Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Wamentan: Pertanian-industri beriringan perkuat posisi RI di global

    Wamentan: Pertanian-industri beriringan perkuat posisi RI di global

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, sektor pertanian dan industri merupakan dua kekuatan penting yang tumbuh beriringan demi pertumbuhan ekonomi bangsa dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

    “Orang mengatakan kalau pertaniannya maju berarti (industri) kita nggak, salah! Ya pertaniannya maju, industrinya maju, gitu loh,” kata Wamentan ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) di Jakarta, Rabu (10/9).

    Dia menyampaikan sektor pertanian merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif bangsa yang harus terus diperkuat untuk menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan serta memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Saya kira sektor pertanian itu kan sektor yang competitive dan comparative advantage (sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif) dari negara kita,” ujarnya.

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menilai anggapan bahwa kemajuan pertanian menghambat industri adalah keliru, sebab kedua sektor ini justru saling mendukung dan tumbuh beriringan, menciptakan keseimbangan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Wamentan menekankan Indonesia memiliki potensi besar melalui sawit, kakao, kopi, dan berbagai komoditas unggulan lain, sekaligus mendorong swasembada karbohidrat seperti beras, jagung, dan gula demi memperkuat ketahanan pangan.

    “Kita punya kebun sawit terbaik, terbesar di dunia, kita eksportir minyak sawit terbesar di dunia, kita punya kakao terbaik di dunia, kita punya kopi terbaik di dunia. Kita harus swasembada, karbohidrat kita harus swasembada mulai beras, jagung, gula dan lain-lain juga,” tuturnya.

    Menurutnya, sektor pangan harus terus dikembangkan sebagai modal penting agar Indonesia mampu mengambil peran strategis dalam perdagangan global, bahkan berpotensi menjadi lumbung pangan dunia yang diperhitungkan.

    “Jadi ini pangan, sektor pangan ini adalah keunggulan yang harus kita terus kembangkan. Jadi syukur-syukur bisa jadi lumbung pangan dunia,” ucapnya.

    Di sisi lain, ia menegaskan perlunya hilirisasi sumber daya, baik berbasis mineral, migas, maupun agro, untuk menghadirkan nilai tambah sekaligus memperkuat industri pengolahan yang sejalan dengan perkembangan sektor pertanian.

    “Industri pengolahan, apakah pengolahan mineral, sumber daya alam berbasis mineral, berbasis migas, dan juga sumber daya alam berbasis agro, itu harus diperlukan namanya hilirisasi. Nah, hilirisasi itu berarti kan ada industrinya, ada bisnisnya,” beber Wamentan.

    Ia menambahkan pertanian dan industri tidak boleh dilihat sebagai pilihan, melainkan dua kekuatan utama yang saling menopang untuk menciptakan kemajuan bangsa secara menyeluruh.

    “Jadi ini dua hal yang berbeda, bukan pilihan. Tapi kaitannya competitive advantage kita,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Prabowo unggah kompilasi pidato Presiden masa ke masa soal Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengunggah video kompilasi cuplikan pidato Presiden Indonesia dari masa ke masa, mulai dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Prabowo sendiri, soal Pancasila dan persatuan bangsa.

    Dalam video yang diunggah lewat akun resmi Instagram miliknya @prabowo pada Senin, cuplikan pidato hitam-putih itu dimulai dari Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang menyatakan Pancasila adalah pilar dari negara Indonesia.

    “Pancasila. Pancasila or the five pilars of our state. We seek to build a new, a better world,” ucap Presiden Soekarno yang berbahasa Inggris dalam potongan video tersebut.

    Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemerintah bertekad membangun dunia yang lebih baik.

    Kemudian, Presiden ke-2 RI Soeharto menyampaikan cita-cita pembangunan Indonesia, bahkan perjuangan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

    Presiden ke-3 RI B.J Habibie menyatakan bahwa keanekaragaman dari suku di Indonesia menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.

