Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • 3 Canda Prabowo Tak Ganti Kapolri dan Panglima TNI Nasional

    3 Canda Prabowo Tak Ganti Kapolri dan Panglima TNI Nasional

    Canda Prabowo Tak Ganti Kapolri dan Panglima TNI
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di panggung buruh, Presiden
    Prabowo Subianto
    bercanda bahwa
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
    dan Panglima TNI Agus Subyanto tidak akan segera diganti.
    Prabowo, Jenderal Sigit, dan Jenderal Agus sama-sama hadir di perayaan
    May Day 2025
    , digelar di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin.
    Saat menyapa satu per satu tamu yang hadir, Prabowo yang berbicara di atas mimbar mengamati nama Kapolri dan Panglima TNI punya persamaan dengan nama dirinya.
    Awalnya, dia menyapa Kapolri yang memang punya nama akhir “prabowo”. Prabowo menyadari bahwa nama Jawa itu lumayan populer digunakan orang-orang Indonesia.
    “Kapolri yang terhormat, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,” kata Prabowo dari mimbar pidato.
    “Memang Prabowo ini namanya sekeranjang gitu,” imbuhnya disambut tawa para buruh.
    Ia melanjutkan dengan menyebut
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    , yang juga memiliki nama belakang sama dengannya, meski penulisannya sedikit berbeda.
    “Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Agus Subiyanto, presidennya Prabowo Subianto,” ujarnya sembari tersenyum.
    Prabowo yang mengenakan topi ini pun melontarkan kelakar bahwa dengan susunan nama seperti itu, posisi Kapolri dan Panglima TNI kemungkinan tidak akan berubah.
    “Wah, ini alamat enggak diganti-ganti nih Kapolri sama Panglima,” ucapnya disambut riuh para peserta.
    Candaan tersebut mencairkan suasana dalam acara peringatan May Day yang turut dihadiri ribuan buruh serta sejumlah pejabat tinggi negara.
    Berdasarkan
    UU TNI
    yang baru, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit.
    Untuk jenderal bintang empat seperti Agus Subiyanto, usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali. Ini diatur di Pasal 53 Ayat (4), berikut bunyinya:
    Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” tulis Pasal 53 Ayat (4).
    Usia Jenderal Agus Subiyanto saat ini adalah 57 tahun. Dia lahir pada 5 Agustus 1967.
    Bagaimana dengan Kapolri? Berdasarkan UU Polri yang berlaku saat ini, batas usia pensiun adalah 58 tahun atau 60 tahun.
    Berikut adalah bunyi Pasal 30 UU Nomor 2 Tahun 2002:
    Pasal 30

    (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

    (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

    (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    Namun demikian, wacana
    revisi UU Polri
    saat ini sedang berlangsung. Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini berusia 55 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Prabowo Beri Lampu Hijau RUU Perampasan Aset, DPR Siap Eksekusi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah lama ditunggu, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberi ‘lampu hijau’ bagi eksekutif dan legislatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Komitmen tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menurutnya, pembahasan RUU Perampasan Aset yang sempat mandek di parlemen ini agar kembali dilanjutkan demi  memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” tegas Prabowo yang langsung disambut riuh ribuan buruh yang mengikuti aksi May Day hari itu. 

    Meski begitu, Prabowo juga menyayangkan adanya fenomena aksi demonstrasi yang justru mendukung pelaku tindak pidana korupsi.

    Demo tersebut, kata dia, dilakukan segelintir pihak yang justru terlihat dalam kasus korupsi atau suap yang merugikan negara.

    “Saya heran, di Indonesia bisa ada demo dukung koruptor. Gue heran,” imbuhnya. 

    Tergantung Proses Politik 

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas blak-blakan menyampaikan bahwa nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sangat tergantung dengan proses politik.

    Supratman menyebut pemerintahan Prabowo Subianto telah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai atensi. Politisi Gerindra ini menyebut pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tengah dibahas oleh lintas kementerian/lembaga. 

