Tempat Fasum: Monas

  • Pemprov Jakarta Pastikan Keamanan Rumah Warga Selama Mudik Lebaran Lewat Patroli Bersama – Page 3

    Pemprov Jakarta Pastikan Keamanan Rumah Warga Selama Mudik Lebaran Lewat Patroli Bersama – Page 3

    Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah mitigasi menjelang mudik dan perayaan Lebaran atau Idul Fitri 2025 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Kita sudah melakukan upaya-upaya persiapan, yang pertama, bagi warga masyarakat yang akan meninggalkan kota Jakarta, kami mengimbau keamanan dan keselamatan propertinya, salah satunya kebakaran,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto.

    Karyoto saat memimpin Apel Gelar Pasukan persiapan Operasi Ketupat Jaya 2025 di Monas, Jumat (21/3), juga menyebutkan selain kebakaran, jangan sampai properti yang ditinggalkan menjadi potensi untuk dilakukan pencurian.

     

  • Persiapan pelantikan kepala daerah terpilih

    Persiapan pelantikan kepala daerah terpilih

    Kamis, 20 Februari 2025 09:33 WIB

    Sejumlah kepala daerah terpilih dari Provinsi Aceh bersiap mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Warga pendukung kepala daerah terpilih dari Provinsi Papua Pegunungan mengunakan irate kepala khas Papua di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung (kiri) dan Rano Karno (kanan) bersiap untuk mengikuti kirab di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik secara serentak sebanyak 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota di Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

    Sejumlah kepala daerah terpilih berjalan untuk mengikuti upacara pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Lmo/rwa.

  • 3 Aksi Ormas di Bekasi Viral, Acak-acak Kantor Dinkes Hingga Halangi Posko Mudik, Ada Ketua Terseret

    3 Aksi Ormas di Bekasi Viral, Acak-acak Kantor Dinkes Hingga Halangi Posko Mudik, Ada Ketua Terseret

    TRIBUNJAKARTA.COM – Tiga aksi organisasi massa (ormas) di Bekasi jelang Lebaran 2025 viral di media sosial.

    Aksi ormas itu ada yang mengacak-acak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi hingga menghalangi relawan kemanusiaaan mendirikan posko mudik 2025 di wilayah Citarik, Jatireja, Cikarang Timur.

    Terdapat pula, Ketua LSM GMBI Bantargebang berinisial M yang merekam dan menyebarkan aksi Suhada alias Jagoan Cikiwul saat meminta THR ke pabrik di Bantargebang, Bekasi.

    Nasib ketiga oknum ormas itu pun berbeda-beda setelah aksinya viral di media sosial.

    TribunJakarta.com merangkum tiga aksi oknum ormas di Bekasi yang viral di media sosial.

    1.Halangi Posko Mudik 2025

    Video seorang pria berbaju polo hitam lengan pendek dan berpeci diduga melarang relawan kemanusiaan mendirikan posko mudik 2025 di wilayah Citarik, Jatireja, Cikarang Timur, Rabu (19/3/2025) viral di media sosial.

     Cekcok antara pria yang mengaku berasal dari organisasi masyarakat (ormas) tersebut terekam dalam video yang kemudian diunggah oleh akun X @kabarnegri_. 

    Dalam video itu, relawan meminta penjelasan mengapa tidak diperbolehkan mendirikan posko. 

    “Kenapa enggak boleh di sini? Alasannya kenapa?” tanya relawan, dikutip dari unggahan akun X @kabarnegri_, Jumat (21/3/2025). 

    “Ini lahan pemerintah bukan?” sahut pria mengaku ormas tersebut. 

    Karena tidak puas dengan jawabannya, relawan kembali mencecar alasan tidak diperbolehkannya mendirikan posko mudik 2025. 

    KLIK SELENGKAPNYA: Sosok Jagoan Cikiwul Emosi Saat Meminta THR ke Pabrik di Kota Bekasi Akhirnya Terkuak. Ia Kabur Setelah Kedok Dibongkar Polisi.

    “Ya sudah, kalau jangan, ya jangan. Mau ngomong apa? Jangan, enggak boleh. Mau ngomong apa?” ujar pria mengaku ormas sambil merokok. 

