Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada

    Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada

    Mereka yang Disemprot Hakim MK di Hari Pertama Sidang Sengketa Pilkada
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Para hakim Konstitusi mencecar sejumlah pihak dalam agenda pemeriksaan pendahuluan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/1/2025).
    Nada bicara mereka meninggi beberapa kali saat memimpin jalannya sidang.
    Dalam perkara yang diajukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans), Saldi terlihat sangat tegas saat memimpin jalannya sidang.
     
    Ketegasan pertama kali muncul saat hakim menanyakan kepada kuasa hukum pemohon, Tri Wiyono, mengenai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memiliki saksi paslon yang tidak menandatangani formulir di Jawa Timur.
    “Pertanyaan saya itu berapa TPS yang saksi paslon yang Anda wakili, yang tidak tanda tangan di TPS? Anda bisa sampaikan enggak?” tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan nada yang meninggi.
    Wiyono tampak kesulitan menjawab pertanyaan tersebut. Saldi pun menegur agar kuasa hukum lebih mempersiapkan diri dengan menghafal data tersebut.
    ”
    Lawyer
    harus hafal dong, pasti ditanya hakim kalau itu. KPU Jawa Timur ada? Berapa jumlah TPS?” kata Saldi.
    Perwakilan KPU Jawa Timur memberi jawaban kurang meyakinkan. Mereka menyebut jumlah TPS ada sekitar 64.000.
    “KPU saja enggak hafal, ha-ha-ha-ha, itu kan main jawab cepat aja, pokoknya dikira-kira 64.000-an lah,” sindir Saldi.
    Pihak KPU pun mencoba menghindar dari pertanyaan tersebut, menyatakan bahwa agenda sidang belum saatnya bagi mereka untuk memberikan keterangan.
    Namun, Saldi dengan tegas mengingatkan agar semua pihak yang berperkara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim.
    “Saya hakim, hakim nanya harus Anda jawab,” ujar Saldi.
    Saldi juga tidak segan memberikan teguran keras kepada kuasa hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani.
    Sidang ini mengangkat tuduhan terkait pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan.
    Ketika hakim bertanya apakah ada lokasi spesifik yang dapat dijelaskan terkait tuduhan tersebut, kuasa hukum Ridha-Abdul tidak dapat memberikan jawaban yang memadai.
    “Itu kan perubahan jadwal, kalau yang kemudian membuka itu, itu di mana?” tanya Saldi.
    “Di situ juga Yang Mulia, di bukti perubahan jadwal,” jawab kuasa hukum Ridha-Abdul.
    Namun, Saldi tidak puas dengan jawaban tersebut dan kembali menginginkan penjelasan lebih rinci mengenai tempat kejadian pelanggaran tersebut. Suara hakim semakin meninggi.
    “Eh anda mengerti enggak yang saya tanya!” tegasnya.
    Kuasa hukum Ridha-Abdul hanya bisa menunduk.
    “Paham Yang Mulia,” kata kuasa hukum.
    Saldi kemudian menegaskan agar pihak pemohon hanya mencantumkan permasalahan yang jelas dan terperinci dalam permohonan mereka.
     