    Namun demikian, dia mengingatkan bahwa pemerintah telah menyerahkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. Menurutnya, pembahasan RUU tersebut tinggal tergantung dengan kesepakatan antara partai-partai politik di DPR. 

    “Seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan-kekuatan politik dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa (15/4/2025). 

    Mantan Ketua Baleg DPR itu mengatakan, pemerintah akan mendorong RUU Perampasan Aset agar masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025-2029. Namun, dia menyebut harus ada kesepakatan politik yang kuat di awal agar pembahasannya lancar di parlemen. 

    “Jadi ini soal politik saja nih ya, soal politik. Di pemerintah standing-nya sudah jelas nih, belum berubah seperti di pemerintahan sebelumnya juga sama dengan pemerintahan sekarang,” kata Supratman. 

    Supratman, yang merupakan politisi Partai Gerindra, juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada pemerintahan sebelumnya. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. 

    Sebelumnya RUU Perampasan Aset tidak masuk ke prolegnas prioritas 2025. Namun, RUU tersebut masuk ke prolegnas jangka menengah 2025-2029. 

    Pembelaan Baleg DPR 

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Saleh P. Daulay mengungkapkan harapannya terkait soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk bisa masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahun ke depan.

    Dia mengatakan dan meminta untuk seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan RUU tersebut dengan baik, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

    “Soal Undang-Undang Perampasan Aset itu saya minta supaya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR bisa membicarakan ini secara baik, sehingga akan kelihatan manfaat dan mudoratnya bagi masayarakat,” ujarnya seusai rapat pleno Baleg DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (28/10/2024).

    Jangan sampai, lanjut dia, ada sebuah Undang-Undang yang justru bisa memperlambat Baleg dalam mengerjalan hal-hal pokok lainnya.

    Saleh menyebut pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan partai-partai lain, tetapi kelihatannya di partai-partai lain pun juga tidak mudah. Dia juga menunggu inisiatif dari pemerintah terkait nasib RUU Perampasan Aset tersebut.

    “Jadi jangan semua mata tertuju kepada Baleg di DPR, tapi juga setengahnya itu ada di pemerintah. Kalau membahas Undang-Undang itu hanya DPR yang setuju, ya nggak bisa. Semuanya harus berkoordinasi dan setuju secara bersama dengan pemerintah,” jelasnya.

    Dengan demikian, kata Politikus PAN itu, jika ada keterlambatan penyusunan UU atau jumlah UU yang disahkan hanya sedikit, itu bukan hanya kesalahan semata dari Baleg atau DPR.

    “Tapi pasti ada juga kontribusi dari pemerintah. Kadang-kadang di pemerintah yang enggak cocok. Mohon maaf, ada tumpang tindih kewenangan antar kementerian, antar lembaga, antar dirjen malah,” bebernya.

    Diberitakan sebelumya, Baleg DPR belum memastikan RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar Prolegnas lima tahun ke depan. 

    Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan belum mengetahui secara pasti terkait dengan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas 2024-2029. Menurutnya, hal itu baru dapat dipastikan pada saat rapat prolegnas selesai dilakukan. 

    “Belum tahu. Nanti kita lihat setelah besok rapat Prolegnas, terus kemudian yang mana menjadi prioritas. Karena itu harus dibahas bersama pemerintah [menteri],” ujarnya usai rapat pleno kedua Baleg di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2024)

  • 1 Apa Itu Outsourcing, Kebijakan yang Dilegalkan Megawati tapi Ingin Dihapus Prabowo? Nasional

