Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebutkan ada 22 nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

    “(Nama-nama penerima, red.) tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi, dari tim sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (5/8), sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang diterima, Rabu.

    Dari 22 nama yang diusulkan menerima tanda kehormatan itu, Prasetyo menyebut beberapa di antaranya ada budayawan, politikus, kemudian ada pula aktivis lingkungan, jurnalis, kemudian penggerak masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 13 Agustus 2025. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan nama-nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan pada tahun ini digodok oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang hasilnya nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

    Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Rangkaian acara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar oleh Istana mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Acara pertama yang digelar untuk mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan ialah Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kemudian, acara dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi di Istana Negara pada hari yang sama.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Pada hari yang sama siangnya, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan.

    Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025. Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI.

    Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 pada 24 Agustus 2025.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Istana adakan karnaval rayakan HUT RI dengan pawai dilepas Presiden

    rangkaian acara yang digelar khusus pada 17 Agustus 2025 diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidena

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebut Presiden Prabowo siap melepas langsung iring-iringan pawai yang diadakan dalam acara Karnaval Kemerdekaan pada HUT RI pada 17 Agustus malam.

    Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu acara dalam rangkaian Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025.

    “Beliau (Presiden Prabowo, red.) akan memberangkatkan peserta karnaval. Titik (pelepasannya, red.) masih rahasia, di sekitaran Istana,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Prasetyo kemudian menilai Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu keunikan yang ditampilkan dalam perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    “Karnaval, pawai yang memang coba kita rancang itu dilaksanakan pada malam hari,” kata Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan rangkaian acara yang digelar khusus pada 17 Agustus 2025 diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidenan RI pada siang hari, dan Pesta Rakyat di Monumen Nasional dari pagi sampai dengan malam hari.

    Pada malam hari, ada pesta kembang api di Monas, dan juga Karnaval Kemerdekaan yang diikuti oleh seluruh instansi kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan BUMD. Dalam acara itu, para peserta pawai akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing instansinya, dan berkeliling dari Monas, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, kemudian memutar di Simpang Semanggi, dan kembali ke Monas.

    Prasetyo Hadi, dalam pertemuannya dengan sejumlah wartawan hari ini, menyampaikan Presiden Prabowo menginginkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diperingati dengan penuh optimisme, dan meriah.

    “Di tengah segala permasalahan yang dihadapi, Beliau (Presiden Prabowo, red.) tidak ingin kita bermuram durja, (tidak ingin) kita pesimis,” kata Prasetyo mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo terkait nuansa peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upacara 17 Agustus di Istana Pakai Baju Apa? Ini Ketentuannya

    Upacara 17 Agustus di Istana Pakai Baju Apa? Ini Ketentuannya

    Jakarta –

    Pemerintah menyediakan 8.000 undangan upacara 17 Agustus 2025 di istana untuk masyarakat umum. Namun sayangnya, pendaftaran upacara peringatan HUT ke-80 RI di istana untuk masyarakat sudah ditutup.

    Bagi yang lolos verifikasi dan menerima undangan, wajib mengetahui ketentuan pakaian untuk mengikuti upacara 17 Agustus 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Berikut informasinya.

    Upacara bendera peringatan HUT ke-80 RI akan digelar serentak pada tanggal 17 Agustus 2025. Mengutip dari laman Pandang Istana Presiden, tamu undangan yang menghadiri upacara 17 Agustus 2025 di istana wajib mengenakan pakaian yang sopan, diutamakan pakaian nasional atau pakaian adat.

