Pagi Ini, Kepala Daerah Terpilih Ramai-ramai Dikumpulkan di Monas
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan 481
kepala daerah terpilih
di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Selasa (18/2/2025) pagi ini.
Menurut rencana, Kemendagri akan menggelar pengarahan kepada para kepala daerah yang segera dilantik itu sebagai persiapan untuk
pelantikan serentak
yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025).
“Jadi, besok (hari ini) akan dilakukan pengarahan di Monas pukul 7 pagi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat ditemui di Kantor Kemendagri pada Senin (17/2/2025).
Bima mengatakan, setelah pengarahan, akan dilaksanakan geladi yang bersifat lebih detail terkait pelantikan.
Geladi ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan pergeseran yang terjadi selama pelantikan berlangsung.
“Hari Rabu-nya akan ada geladi yang sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju Istana dan di Istana nantinya,” imbuh dia.
Siap dilantik dan ikut retreat
Pada Minggu (16/2/2025) hingga Senin kemarin, para kepala daerah sudah berada di Jakarta untuk melakukan registrasi dan cek kesehatan menjelang pelantikan dan retreat.
Para kepala daerah menyatakan antusiasmenya untuk mengikuti retreat yang bakal digelar di Akademi Militer, Magelang, pada 21-28 Februari 2025.
Gubernur terpilih Kalimantan Selatan Muhidin, misalnya, mengaku sudah menyiapkan belasan baju ganti untuk ia bawa ke Magelang.
“Baju putih kita bawa selengkapnya. Mungkin bisa 7 atau 8, kita bawa. Baju putih, baju olahraga dipersiapkan. Batik, batik itu 3 lembar sudah cukup,” kata Muhidin di Kantor Kemendagri, Senin kemarin.
Muhidin mengaku sudah mempersiapkan diri secara matang, apalagi hasil pemeriksaan kesehatan hari ini menunjukkan hasil yang baik.
Muhidin menilai, kegiatan retreat bukanlah hal yang memberatkan.
Sebab, dengan mengikuti retreat, ia dapat mengenal kepala daerah dari seluruh Indonesia.
“Enggak memberatkan. Malah ini kita untuk istirahat di sana. Kalau di daerah kita sibuk. Yang diharapkan adalah mungkin kita silaturahmi dengan yang lain. Selama satu minggu mungkin cukup berkenalan dengan yang lain,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Gubernur terpilih Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal menyatakan,
retreat kepala daerah
penting diikuti agar pemerintah daerah dapat bekerja sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintah pusat.
Iqbal juga menyebutkan, yang terpenting dari retreat tersebut adalah agar pemerintah daerah bisa memberikan sumbangsih positif terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Dan yang lebih penting adalah briefing-briefing yang akan disampaikan dari pusat, dari Kemendagri maupun menteri-menteri lainnya,” kata Iqbal, Senin.
“Ini buat kita, gubernur khususnya sebagai wakil pemerintah pusat, tentu sangat penting karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah
inline
dengan visi-misi dan programnya,” ujar dia melanjutkan.
Gubernur terpilih Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling mengatakan, ia dan Wakil Gubernur Terpilih Victor Mailangkay telah siap menjalani kegiatan orientasi atau retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang,
Yulius menyatakan, ia merupakan mantan personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) sehingga ia siap untuk mengikuti beragam kegiatan selama retreat, termasuk kegiatan olahraga.
“Saya mantan Kopassus (Komando Pasukan Khusus), beliau (Victor) mantan tujuh kali dewan. Jadi saya pikir kegiatan olahraga dan lain sebagainya sudah siap,” ujar Yulius.
Yulius pun merasa agenda retreat membuatnya seolah pulang kampung karena ia mengenyam pendidikan militer di Magelang.
“Apalagi ke Magelang, itu kan pulang kampung halaman saya, itu di sana,” ucap dia.
Harapan pemerintah
Bima Arya tidak memungkiri bahwa retreat kepala daerah digelar supaya membentuk kedekatan di antara para kepala daerah.
Membangun kedekatan ini, kata Bima, tak bisa dilakukan dengan cara jarak jauh, tetapi harus langsung melalui retreat.