    1 Apa Itu Outsourcing, Kebijakan yang Dilegalkan Megawati tapi Ingin Dihapus Prabowo? Nasional

    Apa Itu Outsourcing, Kebijakan yang Dilegalkan Megawati tapi Ingin Dihapus Prabowo?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Praktik
    outsourcing
    atau
    alih daya
    telah lama menjadi bagian dari dunia
    ketenagakerjaan
    di Indonesia.
    Meski dianggap efisien bagi perusahaan, praktik ini terus menuai kontroversi, terutama dari kalangan
    buruh
    .
    Sistem kerja yang dinilai merugikan hak-hak pekerja itu kembali menjadi sorotan setelah Presiden
    Prabowo Subianto
    menyatakan niatnya untuk menghapus outsourcing dalam pidatonya saat peringatan Hari
    Buruh
    Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    Komitmen penghapusan outsourcing itu akan diambil pemerintah dalam pembentukan
    Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
    .
    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.
    “Kita ingin hapus outsourcing. Tapi, kita juga harus realistis. Kita harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, maka buruh juga tidak bisa bekerja,” lanjutnya.
    Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
    Ketenagakerjaan
    , outsourcing adalah praktik penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
    Artinya, perusahaan dapat menyerahkan pekerjaan tertentu kepada pihak ketiga, yakni perusahaan outsourcing.
    Jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing-kan biasanya adalah pekerjaan penunjang seperti jasa keamanan, kebersihan, katering, atau operator call center.
    Adapun pekerjaan inti perusahaan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.
    Aturan legalisasi outsourcing sendiri pertama kali diatur secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, melalui UU Ketenagakerjaan tahun 2003.
    Legalisasi ini membuka jalan bagi praktik outsourcing di sektor-sektor tertentu yang kini berkembang luas di berbagai sektor industri.
    Perusahaan umumnya memilih sistem outsourcing karena dianggap mampu menekan biaya operasional.
    Dengan outsourcing, perusahaan tidak perlu memikirkan banyak hal administratif seperti gaji, tunjangan, asuransi, atau pesangon pekerja, karena semua itu menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.
    Selain itu, outsourcing juga memberi fleksibilitas tenaga kerja karena perusahaan dapat merekrut berdasarkan kebutuhan tanpa harus memberikan jaminan kerja jangka panjang.
    Ini tentu menguntungkan di tengah persaingan bisnis yang dinamis.
    Bagi kalangan buruh, outsourcing adalah bentuk pemiskinan struktural.
    Karenanya, dalam setiap peringatan Hari Buruh, tuntutan penghapusan sistem outsourcing selalu menjadi salah satu poin utama.
    Buruh menilai sistem ini membuat status kerja mereka menjadi tidak pasti, gaji rendah, tanpa jaminan sosial yang layak, dan mudah dipecat kapan saja.
    Dalam
    May Day 2025
    , suara-suara itu kembali disampaikan.
    Presiden Konfederasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (K-ASPEK), Muhamad Rusdi, menilai sistem ini bisa menyebabkan hilangnya stabilitas pekerjaan, pengurangan hak-hak pekerja, hingga adanya potensi penurunan kesejahteraan pekerja. “Kami meminta agar (pemerintah) bisa menghilangkan outsourcing atau setidaknya meminimalisir outsourcing,” ujarnya kepada media saat menghadiri peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta, Kamis.
    Dalam pidatonya di peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Lapangan Monas, Presiden Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai langkah awal untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing.
    Dewan ini akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.
    Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.
    Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi. “Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Kepala Negara.
    Namun, janji penghapusan outsourcing bukan perkara mudah.
    Kondisi perekonomian global tengah mengalami tekanan berat akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan tarif impor baru dari Presiden AS Donald Trump.
    Hal ini berdampak pada rantai pasok global dan menurunnya permintaan ekspor.
    Di dalam negeri, dampak pelemahan ekonomi sudah mulai terasa.
    Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari hingga Februari 2025, terdapat 18.610 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
    Angka ini diprediksi meningkat seiring pelemahan ekonomi dunia.
    Dalam situasi ini, perusahaan-perusahaan disinyalir akan semakin mengandalkan sistem kerja fleksibel seperti outsourcing untuk bertahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politik Kemarin, Dewan Kesejahteraan Buruh hingga dukungan Golkar

    Politik Kemarin, Dewan Kesejahteraan Buruh hingga dukungan Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Kamis (1/4), mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh hingga Golkar siap dukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Prabowo bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh untuk hapus outsourcing

    Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

    Pengumuman itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Presiden beri sinyal segera tarik aset negara yang dikuasai swasta

    Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal dirinya bakal segera menarik aset-aset negara yang saat ini dikuasai oleh swasta.