    Jadwal Upacara 17 Agustus 2025 di Istana

    Berikut ini jadwal Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Sang Merah Putih Tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

    Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi
    Minggu, 17 Agustus 2025
    Pukul 10.00 WIBUpacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih
    Minggu, 17 Agustus 2025
    Pukul 17.00 WIBRangkaian Acara Peringatan HUT ke-80 RI1 Agustus 2025:
    – Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi, Jakarta13 Agustus 2025:
    – Penganugerahan Tanda Kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta
    – Pengukuhan Paskibraka di Istana Kepresidenan, Jakarta15 Agustus 2025:
    – Pidato Kenegaraan di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta16 Agustus 2025:
    – Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional Utama Kalibata, Jakarta
    – Apel Renungan Suci juga dilaksanakan di TMP-TMP provinsi dan kabupaten/kota17 Agustus 2025:
    – Upacara Peringatan
    Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta (didahului dengan Kirab Bendera dan Teks Proklamasi dari Monas ke Istana Merdeka pukul 08.00 WIB)
    – Pesta Rakyat
    Berlokasi di Kawasan Monas dan Istana Kepresidenan, Jakarta
    – Upacara Penurunan Bendera
    Berlokasi di Istana Merdeka, Jakarta
    – Karnaval Kemerdekaan
    Melibatkan perwakilan seluruh kementerian/lembaga/TNI/Polri/Danantara (BUMN)24 Agustus 2025:
    – Merdeka Run 8.0 K

    * Lainnya:

    17 Agustus 2025:
    – Tarif Rp 80 untuk semua angkutan massal publik di Jakarta (Jaklingo, Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL)
    – Diskon belanja nasional hingga 80% diinisiasi oleh pelaku usaha retail modern dan pusat perbelanjaan18 Agustus 2025:
    – Libur tambahan

    (kny/imk)

  • “Car free day” ditiadakan saat 17 Agustus

    “Car free day” ditiadakan saat 17 Agustus

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengumumkan bahwa dalam rangka HUT ke-80 RI, maka Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day tidak diadakan minggu ini.

    “Pada tanggal itu (17 Agustus), karena Hari Minggu, untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditiadakan,” kata Syafrin saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Syafrin mengatakan, hal tersebut dilakukan sebab akan digelar upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

    Selain itu, akan ada pula rangkaian acara lainnya yang dilakukan di sekitar Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas). Oleh sebab itu, diputuskan car free day (CFD) ditiadakan pada hari tersebut.

    Namun, meski CFD ditiadakan, masyarakat tetap dapat menikmati akhir pekan dan merayakan HUT ke-80 RI dengan menghadiri Pesta Rakyat, yang juga digelar di Monas mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Menurut rangkaian acara yang diumumkan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro beberapa waktu lalu, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi.

    Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 K pada 24 Agustus 2024.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub DKI siapkan pengaturan lalin untuk upacara HUT RI

    Dishub DKI siapkan pengaturan lalin untuk upacara HUT RI

    Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Dishub DKI siapkan pengaturan lalin untuk upacara HUT RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mempersiapkan pengaturan lalu lintas (lalin) guna mengantisipasi kemacetan saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus. Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan panitia HUT RI dan Paspampres terkait pengaturan lalin tersebut.

    “Kami koordinasi terus dengan rekan-rekan Paspampres dan Panitia HUT RI untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan (upacara bendera). Baik itu untuk pengaturan parkir, sebagaimana yang diarahkan,” kata Syafrin saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan guna menghindari kemacetan saat pelaksanaan upacara bendera. Namun, dia belum dapat merinci pelaksanaannya karena masih dalam pembahasan dengan pihak terkait.

    “Jumlah personel juga tentu akan disesuaikan dengan rencana operasi nanti. Karena masih dalam pembahasan intens. Sehingga begitu ditetapkan kami akan mendukung penuh pelaksanaannya,” ujar Syafrin.

    Selain rekayasa lalin, lanjut dia, pihaknya juga menyediakan unit derek untuk menertibkan kendaraan yang parkir liar di sekitar area Istana Negara.

    “Sehingga tidak ada warga yang parkir sembarangan di titik-titik tertentu yang itu urgent untuk mobilitas,” tegas Syafrin.

    Upacara peringatan HUT ke-80 RI akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 17 Agustus 2025. Selain upacara, ada pula Pesta Rakyat yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, mulai pagi hingga malam hari. Sementara itu, di luar Monas akan berlangsung Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Danantara, dan BUMN pada 17 Agustus malam.

