Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • Ada demo, bus Transjakarta tidak berhenti di Halte Balai Kota

    Ada demo, bus Transjakarta tidak berhenti di Halte Balai Kota

    Jakarta (ANTARA) – ​PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyatakan sejumlah rute bus, termasuk koridor 2 (Pulo Gadung-Monas) arah Pulo Gadung tidak berhenti di Halte Balai Kota dan Gambir 2 karena adanya unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

    “Koridor 2 (arah Pulo Gadung) dilakukan pengalihan rute melalui Kebon Sirih. Halte yang tidak melayani pelanggan sementara adalah Balai Kota dan Gambir 2. Arah Monas beroperasi normal,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani di Jakarta, Kamis.

    Begitu pula dengan bus rute 2A (Rawa Buaya-Pulo Gadung) arah Pulo Gadung dilakukan pengalihan rute melalui Kebon Sirih. Halte yang tidak melayani pelanggan sementara adalah Balai Kota dan Gambir 2.

    Ayu juga mengatakan koridor 6A (Ragunan-Balai Kota via Kuningan) dan 6B (Ragunan-Balai Kota via Semanggi) mengalami perpendekan layanan hingga Patung Kuda kemudian berputar balik. Bus koridor tersebut juga sementara tidak berhenti di Halte Balai Kota.

    ​Rute 1A (Pantai Maju-Balai Kota) turut mengalami perpendekan layanan, yakni hanya sampai Monas (putar balik di Patung Kuda). Halte Balai Kota untuk sementara tidak melayani penumpang.

    “Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pelanggan diharapkan menyesuaikan perjalanan, dan layanan akan dinormalkan segera setelah kondisi lalu lintas memungkinkan,” ujar Ayu.

    Sementara itu, menurut informasi, unjuk rasa di kawasan Monas dilakukan oleh Gabungan Guru Madrasah dan sejumlah elemen masyarakat.

    Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemda DKI untuk mengawal unjuk rasa tersebut.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Guru Madrasah Demo di Monas, Ini Sederet Tuntutannya

    Guru Madrasah Demo di Monas, Ini Sederet Tuntutannya

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah guru dari berbagai organisasi pendidikan dijadwalkan menggelar demo di Lapangan Ikada, Monas Jakarta Pusat. Kamis (30/10/2025). Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal demo.

    “Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Massa yang menggelar aksi berasal dari gabungan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi mengatakan sifatnya situasional. Namun warga diimbau agar menghindari jalan yang berada di sekitar area unjuk rasa tersebut dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tutur Susatyo.

    Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” tegas Susatyo.

  • Polisi kerahkan 1.597 personel gabungan kawal unjuk rasa guru madrasah

    Polisi kerahkan 1.597 personel gabungan kawal unjuk rasa guru madrasah

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 1.597 personel gabungan dari TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengawal unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan guru madrasah dan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta, Kamis.

    “Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan pada Kamis (30/10), sejumlah kelompok guru, antara lain Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) akan menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

    Selain itu, sambung dia, terdapat beberapa elemen masyarakat lain yang juga menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang tidak terlalu banyak.

    Oleh karena itu itu, sebanyak 1.597 personel gabungan dikerahkan guna memastikan keamanan serta mengawal jalannya unjuk rasa tersebut.

    Dia meminta massa agar menggelar unjuk rasa secara damai dan tertib, tidak membakar ban, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menutup jalan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban,” ujar Susatyo.

    Terkait skenario pengalihan lalu lintas, polisi mengatakan sifatnya situasional, namun warga diimbau agar menghindari jalan yang berada di sekitar area unjuk rasa tersebut dan menggunakan jalur alternatif.

    “Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami,” tutur Susatyo.

    Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang beredar di media sosial dan informasi yang berpotensi memicu kegaduhan.

    “Petugas keamanan tidak membawa senjata api dan melayani warga yang menyampaikan pendapatnya dengan humanis serta profesional,” tegas Susatyo.