    Sedangkan akun instagram @jabodetabek24info mengabarkan pria tersebut marah dan melarang pendirian posko mudik 2025.

    “Iya ga boleh, ga boleh diriin tenda di sini, harus ijin gua, mau apa lu”, ucapnya.

    Farhan yang menjelaskan dan tergabung dalam relawan sampai ngeri ketakutan. Ia berusaha lapor ke kepolisian Polsek Cikarang Timur.

    “Iya ada ormas yang datang larang kami dirikan tenda, saya ngeri lalu menelpon Polsek Cikarang Timur @polsekcikarang_timur Alhamdulillah mereka lari ketika Kanit Reskrim Cikarang Timur datang,” ucap Farhan. Ketika tim unit Kanit Reskrim Cikarang Timur datang semua berjalan kondusif dan aman.

    Menanggapi hal tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, mengaku telah menerima laporan terkait pelarangan pendirian posko mudik oleh ormas, yang viral di media sosial. 

    Dia menegaskan, jajarannya telah menangkap pria yang dimaksud dalam video tersebut. 

    “Sudah kami tindak lanjuti, sudah kami tangkap, dan kami tahan,” tegas Karyoto di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025). 

    Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, mendirikan posko mudik di atas tanah milik perorangan atau bukan milik pemerintah, tetap diperbolehkan. 

    “Enggak ada urusan. Bahkan, nanti mau kami periksa itu, siapa yang menghalang-halangi. Ini untuk hajat orang banyak, bukan untuk sekelompok, segelintir orang,” tegas dia. 

    Terlebih, pendirian posko mudik 2025 oleh relawan seyogianya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus bagian dari ibadah. 

    “Untuk melayani saudara-saudara kita yang sudah capek, yang butuh istirahat, yang butuh duduk, dan lain-lain,” kata dia. 

    “Kita lawan yang seperti itu. Enggak ada negara kalah dengan sekelompok-sekelompok preman ini,” tambah dia. 

    “Kalau ada preman-preman yang melakukan aksi-aksi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi yang bernuansa pemerasan dan lain-lain, pasti akan kita tindak,” pungkas dia.

    2. Acak-acak Kantor Dinkes Bekasi

    Sementara itu, Polres Metro Bekasi menangkap lima orang anggota ormas yang melakukan aksi anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi.

    Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menyatakan bahwa lima anggota Ormas yang berbuat anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi sudah ditangkap dan saat ini tengah proses pemeriksaan di Polres Metro Bekasi.

    “Betul sudah diamankan dan saat ini para pelaku sedang kami periksa di Polres Metro Bekasi,” kata Onkoseno saat dikonfirmasi mengenai lima anggorta Ormas yang berbuat anarkis di Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, pada Jumat (21/3/2025).

    Kejadian itu berawal saat sekelompok orang yang mengatasnamakan LSM Laskar Merah Putih datang ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi pada Selasa, 18 Maret 2025, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kedatangannya dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan, dr Alamsyah.

    Namun kepala dinas tidak ada di tempat sedang ada rapat di luar. Tetapi sekelompok orang tersebut tidak terima dan marah-marah.

    “Mereka marah-marah, mengotori lantai dengan alas kakinya yang sudah kotor dengan tanah merah, lalu membuang sampah yang dikeluarkan dari tong sampah serta membuang air pembuangan AC yang di galon ke lantai depan pintu lobi kantor Dinas kesehatan,” imbuhnya.

    Akibat perbuatan lima anggota ormas itu, kata Onkoseno, pegawai Dinas kesehatan merasa takut dan tidak aman dalam bekerja, bahkan ada seorang pegawai Dinkes yang disabilitas terjatuh.

    “Para pelaku kami jerat Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan,” katanya.

    Dalam video yang viral itu, terlihat sejumlah orang dari ormas mendatangi Kantor Dinas Kesehatan.

    Bahkan, seseorang berbicara dihadapan CCTV. “Assalamuaikum kami dari Laskar Merah Putih, yang melihat dari CCTV untuk Dinas Kesehatan kita ngopi bersama walaupun bulan puasa, terima kasih,” katanya dengan wajah meledek.

