Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Pengendalian Inflasi

    Prabowo Tegaskan Swasembada Pangan Kunci Pengendalian Inflasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya swasembada pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi pada masa depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada rapat koordinasi pengendalian inflasi 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Prabowo mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa. “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada pangan dalam arti yang luas dan menyeluruh. Dari dahulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” bebernya.

    Selain itu, Presiden Prabowo mengapresiasi capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3% meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini, menurut Prabowo patut disyukuri.

    “Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita di bawah 3% inflasi. Saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” kata Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo pun turut mengapresiasi langkah gerakan tanam serentak yang dijalankan di beberapa daerah. Langkah ini sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menuturkan optimismenya terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Prabowo meminta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

    “Laksanakan, teruskan. Kita bersyukur inflasi terkendali. Kita jaga terus. Namun, kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimistis. Jadi kita buktikan kalau kita tanggap dan mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.

  • Presiden Prabowo Puji Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri Teruskan – Page 3

    Presiden Prabowo Puji Rakor Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah, Minta Mendagri Teruskan – Page 3

    Presiden menjelaskan, leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

    Dirinya berharap, dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung.

    Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

    “Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” jelasnya.

     

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.

    “Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami (dalam mengendalikan inflasi),” ujarnya.

    Sesuai arahan, Mendagri Tito Karnavian bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu.

    “Sampai ada perintah dari Bapak (Presiden) untuk selesai,” jelasnya.

     

    (*)

  • Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

    “Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Presiden juga meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar.

    Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan.

    Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

    “Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

    Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia.

    “Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” jelas Prabowo.

    Presiden menjelaskan leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

    “Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

    Dirinya berharap dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung.

    Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

    “Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” tambah dia.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.

    “Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami (dalam mengendalikan inflasi),” tutur Tito.

    Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu. “Sampai ada perintah dari Bapak (Presiden) untuk selesai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Bersyukur Inflasi RI di Bawah 3 Persen: Ini Prestasi – Page 3

    Prabowo Bersyukur Inflasi RI di Bawah 3 Persen: Ini Prestasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global.

    Dia mengatakan hal ini merupakan prestasi yang patut disyukuri.

    “Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (9/12/2024).

    Dia menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Prabowo mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” tegasnya.

    Di sisi lain, Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Dia minta seluruh elemen bangsa tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

    “Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang yang sangat bermanfaat,” tutur Prabowo.

     

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Swasembada Pangan Kunci Kendalikan Inflasi

    Swasembada Pangan Kunci Kendalikan Inflasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto menekankan kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan di tingkat nasional maupun daerah.

    Karenanya, ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kecamatan sesuai dengan kearifan lokal.

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/12).

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Menurut Prabowo, Indonesia selalu ingin dirusak oleh pihak yang tak bertanggung jawab lantaran dianggap terlalu kuat dan kaya.

    “Indonesia terlalu kuat, Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu besar, selalu ingin dirusak. Swasembada pangan, swasembada energi, kunci pengendalian inflasi, terobosan semacam ini juga sesuatu yang yang sangat bermanfaat,” kata dia.

    Di sisi lain, Prabowo juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global.

    “Secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” ujarnya.

    Selain itu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan di tengah ancaman ketidakstabilan global. Ia minta seluruh elemen bangsa tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat memecah belah bangsa.

    Prabowo juga optimistis terhadap kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan global. Ia minta semua pihak, terutama kementerian dan pemerintah daerah untuk terus melanjutkan inovasi dalam pengendalian inflasi.

    “Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi,” ujarnya.

    (rzr/sfr)

  • Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Ketua Banggar DPR: Pemberlakuan PPN 12 Persen Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak Indonesia per 31 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp 1.517,53 triliun, hanya mencapai 76,3 persen dari target penerimaan pajak 2024. 

    Dengan sisa waktu yang terbatas di akhir tahun ini, tampaknya target penerimaan pajak akan sulit tercapai sepenuhnya. 