    “Jangan yang enggak ada yang anda jelaskan, di sini
    real
    anda jelaskan pergeseran waktu pemungutan suara. Oke saya terima ini, yang saya tanya sekarang anda mengatakan terjadi pembukaan kotak suara, di sini juga (bukti 11-33 disebut ada), padahal itu tidak,” ujarnya.
    Dalam sidang lain yang melibatkan gugatan dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan, Ruhamaben-Shinta Wahydin, Saldi juga melontarkan sindiran terhadap kebijakan Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie.
    Salah satu materi gugatan terkait dengan pemasangan foto Benyamin Davnie di tiang lampu penerangan jalan umum (PJU).
    “Nanti foto-foto (itu) kita suruh menghidupkan lampu atau mematikan lampu kalau sudah malam, kalau banyak-banyak begitu,” kata Saldi sambil berkelakar, merujuk pada kebijakan pemasangan foto tersebut.
    Ketua Majelis Hakim Panel 3 sidang PHPU Arief Hidayat ‘menyentil’ Ahmad Yusuf, kuasa hukum calon kepala daerah pada Pilkada Pekanbaru Mufhilun dan Ade Hartati Rahmat, lantaran datang terlambat.
    Peristiwa ini terjadi saat Arief Hidayat mempersilakan kuasa hukum pasangan calon kepala daerah Kabupaten Bondowoso, Bambang Soekarwo dan Moc Baqir, untuk membacakan permohonan gugatan PHPU.
    Ketika melihat Ahmad Yusuf melintas, Arief Hidayat menanyakan identitas kuasa hukum untuk perkara 95/PHPU-WAKO-XXIII Kota Pekanbaru.
    “Ini (yang melintas) pemohon 95,” tanya Arief, dalam sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2024).
    “Iya yang Mulia,” jawab Yusuf.
    Menyadari keterlambatan tersebut, Hakim Arief menanyakan apakah Yusuf lupa waktu karena terpesona dengan Monumen Nasional (Monas) yang terlihat dari Gedung MK.
    “Masih di Monas tadi? Saya kira masih lihat Monas lupa sidang,” ungkap Arief.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • “Jokes Bapak-bapak” Hakim MK yang Cairkan Suasana Sidang PHPU Pilkada…