    Di hadapan ratusan ribu buruh, Presiden menegaskan aset-aset negara, yang merupakan kekayaan rakyat, harus dikuasai oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

    Selengkapnya baca di sini.

    3. May Day 2025, Ketua DPR janji perkuat kebijakan lindungi hak-hak buruh

    Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam momentum Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, berjanji akan memperkuat kebijakan demi melindungi hak-hak buruh dan menciptakan masa depan yang sejahtera untuk kaum pekerja.

    “Ke depan, kita harus memperkuat kebijakan, pengaturan, dan program Pemerintah dalam memberikan jalan bagi buruh untuk mendapatkan perlindungan hak-hak buruh, penciptaan lingkungan kerja yang aman dan harmonis, serta masa depan buruh yang sejahtera,” kata Puan dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Mensesneg sebut sebagian tuntutan buruh sedang dikerjakan pemerintah

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dari total enam tuntutan yang diajukan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day sedang dikerjakan oleh pemerintah

    “Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK,” kata Mensesneg saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Bahlil sebut Golkar siap dukung Prabowo dua periode

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan segenap jajaran partai berlambang pohon beringin tersebut siap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat ditanya soal tanggapannya soal partai politik yang menyatakan siap memberikan dukungan kepada Prabowo untuk maju kembali dalam Pilpres 2029.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Momen Menarik Prabowo Hadiri May Day 2025: Catat Tuntutan, Lempar Kemeja Safari yang Dipakai

    Momen Menarik Prabowo Hadiri May Day 2025: Catat Tuntutan, Lempar Kemeja Safari yang Dipakai