    Hal ini memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama dalam mendanai berbagai program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

    Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai berbagai program yang manfaatnya dikembalikan ke rakyat. 

    Maka, kata Said, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12?alah amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan Pemerintah. 

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Said Abdullah, Minggu (8/12/2024).

    Said menambahkan, meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN.

    Antara lain: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, danf atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    Selain barang barang diatas, lanjut Said, semuanya dikenakan PPN menjadi 12%, termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.

    “Hal ini bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial yang meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi,” terangnya.

    Namun, Jika dalam kenaikan PPN hanya PPNBM saja yang dinaikkan, maka tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. sebab PPNBM rata – rata saja sejak 2013 – 2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2%, hanya 1,3% (PPnBM dalam negeri + PPnBM Impor).

    “Perlu kami tekankan penerimaan pajak ini akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Kader PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, bahwa rencana penerimaan pajak tahun 2025, dengan skenario PPN menjadi 12% salah satunya untuk membiayai program – program prioritas diantaranya: Makan Bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah Rp. 1,8 triliun Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa Rp 15 triliun, selain itu melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Banggar DPR memahami bahwa sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. 

    Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang menunjukkan pelemahan daya beli di kalangan masyarakat terutama di menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12% akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, Banggar DPR meminta pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” ujar Said.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” sambung dia.

    Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan untuk membantu masyarakat, terutama kelas menengah dan miskin, mengatasi dampak dari kenaikan PPN:

    1. Perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat; jumlah penerima manfaat perlinsos di pertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin. Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

    2. Subsidi bbm, gas lpg listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian bbm bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.

    3. Subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal secara hari hari.

    4. Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    5. Bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah.

    6. Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit 2 bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.

    7. Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    8. Memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak, guna membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing. Juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran KUR.

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.

     

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.

    “Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.

    Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

    “Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

  • Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Said Abdullah: Pemerintah Perlu Siapkan Mitigasi Komprehensif Dampak Kenaikan PPN 12 Persen
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah meminta pemerintah menyiapkan kebijakan
    mitigasi
    yang komprehensif terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
    Permintaan itu disampaikan menyusul data realisasi
    penerimaan pajak
    per 31 Oktober 2024 yang baru mencapai Rp 1.517,53 triliun atau 76,3 persen dari target 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga keseimbangan anggaran negara, terutama untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
    “Kami memahami kebijakan
    kenaikan PPN
    12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin. Untuk itu, pemerintah perlu menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif,” kata Said dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (8/12/2024).
    Said menjelaskan, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan merupakan keputusan bersama antara seluruh fraksi di DPR dan pemerintah.
    “Kebijakan tersebut bertujuan agar mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk berbagai program sosial,” ujarnya.
    Meski ada penyesuaian
    tarif PPN
    , sejumlah barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan dari PPN. Barang-barang tersebut meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium ataupun tidak beryodium.
    Selain itu, pembebasan PPN juga berlaku untuk daging segar yang telah melalui penyembelihan dan pengolahan dasar, telur yang tidak diolah termasuk yang dibersihkan dan diasinkan, susu perah yang didinginkan atau dipanaskan tanpa tambahan gula, buah-buahan segar yang telah melalui pencucian dan pengemasan, serta sayuran segar termasuk yang dicacah.
    Di sisi lain, barang mewah akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (
    PPnBM
    ) ditambah PPN 12 persen, termasuk kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas.
    “Jika hanya PPnBM saja yang dinaikkan, tidak akan mampu mendongkrak target penerimaan pajak tahun 2025 sesuai UU APBN 2025. Sebab, PPnBM rata-rata sejak 2013-2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2 persen, hanya 1,3 persen (PPnBM dalam negeri + PPnBM impor),” jelasnya.
    Said merinci, penerimaan pajak akan dialokasikan untuk program prioritas 2025, seperti Makan Bergizi gratis (Rp 71 triliun), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp 3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di daerah (Rp 1,8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp 20 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa (Rp 15 triliun).
    “Semua dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial ekonomi. Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” tambahnya.
    Banggar DPR
    mencatat, sejak 2018 hingga 2023, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menurun sebesar 9 juta jiwa, dari 61 juta menjadi 52 juta jiwa. Hal ini berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran.
    Untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN, Said mengusulkan delapan kebijakan mitigasi.
    Pertama
    , penambahan anggaran perlindungan sosial dengan memperluas jumlah penerima manfaat secara tepat waktu dan tepat sasaran, tidak hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.
    Kedua
    , mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin, termasuk pengemudi ojek
    online
    , bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
    Ketiga
    , memperluas subsidi transportasi umum untuk moda transportasi massal sehari-hari.
    Keempat
    , memberikan subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.
    Kelima
    , memperkuat bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang menjangkau lebih banyak kalangan menengah bawah.
    Keenam
    , melakukan operasi pasar rutin minimal dua bulan sekali untuk mengendalikan inflasi.
    Ketujuh
    , meningkatkan penggunaan produk usaha mikro kecil dan menengah (
    UMKM
    ) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dari minimal 40 persen menjadi 50 persen untuk produk usaha mikro, kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
    “Kebijakan kedelapan adalah meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak. Program ini juga bisa disinkronisasi dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tutur Said.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Said Minta Pemerintah Jalankan Mitigasi Dampak Kenaikan PPN 12%