    Masing-masing instansi tersebut melakukan pawai mulai dari kawasan Monas, menyusuri Jalan Thamrin, Jalan Sudirman hingga Simpang Semanggi, dengan mobil hias yang menampilkan program-program unggulan mereka.

    Sumber : Antara

  • Ingat! Car Free Day Jakarta Ditiadakan Saat 17 Agustus

    Ingat! Car Free Day Jakarta Ditiadakan Saat 17 Agustus

    Jakarta –

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pada 17 Agustus 2025, Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau car free day ditiadakan. Hal itu karena bertepatan dengan HUT ke-80 RI.

    “Pada tanggal itu (17 Agustus), karena Hari Minggu, untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor ditiadakan,” kata Syafrin saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Peniadaan ini berdasaran Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1). Pergub itu menyatakan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/internasional), di mana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus.

    Diketahui, perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang akan digelar di Istana Jakarta. Panitia pelaksana sudah dibentuk.

    “Kalau informasi terakhir yang kita dapatkan, pelaksanaan perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara, sudah ada, dan PCO juga menjadi bagian dari panitia itu,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya, gedung Kwarnas Pramuka, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).

    Pemerintah juga menyelenggarakan pesta rakyat di Istana Negara seusai upacara. Pesta rakyat ini terbuka untuk umum, dan diselenggarakan juga di area Monumen Nasional (Monas).

    Pada malam harinya, ada Karnaval Kemerdekaan. Acara ini di antaranya menampilkan parade mobil hias yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN, serta instansi lainnya. Karnaval dijadwalkan melintasi rute strategis dari kawasan Monas, Jalan MH Thamrin, hingga Sudirman.

    (bel/idn)

  • Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Atasi Kemiskinan, Pemprov DKI Terapkan 7 Strategi Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta fokus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sebagai respons cepat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Ibu Kota.  

    “Fokus kami bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mempersempit kesenjangan. Kami ingin memastikan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih merata dan adil,” ungkap Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati. 

    “Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini di Balai Kota Jakarta, pada Senin (28/7).

    Pemprov DKI pun segera menyiapkan tujuh langkah strategis yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ini.

    1. Memperluas dan memperkuat bantuan sosial (bansos), dengan menyasar kelompok hampir miskin dan masyarakat yang baru jatuh miskin akibat tekanan ekonomi. Gubernur Pramono terus menyalurkan bansos sebagai langkah cepat untuk merespons kondisi ekonomi terkini warga Jakarta. 

    Adapun bansos yang disalurkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta, antara lain melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 149.687. Bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp300.000 per bulan. 

    Dikutip dari situs Dinas Sosial DKI Jakarta, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan, pencairan bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak dari keluarga prasejahtera.

    Leni (42), yang bekerja sebagai driver salah satu layanan antar makanan menyebutkan bahwa bansos yang diberikan Pemprov DKI sangat membantu kehidupan sehari-harinya. 

    “Kalau bansos Alhamdulillah ikut merasakan manfaatnya. Saya daftarin anak biar dapet KJP. Selain itu kakak saya juga disabilitas, tapi bukan disabilitas dari lahir. Dia pernah kecelakaan terus tidak bisa berjalan lagi. Nah, dia juga dapat bansos untuk disabilitas. Semoga ke depannya pemerintah juga kasih bantuan-bantuan lain dan lebih memperhatikan masyarakat kayak kita gini,” cerita Leni. 

    2. Mengendalikan inflasi pangan dan energi, melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi, serta memperkuat cadangan pangan strategis. Kenaikan harga bahan pokok yang tidak stabil membuat masyarakat menengah ke bawah merasakan dampaknya. 

    Pengendalian inflasi pangan selama ini konsisten dilakukan oleh Pemprov DKI. Misalnya, operasi pasar besar-besaran untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok jelang Ramadan. Pemprov DKI terus melakukan pengendalian lewat intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi dan memperkuat cadangan pangan strategis. 

    3. Meningkatkan akses terhadap hunian dan layanan dasar dengan menyediakan hunian terjangkau dan subsidi untuk listrik, transportasi publik, serta pendidikan. Pemprov DKI terus menggenjot akses hunian layak ini lewat berbagai program, salah satunya lewat penyediaan rusunawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). 