    “Keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini,” kata Habibie.

    Selanjutnya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau kerap dikenal Gus Dur mengingatkan bahwa kita akan tetap menjadi bangsa yang sama walaupun berbeda-beda keyakinan.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menggelorakan pemuda-pemudi Indonesia untuk menatap masa depan dengan penuh gagah berani.

    “Pemuda-pemudi Indonesia menatap masa depan dengan penuh gagah berani untuk kita bisa berdiri di atas kaki sendiri,” kata Megawati.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekankan bahwa persatuan kita, kerukunan kita, kerja keras dan kegotongroyongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi.

    Terakhir, Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Indonesia dibangun di atas landasan yang sudah dirintis para pendahulu, yakni Presiden Indonesia.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita. Indonesia harus swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Rusuh di Berbagai Daerah, Prabowo Unggah Video 7 Presiden Berisi Pesan Persatuan – Page 3

    Demo Rusuh di Berbagai Daerah, Prabowo Unggah Video 7 Presiden Berisi Pesan Persatuan – Page 3

    Kemudian, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato soal Indonesia merupakan bangsa yang tangguh dan pantang menyerah. Hal ini, kata dia, sudah mengalir sejak kemerdekaan Indonesia hingga kini.

    “Bahwa bangsa Indonesia sejak era Kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat,” pungkas SBY.

    Sedangkan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi menyoroti persatuan, kerukunan, serta kerja keras gotong royong sebagai kunci lompatan kemajuan bangsa.

    “Persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi,” kata Jokowi.

    Video tersebut ditutup dengan pidato singkat Presiden Prabowo. Dalam video itu, Prabowo berbicara soal cita-cita mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat.

    “Kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis pendahulu-pendahulu kita, Indonesia harus segera swasembada pangan, dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” jelas Prabowo.

    Video tersebut diunggah Prabowo di tengah demo ricuh buntut desakan pembubaran DPR. Aksi ini membuat sejumlah pengunjuk rasa tewas. Di antaranya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan hingga mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Pratama. 

  • Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo Nasional 31 Agustus 2025

    Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo Nasional 31 Agustus 2025

    Transmigrasi Jadi Motor Kesuksesan Program Asta Cita Presiden Prabowo
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pembentukan Kementerian Transmigrasi merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Asta Cita sehingga program-program yang ada saat ini bertujuan tidak hanya untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
    Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menutup Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Transmigrasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (30/8/2025).
    “Saya menginginkan program Asta Cita Presiden itu bisa terealisasi. Salah satunya melalui program-program di Kementerian Transmigrasi yang berkaitan dengan pembangunan kewilayahan, pembangunan kawasan transmigrasi, pembangunan di desa dari bawah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan hasil,” kata Wamentrans Viva Yoga.
    Kementerian Transmigrasi saat ini tengah membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Sejumlah kawasan transmigrasi, seperti di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan kini telah berkembang menjadi sentra produksi beras.
    Lewat strategi tersebut, Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai visi besar Presiden.
    “Kita ingin kawasan transmigrasi menjadi lumbung pangan nasional. Mereka harus aktif dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia,” ujar Wamentrans.
    Kementerian Transmigrasi juga berperan dalam mewujudkan Asta Cita yakni menjaga keutuhan dan integrasi nasional.
    Wamen mengatakan perpindahan penduduk antarwilayah telah menciptakan proses akulturasi dan asimilasi budaya, termasuk pernikahan antar suku dan adat yang mempererat persatuan bangsa.
    “Pernikahan antara warga dari Aceh dengan Papua, atau Jawa dengan Nusa Tenggara Barat, kini menjadi hal yang biasa. Ini memperkuat rasa kebangsaan dan menjadi bagian dari strategi kebudayaan nasional,” ungkapnya.
    Selain itu Kementerian Transmigrasi berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui program Reforma Agraria.
    Wamen menegaskan perpindahan penduduk bukan sekadar memindahkan orang, tetapi memberikan solusi melalui akses tanah, penataan kawasan, dan skema hidup yang berkelanjutan.
    “Transmigrasi bukan untuk memindahkan masalah. Kita ingin mengubah nasib masyarakat melalui pendekatan yang sudah dirancang secara matang,” tegasnya.
    Dalam kesempatan yang sama, Wamen Viva Yoga meminta dinas terkait yang menangani transmigrasi untuk berperan aktif membuat program untuk kesejahteraan transmigran.
    Selain menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, Wamen meminta Pemda berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Asta Cita di Kawasan transmigrasi
    “Kita menginginkan ada ide kreasi inovasi dari daerah untuk mengembangkan kawasan transmigrasi, misalnya dengan berupaya agar ada program investasi di kawasan transmigrasi, mengandeng korporasi, mengandeng kooperasi, kemudian bermitra dengan siapapun BUMD, BUMN di daerah masing-masing,” tutur Viva.
    Wamen berharap program yang dilakukan Pemda bisa mendorong nilai tambah kawasan transmigrasi. Tujuannya agar pendapatan masyarakat bertambah karena menjadi kawasan yang berdaya saing, produktivitas meningkat hingga mampu menyerap tenaga kerja.
    “Jadi kalau itu semuanya berjalan, saya rasa Kementerian Transmigrasi melalui program-programnya tidak hanya sekedar menjalankan program, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat. Kami berharap kita akan terus melakukan komunikasi, kita berkolaborasi dari pusat dan daerah secara sinergis,” pungkasnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Anggota DPR sebut pembangunan daerah tetap jalan walau TKD dipotong