    “Jokes Bapak-bapak” Hakim MK yang Cairkan Suasana Sidang PHPU Pilkada…

    “Jokes Bapak-bapak” Hakim MK yang Cairkan Suasana Sidang PHPU Pilkada…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketegangan para pihak, baik pemohon, termohon, dan pihak terkait dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah (Pilkada) 2024 beberapa kali cair oleh kelakar Hakim Konstitusi di tengah persidangan.
    Kelakar ini bukan tak memiliki makna, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, suasana santai akan membantu semua pihak untuk lebih jernih melihat suatu perkara.
    “Kita semua sudah membantu suasana berlangsung dengan santai, ringan, dan tidak ada ketegangan, karena ini menjadi modal kita untuk mencari kebenaran yang diajukan ke Mahkamah,” katanya dalam sidang yang digelar di Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
    Dalam persidangan yang digelar di tiga panel dan dimulai sejak pukul 08.00 WIB, terekam berbagai candaan yang dilepaskan hakim konstitusi untuk membuat suasana menjadi rileks.
    Kelakar Hakim Konstitusi Saldi Isra ini terlihat saat pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilkada Tangerang Selatan.
    Dalam persidangan, kuasa hukum Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin sebagai pemohon menceritakan program Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang dinilai merugikan kliennya dalam Pilkada Tangerang Selatan.
    Benyamin Davnie bersama Pilar Saga Ichsan diketahui menjadi rival Ruhamaben dan Shinta.
    Saldi Isra awalnya bertanya terkait dugaan pelanggaran Davnie, yang merupakan petahana.
    “Poin satunya pelanggaran paslon nomor urut 1 dengan melibatkan aparatur sipil negara. Coba dijelaskan apa itu yang terjadi,” ujar Saldi.
    “Bahwasanya telah terjadi pelanggaran TSM penggunaan perkumpulan relawan yang di dalamnya terdapat unsur ASN yang cukup masif, Yang Mulia, yang salah satu kegiatannya terjadi pada tanggal 22 September 2024 dalam bentuk kegiatan di pemancingan,” ujar kuasa hukum Ruhamaben.
    “Ini mancing mania ini ya?” tanya Saldi lagi.
    “Mancing mania, Yang Mulia,” kata kuasa hukum Ruhamaben.
    “Mantap, apa lagi?” kelakar Saldi.
    Kelakar itu dilanjutkan lagi oleh Saldi Isra dengan menanyakan apakah kuasa hukum Ruhamaben ikut dalam acara “mancing mania” tersebut.
    “Kuasa hukum ikut mancing juga?” tanya Saldi.
    Masih dalam perkara PHPU Pilkada Tangsel, Saldi Isra sempat menyindir kebijakan Benyamin Davnie yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Tangsel aktif.
    Saldi awalnya menanyakan, apakah dalil penggunaan kewenangan jabatan wali kota Tangsel yang diajukan pemohon adalah program “Tangsel Terang” untuk pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
    “Ini ada foto paslon nomor urut 1 di setiap tiang penerangan jalan ya?” tanya Hakim Konstitusi Saldi Isra.
    “Betul, Yang Mulia,” kata kuasa hukum lagi.
    Saldi kemudian berkelakar foto Benyamin Davnie itu bisa dijadikan petugas untuk mematikan dan menghidupkan lampu penerangan jalan.
    “Nanti foto-foto (itu) kita suruh menghidupkan lampu atau mematikan lampu kalau sudah malam, kalau banyak-banyak begitu,” kata Saldi.
    Kuasa hukum Ruhamaben kemudian menyebut program yang dinamakan Tangsel Terang itu dilaksanakan enam bulan sebelum masa penetapan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan.
    Melalui program Tangsel Terang, Pemkot memperbanyak lampu penerangan jalan untuk meningkatkan keamanan di wilayah Tangsel.
    Tak hanya Saldi, jokes ala “bapak-bapak” itu juga hadir di akhir sidang Panel III yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat.
    Di akhir persidangan, dia menanyakan kepada hadirin para pihak baik pemohon, termohon dan pihak terkait yang umumnya berasal dari luar Jakarta.
    Mereka ditanya apakah sudah mendapat penginapan untuk bermalam.
    “Terimakasih semuanya, mari kita istirahat, waktunya sudah untuk tidur ini,” katanya.
    “Ada yang belum dapat penginapan?” tanya Arief lagi.
    Namun belum dijawab para hadirin, Arief menjawab lagi agar yang belum dapat penginapan bisa tidur di tenda Monumen Nasional.
    “Silakan tidur di Tenda Monas sana, hehe,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengajak seluruh pihak untuk aktif menciptakan ekosistem yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
    hak penyandang disabilitas
    .
    Seruan ini disampaikan Gus Ipul saat peringatan
    Hari Braille Sedunia
    di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Minggu (5/1/2025).
    “Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Braille Sedunia. Dari data yang ada, kita perlu langkah besar dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
    Gus Ipul menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.
    Mereka memerlukan
    perlindungan sosial
    , jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar dari negara serta pihak lain yang peduli.
    “Penghormatan itu berarti menghormati sebagaimana kepada orang lain. Penyandang disabilitas butuh rekreasi dan pekerjaan, sama seperti kita. Kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang lain,” ujarnya.
    Gus Ipul menyoroti pentingnya perlindungan dan penghormatan hak dasar penyandang disabilitas.
    Perlindungan ini menjadi agenda besar Pemerintah Indonesia dalam penguatan transformasi sosial.
    Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
    Perlindungan disabilitas bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
    Dalam agenda pembangunan tersebut, Pemerintah memastikan pemenuhan layanan hak dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
    “Maka ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mencatat bahwa tujuh persen penduduk Indonesia, atau sekitar 11,3 juta orang, merupakan penyandang disabilitas.
    Di antara mereka, sebanyak 1,9 juta orang tergolong penyandang disabilitas sedang dan berat.
    Gus Ipul menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendukung kaum disabilitas.
    “Inilah pekerjaan rumah besar kita ke depan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya,” ujarnya.
    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas.
    Peraturan ini diharapkan dapat memberikan program dan kemudahan bagi mereka dalam mengakses layanan dasar.
    “Saat ini sedang tahap finalisasi Peraturan Pemerintah tentang konsesi disabilitas,” tambahnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
    “Tentu Pemerintah tidak bekerja sendirian. Kami bekerja dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Untung Rugi Libur Sekolah Selama Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah mengkaji wacana meliburkan sekolah selama satu bulan penuh pada Ramadan 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan tujuan kebijakan ini adalah agar siswa dapat lebih fokus menjalankan ibadah dan memanfaatkan ramadan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual.

    “Kebijakan ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, seperti pondok pesantren. Namun, untuk sekolah negeri dan swasta, masih dalam tahap pembahasan,” ujar Nasaruddin di Monas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Ia menambahkan keputusan ini harus mempertimbangkan banyak aspek sebelum diumumkan secara resmi.

    “Yang terpenting, apakah libur atau tidak libur, ibadahnya tetap berkualitas. Ramadan adalah momen untuk konsentrasi umat Islam,” jelasnya.

    Menurutnya, rencana libur sekolah selama ramadan bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih fokus menjalankan ibadah, seperti salat tarawih, tadarus Al-Qur’an, dan meningkatkan amal kebaikan. Dengan demikian, ramadan diharapkan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi generasi muda.

    Meskipun demikian, wacana ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi. Wacana ini menuai beragam respons dari masyarakat. Dari sisi positif, libur panjang selama ramadan dianggap dapat membantu siswa menjalankan ibadah puasa dengan lebih khusyuk. Orang tua juga dapat lebih mengawasi aktivitas anak di rumah, mengurangi potensi aktivitas berlebihan di luar rumah selama bulan suci.

    Namun, dari perspektif pendidikan, ada kekhawatiran libur panjang ini bisa mengganggu kalender akademik dan efektivitas pembelajaran. Anak-anak yang terlalu lama libur berisiko kehilangan ritme belajar, terutama untuk mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman kontinu.

    Era Kolonial hingga Gus Dur
    Wacana meliburkan sekolah selama ramadan sebenarnya bukan hal baru. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kebijakan serupa pernah diterapkan pada Ramadan 1999. Gus Dur memberikan kesempatan kepada siswa untuk fokus pada kegiatan keagamaan selama ramadan dengan mengadakan pesantren kilat di sekolah. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap umat muslim, khususnya generasi muda.

    Jauh sebelum itu, pada era kolonial Belanda, sekolah-sekolah binaan pemerintah kolonial meliburkan siswa selama ramadan. Kebijakan ini kemudian mengalami perubahan di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Soekarno saat itu menjadwalkan ulang sekaligus menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dan non-resmi untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa.

    Pada masa Soeharto, libur ramadan dipersingkat, dan aktivitas keagamaan diintegrasikan dalam jadwal sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Daoed Joesoef sempat memperkenalkan kebijakan pembatasan libur puasa untuk memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Keputusan ini menuai kritik, tetapi dia berpendapat bahwa libur panjang tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

    Tunggu Koordinasi
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan wacana penetapan libur sekolah saat bulan ramadan bukan kewenangan kementeriannya. Menurut Mu’ti, keputusan tersebut berada di tingkat yang lebih tinggi, baik itu di level menko (menteri koordinator) maupun langsung di bawah presiden. Mu’ti menambahkan, hingga saat ini, wacana tersebut belum dibahas di kementeriannya.

    “Kami belum mengetahui apakah ini akan menjadi kebijakan di tingkat menko atau langsung dari presiden. Kami belum melakukan pembahasan mengenai libur sekolah selama ramadan. Di Kementerian Agama juga masih dalam tahap wacana dan belum ada keputusan final,” ujar Mu’ti dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/1/2025).

  • Konstruksi Jalur MRT Thamrin-Monas Capai 84 Persen, Target Selesai Akhir 2025 – Page 3

    Konstruksi Jalur MRT Thamrin-Monas Capai 84 Persen, Target Selesai Akhir 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT MRT Jakarta melaporkan seluruh paket kontrak konstruksi MRT fase 2A CP201 (Thamrin-Monas) telah mencapai 84,45 persen dari target akhir tahun 83,77 persen.