    “Selama ini para penghuni nyaman bertempat tinggal di Rusunawa karena mendapatkan banyak fasilitas dan program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Berbagai program tersebut sebetulnya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup warga rusun,” ujar Kepala Dinas PRKP DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, Jumat (14/2).

    Dewi (33), seorang ibu rumah tangga memilih tinggal di rusunawa Rawa Bebek, Jakarta Timur, bersama suami dan anaknya karena lebih nyaman. 

    “Kalau tinggal di rusunawa memang jadi pilihan karena harga sewanya murah. Apalagi kalau di Rawa Bebek sini kan deket ya mau ke mana-mana, terus fasilitas lengkap, keamanan juga bagus. Kalau pemerintah DKI mau memperbanyak tempat kayak gini sih bagus banget ya, jadi kita yang tinggal di Jakarta ada banyak pilihan gitu,” ungkap Dewi. 

    Sementara itu, subsidi transportasi publik juga terus dilakukan lewat armada TransJakarta dan TransJabodetabek. Dalam hal ini, Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran tambahan dalam perubahan APBD sebesar Rp300-400 miliar. 

    “Itu sebagian untuk Transjabodetabek dan sebagian lagi untuk kebutuhan layanan dalam kota,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo yang dikutip dari Antaranews.

    4. Mendorong penciptaan kerja formal, termasuk perluasan program padat karya, pelatihan keterampilan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan berbagai program strategis terkait pembukaan lapangan kerja dan mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif. 

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, job fair saat ini diadakan setiap bulan, bahkan dalam beberapa bulan bisa diadakan tiga kali. “Kita mengadakan job fair sebulan sekali, tidak lagi tiga bulan sekali, karena ini penting untuk menekan tingkat pengangguran terbuka yang masih, 6,1 persen,” ujar Hari. 

    Terkait hal ini, Bambang (45) yang berprofesi sebagai seniman jalanan di kawasan Monas menaruh harapan tinggi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membuka akses lapangan kerja seluas-luasnya. 

    “Kalau memang ada rencana pemerintah DKI memperbanyak lapangan kerja, harapan saya sih semoga terwujud. Soalnya anak saya baru lulus sekolah, waktunya cari kerja,” ungkap Bambang. 

    Selain job fair, Pemprov DKI Jakarta membuka beragam pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan reguler, hingga Mobile Training Unit (MTU) untuk melatih warga agar siap kerja atau buka usaha.

    5. Memberi insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk. Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada para pelaku usaha. Terbaru adalah insentif pajak untuk hotel dan restoran. 

    6. Membangun pondasi dan menyusun indikator untuk menjawab kebutuhan konkret warga, seperti penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi hijau, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

    7. Mewujudkan Jakarta Fund untuk memperkuat investasi yang mendukung perekonomian Jakarta. Program ini termasuk program unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang tujuannya sebagai sumber dana baru bagi Jakarta, termasuk untuk menekan angka ketimpangan sosial. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah pusat, lembaga filantropi, dan dunia usaha, guna menciptakan perlindungan sosial yang adaptif dan penciptaan kerja yang berkelanjutan.

    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menyatakan, Jakarta Fund adalah ide baru yang dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan stakeholders agar mendapatkan landasan hukum dan benchmark yang baik. 

    “Jadi, saat ini kita masuk dalam fase kajian dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Negeri, dan juga INA termasuk dan antara-antara. Sebagai awal juga, kami bersama dengan beberapa pihak mengadakan semacam leader forum, leader talks untuk mendengarkan masukan sekaligus melakukan sosialisasi awal,” ungkap Prastowo.

    (*)

  • Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 51%, Stasiun Thamrin-Monas Beroperasi 2027

    Proyek MRT Bundaran HI-Kota Capai 51%, Stasiun Thamrin-Monas Beroperasi 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan konstruksi proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu/MRT fase 2A rute Utara—Selatan yang melanjutkan rute Thamrin ke Kota tercatat telah mencapai 51,31% per Juli 2025. 