    Momen Menarik Prabowo Hadiri May Day 2025: Catat Tuntutan, Lempar Kemeja Safari yang Dipakai
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau
    May Day
    di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
    Mengenakan kemeja safari berwarna coklat khasnya, Prabowo terpantau tiba sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kendaraan Maung.
    Selain melontarkan sejumlah janji kepada buruh, beberapa momen Prabowo membangun interaksi dengan buruh tertangkap kamera. Apa Saja? Berikut rangkuman Kompas.com.
    Tiba di Lapangan Monas, Prabowo tidak langsung naik ke atas panggung acara. Dia berjalan menyalami massa buruh yang hadir satu persatu.
    Pagar pembatas tak menghalangi Prabowo menghampiri massa buruh untuk sekadar bersalaman.
    Bahkan, Kepala Negara berjalan dari sisi ujung kanan panggung sampai sisi ujung kiri panggung. Tak jarang, Prabowo juga meladeni permintaan swafoto.
    Kemudian, Prabowo yang duduk di atas panggung sempat terlihat mencatat di buku catatan kecil saat empat pimpinan konfederasi serikat buruh dan pekerja yang menyampaikan tuntutannya.
    Keempatnya adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elita Rosita Silaban; Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat; Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea; dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
    Dalam tuntutannya, Elita Rosita Silaban berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ketenagakerjaan ditindak lanjuti.
    Kepada Prabowo, dia juga berharap agar semua stakeholder mendukung revisi jaminan sosial bagi pekerja informal yang belum tercover dalam jaminan perlindungan sosial.
    Kemudian, Jumhur Hidayat menitipkan soal nasib para buruh yang bekerja di kapal ikan. Dia meminta agar pemerintahan yang dipimpin Prabowo segera meratifikasi konvensi ILO 188 guna melindungi buruh yang bekerja di kapal perikanan.
    Selanjutnya, Andi Gani menyatakan dukungan buruh pada semua kebijakan yang dibuat pemerintahan
    Prabowo Subianto
    , terutama demi menciptakan keadilan bagi para buruh.
    Sementara itu, Said Iqbal menyampaikan sejumlah tuntutan kepada
    Presiden Prabowo
    . Di antaranya, mensahkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru, menghapus outsourcing, membentuk Satgas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), mensahkan UU PPRT yang 21 tahun mandek di DPR, memberantas korupsi melalui pengesahan UU Perampasan Aset.
    Tiba saat menyampaikan sambutan, beberapa kali Prabowo melontarkan candaan untuk memecah cuaca panas di siang hari.
    Saat menyapa para pejabat yang hadir, Prabowo mengaku heran lantaran banyak massa buruh yang meneriaki dan menyambut Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
    “Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya,” kata Prabowo menyapa tamu yang hadir di acara May Day.
    Setelahnya, massa buruh berteriak keras dan bertepuk tangan karena antusiasme mendengar nama Teddy.
    Prabowo kemudian heran lantaran lebih banyak yang menyambut Teddy daripada dirinya. Padahal, dia yang menjabat sebagai Presiden RI.
    “Kok lebih banyak sambutannya daripada untuk gue nih? Yang presiden gue nih,” ujarnya berkelakar.
    Setelah itu, massa buruh langsung meneriakkan nama Prabowo.
    Di tengah sambutannya, Prabowo sempat meminta izin kepada massa buruh untuk minum kopi.
    “Suara gue serak nih. Gue minum kopi ya, boleh minum kopi ya?” tanya Prabowo, di hadapan buruh, sambil menunjuk cangkir di dekatnya, seperti dilihat dari tayangan Kompas TV, Kamis.
    “Boleh,” teriak buruh menjawab.
    Prabowo lalu mengambil cangkir berwarna putih, menunjukan kepada buruh, lalu minum.
    “Eh, ini elu yang minta, ya. Gue kalau minum kopi bisa pidato tiga jam lho,” kelakar Prabowo yang disambut riuh buruh.
    Setelah meminum kopinya, Prabowo sempat menanyakan kondisi buruh yang berdiri mendengarkan pidatonya di tengah cuaca yang terik.
    “Eh lu orang enggak kepanasan ya,” tanya Prabowo.
    “Enggak,” jawab buruh kompak.
    Momen puncaknya terjadi saat Prabowo membuka kemeja safari coklat yang dikenakannya dan melemparkannya ke arah massa buruh usai menyampaikan orasi politik.
    Awalnya Prabowo melemparkan topi yang dikenakannya. Setelah itu, dia tampak mulai membuka kancing bajunya dan mengeluarkan sejumlah barang yang berada di saku kemejanya.
    Selanjutnya, kemeja dengan warna khas Prabowo tersebut dilemparkan dari atas panggung ke arah massa buruh yang ada di depannya.
    Usai melemparkan baju tersebut, Prabowo tampak memberi semangat kepada para buruh yang hadir.
    Namun, Prabowo tampak mengenakan kemeja safari yang sama persis sebelum meninggalkan tempat acara peringatan
    May Day 2025
    .
    Bahkan, Prabowo sempat melemparkan kembali topi kepada para buruh seraya berjalan meninggalkan tempat acara.
    Sebelumnya, dalam pidato politiknya, Prabowo berjanji bakal memenuhi sejumlah tuntutan para buruh. Di antaranya terkait pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU perampasan Aset.
    Kemudian, untuk kesejahteraan buruh, Prabowo menginisiasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
    “Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?

    Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?