“Ada satu hal yang enggak bisa dilakukan oleh Zoom, yaitu menguatkan emotional bonding dan membangun chemistry,” ujar Bima.
Hal ini juga dirasakan oleh para menteri saat menjalani retreat di Akademi Militer, Magelang, pada Oktober 2024.
Bima mengungkapkan, karena retreat tersebut, para menteri yang baru masuk tidak saling kenal menjadi akrab sehingga jalur koordinasi menjadi lebih baik dan kerja menjadi lebih efisien.
“Begitu ketemu di sana (retreat) lebih kenal, sekarang tinggal
WhatsApp
kalau ada apa-apa,” imbuh dia.
Oleh karena itu retreat juga dinilai penting untuk 503 kepala daerah karena kepala daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan daerah lainnya juga.
“Misalnya ada bencana, itu pasti perlu bantuan dari (daerah) lain,” ucap Bima.
Dengan adanya kedekatan yang terbangun di retreat nanti, para kepala daerah akan lebih cepat berkoordinasi dan saling membantu sesama wilayahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Monas
-
/data/photo/2025/02/17/67b30da4360c4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Pagi Ini, Kepala Daerah Terpilih Ramai-ramai Dikumpulkan di Monas
Nasional")
3 Pagi Ini, Kepala Daerah Terpilih Ramai-ramai Dikumpulkan di Monas Nasional
-
Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dicetuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini diungkapkan Iqbal dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi bertemakan ‘Indonesia Gelap’ di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Menurut Iqbal, program MBG dari Prabowo-Gibran ini, harus dievaluasi total.
Karena untuk mewujudkan MBG ini, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga dinilai tak tepat sasaran.
“Sebenarnya yang kita garis bawahi langkah hemat ala Prabowo-Gibran ini tidak tepat sasaran. Dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat.”
“Salah satunya terkait program makan bergizi gratis, hal ini cukup kita kritisi, kita perlu evaluasi total terkait program MBG ini,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, Iqbal mengkritik program MBG yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja.
Program MBG ini juga dinilainya tak akan membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera.
“Karena kita merasa program ini hanyalah program yang dilaksanakan menyasar tatanan ekonomi rendah dan hal tersebut tidak membuat orang Indonesia menjadi lebih sejahtera,” jelas Iqbal.
Iqbal merasa justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan.
Sebab, menurutnya, efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan harus di-PHK atau dirumahkan.
“Kita perlu untuk resah apabila siang harinya, anak-anak di Indonesia bisa makan gratis, tapi malam harinya orang tua mereka, keluarga mereka harus kelaparan karena di-PHK oleh pekerjaannya,” ungkap Iqbal.
Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar ribuan mahasiswa berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Selain membakar ban dan spanduk, massa aksi membakar bendera Partai Gerindra serta foto Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy, yang belakangan menjadi sorotan.
Pembakaran tersebut, terjadi di depan mobil komando, di tengah orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait program MBG dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.
Sebagai informasi, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih karena mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan.
“Secara umum ‘Indonesia Gelap’ kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kerap berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi kebijakan ini justru tidak berpihak pada generasi muda.
“Ya jelas ini sindiran keras. Bagaimana mungkin mau Indonesia emas sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi-generasi muda yang menjadi pelopor emasnya,” ujarnya.
Mahasiswa dalam aksi ini membawa lima tuntutan utama, antara lain:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.
2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
3. Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)
Baca berita lainnya terkait Aksi Indonesia Gelap.
-
Wamendagri: 481 pasangan kepala daerah terpilih dilantik pada Kamis
Sisanya itu (22 kepala daerah) kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 481 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2).
Sementara itu, dia menyebut bahwa sebanyak 503 pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
“Sisanya itu (22 kepala daerah) kepala daerah di Aceh yang sudah dilantik. Jadi, tidak dilantik (Kamis), karena sudah dilantik di Aceh,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, ketika menjelaskan jumlah total yang dilantik dan mengaitkannya dengan peserta pembekalan.
Menurut dia, pelantikan akan diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis mulai pukul 10.00 WIB.
Sebelum menjalani pelantikan, 481 pasangan calon tersebut akan mengikuti pengarahan oleh Sekretaris Kemendagri Tomsi Tohir di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada pukul 07.00 WIB.
Pada Rabu (19/2), calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.
Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan di Akmil pada 21-28 Februari 2025.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Wamendagri: Besok, kepala daerah terpilih jalani pengarahan di Monas
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa pada hari Selasa (18/2) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan menjalani pengarahan.
“Pukul 07.00, teknis tentang prosesi pelantikan,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
Wamendagri menjelaskan bahwa pengarahan tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Bima Arya menjelaskan bahwa pada hari Rabu (19/2) calon pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih tersebut akan menjalani gladi terkait dengan pelantikan.
“Gladi sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju Istana, dan di Istana nantinya,” ujar Bima merujuk lokasi pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ketika ditanya mengenai antisipasi cuaca hujan, dia menjelaskan bahwa Sekjen Kemendagri telah bertindak.
“Ini Pak Sekjen sudah menyiapkan semua, sudah diantisipasi semua, dan nanti dikoordinasikan juga dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) antisipasi jika hujan seperti apa teknisnya,” ujarnya.
Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21—28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
Kritik Setumpuk Kebijakan Pemerintah, Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap Bakar Poster Gambar Mayor Teddy – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar ribuan mahasiswa berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Selain membakar ban dan spanduk, massa aksi juga membakar bendera Partai Gerindra serta foto Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy, yang belakangan menjadi sorotan.
Pembakaran tersebut terjadi di depan mobil komando, di tengah orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.
Sebagai informasi, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih karena mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan.
“Secara umum ‘Indonesia Gelap’ kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kerap berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi kebijakan yang ada saat ini justru tidak berpihak pada generasi muda.
“Ya jelas ini sindiran keras. Bagaimana mungkin mau Indonesia emas sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi-generasi muda yang menjadi pelopor emasnya,” ujarnya.
Mahasiswa dalam aksi ini membawa lima tuntutan utama, antara lain:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.
2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
3. Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
-
Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!
GELORA.CO – Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Pantauan Suara.com di lokasi, massa pendemo yang berdemonstrasi di dekat Istana Negara tiba di lokasi sekira pukul 16.21 WIB dengan memakai almamater dari universitas masing-masing serta membawa bendera identitasnya.
Salah satu orator memberikan instruksi untuk melepas almamater guna menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan aksi dari rakyat.
“Angkat almet kalian masing-masing, kami tunjukkan aksi kali ini merupakan aksi rakyat yang melawan, lawan rezim oligarki,” pekik orator di atas mobil.
Aksi yang diberi tajuk “Indonesia Gelap” ini merangkum seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Maka dari itu, para mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Dijagat Ketat Ribuan Aparat
Hari ini, sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) bakal menggelar aksi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu terkini.
Dalam gelaran aksi ini, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait.
“Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” kata Susatyo di Jakarta, Senin.
la mengatakan, dengan 1.623 personel gabungan di sekitar Monumen Nasional (Monas) diharapkan aksi tersebut dapat berjalan kondusif.
-
Ratusan mahasiswa long march dukung aksi “Indonesia Gelap”
Aksi ini didasari atas protes mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah
Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan long march dari Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini menuju kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk berunjukrasa dengan tajuk “Indonesia Gelap”.
Aksi ini didasari atas protes mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi itu membawa bendera dan spanduk, serta satu mobil komando yang akan menempuh jarak kurang lebih tiga kilometer menuju Istana Negara.
Selain dari TIM, massa aksi juga melakukan long march dari IRTI Monas untuk kemudian berkumpul di kawasan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Hingga pukul 15.15 WIB, kawasan sekitar Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, arah Harmoni ditutup sementara. Lalu lintas dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Budi Kemuliaan.
Mahasiswa dari berbagai instansi memadati pelataran Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini dengan spanduk dan bendera menuju kawasan Patung Kuda, Monas, untuk aksi “Indonesia Gelap” di Jakarta, Senin (17/2/2025). ANTARA/Yamsyina Hawnan
Nantinya, di perkirakan akan ada kurang lebih 2.000 mahasiswa yang bergabung hingga aksi berakhir.
Sebelumnya, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Senin.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin, mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan instansi terkait.
“Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” katanya.
Ia berharap personel gabungan tersebut yang ditempatkan di sekitar Monumen Nasional (Monas) dapat mengawal jalannya aksi tersebut hingga kegiatan berakhir.
Dia juga meminta agar kegiatan unjuk rasa itu dapat berjalan dengan kondusif.
Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025 -
Jelang Aksi ‘Indonesia Gelap’, Akses Jalan Menuju Istana Negara Mulai Diblokade – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak kepolisian mulai menutup akses menuju dan dari Istana Negara Jakarta di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha Monas Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025).
Hal itu menyusul rencana aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya bertajuk “Indonesia Gelap” yang rencananya akan dimulai siang ini.
Tampak petugas mulai memasang blokade beton menggunakan forklift.
Pada pukul 14.17 WIB akses menuju Istana Negara dari arah Bundaran Patung Kuda tersebut telah tertutup rapat.
Sementara itu, sebagian akses dari arah Istana Negara menuju Bundaran Patung Kuda telah dipasang blokade beton.
Tampak petugas kepolisian mengatur lalu lintas yang macet di Bundaran Patung Kuda.
Klakson kendaraan bersahut-sahutan.
Namun, massa aksi belum tampak.
Cuaca di sekitar lokasi mulai kembali gerimis setelah sebelumnya sempat diguyur hujan dan reda.
Tampak sejumlah polisi lalu lintas juga mengenakan jas hujan sambil berupaya mengatur situasi lalu lintas.
Diberitakan Tribunnews.com sebelummya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang rencananya digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) ini.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.
“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.
Aksi turun ke jalan dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang dinilai memburuk.
Kondisi itu disebutnya disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengatakan terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.
Pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rafid.
1.623 Personel Polri Diterjunkan
Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo mengatakan bahwa hal itu bersifat situasional.
Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” ungkap dia.
Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Kapolres juga mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkap dia.
“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan profesional,” tutur Susatyo.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/02/17/67b2c06f8e6d8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "6
Jelang Demo Indonesia Gelap, Kendaraan Taktis Brimob Parkir Dekat Patung Kuda
Megapolitan")
6 Jelang Demo Indonesia Gelap, Kendaraan Taktis Brimob Parkir Dekat Patung Kuda Megapolitan
Jelang Demo Indonesia Gelap, Kendaraan Taktis Brimob Parkir Dekat Patung Kuda
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Jelang aksi unjuk rasa bertajuk “
Indonesia Gelap
”, sejumlah kendaraan taktis terparkir di sekitar Patung Arjuna Wijaya atau patung kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025)
Dari pantauan
Kompas.com
pukul 11.39 WIB, terdapat tiga bus dan empat truk milik Korps Brimob serta Dit Samapta Polda Metro Jaya di dekat patung kuda.
Selain itu, ada dua kendaraan taktis milik Korps Brimob yang bersiaga untuk mengamankan demo.
Lalu, terlihat juga satu mobil pembawa besi pembatas.
Jalan Medan Merdeka Barat depan Kementerian Pariwisata mulai ditutup menggunakan
barrier
beton.
Kendati demikian, beton pembatas belum ditutup seluruhnya, hanya setengah jalan yang sudah dipasang atau tiga beton besar.
Kendaraan dari arah Jalan M H Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat masih bisa melintas.
Sebelumnya, polisi menerjunkan lebih dari seribu personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personil gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo mengatakan hal itu bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata Susatyo.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujar dia.
Susatyo mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi maupun terprovokasi, mengutamakan negosiasi, memberikan pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda, dan beberapa lokasi lainnya,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Depan Istana, Berikut Lima Tuntutan Mahasiswa – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap.”
Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) ini.
Informasi mengenai aksi unjuk rasa disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.
“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.
Aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.
Pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
Polri Terjunkan 1.623 Personel
Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.
Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan bahwa hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata dia.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.
Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di
Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.
“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan profesional,” tutur Susatyo.