    Unjuk rasa yang digelar oleh sekelompok guru madrasah itu menuntut pemerintah untuk memperlakukan hak yang sama mengingat regulasi yang berlaku selama ini, yakni pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak berpihak kepada mereka.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengunjungi pemakaman tentara Jepang saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir pekan. Kunjungan Takaichi itu menuai kritikan keras, terutama dari publik Malaysia yang menyebutnya sangat menyinggung.

    PM baru Jepang itu berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN dan pertemuan terkait lainnya pada akhir pekan.

    Takaichi yang mencetak sejarah sebagai PM wanita pertama di Jepang, seperti dilansir The Star, Selasa (28/10/2025), menyempatkan diri mengunjungi pemakaman di Kuala Lumpur tersebut, untuk memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Jepang yang gugur selama Perang Dunia II silam.

    “Hari ini saya mengunjungi pemakaman Jepang di Kuala Lumpur dan meletakkan bunga di monumen peringatan. Saya merasa sangat terharu karena dapat memberikan penghormatan kepada para tentara yang gugur di Malaysia,” tulis Takaichi dalam postingan media sosial X pada Minggu (26/10).

    Tidak hanya mengunjungi pemakaman tentara Jepang, Takaichi juga datang mengunjungi Tugu Negara Malaysia, monumen nasional yang dibangun untuk menghormati sebanyak 11.000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa Darurat Malaya tahun 1948-1960 silam.

    “Setelah ini, saya juga mengunjungi Monumen Nasional (Tugu Negara) untuk menghormati para tentara dan warga sipil yang gugur dalam dua Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan Malaysia, sambil merenungkan sejarah bangsa,” sebutnya.

    Namun, para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, dengan beberapa netizen menyebutnya ironis, karena banyak tentara dan warga sipil yang tewas saat melawan invasi Jepang ke Malaya tahun 1941 silam.

    Salah satu pengguna media sosial dengan nama profil ‘Lucas The Black Walla’ menyebut bahwa memberikan penghormatan kepada tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya “sangatlah menyinggung”.

    Pengguna media sosial lainnya, dengan nama profil ‘Malaysian IGOT7’ menulis komentar bernada mengkritik. “Pernahkah Anda sebagai sebuah negara meminta maaf secara terbuka atas invasi dan pendudukan atas Malaya, sementara menimbulkan penderitaan dan trauma kepada rakyat yang masih ditanggung sebagian orang hingga hari ini(?)”

    Netizen dengan nama akun ‘Malaya Singapore’ menuliskan komentar yang menyebut kunjungan itu bukanlah hal yang baik bagi PM Jepang yang baru terpilih.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo

    Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo

    Sabar Menanti Kabar Tim Reformasi Polri dari Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tim reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto belum juga diumumkan, publik diminta sabar menanti.
    Pembenahan institusi kepolisian mencuat usai demonstrasi nasional di pengujung Agustus 2025.
    Momentum itu turut diwarnai sorotan publik terhadap tindakan aparat kepolisian terhadap massa, terlebih usai pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob pada 28 Agustus 2025.
    11 September 2025, para tokoh masyarakat dan pemuka agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
    GNB menyampaikan soal perlunya reformasi kepolisian. Ternyata Prabowo sudah berniat membentuk tim reformasi polri.
    “Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” kata salah satu anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri nantinya akan diisi oleh sekitar sembilan orang.
    Tim reformasi Polri akan bekerja sebagai tim ad hoc dalam enam bulan.
    Isinya dikabarkan bakal ada mantan kapolri hingga nama-nama terkemuka seperti Mahfud Md hingga Jimly Asshiddiqie.
    5 Oktober 2025, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan tim reformasi Polri akan diumumkan sepekan setelah momen upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monas itu.
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” kata Prasetyo.
    Sepekan dari 5 Oktober berarti 12 Oktober. Namun hingga waktu yang dijanjikan Prasetyo, belum ada pelantikan tim reformasi Polri.
    Prasetyo mengatakan pengumuman tim reformasi Polri tinggal menunggu waktu saja.
    Namun hingga kini, tim reformasi bentukan Prabowo belum juga diumumkan.
    “Mohon sabar menunggunya,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam siaran pers, Senin (20/10/2025) pekan lalu.
    Minggu (26/10/2025) kemarin, Yusril juga belum mendapatkan petunjuk soal momen pengumuman tim reformasi Polri itu.
    “Hanya sampai hari ini belum juga diumumkan Komite Reformasi Kepolisian itu. Wartawan tanya saya terus, saya bilang kapan diumumkan, kapan dibentuk itu bukan lagi ke saya nanya, itu tanya pada Mensesneg,” kata Yusril, dalam acara Ngopi Bareng Alumni di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/10/2025).
    Sama halnya dengan Yusril, Mahfud MD juga belum mendapat informasi.
    “Saya enggak tahu ya. Sampai sekarang, saya belum tahu perkembangannya,” ujar Mahfud MD di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025).
    Tim reformasi bentukan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo lebih dulu diumumkan ke publik. Tim itu dibentuk pada 17 September 2025.
    Tim Transformasi Reformasi Polri beranggotakan 52 perwira tinggi kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota, diketuai oleh Komjen Chryshnanda Dwilaksana.
    Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto menyebut tim yang utama adalah tim reformasi bentukan Prabowo.
    “Yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian

    KPK ke Bahlil: Penindakan Tambang Emas Dekat Mandalika Tak Bisa Sendirian
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk menindak sejumlah tambang emas ilegal yang berjarak satu jam dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
    “Ini juga tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPK karena ini banyak
    stakeholder
    terkait lainnya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).
    Budi Prasetyo mengatakan bahwa masalah tambang emas ilegal tersebut masuk dalam bidang koordinasi dan supervisi (Korsup) sehingga membutuhkan kerja kolaboratif antar kementerian/lembaga.
    “Ini kan dalam rangka koordinasi supervisi, jadi dari identifikasi masalah itu kemudian nanti KPK akan semacam membuat langkah-langkah tindak lanjut,” kata Budi.
    Budi juga mengatakan bahwa penanganan tata kelola tambang emas beririsan dengan Kementerian ESDM sehingga tindak lanjut yang dilakukan KPK membutuhkan koordinasi.
    “Maka ini kemudian menjadi PR bersama untuk sama-sama kita garap, ya termasuk bagaimana soal optimalisasi pajaknya di teman-teman Kementerian Keuangan, itu juga menjadi
    stakeholder
    terkait lainnya,” ujarnya.
    Tambang emas ilegal yang dimaksud KPK itu ada di Sekotong, Lombok Barat, atau berjarak sekitar satu jam dari Mandalika. 
    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Lombok, NTB.
    Ia menyatakan bahwa kewenangan kementeriannya terbatas hanya pada tambang yang memiliki izin alias legal.
    Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal memang harus diproses hukum.
    “Gini, ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja,” ujar Bahlil saat ditemui di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Dia mengaku belum menerima laporan mendetail terkait koordinasi penanganan tambang ilegal tersebut.
    Ia pun kembali menegaskan bahwa posisi Kementerian ESDM hanya mengawasi kegiatan pertambangan legal.
    “Jadi kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini, ya,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Kabar Gembira, Tukin ASN Kementerian ESDM Bakal Naik 100%

    Bisnis.com, JAKARTA—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menaikkan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 100%.

    Menurutnya, rencana kenaikan tukin bagi ASN di Kementerian ESDM telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto.

    “Negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas) seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Dari kenaikan tukin itu, Presiden Prabowo ingin agar ASN menghapus praktik-praktik lama yang menghambat perkembangan di sektor ESDM.

    “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan.

    Bahlil menekankan bahwa Kementerian ESDM didukung oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Minyak dan Gas Bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Oleh karena itu, dia meminta agar pegawai Kementerian ESDM bekerja lebih baik dengan tunjangan lebih tinggi.

    “Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil.

    Saat ini, aturan mengenai tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) No. 94/2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian ESDM. Lebih lanjut, tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000.

    Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Artinya, dengan adanya kebijakan baru, akan ada aturan anyar yang menggantikan beleid tersebut.