    Prabowo Wacanakan Bentuk Dewan Kesejahteraan Buruh, Apa Itu?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan hadiah berupa pembentukan
    Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
    kepada kaum buruh.
    Hadiah tersebut diumumkan Prabowo di tengah masifnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi serta persoalan rendahnya upah buruh di Tanah Air.
    Rencana ini diharapkan menjadi angin segar.
    Apalagi hadiah spesial ini langsung diumumkan Prabowo di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk sebuah Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo dalam pidatonya di perayaan May Day di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    Apa itu Dewan Kesejahteraan Buruh?
    Soal Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dia wacanakan, Prabowo menjelaskan bahwa dewan itu adalah kelompok berisi pimpinan serikat buruh di Indonesia.
    Meski begitu, Prabowo belum merincikan organisasi buruh mana saja yang akan terlibat di dalamnya.
    Kepala Negara juga belum menjabarkan secara perinci soal perwakilan pemerintah yang akan masuk struktur Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
    “Yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” ujar Prabowo.
    Nantinya, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini juga akan ditugaskan Prabowo untuk mencari cara menghapus outsourcing.
    Sebab, Prabowo menginginkan agar sistem kerja outsourcing bisa dihapuskan.
    Adapun penghapusan outsourcing juga telah disuarakan massa serikat buruh selama bertahun-tahun.
    “Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan (Buruh) Nasional mempelajari bagaimana caranya kita, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ucap dia.
    Selain itu, Prabowo juga akan menugaskan dewan tersebut untuk memantau dan mempelajari keadaan buruh.
    Menurut Prabowo, hasil pantauan terkait kondisi buruh itu akan disampaikan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional kepadanya.
    “Dan memberi nasihat kepada presiden, mana undang-undang yang enggak beres yang enggak melindungi buruh, mana regulasi yang enggak bener,” ungkap Prabowo.
    Apabila dirasa ada aturan yang tak berpihak ke buruh, kata Prabowo, tentunya pemerintah akan memperbaikinya.
    “Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.
    Diharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini dapat betul-betul mensejahterakan kaum buruh karena diisi oleh para pimpinan serikat buruh.
    Sebab, sudah banyak korban PHK dan upah minimum yang rendah di Indonesia sejak awal tahun 2025.
    Setidaknya ada 18.610 tenaga kerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Februari 2025.
    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.
    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.
    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.
    Jumlah ini belum menghitung PHK yang tidak dilaporkan perusahaan ke Kemenaker.
    Angka PHK sampai dengan Februari 2025 ini melonjak tajam bila dibandingkan dengan jumlah PHK yang dilaporkan pada sebulan sebelumnya, yaitu Januari 2025, dengan jumlah korban PHK sebanyak 3.325 orang.
    Dengan demikian, ada kenaikan jumlah PHK dalam sebulan, di mana jumlah korban PHK pada Februari 2025 sebanyak lebih dari empat kali lipat dari angka PHK pada Januari 2025.
    Bukan hanya dari jumlah PHK, tetapi upah minimum bagi para buruh di Indonesia cukup memprihatinkan.
    Jika merujuk negara lain, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025.
    Hal ini berdasarkan data Velocity Global, yang merupakan platform kerja global yang memungkinkan perusahaan untuk merekrut, membayar, dan mengelola kemampuan pekerja di 185 negara.
    Indonesia menempati urutan ke-10 sebagai negara dengan upah minimum terendah.
    Disebutkan, upah minimum bulanan di Indonesia bervariasi menurut provinsi, berkisar dari 133 dollar AS atau Rp 2.164.575 di Jawa Tengah hingga 331 dollar AS atau Rp 5.387.025 di DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar Dukung Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Prioritas

    Pakar Dukung Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Prioritas

    Jakarta –

    Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan mendukung Presiden Prabowo Subianto mengesahkan RUU Perampasan Aset. Hardjuno mengatakan pengesahan RUU Perampasan aset ini menjadi instrumen penting dan wujud nyata terhadap komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

    “Saya kira, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi sangat krusial saat ini, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membasmi korupsi secara efektif dan efisien. Apalagi belakangan ini, korupsi makin meraja lela di Indonesia,” kata Hardjuno dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    Hardjuno mengatakan pernyataan Prabowo mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi momen keseriusan pemerintah dan DPR dalam melawan korupsi. Kata Hardjuno, langkah selanjutnya adalah para kabinet dan DPR untuk menjadikan ini sebagai agenda prioritas.