    PT MRT Jakarta (Perseroda) menyampaikan bahwa capaian tersebut melampaui target 50,23% dan progres telah bertambah sebanyak 1,32% dari akhir Juni 2025. Adapun hingga akhir 2025, manajemen menargetkan konstruksi dapat selesai sebesar 53,29%. 

    Pada periode yang sama, paket kontrak CP201 Stasiun Thamrin dan Monas telah mencapai 88,869% dengan sejumlah pekerjaan utama seperti instalasi dan pengujian eskalator, ekskavasi entre Stasiun Thamrin, hingga finishing pekerjaan arsitektural di Stasiun Monas masih terus dikerjakan. 

    “MRT menargetkan pada akhir 2025 mendatang, CP201 akan menyelesaikan 91,62% pekerjaannya sehingga pada 2027 mendatang, kedua stasiun ini telah dapat beroperasi,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025). 

    Selain konstruksi proyek CP201, progres signifikan juga terlihat di area konstruksi CP202 untuk pembangunan Stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar. Per 25 Juli lalu, proyek telah mencapai 55,64% dari target 54,02%. Pekerjaan ekskavasi, pembuatan canal underpass, dan pengecoran masih terus dikerjakan di ketiga stasiun tersebut. 

    Tim konstruksi sedang mempersiapkan pekerjaan pembangunan terowongan dan stasiun bawah tanah empat tingkat di bawah tanah pertama di Indonesia tersebut. Di luar pekerjaan sipil, tim konstruksi juga sedang mempersiapkan pengoperasian mesin bor terowongan 2 dan meneruskan produksi tunnel segment.

    Sedangkan di paket kontrak CP203 yang mengerjakan Stasiun Glodok dan Kota, perkembangannya telah mencapai 75,95% dengan sejumlah pekerjaan utama mencakup pembuatan akses maintenance di terowongan, struktur tangga dan dinding di bok stasiun, hingga pemasangan OTE Duct, dan pembangunan struktur tangga akses pemadam kebakaran. ⁠Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing (seperti; instalasi pipa, ducting, cable ladder dan cable tray) juga masih terus dilakukan.

    Selain pekerjaan sipil stasiun, pembangunan fase 2A juga mencakup CP205 sistem perkeretaapian dan rel yang per 25 Juli telah mencapai 20,88%. Seluruh rel telah tiba di Jakarta dan sedang dalam penyelesaian proses pengiriman ke lokasi konstruksi. Tim konstruksi juga memastikan produksi bantalan rel (sleeper) terus dilakukan.

    CP206 rolling stock (ratangga) sedang proses market sounding dengan calon kandidat potensial untuk melakukan re-bidding. Sedangkan CP 207 automatic fare collection system (sistem pembayaran), sedang proses klarifikasi dokumen tender.

    Nantinya, fase 2A MRT Jakarta yang menelan biaya Rp25,3 triliun tersebut akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. 

    Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI—Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni—Kota yang ditargetkan selesai pada 2029.

    Berbeda dengan fase 1, fase 2A dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit (transit-oriented development) yang akan mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang.

    Untuk diketahui, proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2 membentang sepanjang sekitar 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 ini melanjutkan koridor utara—selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. 

    Alhasil dengan hadirnya fase 2 ini, total panjang jalur utara—selatan menjadi sekitar 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus Grab hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. 

  • Simak Cara dan Syarat Daftar via Laman pandang.istanapresiden.go.id, Ikuti Upacara HUT ke-80 RI di Istana – Page 3

    Simak Cara dan Syarat Daftar via Laman pandang.istanapresiden.go.id, Ikuti Upacara HUT ke-80 RI di Istana – Page 3

    Juri mengatakan, jumlah pejabat yang akan diundang pada upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana akan dikurangi. Hal ini untuk menunjukkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI benar-benar melibatkan semua lapisan masyarakat.

    “Kita akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat dan menambah alokasi untuk masyarakat umum. 80 persen dialokasikan untuk masyarakat umum,” ujar Juri.