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Abdul Fikri Faqih memastikan pembangunan daerah tetap berjalan walaupun anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dipotong sebesar Rp269 triliun dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Pasalnya, dia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung menyentuh masyarakat.

    “Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah,” kata Fikri di Jakarta, Kamis.

    Alih-alih mengalir melalui kas daerah, menurut dia, dana pembangunan kini dialokasikan ke berbagai program strategis yang dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga di pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap aman.

    Dia menjelaskan beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Di sektor bantuan sosial, tersedia alokasi besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, dan Bantuan luran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.

    Sektor pendidikan dan kesejahteraan, menurut dia, juga mendapat perhatian serius, termasuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun, PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya Rp63,6 triliun, serta Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun.

    Selain itu, dia mengatakan sektor infrastruktur dan pemerataan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Preservasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp24,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, dan Bendungan serta Irigasi senilai Rp12 triliun.

    Bantuan lainnya juga disiapkan, seperti Subsidi Energi dan Kompensasi Rp381,3 triliun, Subsidi Non Energi termasuk pupuk dan KUR Rp108,8 triliun, serta program Lumbung Pangan Rp22,4 triliun.

    Menurut dia, program-program ini akan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD, la juga menyoroti adanya upaya pemerataan yang lebih adil. Berdasarkan data yang dihitung, unit cost per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.

    “Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta, nah kalau di Papua Rp12 juta,” katanya.

    Untuk itu, dia mengimbau pemerintah daerah untuk bersikap bijak dalam mengelola fiskal daerah.

    Fikri menyarankan agar kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak membebani masyarakat.

    la juga mendorong Pemda untuk aktif mencari informasi detail program kementerian dan lembaga yang bisa diakses untuk masyarakat di daerahnya.

    “Silakan Pemda untuk menaikkan celah fiskal daerah dengan cara menaikkan PAD. Namun Jangan melalui pendapatan yang membebani masyarakat seperti pajak dan retribusi daerah, tapi silakan dari dua unsur lain, yakni dari laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PU integrasikan infrastruktur, dukung sentra pangan di Merauke

    PU integrasikan infrastruktur, dukung sentra pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengintegrasikan infrastruktur air dan jalan untuk mendukung kawasan sentra produksi pangan (KSPP) di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Dody menyampaikan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas menjadi fondasi penting untuk mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah tersebut.

    Merauke memiliki potensi besar untuk menjadi pusat produksi pangan.

    “Kementerian PU mendukung penuh melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan konektivitas jalan agar kawasan ini dapat berproduksi sepanjang tahun dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Kementerian PU terus berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan, energi dan air yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Salah satu implementasinya adalah dukungan infrastruktur yang terintegrasi antara sumber daya air dan konektivitas pada pengembangan KSPP di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    Pengembangan KSPP Wanam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional, bertujuan menjadikan Merauke sebagai salah satu lumbung pangan baru di Indonesia timur.

    Program ini memanfaatkan potensi lahan rawa seluas kurang lebih satu juta hektare yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, termasuk cetak sawah baru, guna mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pada 2025, dukungan infrastruktur sumber daya air Kementerian PU dikerjakan mulai dari penyiapan dokumen desain atau detail engineering design (DED) untuk pengembangan tahap I seluas 10.000 hektare (ha) dan penyusunan studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk satu juta ha.

    Selanjutnya, juga dikerjakan pembangunan jaringan irigasi rawa sepanjang 20 km, sistem pengendali banjir sepanjang 20 km, dan jaringan tersier pada demplot seluas 800 ha.

    Dukungan infrastruktur SDA terus dilanjutkan Kementerian PU pada 2026 berupa penyiapan infrastruktur utama dengan target luasan hasil (outcome) 800 ha, meliputi pembangunan sistem pengendali banjir sepanjang 70 km dan pembangunan jaringan irigasi rawa sepanjang 70 km.

    Selain sumber daya air, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Merauke juga membangun akses jalan menuju KSPP Wanam sepanjang 138,5 km yang dikerjakan dalam 2 segmen. Untuk segmen 1 sepanjang 58 km telah dilakukan pembukaan jalan sepanjang 51 km, di mana sepanjang 18 km berupa timbunan dengan material lokal dan sepanjang 9 km berupa batu karang.

    Sisanya segmen 2 sepanjang 80,5 km sudah dalam tahap lelang untuk 2 paket pekerjaan, yakni paket pembangunan Jalan KSPP Wanam-Muting dan paket pengawasan jalan dan jembatan. Ditargetkan pada awal Oktober 2025 sudah terkontrak.

    Dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi antara sumber daya air dan konektivitas ini, KSPP Wanam diharapkan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di Kabupaten Merauke, membuka lapangan kerja dan peluang investasi baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi baru melalui kawasan sentra produksi pangan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  •  Gubernur Jatim serahkan alat dan mesin pertanian ke petani Blitar

     Gubernur Jatim serahkan alat dan mesin pertanian ke petani Blitar

    Alhamdulillah Ibu Gubernur hari ini hadir dan turun langsung menyerahkan bantuan alat mesin pertanian bagi petani di Kabupaten Blitar

    Blitar (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan 39 alat mesin pertanian (alsintan) ke sejumlah kelompok tani di Blitar serta Tulungagung.

    Gubernur Khofifah mengemukakan penyerahan bantuan ini merupakan wujud nyata dukungan Pemprov Jatim dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus kesejahteraan petani, termasuk di Kabupaten Blitar dan Tulungagung.

    “Kami sedang keliling ke berbagai kabupaten/kota untuk membagikan alat mesin pertanian bagi para petani. Saat ini utamanya adalah petani padi,” katanya dalam keterangannya di Blitar, Rabu.

    Ia mengatakan, salah satu bantuan alat mesin pertanian yang paling favorit di kalangan petani adalah mesin combine harvester. Penggunaan combine harvester dinilai sangat efektif dalam memotong lamanya waktu panen.

    “Kalau manual panen untuk 1 hektare biasanya memerlukan waktu satu minggu. Kalau menggunakan combine harvester hanya butuh waktu dua jam. Walau memang harganya tidak murah, namun bisa dibayangkan efektivitas penggunaan alat mesin pertanian ini,” kata dia.