    Tak hanya itu, terdapat rekaman CCTV anggota LSM itu menghambur-hamburkan sampah di depan pintu Kantor Dinkes.

    3. Ketua LSM GMBI Bantargebang Dicopot

    Aksi ormas yang viral lainnya terkait aksi Suhada alias Jagoan Cikiwul saat meminta THR ke pabrik kawasan Bantargebang, Bekasi.

    Saat itu, Suhada mengenakan kaus merah marun serta rompi hitam dilengkapi logo LSM GMBI.

    Di bagian punggung rompi yang dikenakan Suhada terpasang logo LSM GMBI berwarna hitam.  Emblem bendera Merah Putih dan nama juga terpasang di bagian dada kanan rompi tersebut. 

    Polisi telah menangkap Suhada yang kabur ke daerah Sukabumi, Jawa Barat setelah aksinya viral di media sosial.

    Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya mengaku Suhada alias Jagoan Cikiwul bukanlah anggotanya.

    Mengenai rompi berlogo yang dikenakan Suhada, Asep mengatakan pihaknya tidak pernah merilis atribut rompi tersebut untuk anggotanya.

    Asep merasa tindakan Suhada telah mencatut nama LSM GMBI untuk kepentingan pribadi. 

    Namun, ia mengakui wanita perekam aksi Suhada yakni M yang menjabat sebagai Ketua LSM GMBI Bantargebang. 

    Wanita itu bersama rekannya yakni Suhada alias Jagoan Cikiwul, A dan D mendatangi perusahan plastik di Jalan Tali Kolot, Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 

    Wanita tersebut merekam melalui ponsel saat Suhada berdebat dengan sekuriti pabrik.

    Kini, M telah dicopot dari jabatannya tersebut. Pasalnya, ia turut meminta tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan di Bantargebang, Bekasi, bersama tiga rekannya, Suhada alias jagoan Cikiwul, A, dan D. 

    Selain itu, M juga menandatangani proposal THR yang diduga dikirimkan ke puluhan perusahaan di Bantargebang. 

    “Betul, (posisi M) dibekukan, sekaligus dicopot sebagai ketua LSM GMBI Bantergebang,” kata Sekretaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya, Jumat (21/3/2025). 

    Selain dicopot dari jabatannya, GMBI Distrik Kota Bekasi juga akan memanggil M untuk menjalani sidang etik. 

    “Nanti dia akan kita panggil untuk kita bina di dalam sidang Dewan Kode Etik. Nah, itu langkah-langkah secara secara kelembagaan seperti itu,” ungkap dia. 

    Asep mengatakan, GMBI Distrik Kota Bekasi melarang anggotanya meminta THR Lebaran, baik ke pemerintah, swasta, maupun pihak lainnya. 

    Oleh sebab itu, lanjut Asep, setiap anggota yang melanggar larangan tersebut akan menerima konsekuensi yang sama dengan M. 

    “Jadi berlaku bukan hanya untuk dia (M), tapi berlaku keseluruh GMBI di tingkat kecamatan,” imbuh dia. 

    Sedangkan Suhada telah ditetapkan sebagai tersangka pengancaman buntut aksinya meminta THR Lebaran ke perusahaan plastik. 

    “Untuk perkenaan pasal dari tersangka, kita kenakan Pasal 335 (pengancaman) atau 368 untuk Pasal 53 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi dalam konferensi pers di Polres Metro Bekasi Kota, Jumat (21/3/2025). (TribunJakarta.com/Kompas.com/TribunBekasi) 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pemerintah Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025 – Page 3

    Pemerintah Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 26-28 Maret, Arus Balik 6-7 April 2025 – Page 3

    Polri menyiapkan pelbagai strategi guna mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, contraflow, dan sistem one-way akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan, pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025.

    Karena itu, strategi yang disiapkan antara lain penerapan ganjil genap dan sistem one-way serta contraflow di ruas tol. Kebijakan ini akan diterapkan secara situasional berdasarkan analisis data dari CCTV, traffic counting, dan laporan real time dari petugas di lapangan.

    “Dalam rangka mengurai kebatasan arus, telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, contraflow dan one-way system yang dilakukan berdasarkan analisa, pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real time dan berkala,” kata Karyoto saat apel gelar pasukan, Jumat (21/3/2025).