    Sejumlah pekerjaan utama konstruksi di Stasiun Thamrin yang telah rampung itu meliputi, pengerjaan struktur tangga darurat, pengecoran fire protection slab, tulangan baja (reinforcing bar) untuk konstruksi dinding di area peron, instalasi sistem HVAC, pemadam kebakaran, finishing plaster dan pengecatan dinding.

    “Stasiun ini (Thamrin) merupakan stasiun terpanjang di fase 2A, yaitu sekitar 440 meter,” demikian keterangan resmi PT MRT Jakarta, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Kemudian, di Stasiun Monas sejumlah pekerjaan juga terus dikebut seperti pengecoran struktur atap area tangga entre 1 Jalan Museum, instalasi dan pengujian sistem HVAC, pemadam kebakaran dan elektrikal, serta pengujian eskalator di peron dan beranda peron.

    Adapun MRT Jakarta menargetkan konstruksi CP201 (Stasiun Thamrin-Monas) selesai pada akhir 2025.

    Sedangkan untuk konstruksi CP 202 yakni Stasiun Harmoni-Sawah Besar-Mangga Besar telah resmi dimulai pada 25 Juni 2022. Tercatat, per 25 Desember 2024 telah mencapai 43,98 persen dari target akhir tahun 39,77 persen.

    “Cakupan pekerjaan di Stasiun Harmoni meliputi eskavasi launching shaft, boks stasiun, dan lintas bawah kanal (canal underpass). Selain itu, pengecoran atap stasiun dan waterproofing dinding lintas bawah kanal serta balok penyangga (strut and waller) lintas bawah kanal juga sedang dikerjakan,” katanya.

    Untuk Stasiun Sawah Besar, tengah dikerjakan pembangunan D-Wall untuk suar penyejuk dan suar ventilasi serta entre. Eskavasi atap dan beranda peron juga sedang dilakukan.

  • 10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10 ribu pekerja Sri Rejeki Iman Textile Tbk atau Sritex akan melakukan unjuk rasa di Jakarta pada pekan depan. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengatakan rencana unjuk rasa itu telah disepakati dalam rapat koordinasi. 

    “Sesuai hasil rakor hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa – Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025,” tutur Slamet dalam keterangan, Jumat (3/12/2025).

    Slamet menambahkan bahwa rencana aksi itu akan dimatangkan setelah audiensi dengan DPRD Sukoharjo.

    “Akan kita matangkan lagi koordinasi setelah aksi di DPRD Sukoharjo hari Senin, 6 Januari 2025,” ujarnya.

    Slamet mengestimasi akan ada 10 ribu buruh Sritex yang akan berdemo selama dua hari berturut-turut. Ribuan pekerja itu akan berangkat dari Kota Surakarta dengan menaiki 200 armada bus. Slamet mengatakan rombongan akan bertandang ke Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.

    Sesampainya di Jakarta nanti, Slamet memilih Monumen Nasional sebagai titik kumpul aksi. “Kami akan sampaikan tuntutan keberlangsungan kerja dan usaha Sritex,” kata Slamet menyebutkan tujuan dari demonstrasi. Ia berujar ada sembilan target instansi, termasuk Mahkamah Agung yang mengukuhkan kepailitan Sritex lewat putusan kasasi.

    Para pekerja Sritex tak hanya menyasar Mahkamah Agung saja, tetapi juga kementerian-kementerian terkait. Khususnya, kementerian yang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

    Selain itu, dia menyebut, ribuan pekerja Sritex rencananya juga akan melakukan aksi demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR. “Nanti rencananya aksi akan kami lakukan selama dua hari, karena banyak yang dituju. Kami akan datangi semua,” kata dia pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Slamet juga menyampaikan kekecewaannya pada pemerintah. Dia menilai, hingga putusan kasasi yang memperkuat status kepailitan Sritex keluar, pemerintah masih belum melakukan langkah konkret. Sementara hingga saat ini, kondisi pabrik Sritex masih belum dapat beroperasi dengan optimal karena tidak adanya bahan baku yang impor.