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah menjalankan kebijakan mitigasi terkait dampak yang potensial muncul dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Sehingga kenaikan PPN tersebut tidak membebani masyarakat.

    “Hal ini untuk memastikan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak terlalu membebani golongan masyarakat yang sudah mengalami penurunan daya beli,” ujar Said melalui keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Minggu (8/12/2024).

    Said menekankan meski ada penyesuaian tarif PPN, penerimaan sektor pajak nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya berupa program untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    “Ini adalah wujud nyata negara berperan dalam distribusi kekayaan, memastikan pajak yang dipungut lebih besar dari mereka yang memiliki kapasitas lebih tinggi,” kata dia.

    Said pun menjelaskan rencana penerimaan pajak 2025 dengan skenario penyesuaian PPN menjadi 12 persen untuk membiayai sejumlah program prioritas. Program-program tersebut antara lain makan bergizi gratis yang membutuhkan sekitar Rp71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, lumbung pangan nasional, daerah, dan desa Rp15 triliun, melanjukan program penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan prevalensi stunting.

    Sementara, terang Said, Banggar DPR memahami terjadi penurunan kelas menengah sebesar 9 juta jiwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari 61 juta jiwa pada 2018 menjadi 52 jiwa pada 2023. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan proporsi tabungan terhadap total pengeluaran, yang memicu pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    “Kami juga memahami kebijakan kenaikan PPN 12 persen akan mempengaruhi daya beli, terutama bagi kelas menengah dan masyarakat miskin,” kata dia.

    Untuk itu, Said memberikan rekomendasi agar dampak kenaikan PPN tersebut bisa dikurangi. Rekomendasi tersebut yaitu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, dengan jumlah penerima manfaat perlinsos dipertebal bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin atau rentan miskin.

    “Kedua, subsidi BBM, gas LPG, listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk driver ojek online hendaknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah,” kata dia.

    Ketiga, perluasan subsidi untuk transportasi umum yang menjadi moda transportasi massal harian. Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah.

    Kelima, bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal agar bisa menjangkau kelas menengah bawah lebih banyak. Keenam, menggelar operasi pasar rutin sedikitnya dua bulan sekali agar inflasi terkendali.

    Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan pemerintah dan menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen untuk menggunakan produk usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

    “Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. meluncurkan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi untuk kelas menengah yang terdampak,” kata Said. [beq]