Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Pemberlakuan PPN 12% Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

    Jakarta –

    Realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3% dari target penerimaan pajak 2024. Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya.

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.

    Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.
    Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi.

    Rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program-program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3, Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal sehari-hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

    Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI

    (akd/akd)

  • Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.

    Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.

    Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.

    “Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.

    Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).

    Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.

    “Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Prabowo & Misi Besar Swasembada Pangan

    Prabowo & Misi Besar Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Dikatakan Presiden Prabowo paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia. Program swasembada pangan akan ditempuh dengan pengembangan program food estate terutama untuk padi, jagung, singkong dan kedelai, serta tebu yang ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen pada 2029.

    Presiden berjanji akan menyediakan dan memberi akses langsung pada pupuk, benih unggul dan pestisida, percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital, pengendalian hama terpadu (PHT), mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat, memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis dan sebagainya.

    Program-program tersebut tentu diharapkan bisa dijalankan, catatan khusus diberikan pada food estate. Rezim-rezim sebelumnya sudah menempuh kebijakan food estate dan gagal.

    Penyebabnya karena ketidaksesuaian kondisi sosial budaya, program yang tidak berdasarkan evidence based policy, lahan yang tidak sesuai, minimnya peran serta warga lokal baik tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan sebagainya.

    Akibatnya bukan ketahanan pangan, justru kerusakan lingkungan, kemiskinan, kebakaran gambut, sengketa dan konflik lahan serta sosial. Penting Presiden Prabowo meninjau ulang program food estate dan sebaiknya diganti dengan ekstensifikasi berbasis kewilayahan dengan kebijakan reforma agraria yang terintegrasi (aset dan akses).

    Singkatnya kesuksesan program swasembada tidak sekedar produksi, tetapi paling penting adalah produktivitas meningkat, petani lokal sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Baru setelah itu, memastikan akses warga pada pangan mudah dan terjangkau serta merata.

    Tantangan

    Rata-rata setiap tahun 100.000-110.000 ha lahan pertanian beralih fungsi baik secara alami maupun tergusur oleh program-program pembangunan. Petani Indonesia didominasi usia tua dan Sensus Pertanian 2023 membuktikannya.

    Petani yang mengelola usaha pertanian perorangan usia 55-64 tahun meningkat tajam, dari 20,01% pada tahun 2013 menjadi 23,20% pada 2023; usia 65 tahun ke atas naik dari 12,75% menjadi 16,15%; petani berusia 35-44 tahun turun drastis dari 26,34% menjadi 22,08%; sementara usia 15-24 tahun naik dari 0,88% menjadi 1,24%, dan usia 25-34 tahun turun drastis dari 11,97% menjadi 10,24%.

    Fakta ini menyulitkan adaptasi teknologi yang terkonfirmasi dari hasil sensus bahwa petani yang tidak menggunakan alsintan modern atau teknologi digital mendominasi dengan porsi 53,16%.

    Masalah lain adalah irigasi yang belum merata disetiap daerah, fluktuasi harga yang seringkali membuat petani merugi. Belum lagi dampak perubahan iklim yang membuat produksi produksi turun dan sebagainya.

    Kabar baiknya, dalam kurun waktu sekitar 25 hari sejak pelantikan kabinet merah putih, persoalan distribusi pupuk subsidi yang sering dikeluhkan petani, di­­respons dengan pemang­kasan regulasi distribusi sehingga bisa lebih cepat sampai pada petani. Kita harapkan Perpresnya selesai lebih cepat sehingga awal 2025 petani sudah bisa mendapatkan manfaatnya.

    Pangan Berkelanjutan

    Untuk membangun agribisnis pangan yang berkelanjutan, beberapa kriteria penting yang perlu dipenuhi guna memastikan program swasembada adalah: Pertama, pendekatan sistem holistic yaitu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dengan mempertimbangkan interaksi antara aspek produksi yang berlangsung di on-farm dan di off-farm.

    Kedua, keberlanjutan ekonomi. Artinya program swasembada tidak sekadar mengejar produksi tetapi dibutuhkan sistem yang mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi petani, sehingga kesejahteraan hidup keluarga petani meningkat.