    “Apa yang disampaikan Presiden Prabowo adalah sinyal kuat. Sekarang tinggal komitmen para pembantunya di kabinet dan mayoritas DPR yang notabene partai-partai koalisi Presiden untuk menjadikan ini sebagai agenda prioritas,” katanya.

    “Draf ini sudah ada sejak era Mahfud MD menjabat Menkopolhukam di era Pak Jokowi. Tapi sebelumnya pun, sudah berkali-kali masuk Prolegnas, bahkan sejak 2012. Artinya, kita sudah lebih dari satu dekade gagal mewujudkan instrumen hukum untuk mengembalikan aset negara yang dicuri. Kalau sekarang masih juga mandek, pertanyaannya: siapa yang sebenarnya takut?” imbuhnya.

    Menurut Hardjuno, RUU ini sangat penting sebagai lex specialis untuk menutup celah hukum dalam pengembalian aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu putusan pidana. Ia menekankan mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU ini tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

    Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintahannya akan bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi. Ia menyatakan siap menindak siapa pun yang terbukti menyalahgunakan uang rakyat, termasuk para pejabat yang digaji negara.

    “Saya katakan, hentikan korupsimu! Hentikan! Hentikan kalian mencuri uang rakyat!” tegasnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    Prabowo Janjikan RUU PPRT Rampung dalam Waktu Maksimal 3 Bulan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjanjikan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang telah tertunda selama lebih dari dua dekade.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara sekalian, kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” ujar Prabowo di hadapan ribuan buruh.

    Menurut Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, telah menyampaikan laporan bahwa pembahasan RUU tersebut akan dimulai kembali dalam waktu dekat.

    “Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan, undang-undang ini akan selesai kita bereskan,” tambahnya.

    RUU PPRT pertama kali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2004.

    Namun, sejak saat itu, pembahasannya berjalan sangat lambat dan tak kunjung menjadi prioritas legislasi, meski sering kali mendapat sorotan dari publik dan aktivis pekerja rumah tangga.

    Pada Juni 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebenarnya telah merampungkan draf RUU tersebut. Namun, hingga kini belum juga disahkan menjadi undang-undang. RUU itu kemudian dilimpahkan (carry over) ke periode DPR yang sekarang untuk dibahas ulang.

    Perlindungan bagi Pekerja Rentan

    RUU PPRT bertujuan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pekerja rumah tangga (PRT), yang selama ini berada di area abu-abu hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

    RUU ini mencakup hak-hak dasar PRT, seperti jam kerja yang manusiawi, jaminan upah layak, perlindungan dari kekerasan, dan akses jaminan sosial.

    Jika disahkan, RUU ini akan menjadi tonggak penting dalam memperbaiki kondisi kerja jutaan PRT di Indonesia yang kerap tidak mendapatkan perlakuan layak dari pemberi kerja.

     
    Apakah Anda ingin versi singkat berita ini untuk infografik atau media sosial juga?

  • Wamenkomdigi rayakan `Mayday` 2025 bersama Presiden RI dan ratusan ribu buruh

    Wamenkomdigi rayakan `Mayday` 2025 bersama Presiden RI dan ratusan ribu buruh

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Wamenkomdigi rayakan `Mayday` 2025 bersama Presiden RI dan ratusan ribu buruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 01 Mei 2025 – 19:36 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Angga Raka Prabowo, turut mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional bersama ratusan ribu buruh yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (01/05/2025). Angga tampak mengenakan safari berwarna krem senada dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden Prabowo Subianto hadir sekitar pukul 10.00 WIB. Saat tiba Presiden Prabowo langsung menyalami para pekerja yang berada di barisan depan panggung utama dan naik ke atas panggung yang disambut tepuk tangan meriah para buruh. 