    Selain meningkatkan produktivitas, kata dia, keberadaan combine harvester diharapkan juga dapat meningkatkan nilai tambah bagi kelompok pertanian penerima bantuan. Ketika panen selesai, kelompok pertanian penerima bisa menyewakan mesin combine harvester ke yang lain.

    “Sehingga mereka nantinya bisa punya nilai tambah selain memberi manfaat bagi kelompok tani yang lainnya,” kata dia.

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebanyak 320 unit alat mesin pertanian telah disiapkan oleh Pemprov Jatim untuk didistribusikan ke berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Bantuan alat mesin pertanian ini tidak lain sebagai upaya pemenuhan target luas tambah tanam di Jatim oleh pemerintah pusat.

    Diketahui bahwa luas tambah tanam Jawa Timur per 25 Agustus 2025 telah mencapai 1,6 juta hektare atau setara 61 persen dari target pemerintah pusat seluas 2,3 juta hektare.

    “Jatim saat ini sebagai lumbung pangan telah mencapai kedaulatan pangan. Dengan semakin naiknya produktivitas petani dan tercapainya target luas tambah tanam di Jatim, bukan tidak mungkin Jatim akan mendorong upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional,” kata dia.

    Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto berterima kasih atas perhatian dan bantuan alat mesin pertanian dari Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah Ibu Gubernur hari ini hadir dan turun langsung menyerahkan bantuan alat mesin pertanian bagi petani di Kabupaten Blitar. Terimakasih ibu, bantuan ini benar-benar dibutuhkan oleh para petani kami,” katanya

    Sementara itu, penyerahan bantuan itu dilakukan di Desa Kaliboto, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, yang disaksikan oleh Bupati Blitar Rijanto dan jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim.

    Selain combine harvester besar, ada juga power threser multiguna mobile, corn sheller mobile dan beberapa alat lainnya.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jateng optimistis Demak bisa jadi lumbung pangan Jateng

    Pemprov Jateng optimistis Demak bisa jadi lumbung pangan Jateng

    Demak (ANTARA) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen optimistis Kabupaten Demak bisa menjadi lumbung pangan untuk Provinsi Jateng, karena berkat dukungan banyak pihak lahan sawah di Demak yang sebelumnya tergenang banjir kini bisa ditanami kembali.

    “Awalnya Demak berada di peringkat ketiga penyumbang pangan Jawa Tengah, sempat turun ke posisi lima. Namun, dengan potensi yang ada, kami optimistis Demak bisa kembali ke peringkat tiga bahkan menjadi nomor satu. Dengan sinergi semua pihak, Insya Allah bisa tercapai,” ujarnya saat menghadiri “Wiwitan Tandur Pari” bertema “Sinergi Penanganan Sawah Terdampak Banjir untuk Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Demak”, di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Rabu.

    Menurut dia kontribusi Kabupaten Demak sangat penting dalam mendukung produksi padi di Jateng maupun nasional, sehingga dukungan banyak pihak sangat dibutuhkan.

    Taj Yasin mengungkapkan pada 2024 kontribusi Kabupaten Demak terhadap produksi padi Jawa Tengah tercatat sebesar 6,70 persen. Angka ini meningkat pada periode Januari–Juli 2025 menjadi 8,89 persen, atau setara 1,41 persen produksi nasional.

    “Untuk mengembalikan kontribusi Demak menjadi peringkat tiga atau satu di Jateng, tentunya perlu dukungan banyak pihak termasuk para petani,” ujarnya.

    Sementara capaian produksi padi di Jawa Tengah hingga Juli 2025 telah mencapai 60 persen. Dengan masih tersisa satu kali panen hingga akhir tahun, diharapkan ketercapaian produksi bisa melampaui 100 persen.

    Dalam kesempatan tersebut, Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Demak, Bank Indonesia, dan masyarakat setempat yang telah berkolaborasi mengatasi genangan air di lahan pertanian, terutama di Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah.

