Xcloud.id

Tempat Fasum: Monas

  • TNI pastikan sistem meritokrasi diterapkan sesuai perintah Presiden

    TNI pastikan sistem meritokrasi diterapkan sesuai perintah Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah mengatakan pihaknya telah mengedepankan meritokrasi dalam menempatkan perwira di jabatan tertentu, sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    “Beberapa dekade ini memang untuk pembinaan karir, kemudian promosi jabatan itu selalu mengedepankan meritokrasi, kompetensi dari seseorang,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Menurut dia, sistem meritokrasi sangat membantu perkembangan organisasi TNI karena perwira dengan prestasi cemerlang dan potensi kemampuan tertentu mendapat kesempatan untuk mengembangkan organisasi.

    Sistem ini juga dianggap transparan karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kenaikan pangkat atau jabatan.

    Dia pun mencontohkan konsep meritokrasi yang sudah terjadi di internal Pusat Penerangan Mabes TNI.

    “Dari Kapuspen letting (angkatan) 1989 (Laksamana Muda Julius Widjojono) kemudian diganti letting 1991 (Mayjen TNI Nugraha Gumilar) kemudian letting 1997 (Mayjen TNI Kristomei Sianturi). Nah dari angkatan 91 ke 97 itu kan jaraknya jauh sekali itu,” jelas Freddy.

    Freddy memastikan, sistem meritokrasi itu akan terus berjalan di internal TNI demi kemajuan organisasi sesuai dengan arahan presiden.

    Sebelumnya, Prabowo saat memberikan amanatnya dalam upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10), menyatakan prajurit-prajurit berhak mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik sehingga senioritas tidak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam seleksi kepemimpinan.

    “Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” kata Presiden Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

    Di hadapan 8.000 lebih prajurit, Presiden kemudian menekankan TNI sebagai garda terdepan dan benteng pertahanan terakhir membutuhkan kepemimpinan yang terbaik.

    “Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh. Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden menyatakan dirinya terus-menerus memerintahkan Panglima TNI dan tiga kepala staf TNI untuk mengevaluasi pemimpin-pemimpin di lingkungan TNI secara berkala. “Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” sambung Presiden.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima evaluasi perayaan HUT TNI dari tempat hingga rangkaian acara

    Panglima evaluasi perayaan HUT TNI dari tempat hingga rangkaian acara

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan untuk mengevaluasi berbagai aspek perayaan HUT Ke-80 TNI tahun ini, mulai dari segi pemilihan lokasi hingga rangkaian acara.

    “Kita juga mengevaluasi hal lain ya terkait dengan lokasi pelaksanaan, kemudian beberapa kendala-kendala di lapangan,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.

    Freddy mengatakan evaluasi itu dilakukan agar acara perayaan HUT TNI tahun depan dapat digelar lebih baik dari tahun ini.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mengevaluasi penerapan sistem keselamatan prajurit agar peristiwa tewasnya dua prajurit saat perayaan HUT TNI tahun ini tidak terulang lagi tahun depan.

    “Kita berharap di setiap kegiatan itu zero accident. Prioritas keamanan selalu diutamakan dalam setiap kegiatan,” jelas Freddy.

    Saat ditanya apa rekomendasi kebijakan yang akan diambil hasil evaluasi internal TNI terkait acara tersebut, Freddy tidak menjelaskan secara rinci.

    Sebelumnya, seorang prajurit TNI Angkatan Laut Praka Marinir Zaenal Mutaqim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat prosesi terjun payung ketika gelaran sailing pass atau parade armada laut yang digelar TNI AL di Teluk Jakarta (2/10).

    Zainal diketahui tergabung dalam tim terjun payung yang sedang melakoni simulasi tempur dalam rangka perataan HUT ke-80 TNI.

    Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (4/10), salah seorang prajurit Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) yakni Prajurit Satu Johari Alfarizi meninggal dunia karena jatuh dari atas tank milik TNI AD.

    Pangkostrad Letjen TNI Mohamad Fadjar mengatakan Johari saat itu sedang berada di atas tank yang dibawa kendaraan transporter. Tank itu akan dipindahkan untuk keperluan acara puncak HUT TNI yang digelar di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta (5/10).