    Juri juga mengajak masyarakat untuk menghidupkan semangat kemerdekaan melalui kegiatan perlombaan, gotong royong, dan perayaan budaya di lingkungan masing-masing.

    Pemerintah mengajak sekolah, kampus, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, hingga sektor swasta untuk memasang bendera merah putih, umbul-umbul, serta atribut HUT RI sepanjang bulan Agustus.

    “Kami mengimbau untuk menyebarluaskan dan mengenakan atribut HUT RI seperti yang kami kenakan saat ini. Kemudian juga kami mengimbau untuk mengadakan berbagai perlombaan dan kegiatan budaya dengan penuh sukacita,” tutur dia.

    “Dan jangan lupa juga di momentum bulan kemerdekaan untuk melakukan gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman,” sambung Juri.

    Pertama Kalinya, Istana Gelar Pesta Rakyat Usai Upacara HUT ke-80 RI, Bakal Bertabur Makanan

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto untuk kali pertamanya akan menggelar Pesta Rakyat di halaman Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Pesta Rakyat digelar usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    “Di halaman tengah Istana Kepresidenan akan diselenggarakan Pesta Rakyat setelah Upacara di pagi hari,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat 1 Agustus 2025.

    “Pesta Rakyat ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan dalam perayaan HUT RI di Istana Presiden,” sambungnya.

    Prabowo akan menyiapkan berbagai makanan dan minuman untuk masyarakat umum. Pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta dan Monumen Nasional (Monas) akan dilibatkan untuk menyiapkan makanan serta minuman.

    “Jadi setelah Upacara di pagi hari akan dilaksanakan Pesta Rakyat di mana Bapak Presiden menyiapkan berbagai aneka hidangan, makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta Upacara. Penyiapan hidangan juga melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar Istana, sekitar Monas, dan sekitarnya,” jelasnya.

     

  • Terjadi Genosida Budaya Palestina, Fadli Zon Desak Dunia Beri Sanksi Tegas Israel

    Terjadi Genosida Budaya Palestina, Fadli Zon Desak Dunia Beri Sanksi Tegas Israel

    Jakarta – Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengecam keras tindakan brutal Israel di Gaza yang dinilainya tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghapus identitas bangsa Palestina. Dalam aksi damai yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) di Monas, Jakarta, Minggu, 3 Agustus 2025, Fadli menyebut kekejaman Israel sebagai genosida budaya di abad ke-21.

    Fadli menyatakan bahwa pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Sikap ini, tegasnya, bukan sekadar pilihan politik, melainkan amanah konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan.

    “Kita menyaksikan pembantaian massal terhadap perempuan dan anak-anak. Rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hingga tenda pengungsian dibombardir. Ini bukan perang. Ini genosida,” kata Fadli lantang.

    Ia juga menyoroti penghancuran sistematis terhadap situs budaya, artefak sejarah, dan para budayawan Palestina. Menurutnya, ini adalah upaya menghapus ingatan kolektif dan warisan peradaban yang melekat dalam sejarah Palestina. “Israel tak hanya membunuh, tapi juga ingin membuat Palestina terlupakan.”

    Fadli mengapresiasi Menteri Luar Negeri, Sugiono, yang dinilainya konsisten dalam diplomasi internasional untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Namun, ia menegaskan, dukungan politik saja tak cukup.

    “Negara-negara yang terus membela Israel sudah kehilangan legitimasi moral untuk bicara soal HAM dan demokrasi. Dunia harus bersikap,” tegasnya.

    Ia mendesak agar komunitas internasional menjatuhkan sanksi nyata kepada Israel. “Bukan hanya pernyataan, tapi sanksi ekonomi, politik, dan diplomatik yang tegas,” katanya.

    Fadli meyakini perjuangan ini akan jadi titik balik kebangkitan Palestina sebagai negara berdaulat dengan peradaban yang hidup kembali. “Semangat kita adalah semangat keadilan dan kemanusiaan,” tutupnya, disambut takbir ribuan peserta aksi damai.