislasi nasional (prolegnas) mulai dari tahun 2010–2014. Kemudian, RUU PPRT juga kembali masuk prolegnas pada periode 2019–2024.

Catatan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menunjukkan 3.308 lebih kasus kekerasan menimpa PRT sepanjang 2021 sampai dengan Februari 2024. Dalam catatan yang sama, kasus kekerasan PRT pada tahun 2012 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Sementara itu, catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan dalam rentang waktu 2005 sampai dengan 2022 ada 2.344 kasus kekerasan terhadap PRT.

Sumber : Antara

01/05/2025 21:27
Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, Buruh: Jangan Hanya Gimmick Megapolitan 1 Mei 2025

Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, Buruh: Jangan Hanya Gimmick
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Buruh meminta rencana penghapusan kebijakan outsourcing yang bukan hanya gimmick semata.
“Ya seharusnya kamu dukung gitu loh, kalau memang itu serius gitu, jadi bukan hanya gimmick. Kalau itu disampaikan hanya gimmick atau pencitraan, tentu kami tidak mendukung, karena itu harus kita buktikan gitu lho,” kata Sunarno, salah satu koordinator aksi Hari Buruh di depan DPR RI, Kamis (1/5/2025).
Sunarno juga menuntut kejelasan pernyataan Prabowo dalam bentuk program yang bisa menghapus outsourcing.
“Programnya seperti apa yang jelas, terkait dengan membatalkan undang-undangnya atau menghapus undang-undangnya, aturannya atau seperti apa, harus jelas,” ucap Sunarno.
Menurut Sunarno, yang perlu dihapus bukan hanya kebijakan outsourcing, tetapi juga pekerja harian yang harus mendapatkan perhatian khusus.
“Tapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” ujar Sunarno.
Sebelumnya, Presiden RI
Prabowo Subianto
berjanji akan mencari cara untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia.
Prabowo akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mempelajari hal ini.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” kata Prabowo dalam pidato saat Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis.
Di sisi lain, ia meminta para buruh bersikap realistis dan ikut menjaga kepentingan para investor.
Sebab, tanpa ada investor, akan sedikit lapangan pekerjaan.
“Harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ungkapnya.
Oleh karenanya, ia mengajak semua pihak bekerja sama demi perekonomian di Indonesia.
Adapun
penghapusan outsourcing
juga merupakan salah satu tuntutan yang disuarakan massa buruh dalam aksi May Day 2025.
Di sisi lain, Prabowo juga akan mempertemukan para pemimpin serikat buruh dengan pimpinan perusahaan di Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 20:50
Soal Outsourcing, Wamenaker Wanti-Wanti Pengusaha Harus Patuhi Prabowo

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer menekankan pelaku usaha harus mematuhi rencana pemerintah yang hendak menghapus skema kerja outsourcing.

Immanuel yang akrab disapa Noel itu menjelaskan bahwa apabila wacana tersebut resmi menjadi Perintah Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Kepres), maka sifatnya akan absolut dan mengikat.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah keputusan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,” jelasnya saat ditemui usai perayaan May Day 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1//5/2025).

Namun demikian, Noel menyebut rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian yang mendalam.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku hendak menghapus sistem kerja alih daya atau outsourcing. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Kamis (1/5/2025).

Dalam laporannya, Prabowo menyebut rencana penghapusan sistem kerja itu bakal dieksekusi secara bertahap oleh Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

“Kami juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan investor. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, dan tidak ada pekerjaan,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, Prabowo mengaku berencana menggelar pertemuan di Istana Bogor (Isbog) dalam waktu dekat. Di mana, forum itu akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nasional.

Prabowo menyebut, dialog ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun kemitraan industrial yang adil.

01/05/2025 20:25
Pembangunan Stasiun Monas-Thamrin MRT Jakarta capai 87,38 persen

Calon penumpang mengantre untuk menaiki kereta moda raya terpadu (MRT) di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Kamis (27/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/wpa.

Pembangunan Stasiun Monas-Thamrin MRT Jakarta capai 87,38 persen
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Kamis, 01 Mei 2025 – 20:17 WIB

Elshinta.com – PT MRT Jakarta (Perseroda) menyatakan pembangunan paket kontrak CP201 Stasiun Monas dan Thamrin sudah mencapai 87,38 persen.

“Per April 2025, tim konstruksi dan kontraktor telah menyelesaikan 87,38 persen pekerjaan,” kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo di Jakarta, Kamis.

Ahmad mengatakan saat ini di Stasiun Thamrin sedang dilakukan sejumlah pekerjaan seperti pintu masuk (site clearance entre) tiga, pengecoran dinding, memperkuat struktur tanah di kedalaman yang diinginkan (jet grout), penggalian pintu masuk (entre) tujuh dan delapan, struktur rangka baja pintu masuk empat, suar penyejuk dan suar pendingin.

Tim juga masih menyelesaikan instalasi sistem pemanasan, ventilasi dan pengkondisian udara (HVAC/Heating, Ventilation, and Air Conditioning), suplai air dan drainase, pemadam kebakaran dan elektrikal di boks stasiun.

“Di Stasiun Monas, tim masih terus mengerjakan pengujian eskalator dan elevator, pemasangan dinding ACP pada koridor pintu masuk satu, pengecoran dinding tangga masuk satu dan penggalian serta pekerjaan pembetonan pada pintu masuk dua,” ujarnya.

Progress signifikan juga terlihat di area konstruksi CP 202, yaitu Stasiun Harmoni, Sawah Besar dan Mangga Besar.

Per 25 April, proyek itu telah mencapai 51,17 persen dari target 47,14 persen. Pekerjaan ekskavasi dan pengecoran masih terus dikerjakan pada ketiga stasiun tersebut.

“Tim konstruksi sedang mempersiapkan pekerjaan pembangunan terowongan bertingkat (stacked tunnel) pertama di Indonesia tersebut,” ujarnya.

Sedangkan di paket kontrak CP203 yang mengerjakan Stasiun Glodok dan Kota, perkembangannya telah mencapai 72,12 persen dengan sejumlah pekerjaan utama.

Hal ini mencakup pembuatan akses perawatan (maintenance) di terowongan, struktur tangga dan dinding di bok stasiun, hingga pemasangan sistem saluran pembuangan gas buang atau kontaminan udara yang ditempatkan di atas rel kereta MRT (OTE Duct) dan pembangunan struktur tangga akses pemadam kebakaran. ⁠

Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, nilai investasi proyek MRT Jakarta Fase 2A diperkirakan mencapai sekitar Rp25,3 triliun, yang dibiayai melalui pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Proyek Fase 2A ini mencakup pembangunan jalur sepanjang 5,8 kilometer dari Bundaran HI hingga Kota, dengan tujuh stasiun bawah tanah: Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Sementara itu, Fase 2B yang direncanakan melanjutkan jalur dari Kota hingga Depo Ancol Barat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).

Secara keseluruhan, nilai investasi untuk proyek MRT Jakarta Fase 2 (Fase 2A dan 2B) diperkirakan sekitar Rp45,4 triliun, dengan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman luar negeri.

Sumber : Antara

01/05/2025 20:21