    “Terimakasih sudah dibantu normalisasi (sungai). Tapi kalau sudah dikeruk sungai yang di sini, sampai desa sebelah harus dinormalisasi. Mumpung ini menuju musim kemarau, kemarin musim hujan baru nandur (menanam) sebentar langsung banjir lagi,” ujarnya.

    Ia juga meminta agar normalisasi aliran irigasi juga diperluas di wilayah tetangga seperti Desa Dukun Lor. Termasuk memperbaiki pintu air, dan betonisasi jalan sepanjang 700 meter.

    Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor, termasuk melibatkan BBWS, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pusat Statistik, serta pemangku kepentingan lainnya agar pemulihan lahan seluas 512 hektare sawah terdampak banjir bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Sementara itu, Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin mewakili Bupati Demak Eisti’anah mengungkapkan pemkab terus berupaya menjadikan Demak sebagai lumbung pangan Jateng. Pemkab Demak juga memberikan dukungan penuh, termasuk dengan memperkuat kolaborasi lintas sektoral.

    “Kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov Jateng, Bank Indonesia, BBWS Pemali–Juana, dan Pertamina Patraniaga dalam penanganan sedimentasi di Kali Tengah, tepatnya di gorong-gorong yang bermuara di Saluran Pelayaran (Batu – Wonokerto),” ujarnya.

    Berkat pengerukan sedimentasi tersebut, kata dia, saat ini 227 hektare area persawahan sudah kembali bisa ditanami, ditambah 223 hektare siap tanam. Total manfaat mencapai 450 hektare sawah dari 512 hektare yang tersebar di empat desa, yakni Desa Dukun, Klitih, Pidodo, dan Kedunguter.

    Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus berkomitmen memperluas program penanganan sedimentasi di berbagai titik irigasi primer maupun sekunder. Dengan harapan produksi padi di Demak bisa terus meningkat sehingga Demak benar-benar menjadi lumbung pangan provinsi maupun nasional, sekaligus mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Bulog Dapat Suntikan Modal Rp 22,7 T di 2026, Target Serap 3 Juta Ton Beras

    Jakarta –

    Perum Bulog bakal mendapat modal segar senilai Rp 22,7 triliun tahun depan dari pemerintah. Kucuran modal itu bakal digunakan untuk menopang memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Dalam publikasi terkini Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Minggu (24/8/2025), Bulog disebutkan mendapatkan kucuran modal dari anggaran ketahanan pangan yang dipatok hingga Rp 164,4 triliun dalam RAPBN 2026.

    Pada unggahan di Instagram resmi @pco.ri, disebutkan dana Rp 22,7 triliun akan digunakan Bulog untuk melindungi petani, menyangga stok pangan, dan juga menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, dalam dokumen Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026 disebutkan Bulog akan bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    “Skema investasi ini merupakan pendanaan alternatif di luar subsidi serta bersifat non permanen dan fleksibel, yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan menggunakan mekanisme revolving fund dengan biaya rendah,” tulis dokumen tersebut.

    Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Dana OIP Perum Bulog direncanakan sebesar Rp 22,73 triliun. Dalam pemanfaatan dana OIP, Bulog juga diingatkan untuk menjaga pentingnya tata kelola keuangan dan efisiensi anggaran agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    Salah satu yang akan dilakukan Perum Bulog dengan pendanaan yang difasilitasi OIP tadi adalah melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan target 3 juta ton setara beras.

    “Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” tulis dokumen yang sama.

    Selain untuk suntikan modal kepada Bulog, dana ketahanan pangan di 2026 sebesar Rp 164,4 triliun yang dipaparkan PCO, bakal digunakan juga untuk pembangunan lumbung pangan dan penguatan cadangan pangan senilai Rp 53,3 triliun. Dari dana yang sama pemerintah juga akan mengucurkan subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp 46,9 triliun.

    (kil/kil)