    Acara resmi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa, sambutan dan pidato Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Menurutnya, Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

    “Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, kami sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

    Menanggapi enam tuntutan utama yang disampaikan serikat pekerja, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dengan serius dan melibatkan kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam. 

    Tuntutan tersebut adalah Penghapusan sistem outsourcing, Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Realisasi upah layak, Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, dan Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).

    “Saya ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh. Mana regulasi yang enggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa atas saran dari pimpinan buruh, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para pekerja tidak akan menerima pemutusan kerja dengan mudah dan memastikan bahwa negara akan turun tangan langsung mengenai tuntutan ini. 

    Selain undang-undang terkait PHK, pemerintah akan membahas juga perihal undang-undang perlindungan pekerja di laut, di industri perikanan, serta perlindungan pekerja di kapal.

    Dalam acara ini, Presiden Prabowo Subianto dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo turut menyanyikan lagu Internasionale bersama ratusan ribu buruh. 

    Internasionale adalah lagu bertema perjuangan kaum buruh yang sering dinyanyikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

    Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200.000 buruh dan pekerja dari berbagai daerah, yang datang membawa semangat solidaritas dan perjuangan bersama.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ini 5 Janji Prabowo di Depan Ribuah Buruh Saat May Day

    Ini 5 Janji Prabowo di Depan Ribuah Buruh Saat May Day

    Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/7/2025). Ia menjadi presiden RI kedua yang menghadiri perayaan May Day, setelah Presiden RI ke-1 Soekarno.

    Hari buruh internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan momen penting bagi kelas pekerja yang membawa pesan serta tuntutan atas hak-hak yang perlu diperjuangkan untuk disebarluaskan.

    Di hadapan para buruh, Prabowo telah memaparkan sejumlah janji. Adapun kalangan buruh mengklaim bahwa acara ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 200 ribu buruh beserta keluarganya serta masyarakat luas yang ingin bergabung dalam gelombang solidaritas kelas pekerja.

    Di antaranya, Prabowo menyatakan ingin secepatnya menghapus sistem outsourcing.

    “Saya akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo dalam aksi buruh di Monas, Kamis (1/5/2025).

    Pernyataan Prabowo tersebut menjawab salah satu dari sekian banyak tuntutan elemen buruh untuk menghapuskan sistem yang dianggap sering kali tidak berpihak kepada kelas pekerja.

    Meski demikian, dirinya juga menegaskan akan menjaga kepentingan para investor.

    Kedua, Prabowo berjanji untuk segera meloloskan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ia berharap kepada DPR RI untuk bisa menyelesaikan RUU Perlindungan Pekerja ini dalam waktu tiga bulan.

    “Saudara sekalian kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Minggu ini akan mulai dibahas,” terang Prabowo.

    Selain itu, ia juga meminta kepada DPR untuk membentuk UU Pekerja di Laut dan Industri Perikanan serta perkapalan.

    “Kita akan segera membuat UU itu. Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting,” tandas Prabowo.

    Keempat, Prabowo juga berjanji akan memberikan hadiah kepada para buruh berupa pembentukan segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Di mana ini akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.

    “Tugasnya mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana UU yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. Mana regulasi yang tidak benar, mereka akan memberikan masukan ke saya dan akan segera diperbaiki,” ungkap Prabowo.

    Terakhir, ia juga akan memberikan hadiah berupa pembentukan Satuan Tugas PHK. Ditegaskan, kelak pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya di PHK seenaknya.

    “Tak perlu ragu-ragu negara akan turun tangan,” tandas Prabowo.

    (Zefanya Aprilia/mkh)