    Ketiga, ramah lingkungan di mana sistem pangan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Segala program swasembada perlu mendukung konservasi SDA dan menjaga kesehatan ekosistem. Bagaimana meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan memperhatikan kelestarian sumber daya.

    Keempat, diterima secara sosial, bahwa program swasembada pangan perlu mempertimbangkan kepentingan sosial masyarakat lokal. Menghormati hak-hak petani, baik sebagai individu maupun sebagai bagian komunitas.

    Kelima, selaras dengan nilai budaya. Setiap program harus memperhatikan norma dan nilai budaya yang berlaku dalam komunitas setempat, seperti tradisi lokal.

    Keenam, insentif bagi petani terutama asuransi sehingga mereka terlindungi dari ketidakpastian pasar dan ini juga akan membuat anak-anak muda melirik sektor pangan.

    Tentu itu saja tidak cukup, diperlukan percepatan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan dan jembatan desa, jaringan listrik dan internet desa serta bengkel perbaikan mesin-mesin pertanian di tingkat kecamatan.

    Presiden juga harus memastikan para pembantunya tidak terjebak pada pragmatisme, termasuk memastikan semua program yang berjalan harus taat hukum.

    Dengan memenuhi enam kriteria tersebut, diharapkan program swasembada pangan presiden dapat menjadi sistem yang berkelanjutan dari segi ekonomi, ekologi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan sehingga dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kedaulatan pangan Indonesia.

  • Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Undang Haji Isam Bertemu Pengusaha Jepang

    Airlangga Ungkap Alasan Prabowo Undang Haji Isam Bertemu Pengusaha Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto mengundang Haji Isam untuk bertemu pengusaha Jepang di Istana Negara.

    Menurutnya, alasan Prabowo mengenalkan sosok Haji Isam kepada para pimpinan pengusaha Jepang lantaran tokoh tersebut merupakan pengusaha batu bara terkemuka dari Kalimantan Selatan.

    Tak hanya itu, kata Airlangga, Haji Isam merupakan salah satu investor dan pengembang lumbung pangan atau food estate di Kalimantan.

    Hal ini dia sampaikan usai menghadiri pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan dengan pengusaha Jepang yang tergabung di The Jakarta Japan Club (JJC) serta sejumlah pebisnis Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    “Haji Isam kan salah satu yang mengembangkan food estate dan salah satu [tamu] juga ada yang mengembangkan food estate dari Jepang Sumitomo Forest,” ujarnya kepada wartawan.

    Sekadar informasi, Haji Isam merupakan pimpinan perusahaan Jhonlin Group. Pengusaha kelahiran Kotabaru, Kalimantan Selatan ini pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

    Selain Haji Isam, perusahaan asal Jepang, Sumitomo Forestry juga telah mengembangkan proyek pengelolaan ekosistem berupa restorasi lahan gambut dan reforestasi wilayah mangrove di Kalimantan Barat seluas 130 hektare (ha).

    Menurut Airlangga, Sumitomo bakal ikut terlibat dalam proyek serupa di Kalimantan Tengah nantinya.

    Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Sumitomo akan kembali terjun ke proyek pengelolaan ekosistem di Kalimantan Tengah melalui reforestasi penanaman tumbuhan dan pohon keras.

    “Untuk kayu. Tapi berikutnya nanti kalau keberhasilan ekosistemnya bisa membaik, baru pemerintah mendorong lagi untuk tanaman pangan,” tandas Airlangga.

    Untuk diketahui, rombongan delegasi pengusaha Jepang kali ini dipimpin oleh Wakil Presiden Japan-Indonesia Association (Japinda) Kitamura Toshiaki, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dan Ketua Dewan JCC Kikuchicara Shinichi.

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara

  • Kunci Sukses Ngawi Jadi Lumbung Pangan Nasional di Era Bupati Ony

    Kunci Sukses Ngawi Jadi Lumbung Pangan Nasional di Era Bupati Ony

    Ngawi (beritajatim.com) – Kabupaten Ngawi telah menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional sekaligus penghasil beras terbesar di Indonesia sejak 2021 hingga 2023. Keberhasilan ini dicapai di bawah kepemimpinan Bupati Ony Anwar Harsono.

    Bupati yang akrab disapa Mas Ony ini mengungkapkan beberapa kunci utama keberhasilan Ngawi dalam mempertahankan posisi strategisnya sebagai daerah penyangga pangan nasional.

    Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB)

    Salah satu strategi unggulan yang menjadi kunci sukses adalah program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PRLB). Program ini telah diimplementasikan sejak awal masa jabatan Bupati Ony pada periode 2021-2024.

    “Melalui PRLB, kami meminimalkan penggunaan pupuk kimia dalam kegiatan pertanian untuk menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan,” ujar Mas Ony, Selasa (3/12/2024).

    Program ini mendorong kelompok tani untuk mandiri dengan memproduksi pupuk organik sendiri. Saat ini, di setiap kecamatan di Ngawi, terdapat 6-7 desa yang memiliki lumbung mikro-organisme lokal (MOL) sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik padat maupun cair.

    Panen padi di Kabupaten Ngawi.

    Mandiri Pupuk dan Teknologi Hemat Energi

    Dengan luas baku sawah mencapai 50.105 hektare, program PRLB berhasil mencakup area pertanian seluas 12.833 hektare pada Mei 2024. “Mandiri pupuk ini membuat petani Ngawi tidak terlalu terdampak ketika pupuk kimia bersubsidi sulit didapat, terutama saat musim tanam,” jelasnya.

    Selain itu, dari total 22.000 titik pompa air untuk pengairan sawah, lebih dari 17.500 titik telah beralih menggunakan pompa listrik. Hal ini membantu petani mengurangi biaya operasional sekaligus mempermudah aktivitas pengairan.

    Produksi Padi dan Penghargaan Nasional

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, Kabupaten Ngawi mencatat produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 771.251 ton, meningkat 2,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dikonversi menjadi beras, produksi ini setara dengan 445.397 ton, di mana hanya 20 persen digunakan untuk kebutuhan lokal, dan sisanya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan Jawa Timur dan nasional.

    Atas pencapaian tersebut, Kabupaten Ngawi menerima penghargaan Peringkat 1 Indeks Pertanaman Padi (IPP) Tertinggi Tahun 2023 Tingkat Kabupaten/Kota. Penghargaan ini diberikan oleh Wakil Menteri Pertanian kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Ngawi, Supardi, pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

    Visi ke Depan: Semesta Berencana Jilid II

    Pada Pilkada 2024, Mas Ony bersama Dwi Rianto Jatmiko kembali mencalonkan diri sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati Ngawi. Jika terpilih, mereka akan melanjutkan visi pembangunan Semesta Berencana Jilid II, yang menargetkan Ngawi tetap menjadi lumbung pangan nasional di masa depan.

    “Kami optimis, melalui kerja keras dan inovasi, Ngawi akan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional,” tutup Mas Ony.

    Dengan berbagai inovasi dan dukungan penuh dari masyarakat, Kabupaten Ngawi siap melangkah lebih jauh sebagai pilar utama ketahanan pangan Indonesia. [fiq/beq]

  • Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Banggar DPR rapat kerja dengan tujuh Menko bahas rencana kerja anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Baca juga: Menko Pangan: Anggaran program swasembada pangan 2025 Rp139,4 triliun

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Pada prinsipnya, dia mengatakan pagu anggaran untuk setiap kementerian koordinator itu akan disetujui oleh DPR. Namun, DPR akan mendengar kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk program kerja.

    “Kami juga minta persetujuan jika terjadi penambahan terhadap pagu yang ada dari para Menko, kita setujui tanpa raker kembali,” kata dia.

    Baca juga: Menko Airlangga pastikan anggaran Makan Bergizi Gratis tidak dipotong
    Baca juga: Rapat perdana Kompolnas, Menko Polkam pastikan ada pembenahan

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komoditas Unggulan Ini Siap Meluncur ke Tiongkok, Apa Saja?

    Komoditas Unggulan Ini Siap Meluncur ke Tiongkok, Apa Saja?

    Jakarta: PT Berkat Cawan Milenial (BCM), perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan bahan pangan dari produksi hingga distribusi internasional, menandatangani perjanjian kerja sama ekspor komoditas unggulan Indonesia yakni jagung, tapioka, dan tepung konyaku dengan mitra Guang Tong Shi Pin dari Guangdong, Tiongkok.
     
    Pengiriman perdana dijadwalkan pada Januari 2025, menandai langkah penting dalam memperluas jangkauan distribusi global sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pencapaian swasembada pangan pada 2027.
     
    Inisiatif ini mencakup pembangunan lumbung pangan di berbagai tingkatan serta program makan bergizi gratis bagi pelajar dan kelompok rentan. Kerja sama ekspor komoditas yang dilakukan oleh BCM sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
    Direktur Utama BCM, Via Amalia menyatakan ekspor jagung, tapioka, dan tepung konyaku ini tidak hanya meningkatkan devisa negara tetapi juga mendorong produktivitas petani lokal.
     
    “Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami untuk berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Kami percaya ekspor ini akan membuka lebih banyak peluang bagi petani lokal, memperluas cakupan pasar, dan menunjukkan kualitas unggulan bahan pangan Indonesia,” ujar dia, dalam keterangan tertulis, Minggu, 1 Desember 2024.
     
    Sebagai perusahaan yang mengelola bahan pangan dari proses produksi hingga distribusi, BCM memprioritaskan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Komoditas seperti jagung, tapioka, dan tepung konyaku dipilih karena tingginya permintaan global terhadap produk ini.
     
    Jagung dan tapioka menjadi komponen penting dalam industri pangan dan pakan ternak, sedangkan tepung konyaku telah menarik perhatian pasar internasional sebagai bahan pangan sehat dan ramah lingkungan.
     
    “Kami terus berinovasi untuk memastikan setiap produk yang kami kelola tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar internasional tetapi juga membawa manfaat nyata bagi komunitas lokal. Kami memahami pentingnya efisiensi dalam rantai pasokan, dan itulah yang menjadi fokus utama kami dalam setiap tahap proses produksi hingga distribusi,” tambah Via Amalia.
     
    BCM terus berinovasi dalam mengoptimalkan rantai pasokan untuk memastikan produk pangan sampai ke konsumen dengan efisien. Teknologi dan strategi distribusi yang digunakan memungkinkan perusahaan untuk menjaga kesegaran produk, meminimalkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.
     
    Hal ini juga mendukung pencapaian keberlanjutan dan efisiensi dalam rantai pasokan global. Kerja sama dengan berbagai pihak menjadi pilar penting dalam strategi BCM untuk memperluas jangkauan distribusi global.
     
    Dengan mitra seperti PT Rajawali Nusindo (RNI), BUMN yang berperan aktif dalam mendukung sektor pangan, dan mitra internasional di Guangdong, China, BCM membangun jaringan distribusi yang solid untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk pangan Indonesia.
     
    “Kami yakin kolaborasi strategis ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan BCM untuk membawa bahan pangan Indonesia semakin dikenal di pasar internasional. Kami akan terus menjaga standar tinggi dalam kualitas produk dan layanan kami, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan,” tegas Via Amalia.
     
    BCM memastikan seluruh proses produksi, pengolahan, dan distribusi dilakukan sesuai standar internasional. Perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan komersial tetapi juga pada dampak sosial, seperti pemberdayaan petani lokal dan pengurangan jejak karbon dalam rantai pasokan.
     
    Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, memperkuat sektor pertanian, dan mendorong daya saing Indonesia di pasar global. BCM berkomitmen untuk terus memberikan solusi pangan inovatif yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • RI Mau Ekspor Jagung Hingga Tapioka ke China, Dikirim Januari 2025

    RI Mau Ekspor Jagung Hingga Tapioka ke China, Dikirim Januari 2025

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pencapaian swasembada pangan pada tahun 2027. Inisiatif ini mencakup pembangunan lumbung pangan di berbagai tingkatan serta program makan bergizi gratis bagi pelajar dan kelompok rentan. Semua pihak termasuk swasta diharapkan terlibat, seperti yang dilakukan PT Berkat Cawan Milenial (BCM).

    Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan bahan pangan dari produksi hingga distribusi internasional bekerja sama dengan Guang Tong Shi Pin dari Guangdong, China untuk ekspor komoditas unggulan Indonesia-jagung, tapioka, dan tepung konyaku. Pengiriman perdana dijadwalkan pada Januari 2025. Langkah ini jadi upaya mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama BCM, Via Amalia, menyatakan ekspor jagung, tapioka, dan tepung konyaku ini tidak hanya akan meningkatkan devisa negara, tetapi juga mendorong produktivitas petani lokal.

    “Kerja sama ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kami untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kami percaya bahwa ekspor ini akan membuka lebih banyak peluang bagi petani lokal, memperluas cakupan pasar, dan menunjukkan kualitas unggulan bahan pangan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/11/2024).

    Sebagai perusahaan yang mengelola bahan pangan dari produksi hingga distribusi, BCM memprioritaskan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Komoditas seperti jagung, tapioka, dan tepung konyaku dipilih karena tingginya permintaan global terhadap produk ini. Jagung dan tapioka merupakan komponen penting dalam industri pangan dan pakan ternak, sementara tepung konyaku semakin diminati sebagai bahan pangan sehat dan ramah lingkungan.

    “Kami terus berinovasi untuk memastikan bahwa setiap produk yang kami kelola tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar internasional, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi komunitas lokal. Kami memahami pentingnya efisiensi dalam rantai pasokan, dan itulah yang menjadi fokus utama kami dalam setiap tahap proses produksi hingga distribusi,” tambah Via Amalia.

    Teknologi dan strategi distribusi yang digunakan memungkinkan perusahaan untuk menjaga kesegaran produk, meminimalkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional. Hal ini juga mendukung pencapaian keberlanjutan dan efisiensi dalam rantai pasokan global. Dengan mitra seperti PT Rajawali Nusindo (RNI), BUMN yang berperan aktif dalam mendukung sektor pangan, serta mitra internasional di Guangdong, China, BCM membangun jaringan distribusi yang kuat untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk pangan Indonesia.

    “Kami yakin bahwa kolaborasi strategis ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan BCM untuk membawa bahan pangan Indonesia semakin dikenal di pasar internasional. Kami akan terus menjaga standar tinggi dalam kualitas produk dan layanan kami, sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan,” tegas Via Amalia.

    (shc/fdl)

  • Pemkab Jember Ikutsertakan 540 Ribu Warga dalam Program Jamsostek

    Pemkab Jember Ikutsertakan 540 Ribu Warga dalam Program Jamsostek

    Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, selama kepemimpinan Bupati Hendy Siswanto telah mengikutsertakan kurang lebih 540 ribu warga dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sebanyak 323 ribu peserta di antaranya masih aktif.

    Warga Jember yang diikutsertakan Jamsostek ini memiliki beragam latar belakang, antara lain buruh tani, nelayan, pedagang keliling, rukun tetangga dan rukun warga. Terbaru, ada 19.939 jaminan sosial tenaga kerja untuk buruh tani tembakau diluncurkan di Aula PB Sudirman, kantor Pemkab Jember, Jumat (29/11/2024).

    “Ini bagian dari komitmen kami bersama Gus Firjaun (Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman), bahwa harus ada proteksi untuk masyarakat Jember,” kata Hendy.

    Hendy mengatakan, diikutsertakannya masyarakat pekerja dalam Jamsostek, merupakan bagian dari ikhtiar mencegah kemiskinan. “Jika terjadi sesuatu pada mereka, akan muncul kemiskinan. Mereka adalah tulang punggung keluarga,” katanya.

    Menurut Hendy, perlu komitmen dari Pemkab Jember untuk terus melaksanakan Jamsostek, Jaminan Kesehatan Nasional, dan J-Pasti Keren. Khusus untuk Jamsostek, pembiayaan menggunakan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) setiap tahun.

    Dalam sambutannya, Hendy mengingatkan, perlunya menjaga eksistensi Jember sebagai lumbung pangan nasional dengan menyejahterakan buruh tani, petani, dan nelayan. Pemberian jaminan sosial ini diharapkan dapat memproteksi para buruh tani agar mereka nyaman dan aman menjadi buruh tani. [wir]