    Adapun, izin impor dan ekspor Sritex sedang dibekukan karena status pailit. Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pekerja Sritex yang dirumahkan, dari yang awalnya 2.500 kini bertambah menjadi 3.500 pekerja. “Jika kondisi ini terus berlanjut, lama-lama bisa PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Slamet. Ia mengatakan, ribuan pekerja yang dirumahkan itu utamanya yang bekerja di bagian pemintalan. Perusahaan masih terkendala dalam memasok bahan baku, sehingga mereka kini tak memiliki sesuatu untuk dikerjakan.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang. Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah. “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1/2025).

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat. “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok. “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024 lalu. “Amar Putusan: Tolak,” bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari laman resmi MA, Kamis, 19 Desember 2024.(tribun network/lit/dod)

  • PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    PD Harap Jakarta Jadi Kota Bisnis Skala Global dengan APBD Rp 91,34 T

    Jakarta –

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 91,34 triliun. Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat berharap Jakarta menjadi kota bisnis dengan skala global.

    “Mendorong Jakarta sebagai kota bisnis berskala global dengan melakukan perbaikan terhadap permasalahan fundamental seperti perumahan terjangkau, sampah, air bersih, pengurangan emisi, limbah, mobilitas, dan sebagainya,” ujar Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Mujiyono kepada wartawan, Kamis (12/12/2024).

    Selain itu, Demokrat juga meminta Pemprov Jakarta meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peluang karir dan pekerjaan, peluang bisnis serta penyediaan ruang publik hingga menciptakan ekosistem inklusif dan berkembang.

    “Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial dan hibah. Pengalokasian belanja untuk memenuhi urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan belanja pegawai. Memenuhi kegiatan tahun jamak,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Mujiyono juga menyarankan agar APBD berjalan optimal untuk memfokuskan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di antaranya infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

    “Lakukan evaluasi program secara berkala, lakukan evaluasi terhadap kinerja program secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Terapkan sistem pengadaan yang transparan: Gunakan sistem pengadaan yang transparan dan kompetitif untuk menghindari korupsi dan memastikan harga yang wajar,” katanya.

    APBD 2025 Jakarta

    “Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh saat memberikan arahan awal tahun kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta mencermati belanja anggaran di wilayah kerja masing-masing. APBD Jakarta 2025, ujar dia, harus dialokasikan tepat sasaran.

    “Kita juga mendukung program pemerintah pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur, dan pelayanan yang semakin modern,” ucapnya.

    (azh/dnu)

  • Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini Megapolitan 3 Januari 2025

    Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini Megapolitan 3 Januari 2025

    Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin Masih Lengang Pagi Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat masih terpantau lengang dua hari setelah libur Tahun Baru 2025.
    Pengamatan Kompas.com, Jumat (3/1/2025) sekitar pukul 07.05 WIB, Jalan MH Thamrin terlihat lebih kosong dari biasanya. Biasanya, ruas jalan ini sering terjadi kemacetan.
    Namun, pagi ini tidak adanya kemacetan yang berarti. Suasana jalan juga tampak sunyi tanpa bunyi klakson yang sering terdengar saat kemacetan terjadi.
    Pagi ini, dari perbatasan Jalan Medan Merdeka Barat, menyusuri Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia bisa ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit menggunakan motor.
    Selain di jalan, suasana di Halte Transjakarta Monumen Nasional (Monas) juga masih tampak sepi. Antrean penumpang terjadi hanya di beberapa pintu menuju bus, tapi kondisi di dalam halte tidak sepadat hari biasanya.
    Tak hanya itu, lalu lintas di sekitar kawasan Stasiun Karet juga tampak tidak seramai biasanya. Kepadatan mulai terlihat ketika kendaraan sudah melewati lampu merah Jalan Penjernihan 1 dan memasuki arah Jalan Jenderal Sudirman.
    Sementara, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Gedung DPR RI masih tampak sepi, tidak menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan.
    Begitu juga dengan lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Dukuh Atas, jumlah kendaraan yang melintas terpantau tidak menyebabkan antrean.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pj Gubernur Teguh Minta ASN Tingkatkan Kinerja di 2025, Singgung APBD Jakarta Rp91 Triliun – Page 3

    Pj Gubernur Teguh Minta ASN Tingkatkan Kinerja di 2025, Singgung APBD Jakarta Rp91 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi memberikan arahan awal tahun kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta di Silang Monumen Nasional (Monas) sisi Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    Dia meminta jajaran ASN meningkatkan kinerja dan program-program di 2025. Terlebih, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 mencapai Rp91,34 triliun.

    “Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 Triliun. Tentu saja ini menjadi berkah bagi Jakarta dengan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat,” kata Teguh, Kamis (2/1/2025).

    Oleh sebab itu, dia mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah, wali kota, dan bupati di wilayah Jakarta agar dapat mencermati belanja anggaran di wilayah kerjanya masing-masing. APBD Jakarta 2025, kata Teguh, harus dialokasikan tepat sasaran.

    Selain itu, Teguh menekankan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jakarta ke depan juga akan selalu mendukung program strategis milik Pemerintah Pusat.

    “Kita juga mendukung program Pemerintah Pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta. Sinergi ini penting untuk menjadikan Jakarta kota global, kota bisnis, dengan infrastruktur dan pelayanan yang semakin modern,” ucap dia.

    Pada hari pertama kerja awal 2025 ini, tak lupa Teguh juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja ASN Pemprov Jakarta selama 2024. Dia mengajak ASN menjalani 2025 dengan semangat agar bekerja lebih baik dan optimisme.

    “Saya minta jajaran Pemprov DKI Jakarta dapat menyiapkan program kegiatan tahun 2025 dengan lebih baik lagi. Kita bersyukur APBD tahun 2025 bisa disiapkan dengan baik, dalam artian on time dan sudah ada Peraturan Daerahnya. Artinya, kita tidak terlambat dan itu harus diapresiasi,” tandas Teguh.

     

    Berita Video, laga Persis Vs Persija pada Sabtu (3/8/2024) sempat diwarnai insiden kecil di tribune timur Stadion Manahan

  • 10 Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik Regional

    10 Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik Regional

    Absen Saat Pertemuan Mantan Gubernur Jakarta, Jokowi Sebut Hubungannya dengan Ahok dan Anies Baik
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    –
    Mantan Gubernur
    DKI
    Jakarta
    , Joko Widodo (
    Jokowi
    ), mengungkapkan alasan dirinya tidak ikut berkumpul dengan
    mantan gubernur
    lainnya saat perayaan malam tahun baru 2025.
    Pertemuan para gubernur dan mantan gubernur itu terjadi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, menjelang perayaan malam tahun baru 2025, pada Selasa (31/12/2024).
    Mantan Gubernur yang datang yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (
    Ahok
    ), Djarot Saiful Hidayat, dan
    Anies
    Baswedan.
    “Ya kan di sini, ada acara kecil-kecilan. Diundang, saya sudah menyampaikan permintaan maaf tidak bisa datang,” kata Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (2/1/2025) siang.
    Presiden ke-7 Indonesia itu juga menepis kabar soal anggapan tidak harmonisnya hubungan dirinya dengan Anies dan Ahok.
    “Ow.. baik-baik saya, dengan semuanya. Baik-baik saya dengan semuanya, dengan Pak Ahok dan Pak Anies,” kata Jokowi.
    Akan tetapi, dirinya mengakui jika telah lama tidak bertemu secara langsung dengan keduanya.
    “Ya setelah beberapa bulan ini, belum ketemu,” ungkapnya.
    Sebelumnya, pertemuan para
    mantan Gubernur
    karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.