    Selain jalan tol, kepolisian juga akan mengatur pergerakan di jalur penyeberangan. Beberapa strategi yang akan diterapkan di pelabuhan antara lain delaying system, buffer zone, screening ticket.

    “Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening ticket, sehingga pemberlakuan pola operasional kapal tiba berangkat, bongkar berangkat,” ujar Kapolda.

    Guna mendukung kelancaran arus mudik, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung dari 23 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Sebanyak 164.298 personel gabungan akan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat apel gelar pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    Tak hanya itu, aparat juga akan melakukan pengamanan di 126.736 titik seperti masjid, lokasi Salat Id, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

    “Operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2025, dan mengangkat tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman,” ucap Kapolda.

  • Skenario Polri Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Skenario Polri Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polri menyiapkan pelbagai strategi guna mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti ganjil genap, contraflow, dan sistem one-way akan diberlakukan di beberapa ruas jalan utama.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menyatakan, pemerintah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025.

    Karena itu, strategi yang disiapkan antara lain penerapan ganjil genap dan sistem one-way serta contraflow di ruas tol. Kebijakan ini akan diterapkan secara situasional berdasarkan analisis data dari CCTV, traffic counting, dan laporan real time dari petugas di lapangan.

    “Dalam rangka mengurai kebatasan arus, telah disiapkan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, contraflow dan one-way system yang dilakukan berdasarkan analisa, pantauan CCTV, traffic counting, serta laporan petugas di lapangan secara real-time dan berkala,” kata Karyoto saat apel gelar pasukan, Jumat (21/3/2025).

    Selain jalan tol, kepolisian juga akan mengatur pergerakan di jalur penyeberangan. Beberapa strategi yang akan diterapkan di pelabuhan antara lain delaying system, buffer zone, screening ticket.

    “Selanjutnya dalam rangka menjaga kelancaran pada jalur penyeberangan akan diterapkan delaying system, buffer zone, dan screening ticket, sehingga pemberlakuan pola operasional kapal tiba berangkat, bongkar berangkat,” ujar Kapolda.

    Guna mendukung kelancaran arus mudik, Polri bersama TNI dan instansi terkait menggelar Operasi Ketupat 2025 yang berlangsung dari 23 Maret 2025 hingga 8 April 2025. Sebanyak 164.298 personel gabungan akan dikerahkan guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik.

    “Operasi ini melibatkan 164.298 personel gabungan dan akan menempati 2.835 pos yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, serta 309 pos terpadu sebagai pusat informasi dan pelayanan bagi masyarakat yang sedang melakukan perjalanan,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat apel gelar pasukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025).

    Tak hanya itu, aparat juga akan melakukan pengamanan di 126.736 titik seperti masjid, lokasi Salat Id, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara.

    “Operasi terpusat dengan Sandi Ketupat 2025, dan mengangkat tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman,” ucap Kapolda.

    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan potensi tsunami di wilayah pesisir Indonesia, salah satunya di Jalan Underpass Lintas Selatan Kulonprogo, Yogyakarta.

  • Polisi siapkan sejumlah mitigasi saat mudik dan Lebaran 2025

    Polisi siapkan sejumlah mitigasi saat mudik dan Lebaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah mitigasi menjelang mudik dan perayaan Lebaran atau Idul Fitri 2025 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

    “Kita sudah melakukan upaya-upaya persiapan, yang pertama, bagi warga masyarakat yang akan meninggalkan kota Jakarta, kami mengimbau keamanan dan keselamatan propertinya, salah satunya kebakaran,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto saat memimpin Apel Gelar Pasukan persiapan Operasi Ketupat Jaya 2025 di Monas, Jumat.

    Kemudian Karyoto juga menyebutkan selain kebakaran, jangan sampai properti yang ditinggalkan menjadi potensi untuk dilakukan pencurian.

    “Disini saya mengimbau kepada yang mau mudik, alangkah baiknya menitipkan rumahnya kepada tetangganya atau kalau memang di situ ada sekuriti, ya kepada sekuriti sehingga tempat-tempat yang ditinggalkan akan dipantau oleh sekuriti maupun warga masyarakat,” katanya.