    Saat proses pemindahan tank berlangsung, Johari jatuh dari atas tank tersebut di sekitaran kawasan Monas. Johari jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh serta patah tulang.

    Johari sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, namun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keluarga prajurit yang gugur saat HUT TNI mendapat uang santunan

    Keluarga prajurit yang gugur saat HUT TNI mendapat uang santunan

    nilai uang yang diberikan TNI tidak bisa dibandingkan dengan besarnya jasa dua prajurit itu dalam membela tanah air

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah memastikan siang ini keluarga prajurit yang gugur saat rangkaian HUT ke-80 TNI mendapat uang santunan sebesar Rp350 juta.

    “Jam 13.30 WIB akan dilaksanakan penyerahan asuransi per orang Rp350 juta kepada ahli warisnya,” kata Freddy saat ditemui di Mabes TNI, Kamis.

    Uang santunan itu diberikan oleh pihak PT ASABRI (Persero) selaku pihak asuransi yang menaungi instansi TNI dan Polri.

    Freddy melanjutkan, pihak keluarga yang akan menerima santunan tersebut yakni istri dari Praka Marinir Zaenal Mutaqim dan kedua orang tua dari Prajurit Satu Johari Alfarizi.

    Dengan adanya santunan tersebut, Freddy berharap pihak keluarga yang ditinggalkan dapat terbantu dari segi perekonomian.

    Walau demikian, Freddy menegaskan nilai uang yang diberikan TNI tidak bisa dibandingkan dengan besarnya jasa dua prajurit itu dalam membela tanah air.

    Karenanya, Freddy dan seluruh jajaran mengucapkan belasungkawa atas gugurnya dua prajurit kebanggaan TNI itu.

    “Bapak Presiden RI, Bapak Panglima TNI dan pimpinan TNI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas gugurnya dua orang prajurit,” jelas Freddy.

    Sebelumnya, Seorang prajurit TNI Angkatan Laut, Praka Marinir Zaenal Mutaqim meninggal dunia karena mengalami kecelakaan saat prosesi terjun payung saat gelaran sailing pass atau parade armada laut yang digelar TNI AL di Teluk Jakarta (2/10).

    Zainal diketahui tergabung dalam tim terjun payung yang sedang melakoni simulasi tempur dalam rangka perataan HUT ke-80 TNI.

    Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Sabtu (4/10), salah seorang prajurit Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) yakni Prajurit Satu Johari Alfarizi meninggal dunia karena jatuh dari atas tank milik TNI AD.

    Pangkostrad Letjen TNI Mohamad Fadjar mengatakan Johari saat itu sedang berada di atas tank yang dibawa kendaraan transporter. Tank itu akan dipindahkan untuk keperluan acara puncak HUT TNI yang digelar di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta (5/10).

    Saat proses pemindahan tank berlangsung, Johari jatuh dari atas tank tersebut di sekitaran kawasan Monas. Johari jatuh dari ketinggian sekitar 4 meter dan mengalami luka di beberapa bagian tubuh serta patah tulang.

    Johari sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis, namun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Stasiun MRT HI-Monas Ditarget Operasi 2027, Nyambung ke Kota 2029

    Stasiun MRT HI-Monas Ditarget Operasi 2027, Nyambung ke Kota 2029

    Jakarta –

    PT MRT Jakarta (Perseroda) melaporkan progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Harmoni telah mencapai 89,57%. Ditargetkan, dari Stasiun Bundaran HI sampai Stasiun Monas dapat beroperasi pada tahun 2027 mendatang.

    Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Konstruksi Weni Maulina. Weni mengatakan, pekerjaan pembangunan Stasiun Bundaran HI, Thamrin, Monas, hingga Harmoni masuk ke dalam paket pekerjaan CP 201.

    “Terkait North-South, untuk 2027 insyaallah kita akan operasikan ruas yang sampai dengan Monas,” kata Weni, dalam acara Forum Jurnalis MRT Jakarta di Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Kemudian menyusul setelah itu, lanjut Weni, pengoperasian Stasiun Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, hingga Kota pada tahun 2029 mendatang.

    Secara keseluruhan, konstruksi perpanjangan rute MRT North-South sepanjang 5,8 kilometer hingga Stasiun MRT Kota telah mencapai 53,32%. Sedangkan secara rinci, progres per paket antara lain, paket pekerjaan CP 201 dari Stasiun MRT Bundaran HI sampai Stasiun MRT Monas 89,57%.

    Kemudian CP 202 dari Stasiun MRT Harmoni sampai Stasiun MRT Mangga Besar, yakni hanya 58,37%. Sedangkan untuk Stasiun MRT Mangga Besar sampai dengan Stasiun MRT Kota telah mencapai 77,84%.

    Dengan dibukanya stasiun-stasiun ini, diperkirakan akan terjadi lonjakan kenaikan penumpang hingga 50 ribu orang. Angka tersebut naik menjadi 200 ribu orang per hari jika terhubung hingga Stasiun MRT Monas pada 2029.

    Namun demikian, terdapat tantangan yang mesti dihadapi yakni kapasitas kereta yang masih sama. Perusahaan pun berencana akan menambah rangkaian MRT Jakarta pada 2029. Adapun jumlah rangkaian saat ini adalah 16 unit atau sama dengan 96 gerbong kereta MRT.

    “2027 posisinya sampai Monas, tapi belum ada tambahan trainset jadi mungkin bisa lebih padat karena pengguna naik tapi trip nggak nambah. Saat ini pengguna MRT Dukuh Atas sehari 27 ribu, itu stasiun paling banyak pengguna dibanding lainnya di MRT,” kata Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan.

    (shc/hns)

  • Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Gerak Lamban Pembentukan Tim Reformasi Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk rencana membentuk Tim Reformasi Polri berjalan lambat.

    Pasalnya, Tim Reformasi Polri besutan Prabowo tak kunjung dibentuk meski telah melewati targetnya yang hanya dipatok 3 pekan sejak pertengahan bulan lalu. Di sisi lain, Kapolri Listyo Sigit bergerak lebih progresif dengan telah membentuk tim besutannya lebih dulu.

    Tim tersebut dibentuk lewat Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 tertanggal 17 September 2025.

    Dalam Sprin tersebut Kapolri sendiri merupakan pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo adalah penasihat. Kemudian, tim reformasi Polri internal ini dipimpin oleh Kalemdikpol Komjen Chryshnanda Dwilaksana.

    Kemudian, Koorsahli Polri Irjen Herry Rudolf Nahak sebagai Wakil Ketua I dan Karobindiklat Lemdiklat Polri, Brigjen Susilo Teguh Raharjo sebagai Wakil Ketua II. Adapun, tim ini terdiri 52 anggota yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian.

    Sementara itu, Istana Negara mengungkap tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal dilantik pekan depan.

    Menteri Sekretaris Jenderal (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pelantikan dan pengumuman tim tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo.

    “lya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak presiden,” ujar Prasetyo di sela HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

    Hanya saja, Prasetyo enggan menjelaskan secara detail terkait dengan tim reformasi Polri tersebut, termasuk dengan bocoran anggotanya. Dia hanya mengungkap bahwa tim tersebut bakal diumumkan pekan depan.

    “Minggu depan ya,” pungkasnya.

    Tim Reformasi Polri Versi Prabowo yang Utama

    Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto mengatakan tim reformasi bentukan Prabowo Subianto akan bekerja sama dengan tim reformasi bentukan Polri.

    Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim reformasi Polri yang diisi oleh jajaran kepolisian.

    “Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden,” jelas Bambang kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

    Bambang menyebut ada sekitar 7 sampai 9 orang yang akan masuk dalam jajaran komite reformasi Polri bentukan Prabowo. Dia belum bisa memastikan rincian nama-nama yang masuk dalam tim reformasi polri, tetapi salah satunya adalah Mahfud MD.

    Dia mengatakan pembentukan tim reformasi Polri masih menunggu Prabowo kembali ke Indonesia setelah kunjungan kerja di luar negeri.

    “Nunggu presiden datang aja dari luar negeri,” sambungnya.

    Pembentukan komite reformasi Polri, katanya, bersifat Ad Hoc yang bekerja selama enam bulan.

    Di lain pihak, Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku menerima tawaran dari istana melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk membantu pelaksanaan Reformasi Polri.

    Hal itu dia sampaikan di podcast Youtube pribadinya @Mahfud MD Official, Selasa (23/9/2025). Dia menegaskan akan membantu pemerintah jika dirasa sanggup untuk dikerjakan. 

    “Saya bantu itu urusan Polri, Reformasi Polri,” katanya dalam podcast tersebut. 

    Mulanya Teddy mengabari Mahfud pada 15 September 2025. Kala itu Mahfud sedang mengajar di Yogyakarta sehingga tidak bisa bertemu. Pertemuan baru terlaksana pada 16 September, sore. 

    Lalu, Mahfud rencananya akan bertemu Prabowo di Istana Negara pada 19 September atau hari Jumat minggu lalu. Namun pertemuan batal karena Prabowo harus menghadiri sidang PBB.

    Mahfud menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi atau jabatan di Komite Reformasi Polri. 

    “Tetapi tidak bicara posisi ya. Saya ingin membantu, membantu tetapi juga ngasih bahan,” jelasnya.

  • Debut kapal selam tanpa awak KSOT-008

    Debut kapal selam tanpa awak KSOT-008

    TNI Angkatan Laut untuk pertama kalinya memamerkan kapal selam tanpa awak buatan dalam negeri KSOT-008 pada puncak peringatan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10).

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Begini suasana gladi bersih HUT ke-80 TNI di Monas Jakarta

    Begini suasana gladi bersih HUT ke-80 TNI di Monas Jakarta

    Jumat, 3 Oktober 2025 13:54 WIB

    Sejumlah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mengikuti defile pasukan saat gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Gladi bersih tersebut digelar dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI yang mengerahkan sekitar 140 ribu pasukan TNI pada Minggu, 5 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Prajurit Korps Marinir TNI AL dengan alutsista melakukan defile saat gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Gladi bersih tersebut digelar dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI yang mengerahkan sekitar 140 ribu pasukan TNI pada Minggu, 5 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Prajurit Korpasgat TNI AU dengan alutsista melakukan defile saat gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Gladi bersih tersebut digelar dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI yang mengerahkan sekitar 140 ribu pasukan TNI pada Minggu, 5 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Helikopter Caracal TNI AU mengibarkan Bendera Merah Putih saat gladi bersih Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Gladi bersih tersebut digelar dalam rangka persiapan HUT ke-80 TNI yang mengerahkan sekitar 140 ribu pasukan TNI pada Minggu, 5 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri Nasional 8 Oktober 2025

    Komite Reformasi Diminta Singkirkan Praktik Militeristik dan Politik Praktis di Polri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding meminta Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan praktik militeristik dan politik praktis yang masih tersisa di tubuh kepolisian.
    Sudding menilai, sejatinya ada tiga hal penting yang perlu segera menjadi prioritas kerja Komite Reformasi Polri.
    Pertama, transparansi dan akuntabilitas internal agar publik memiliki akses terhadap data kinerja, pelanggaran anggota, dan mekanisme penindakan.
    “Kedua, demiliterisasi dan depolitisasi. Polri perlu menyingkirkan praktik militeristik dan keterlibatan politik praktis yang masih tersisa sejak era ABRI,” ujar Sudding dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).
    Selain itu, lanjut Sudding, perubahan budaya organisasi juga harus menjadi fokus dalam agenda reformasi Polri.
    Perubahan budaya tersebut mencakup pola pendidikan, etika pelayanan publik, dan sikap aparat terhadap masyarakat.
    “Reformasi harus menyasar pola pendidikan, etika pelayanan publik, serta sikap aparat terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan,” terang Sudding.
    Politikus PAN itu mengingatkan, reformasi hanya bisa terwujud jika komite diberi kewenangan mengevaluasi kebijakan, budaya organisasi, dan praktik operasional Polri, bukan sekadar menjadi simbol formalitas.
    “Reformasi Polri harus lebih dari sekadar dokumen atau laporan administratif. Publik menuntut transparansi kinerja, akuntabilitas, dan pengawasan independen yang mampu mendorong perubahan nyata dalam budaya organisasi kepolisian,” kata Sudding.
    Menurut Sudding, keberhasilan reformasi Polri tidak boleh hanya diukur dari laporan administratif atau pencitraan politik, tetapi juga dampak nyata terhadap perlindungan hak warga dan kepastian hukum.
    “Komite Reformasi Polri harus menjadi instrumen kontrol yang efektif, menutup celah sejarah reformasi 1998 yang belum tuntas,” kata Sudding.
    “Dan tentunya harus memastikan Polri mampu menjalankan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan meresmikan Komite Reformasi Polri dan melantik sembilan orang anggotanya pada pekan ini.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden.
    “Minggu depan. Iya. Akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” ujar Prasetyo, usai Upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
    Sejumlah nama disebut akan bergabung dalam komite tersebut, di antaranya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, eks Menko Polhukam Mahfud MD, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie.
    Prasetyo menegaskan, komite bentukan presiden berbeda dengan Tim Transformasi Reformasi yang telah dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di internal kepolisian.
    Namun, keduanya akan bekerja dengan semangat yang sama untuk memperbaiki institusi Polri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    Unggah Potret SBY dan Kapolri Duduk Bersama, Ferdinand Hutahaean: Bikin Penasaran Banyak Orang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, turut merespons momen kebersamaan antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Ferdinand membagikan foto yang menampilkan SBY dan Kapolri duduk berdampingan dengan mengenakan seragam loreng.

    “Bikin penasaran banyak orang,” kata Ferdinand di trheads, Rabu (8/10/2025).

    Foto tersebut ramai dibicarakan warganet lantaran muncul tak lama setelah viralnya video yang memperlihatkan momen Listyo Sigit tampak tidak disalami oleh SBY dalam sebuah acara.

    Kini, potret keduanya yang duduk berdampingan itu seolah menjadi penegasan bahwa hubungan di antara mereka baik-baik saja.

    Dalam foto yang beredar, tampak SBY mengenakan seragam loreng berwarna hijau muda, sementara Kapolri mengenakan seragam loreng bernuansa gelap.

    Momen tersebut memunculkan beragam komentar dari netizen.

    Tidak sedikit yang menilai kemunculan foto itu menjadi jawaban atas isu renggangnya hubungan keduanya, sementara sebagian lainnya menyebut unggahan Ferdinand sukses mencuri perhatian publik.

    Sebelumnya, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025), tak hanya menampilkan kemegahan parade militer, tetapi juga menyisakan satu momen yang ramai dibicarakan publik.

    Sorotan itu tertuju pada sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tampak melewati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ketika sesi salaman di mimbar kehormatan.

  • Ketua MPR Tunggu Keputusan Prabowo soal Susunan Komite Reformasi Polri

    Ketua MPR Tunggu Keputusan Prabowo soal Susunan Komite Reformasi Polri

    JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani, menanggapi soal Komite Reformasi Polri yang akan dilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada pekan ini. Muzani mengaku belum mengetahui jumlah orang yang akan bergabung dalam Komite Reformasi Polri tersebut.

    “Saya sedang menunggu jumlah orangnya, personelnya, untuk yang ditunjukkan oleh Presiden. Nanti kita lihat,” ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober.

    Terkait harapannya mengenai Komite Reformasi Polri, Muzani tak tak banyak berkomentar. Menurutnya, harapan masyarakat sudah sangat jelas.

    “Harapannya kan masyarakat sudah cukup jelas dan terang,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Komite Reformasi Kepolisian akan diresmikan dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada pekan depan.

    “Minggu depan, akan diumumkan dan dilantik oleh pak presiden,” ungkap Prasetyo Hadi di Monas, Jakarta, Minggu, 5 Oktober.

    Kendati demikian, Prasetyo belum mau membeberkan siapa saja sosok yang akan mengisi komite tersebut. Saat ditanya anggota Komite Reformasi Kepolisian akan berisi sembilan orang, Prasetyo hanya berkelakar.

    “Loh, kok sudah tahu? Sudah dapat bocoran ya?,” katanya.