Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • Kode Keras! Prabowo Tak Akan Ganti Kapolri & Panglima TNI

    Kode Keras! Prabowo Tak Akan Ganti Kapolri & Panglima TNI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan May Day Fiesta di Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis lalu (1/5/2025). Ada hal menarik dalam pidato Prabowo saat itu.

    Dia tiba-tiba menyinggung terkait jabatan Panglima TNI dan Kapolri dalam sambutannya. Awalnya, Presiden menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia sempat berkelakar mengenai kesamaan nama Kapolri dengan dirinya.

    “Yang Terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, memang Prabowo ini namanya sak keranjang,” katanya disertai tawa penonton.

    Kemudian, dia beralih menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia pun kembali bercanda soal nama Panglima TNI.

    “Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, jadi ada kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subiyanto. Presidennya Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Dia pun bercanda tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena punya nama yang sama dengan dirinya. “Wah ini alamat nggak diganti-ganti ini Kapolri sama Panglima,” kata Prabowo.

    Adapun, Panglima memang memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun. Jenderal Agus Subiyanto akan memasuki usia 58 tahun pada Agustus tahun ini. Namun, dalam UU TNI terbaru, batas usia Jenderal bintang 4 bisa mencapai 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai dengan keputusan presiden.

    Sementara itu, Jenderal Listyo Sigit baru akan memasuki usia 58 pada Mei 2027. Sama dengan TNI sebelumnya, usia pensiun Polri saat ini hanya mencapai 58 tahun. Batasan ini mungkin akan diubah dengan adanya pembahasan UU Polri.

    (haa/haa)

  • Tak Perlu Berharap pada DPR, MAKI Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset – Halaman all

    Tak Perlu Berharap pada DPR, MAKI Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Presiden Prabowo untuk terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perampasan Aset.

    Diketahui Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan mendukung Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

    “Urusan perampasan aset itu satu kata saja, Pak Prabowo membuat Perppu mengesahkan perampasan aset, kemudian diurus jadi Undang-Undang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya Presiden Prabowo tak perlu berharap pada DPR untuk memproses UU Perampasan Aset.

    “Kalau memang Pak Prabowo sekarang tegas ingin mengesahkan menjadi Undang-Undang, tidak bisa berharap lewat DPR,” imbuhnya.

    Meskipun, sebenarnya kalau Presiden Prabowo mau kata Boyamin, hal itu bisa saja.

    “Karena KIM Plus menguasai 80 persen kursi DPR. Makanya mestinya gampang saja. Tapi nampaknya masih tarik ulur,” kata Boyamin.

    Atas hal itu, menurutnya Presiden Prabowo harus segera membuat, mengesahkan, menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Tentang Perampasan Aset. 

    “Nanti tiga bulan kemudian, ini mau nggak mau maksimal tiga bulan dibawa ke DPR. DPR membahas untuk menolak atau menyetujui. Kalau KIM Plus efektif pasti setujui,” terangnya.

    Dituturkannya kalau mengharapkan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Rasanya 10 tahun lagi juga belum dibahas.

    “Maka satu-satunya jalan, Pak Prabowo harus membuat Perpu, dan segera membawa ke DPR. DPR dikuasai KIM Plus pasti akan menyetujui. Dan saya rasa PDIP pun menyetujui, karena nanti kalau tidak menyetujui akan dihukum rakyat untuk pemilih berikutnya untuk tidak dipilih,” terangnya.

    Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap komitmennya dalam memberantas korupsi.

    Yakni dengan mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo di atas panggung.

    Kemudian, Prabowo mengajak para buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

    “Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

    Prabowo juga tegas akan menyikat maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

    “Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh.

     

     

  • Kejagung Dukung Prabowo Soal Pembahasan RUU Perampasan Aset

    Kejagung Dukung Prabowo Soal Pembahasan RUU Perampasan Aset

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menilai pernyataan itu menandakan bahwa kepala negara telah memahami kebutuhan regulasi dalam memberantas korupsi.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan TPK,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menambahkan bahwa regulasi perampasan aset ini dianggap penting bagi korps Adhyaksa dalam rangka pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. 

    “UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB,” pungkasnya..

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat meminta agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa dipercepat. Sebab, aturan itu diharapkan dapat menekan angka korupsi di Tanah Air.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” ungkap Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

  • Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi produk Undang-Undang. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

    “Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengaku sepenuhnya mendukung komitmen Presiden mengenai RUU Perampasan Aset. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerti urgensi regulasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu (RUU Perampasan Aset) dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Harli kepada awak media, seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Harli menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

    Dengan beleid tersebut, Harli meyakini dengan beleid tersebut, APH memungkinkan merampas aset koruptor tanpa menunggu putusan pidana.