    Kemudian Karyoto juga telah berkoordinasi dengan Polres, Polsek dan Kodam telah siap dijadikan tempat penitipan properti.

    “Kami juga kemarin sudah mengingatkan kepada staf-staf kami, para Kapolres administrasikan yang baik. Jangan sampai nanti menitipkan tapi setelah mengambil ada kekecewaan. Artinya, kondisinya bagaimana, jangan sampai misalnya tiba-tiba lupa menutup kaca jendela mobil, lupa mengunci, ada barang hilang saling menuduh,” katanya.

    Kemudian, Kapolda juga sudah menyiapkan pos-pos secara terpadu di sejumlah jalur mudik yang jumlahnya ada ratusan.

    “Mudah-mudahan dimana ada polisi, di situ ada TNI, di situ ada Satpol PP. Kalau ada kebutuhan masyarakat yang mendadak, masalah kesehatan, di situ ada Dinas Kesehatan,” kata Karyoto.

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho optimistis Operasi Ketupat 2025 berjalan lancar karena berbagai strategi telah dipersiapkan dengan baik bersama kementerian/lembaga, baik dari sisi administrasi, teknis, hingga taktis.

    Agus menjelaskan persiapan yang dilakukan berdasarkan evaluasi dan catatan dari pelaksanaan Operasi Ketupat tahun-tahun sebelumnya mulai dari survei hingga mitigasi lapangan secara berkala.

    “Korlantas Polri bersama ‘stakeholder’ sudah melakukan survei, mitigasi, dan bahkan evaluasi, membandingkan, me-review (meninjau) kembali Operasi Ketupat tahun lalu dari 2023–2024 dan saat ini semua sudah punya rumusan dan sebenarnya untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan,” katanya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • 21 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya 2025 di Jaktim

    21 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya 2025 di Jaktim

    Personel gabungan melakukan Operasi Lintas Jaya di wilayah Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025) dini hari. ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

    21 kendaraan terjaring Operasi Lintas Jaya 2025 di Jaktim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 21 kendaraan melanggar aturan lalu lintas saat pelaksanaan Operasi Lintas Jaya di tiga lokasi berbeda di Jakarta Timur sepanjang Kamis (20/3) malam hingga Jumat (21/3) dini hari.

    “Operasi Lintas Jaya ini dilakukan menyasar parkir liar yang menjadi salah satu aduan masyarakat melalui aplikasi JAKI,” kata Kepala Seksi Operasi Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Timur, Riki Erwinda saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Riki menyebutkan, lokasi Operasi Lintas Jaya dilakukan di Jalan Raya Hamengkubuwono IX, depan area Terminal Terpadu Pulo Gebang dan di Jalan Pangkalan Jati. Lokasi yang dipilih karena seringnya terjadi parkir liar, kecelakaan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pengguna sepeda motor.

    “Operasi Lintas Jaya ini melibatkan 73 personel gabungan dari unsur Suku Dinas Perhubungan, Satpol PP serta TNI/Polri,” ujar Riki.

    Riki menegaskan, sebanyak 15 kendaraan yang kedapatan melanggar aturan dikenakan sanksi tilang. Sedangkan enam kendaraan angkutan lainnya distop operasi.

    “Enam kendaraan dilakukan stop operasi karena saat diperiksa surat-surat kendaraan sudah kedaluwarsa lebih dari satu tahun,” ujar Riki.

    Riki berharap penindakan dan sanksi yang diberikan dapat menimbulkan efek jera agar para pengendara semakin tertib dan taat aturan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin Apel Operasi Lintas Jaya Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 yang digelar di Plaza Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

    Apel Siaga Operasi Lintas Jaya 2025 ini diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya. Operasi ini bertujuan meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Jakarta, khususnya selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Apel diikuti oleh 1.470 personel gabungan dari berbagai instansi, termasuk TNI sebanyak 100 personel dan Polri sebanyak 140 personel. Operasi Lintas Jaya tahun 2025 diharapkan dapat berjalan baik dan optimal dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemacetan, emisi karbon serta meningkatkan disiplin dan keselamatan pengguna jalan.