  • BBM Wajib Campur Etanol 10% pada 2027, Indonesia Belajar dari Brasil – Page 3

    BBM Wajib Campur Etanol 10% pada 2027, Indonesia Belajar dari Brasil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan mewajibkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol sebesar 10% atau bioethanol 10% pada 2027. Hal itu dilakukan untuk menciptakan sumber energi nabati dan mengurangi impor bensin.

    Demikian disampaikan Menteri ESDM Bahlil saat  Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, (24/12/2025), seperti dikutip dari Antara.

    “Di 2027, kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” kata Bahlil.

    Langkah mandatori tersebut, menurut Bahlil, dalam rangka menciptakan sumber-sumber energi dari nabati dan membangun kedaulatan energi, agar Indonesia mengurangi impor bensin.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM 2024, impor minyak nasional mencapai 330 juta barel, yang terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM).

    Ia meyakini mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat menekan angka impor bensin Indonesia, sebagaimana penerapan Biodiesel 40 (B40) berhasil memangkas impor solar Indonesia.

    Catatan Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia berhasil menghemat devisa dengan pemanfaatan biodiesel tahun 2020–2025 sebesar 40,71 miliar dolar AS, sebab mengurangi impor solar lewat penerapan mandatori biodiesel.

    Rencana penerapan mandatori E10 juga menjadi salah satu topik yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Brasil.

    “Mereka (Brasil) mandatori etanol, di negara mereka itu E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada juga E85,” kata Bahlil.

  • RI Bakal Berguru ke Brasil, Belajar BBM Dicampur Etanol

    RI Bakal Berguru ke Brasil, Belajar BBM Dicampur Etanol

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk terus gencar menggenjot program transisi energi. Salah satunya melalui pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol dari tebu.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menerapkan mandatori bensin campuran etanol (E10) pada tahun 2027. Karena itu, pihaknya bakal mengirimkan tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan bioetanol.

    Terlebih, Brasil menjadi contoh sukses dalam pemanfaatan penggunaan bioetanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin.

    “Karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat,” kata Bahlil usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Menurut Bahlil, Brasil salah satu negara yang sukses menjalankan mandatori bioetanol, di mana penerapannya sudah pada level E30, bahkan E100 di beberapa negara bagian.

    “Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU,” ujar Bahlil.

    Selain kerja sama dalam pengembangan bioetanol, kedua negara juga sepakat untuk menjalin kemungkinan kerja sama pengembangan nuklir. Pasalnya, Brasil mempunyai uranium, dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah beroperasi.

    “Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • KPK Temukan Tambang Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja – Page 3

    KPK Temukan Tambang Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal temuan tambang emas ilegal di dekat kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia meminta tambang ilegal itu langsung diproses hukum.

    Temuan tambang ilegal ini mulanya diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah itu menyebut produksinya bisa mencapai 3 kilogram (kg) emas per hari. 

    “Begini (Kementerian) ESDM itu mengelola tambang yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, proses hukum saja,” kata Bahlil merespons soal temuan tambang emas ilegal, di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil sendiri mengaku belum mendapat laporan lengkap soal temuan tambang emas ilegal dekat Manadalika tersebut.

    Namun, dia menegaskan penanganan tambang tak berizin menjadi ranah aparat penegak hukum. Pada konteks ESDM, bisa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM.

    “Proses hukum! Saya belum dapet laporan. gini ya, kita clear saja, ESDM mengawasi, pengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau enggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum, ya, proses hukum aja. Kita juga enggak mau terlalu main-main lah urus negara ini ya,” tutur dia.

    Temuan KPK

    Sebelumnya, Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria mengungkap temuan tambang emas ilegal. Dia menunjukkan sebuah foto udara di kawasan Lombok, NTB.

    “Ini hanya 1 jam dari Mandalika, adanya di Lombok. ini tambang emas ilegal, 3 kg satu hari, kita ambil dengan drone,” ungkap Dian dalam Minerba Convex 2025, beberapa waktu lalu.

    Dia mengaku telah menjalin koordinasi dengan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM. Namun, diakui Dian, kalau penegakannya tidak mudah.

    “Kami koordinasi langsung dengan Ditjen Gakkum, tapi tidak mudah penegakan hukum di sini, sangat tidak mudah, dan yang seperti ini banyak,” sambungnya.