    “UU Perampasan Aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture),” Harli menandasi.

     

  • Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Buruh Minta Presiden Bentuk Satgas PHK, Mampu Tangani Gelombang PHK?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar ketenagakerjaan mempertanyakan tuntutan buruh yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).

    Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menilai pembentukan Satgas PHK tidak secara langsung bisa menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan gelombang PHK di Tanah Air.

    “Buruh menuntut Presiden membentuk Satgas PHK? Apa tugasnya? Mampukah Satgas itu meningkatkan produktivitas pekerja supaya perusahaan mampu bertahan tidak melakukan PHK?” ujar Payaman ketika dihubungi, dikutip pada Sabtu (3/5/2025).

    Terlebih, Payaman menjelaskan gelombang PHK terjadi lantaran ekonomi yang melesu. Alhasil, perusahaan dengan produktivitas dan daya saing yang rendah terpaksa memutus hubungan kerja sebagian karyawannya.

    Namun sebelum melakukan PHK, lanjutnya, biasanya perusahaan harus memberitahukan maksudnya dulu kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.

    Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan akan memeriksa kondisi perusahaan, termasuk bantuan untuk menyelamatkan perusahaan supaya tidak perlu melakukan PHK.

    Namun, jika PHK terpaksa harus dilakukan, Dinas Ketenagakerjaan harus memastikan kompensasi atau pesangon harus dibayar, dan kayawan korban PHK diusahakan untuk mengisi lowongan kerja di tempat lain.

    Sementara itu, jika tidak ada kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerjanya, Payaman menuturkan bahwa para buruh yang ter-PHK harus dipersiapkan untuk bekerja mandiri.

    “Jadi sebenarnya tidak perlu membentuk Satgas PHK atau badan baru untuk menangani PHK. Yang perlu dilakukan adalah memberdayakan sarana yang telah ada, yaitu Dinas Ketenagakerjaan di semua provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.

    Payaman mengatakan setiap Dinas Ketenagakerjaan harus memiliki informasi pasar kerja yang lengkap seperti lowongan kerja dan persyaratannya. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga harus memiliki data jumlah pencari kerja, termasuk penganggur dan tenaga ter-PHK dengan kompetensinya.

    Dia menambahkan bahwa setiap Dinas Ketenagakerjaan juga harus berperan mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang sesuai, serta memantau perusahaan bermasalah dan membantu memberikan solusi supaya tidak perlu melakukan PHK.

    “Dinas Ketenagakerjaan juga harus memastikan pemberian hak-hak pekerja ter-PHK dan bekerja sama dengan instansi lain terkait seperti Kementerian UMKM mempersiapkan pencari kerja untuk bekerja mandiri,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 (May Day 2025) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), mengumumkan akan segera membentuk Satgas untuk menangani kasus PHK.

    “Kami tidak akan membiarkan pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, negara akan turun tangan,” kata Prabowo.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya tengah merampungkan konsep pembentukan Satgas PHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    “Kami bersama Kemenko Ekonomi dan Kemensesneg sedang finalisasi konsep Satgas PHK,” kata Yassierli kepada Bisnis, Rabu (30/4/2025).

    Untuk diketahui, Satgas PHK dibentuk untuk memantau dan mengantisipasi kemungkinan lonjakan pemutusan hubungan kerja, terutama di sektor-sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. 

  • Apresiasi Prabowo, Kejagung Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Krusial

    Apresiasi Prabowo, Kejagung Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Krusial

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dukungannya dalam pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut dukungan yang diberikan presiden dalam kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Dukungan Prabowo itu disampaikan saat hadir dalam perayaan May Day di Monas pada Kamis (1/5). Prabowo mengaku geram koruptor yang tidak mau menyerahkan aset yang telah dikorupsi.

    Menurut Harli, pernyataan dukungan terbuka Prabowo terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan bukti kepekaan presiden dalam membantu kerja para penegak hukum dalam memberantas korupsi.

    “Kami melihat Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH (aparat penegak hukum) dalam menjalankan tugasnya, utamanya dalam pemberantasan TPK (tindak pidana korupsi),” jelas Harli.

    Harli juga menyinggung krusialnya pengesahan RUU Perampasan Aset bagi kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Lewat UU itu, kata Harli, upaya pemulihan keuangan negara melalui perampasan aset koruptor bisa dilakukan dengan lebih cepat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

    “Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu,” ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

    (ygs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kualitas udara Jakarta pagi ini kembali tak sehat

    Kualitas udara Jakarta pagi ini kembali tak sehat

    Pemandangan Tugu Monumen Nasional dan gedung-gedung di sekitarnya terlihat dari ketinggian di Jakarta, Rabu (9/4/2025). Setelah mengalami perbaikan signifikan selama masa libur Lebaran, kualitas udara Jakarta kembali berada dalam kondisi tidak sehat atau memiliki indeks kualitas udara (Air Quality Index/ AQI) di angka 153 pada Rabu (9/4) dan termasuk dalam peringkat kedelapan terburuk sedunia versi situs pemantau kualitas udara IQAir. ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/app/tom.

    Kualitas udara Jakarta pagi ini kembali tak sehat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di Jakarta pada Sabtu pagi ini berdasarkan data IQAir masih masuk kategori tidak sehat dan berada di posisi ke-10 dalam peringkat kota dengan kualitas udara dan polusi kota terburuk di dunia.

    Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.35 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-10 dengan angka 117 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 41,9 mikrogram per meter kubik.

    Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Masyarakat juga diimbau tetap menjaga kesehatan dan memakai masker jika harus beraktivitas di luar rumah.

    Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

    Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama, yaitu Baghdad (Irak) di angka 265, urutan kedua Delhi (India) di angka 189 dan urutan ketiga Kota Kuwait (Kuwait) di angka 170. Urutan keempat Lahore (Pakistan) di angka 163, urutan kelima Dhaka (Bangladesh) di angka 144.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta meluncurkan platform perantau kualitas udara terintegrasi yang didukung 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di wilayah kota metropolitan tersebut. Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara. Hal ini dibuat sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

    Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategies.

    Sumber : Antara

  • KSPSI Jelaskan Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Segera Dibentuk Prabowo

    KSPSI Jelaskan Tugas Dewan Kesejahteraan Buruh yang Segera Dibentuk Prabowo

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyambut terbuka rencana Presiden Prabowo Subianto yang segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas PHK. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dewan itu akan berisi perwakilan pemerintah, pimpinan serikat buruh hingga akademisi.

    “Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu masukan dari kami dan disambut Presiden Prabowo. Dewan itu tentunya berisikan pemerintah, pimpinan-pimpinan buruh, akademisi, dan ini merupakan langkah luar biasa,” kata Andi saat dihubungi, Sabtu (3/5/2025).

    Andi Gani mengatakan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan fokus dalam memperbaiki kesejahteraan buruh di Indonesia. Salah satu isu yang ditangani mulai dari pemberian rumah bagi buruh hingga beasiswa pendidikan untuk kelompok buruh.

    “Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional bertugas agar buruh dan keluarganya bisa sejahtera, contohnya mengenai perumahan, kesejahteraan upah lalu pendidikan anak dan keluarganya. Kami juga mengusulkan kepada Pak Prabowo kemarin supaya buruh-buruh itu bisa diberikan beasiswa untuk bisa menambah kapasitas akademik teman-teman buruh,” tutur Andi.

    Menurut Andi, Satgas PHK juga akan diisi oleh perwakilan pemerintah, kelompok buruh dan pengusaha. Andi menjelaskan Desk Ketenagakerjaan Polri nantinya juga akan bergabung dalam satgas tersebut.

    “Satgas PHK juga sama tapi tugasnya bukan hanya mengurusi orang PHK, tapi bagaimana mencegah orang di-PHK, kedua mengurus orang yang sudah di-PHK dan ketiga mencarikan pekerjaan baru,” ujar Andi.

    Lebih lanjut Andi Gani mengatakan perwakilan serikat buruh akan bertemu Prabowo di istana dalam waktu dekat untuk merumuskan lebih lanjut terkait pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    “Kami akan bertemu presiden dalam waktu segera untuk membahas bagaimana pembentukan dewan tersebut dalam waktu sangat dekat kami akan dipanggil ke istana. Tapi ini suatu hal monumental,” kata Andi.

    “Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” ujar Prabowo saat berpidato di depan ribuan buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).

    Tugas dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mempelajari keadaan buruh terkini. Selain itu, mereka akan memberikan nasihat kepada presiden terkait undang-undang yang dinilai tidak melindungi buruh.

    “Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberikan masukan ke saya dan akan segera kita perbaiki,” jelas Prabowo.