    Sumber : Antara

  • Penerima KJP Plus kini gratis masuk Taman Mini Indoneisa Indah  

    Penerima KJP Plus kini gratis masuk Taman Mini Indoneisa Indah  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Penerima KJP Plus kini gratis masuk Taman Mini Indoneisa Indah  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 13:59 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pihak Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menyepakati perjanjian kerja sama berupa akses gratis bagi para pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk menikmati seluruh wisata edukasi di TMII. 

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, anak-anak penerima KJP Plus dipastikan akan mendapatkan keuntungan lebih karena dapat berwisata secara gratis di TMII.

    “Anak-anak yang hari ini mendapatkan KJP Plus, mereka akan mendapatkan akses gratis ke TMII,” kata Pramono Anung saat memberikan sambutan dalam acara tersebut di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). 

    Pramono menyampaikan, kolaborasi ini merupakan wujud kepedulian Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakat yang kurang beruntung untuk dapat merasakan manfaat lebih dari program KJP Plus.

    “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak-anak Jakarta, tanpa terkendala biaya.” ujarnya.

    Selain itu, Gubernur juga menegaskan, tidak hanya TMII, fasilitas lain seperti Ragunan, Ancol, Monas, dan beberapa museum akan diberikan akses gratis bagi pelajar penerima KJP Plus. 

    Lebih lanjut Pramono menyampaikan ada sekitar 707.622 siswa di Jakarta yang menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.

    Program ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak untuk berkembang secara maksimal, baik dalam bidang pendidikan maupun pengalaman budaya.  

    “Semoga dengan adanya KJP Plus ini, anak -anak Jakarta lebih semangat untuk belajar dan mewujudkan cita-cita mereka. Saya berharap, suatu hari nanti, mereka bisa menjadi sarjana dan membantu keluarga mereka,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Pramono menuturkan, pihaknya juga tengah melakukan peningkatan nilai bantuan KJP Plus pada tahun depan menjadi lebih besar, sehingga bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi siswa yang membutuhkan.

    “Secara khusus saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan anak-anak yang menerima KJP Plus lebih rajin belajar. Kejarlah sampai bisa mendapatkan KJMU,” pungkasnya. 

    Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menegaskan komitmen Bank DKI untuk terus memberikan dukungan maksimal terhadap penyaluran program bantuan pendidikan, secara terdigitalisasi dengan berbasis kartu, salah satunya KJP Plus.

    Penerima bantuan juga dimudahkan untuk melakukan berbagau transaksi keuangan melalui JakOne Mobile.

    “Melalui dukungan terhadap KJP Plus, Bank DKI berperan dalam menyalurkan bantuan sekaligus berkontribusi aktif dalam memajukan pendidikan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mewujudkan kota Jakarta yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tutup Agus.

    Sebagai informasi, selain TMII penerima KJP Plus juga mendapatkan fasilitas lainnya berupa subsidi pangan, akses gratis ke TransJakarta dan gratis masuk tempat wisata lainnya seperti museum kelolaan Pemprov DKI Jakarta, Taman Wisata Ragunan, dan Taman Impian Jaya Ancol.

    Sumber : Radio Elshinta

  • DKI kemarin, penerima KJP gratis ke TMII hingga soal demo RUU TNI

    DKI kemarin, penerima KJP gratis ke TMII hingga soal demo RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta di kanal Metro ANTARA pada Kamis (20/3/2025), yang masih layak untuk disimak Jumat hari ini, antara lain penerima KJP Plus dapat gratis masuk TMII Jakarta hingga polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI.

    Berikut rangkumannya:

    1. Penerima KJP Plus gratis masuk TMII

    Jakarta (ANTARA) – Para penerima bantuan sosial biaya pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tak dipungut biaya atau gratis masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur.

    “Sebenarnya, bukan hanya TMII yang akan kami gratiskan. Tetapi, ke Ragunan gratis, Ancol gratis, Monas Gratis, bahkan nanti kami persiapkan untuk museum juga gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Sebanyak 5.021 personel gabungan dikerahkan untuk amankan demo RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    “Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Dukcapil DKI catat 321 ribu warga pindah keluar Jakarta di 2024

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 321.782 orang warga mengurus kepindahan ke luar Jakarta akibat terdampak penataan dokumen kependudukan sesuai domisili.