    Prabowo juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Satgas PHK ini akan mengawasi dan melindungi buruh-buruh yang terkena PHK.

    “Kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK, kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja-pekerja di-PHK seenaknya. Bila perlu, bila perlu tidak ragu-ragu negara akan turun tangan,” lanjutnya.

    (ygs/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Polisi Tindak 14 Penyusup Demo May Day, Penyelidikan Jalan Terus Dalami Kerusakan & Korban Aksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah mengamankan 14 orang dalam kegiatan hari buruh atau may day yang telah diselenggarakan di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (1/5/2025).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Indradi mengatakan bahwa sejatinya kegiatan may day itu dilakukan di Monas dan sekitar DPR RI.Demo di Monas berjalan aman. Namun, di sekitar DPR telah terjadi aksi unjuk rasa yang dinilai tidak tertib, sehingga dilakukan penangkapan.

    “Mereka ini adalah penyusup ya,” ujar Ade, dikutip Sabtu (3/5/2025).

    Dia menjelaskan, alasan 14 orang itu ditangkap lantaran diduga telah mengganggu keamanan masyarakat dengan melempari kendaraan yang melintas di Jalan Tol depan Gedung DPR.Adapun kronologisnya, kejadiannya berawal pada 16.12 WIB. Terduga penyusup melakukan pelemparan dan dinilai mengganggu ketertiban. Kemudian pada 17.30 WIB, aparat keamanan melakukan imbauan namun diklaim tidak diindahkan.

    “Sehingga pukul 17.30 diamankan beberapa orang di sekitar Flyover Senayan, karena mereka sudah berbuat rusuh ya, melakukan tindakan anarkis dan saat ini sejak tadi malam masih terus dilakukan pendalaman,” imbuhnya.

    Di samping itu, Ade mengungkap bahwa saat ini kepolisian masih melakukan pendalaman soal korban baik secara fisik atau kerugian harta benda seperti mobil dalam peristiwa itu.

    “Ini masih perlu dilakukan pendalaman apabila masyarakat ada yang merasa menjadi korban baik secara fisik ataupun harta benda, mobil atau kendaraannya, kami pasti akan dalami,” pungkasnya.

  • Polres Bekasi Kota Siaga 1 amankan May Day dan kedatangan jamaah calon haji

    Polres Bekasi Kota Siaga 1 amankan May Day dan kedatangan jamaah calon haji

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Polres Bekasi Kota Siaga 1 amankan May Day dan kedatangan jamaah calon haji
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 22:48 WIB

    Elshinta.com – Satlantas Polres Metro Bekasi Kota menggelar pengamanan siaga satu untuk mengamankan arus lalu lintas di tengah perayaan May Day dan kedatangan calon jamaah haji (CJH) yang memasuki Asrama Haji Bekasi.

    Kedua peristiwa yang bersamaan waktunya ini diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan dan gangguan keamanan.

    Kasubid Binops Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Devi Sumardiono, mengatakan strategi khusus pengamanan yang diterapkan.

    “May Day hari ini bertepatan dengan masuknya para jamaah haji dari luar kota ke Bekasi. Untuk penanganan lalu lintas Hari Buruh Internasional dan jamaah haji yang  masuk ke asrama lewat jalur berbeda,” kata AKP Devi, Kamis (1/5/2025).

    “Untuk May Day, kita punya jalur tersendiri. Dari Disnakertrans, sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, mereka sudah mulai berangkat menuju arah Tol Barat menuju Monas. Demikian juga yang dari arah Bekasi Timur dan Bantar Gebang melalui Bekasi Barat 2, dan dari arah Medan Satria dan Bekasi Utara masuk Tol Cakung. Insya Allah tidak bentrok dengan jamaah haji yang masuk Asrama Haji Bekasi,” sambungnya.

    Lebih lanjut, AKP Devi juga menjelaskan kekuatan personel yang dikerahkan.

    “Untuk pengamanan, kita siaga satu. Sekitar 150 personel Satlantas dikerahkan, dan seluruh personel Polres Metro Bekasi Kota juga di siaga satu untuk mengantisipasi massa dan melayani kegiatan mereka,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (2/5). 

    Ia mengaku, pengamanan difokuskan pada pengawalan dan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan. 

    “Polisi juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan para peserta aksi maupun kedatangan jamaah haji,” paparnya.

    Langkah antisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama kedua kegiatan berlangsung.

    Sumber : Radio Elshinta