    “Mereka yang pindah keluar DKI 321.782 orang, dan yang pindah antar-DKI itu 105.061 jadi totalnya 426.843 orang yang sudah melakukan pemindahan,” ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam sebuah acara daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Polisi bubarkan paksa para pendemo di gedung DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Polisi akhirnya membubarkan secara paksa para pendemo terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, karena sudah melebihi batas waktu toleransi, antara lain dengan penyisiran di Jalan Gatot Subroto.

    “Kami sudah memberi waktu toleransi,” kata petugas melalui pengeras suara sambil menyuruh massa meninggalkan lokasi aksi, Kamis malam.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Revisi UU TNI Disahkan, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik – Halaman all

    Revisi UU TNI Disahkan, Puan Tegaskan Prajurit Tetap Tak Boleh Bisnis dan Berpolitik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Rancangan Undang-undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, tidak akan mengubah prinsip dasar kedudukan TNI sebagai militer negara Indonesia. 

    Ia menegaskan prajurit TNI tetap tidak boleh berpolitik dan berbisnis.

    “Alhamdulillah, baru saja kami mengesahkan Undang-Undang TNI yang sudah memenuhi asas legalitas. Semua proses pembahasan ini telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

    Puan menyatakan DPR telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

    “Kami dari DPR dan Pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan,” ucapnya.

     

     

    Puan juga menanggapi beberapa kekhawatiran yang berkembang di kalangan masyarakat terkait perubahan dalam UU TNI yang baru.

    Ia menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang akan memungkinkan TNI terlibat dalam politik atau bisnis. Isu ini sempat menimbulkan kekhawatiran publik.

    “TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah,” pungkasnya.

     

     

     

    Empat Poin Krusial di RUU TNI Disahkan

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

    Pengesahan itu dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (20/3/2025), di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

     

     

    Setidaknya ada empat poin krusial dalam RUU TNI yang baru disahkan DPR sebagaimana berikut ini:

    1). Kedudukan TNI di bawah Presiden dan Kemenhan 

    Pasal 3 mengenai kedudukan TNI yang tetap berada di bawah presiden soal pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sedangkan strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis, berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

    2). Tambahan 2 Tugas Pokok Menjadi 16 Tugas Pokok TNI

    Dalam RUU TNI yang disahkan juga diatur tambahan dua tugas pokok bagi TNI, yaitu:

    a. Membantu penanggulangan ancaman siber

    b. Berperan aktif dalam melindungi serta menyelamatkan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kepentingan nasional di luar negeri.

    3). TNI Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil di 14 Kementerian/lembaga

    Suasana penyelenggaraan upacara HUT TNI ke-79 yang berlangsung khidmat di Monumen Nasional, Jakarta, 5 Oktober 2024. (Istimewa)

    Revisi UU TNI ini juga mengatur posisi di kementerian dan lembaga negara yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus pensiun dari dinas kemiliteran. 

    Setidaknya, ada 14 kementerian/lembaga yang bisa diisi TNI aktif dalam RUU tersebut yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Negara
    Lembaga Pertahanan Negara/Dewan Pertahanan Nasional
    Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden (Setmilpres)
    Badan Intelijen Negara (BIN)
    Badan Siber dan/atau Sandi Negara (BSN)
    Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
    Badan Search and Rescue (SAR) Nasional (Basarnas)
    Badan Narkotika Nasional (BNN)
    Badan Nasional Pengelolaan
    Perbatasan (BNPP)
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPB)
    Badan Keamanan Laut (Bakamla)
    Kejaksaan Agung (Kejagung)
    Mahkamah Agung (MA)

    4). Perpanjangan Usia Pensiun TNI

    Selain penambahan jumlah pos kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif, perpanjangan usia pensiun TNI masuk dalam RUU TNI yang baru disahkan DPR.

    Dalam RUU TNI, batas usia pensiun dirinci kembali berdasarkan pangkat. Rinciannya yakni sebagai berikut:

    • Bintara dan Tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

    • Perwira sampai dengan pangkat Kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

    • Perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

    • Perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan

    • Perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua).