Tempat Fasum: lumbung pangan

Sri Mulyani Ingin Anggaran Makan Gratis Rp71 T Gerakkan Ekonomi Daerah

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipatok sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

“Program Makan Bergizi yang dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program Makan Bergizi,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan MBG menjadi salah satu program prioritas belanja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 yang dipatok Rp2.701,4 triliun.

Program prioritas lainnya adalah swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial.

Untuk belanja pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, belanja kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan belanja untuk ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

Selain program prioritas tersebut, sambung Sri Mulyani, pemerintah juga memiliki kegiatan prioritas lainnya seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang anggarannya dipatok Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

“Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” katanya.

(fby/sfr)

10/12/2024 19:40
Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

Liputan6.com, Merauke – Program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai membawa dampak positif bagi warga Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke. Sejak Oktober 2024, lahan seluas 100 hektare telah digarap oleh masyarakat dengan pendampingan intensif dari TNI dan arahan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Kami mulai menggarap lahan ini dengan pendekatan sistem hambur pada 24 Oktober. Langkah awal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan pers, Senin (9/12/24).

Pendampingan rutin diberikan oleh TNI, didukung dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi secara gratis. Dukungan ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama karena mayoritas warga masih belajar bertani.

Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken, mengungkapkan kebanggaannya atas program ini yang membawa harapan baru bagi warga lokal.

“Sebelumnya, kami hanya tahu pangkur sagu. Sekarang kami belajar menanam, memupuk, dan merawat tanaman padi. Kami sangat bersyukur dan berharap pemerintah terus mendampingi kami,” ujarnya.

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Nathan menambahkan, pendampingan berupa penyuluhan lapangan (PPL) dan pelatihan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan TNI, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Program lumbung pangan ini menjadi momentum penting bagi warga Kampung Kaliki untuk beralih menjadi petani produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan kemandirian pangan.

Sementara itu, Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Albertus Mahuse mengatakan bahwa warganya sangat senang dengan dibangunnya lumbung pangan dari tanah Papua. Menurutnya, masyarakat sudah mengajukan sejak 5 tahun lalu, agar lahan mereka dapat dioptimalkan.

“Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 hektare dan yang sekarang ada 200 hektare kemudian 700 hektare ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 hektare nya di sini, di pertengahan,” katanya.

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Albertus menambahkan warga Distrik Kurik memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

“Itu yang kami butuhkan. Kalau yang lain-lain, kami masih membelakangkan semuanya. Kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada di Kampung Kaliki ini, itu yang kami butuhkan,” katanya.

Diketahui, piloting kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini dilakukan di lahan milik lima marga. Di antaranya Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

“Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini,” katanya.

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat meninjau lokasi cetak sawah Merauke mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya adalah memperkuat program intensifikasi atau optimisasi lahan (oplah) dan juga mempercepat ekstensifikasi atau cetak sawah baru.

Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengaku puas dengan pelaksanaan oplah dan juga cetak sawah yang saat ini terus dikerjakan secara progresif. Dia pun yakin pelaksanaan ini dapat membawa hasil yang baik terutama untuk kepentingan bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia.

“Komisi IV dan seluruh rakyat Indonesia saya yakin mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan ini mencetak sawah di luar Jawa yang lahan garapannya cocok dan produktif,” jelasnya.

10/12/2024 19:31
Prabowo Pamer RI Masuk 3 Negara Bisa Swasembada Energi

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto memamerkan Indonesia masuk dalam tiga negara bersama Brazil dan Kongo yang bisa melakukan swasembada energi.

“Kita bersyukur bahwa kita diberi karunia, bahwa hanya tiga negara di dunia yang dalam waktu tak lama lagi bisa swasembada energi. Dan dari tanaman,” ujar Prabowo dalam pidatonya dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Prabowo mengatakan swasembada energi Indonesia ini diperoleh dari tanaman yang tumbuh di Indonesia. Baginya, sumber daya alam ini mampu menjadi sumber energi terbarukan di Indonesia.

“Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tak boleh malas dan kita tak bisa ikuti kebiasaan yang tak produktif,” ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung Indonesia harus melakukan swasembada pangan. Sebab, ia melihat produksi beras di Indonesia belakangan ini sangat membanggakan.

Ia juga berencana Indonesia harus memiliki lumbung pangan di tingkat nasional hingga desa-desa.

“Ini kearifan bermasyarakat nenek moyang kita. Kita belajar tiap desa punya lumbung pangan desa, lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Tiap lereng dan bukit dan lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik,” terangnya.

(rzr/sfr)

10/12/2024 17:58
Prabowo ingatkan pentingnya lumbung pangan tradisi nenek moyang bangsa

Setiap bukit, lereng dan lahan desa harus kita manfaatkan dengan baik. Hanya dengan swasembada kita aman dan kuat

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya keberadaan lumbung pangan yang merupakan tradisi nenek moyang bangsa dalam menjaga ketahanan pangan.

“Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun,” jelas Prabowo.

Demikian diutarakan Prabowo di sela acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan masalah ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan. Prabowo meyakini tidak ada negara yang aman jika negara itu tidak mampu menjamin pangan untuk seluruh rakyatnya.

Presiden lantas mengatakan bangsa Indonesia harus belajar bahwa setiap desa, suku dan daerah di nusantara memiliki lumbung, sebagai tradisi nenek moyang. Menurut Presiden, setiap desa harus mempunyai tanah yang diamankan untuk cadangan pangan.

“Setiap bukit, lereng dan lahan desa harus kita manfaatkan dengan baik. Hanya dengan swasembada kita aman dan kuat,” ujarnya.

Lebih jauh Prabowo juga menyampaikan bahwa selain swasembada pangan, swasembada energi juga merupakan prioritas strategi transformasi saat ini.

Presiden menyatakan bangsa Indonesia harus bersyukur karena diberikan karunia sumber daya yang luar biasa. Dia meyakini hanya tiga negara di dunia yang dalam waktu tidak lama bisa 100 persen swasembada energi dari tanaman yang menjadi sumber energi terbarukan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 17:45
Naik 8,9 Persen, Menkeu Sebut APBN 2025 Fokus pada Program Prioritas Pemerintah

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun atau meningkat 8,9% dibandingkan pada 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan perumahan.

“APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, dengan konsultasi bersama presiden terpilih untuk mengakomodasi program pembangunan prioritas secara optimal,” ujar Sri Mulyani dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.701,4 triliun pada APBN 2025, dengan beberapa program unggulan, seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan penciptaan lumbung pangan nasional.

Sementara itu, transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan yang inklusif.

Di sisi lain, pendapatan negara pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.005,1 triliun. Penerimaan ini berasal dari pajak, bea cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang akan dikelola secara adil dengan menjaga iklim investasi.

Defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. “Hal ini akan dikelola dengan hati-hati melalui strategi pembiayaan yang efisien, termasuk optimalisasi pengelolaan treasury,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga menegaskan pentingnya sinergi antara belanja pusat dan daerah serta efektivitas anggaran untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi. “APBN adalah instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari gejolak serta krisis,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.

10/12/2024 17:21
Bikin Lumbung Pangan Sampai ke Desa

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan akan mencapai swasembada pangan. Menurutnya, menjamin kebutuhan pangan masyarakat dapat membuat sebuah negara menjadi aman.

Menurutnya tidak ada negara yang aman bila tidak mampu menjamin kebutuhan pangan bagi rakyat. Termasuk di Indonesia, swasembada pangan adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi untuk diwujudkan.

“Strategi kita adalah menjamin ketahanan pangan kita. Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman, kalau negara itu tidak bisa menjamin makanan untuk seluruh rakyatnya. Karena itu masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama,” beber Prabowo saat menyerahkan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan strategi utamanya dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan bisa terjadi dengan menyediakan lumbung-lumbung pangan di semua tingkatan.

Mulai dari lumbung pangan tingkat nasional, lumbung pangan tingkat provinsi, lumbung pangan tingkat kabupaten dan kota, hingga lumbung pangan desa. Menurutnya, hal ini sudah dicontohkan sejak dahulu oleh nenek moyang Indonesia.

“Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita. Ribuan tahun kita belajar, tiap desa punya lumbung desa, semua suku, semua daerah di nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan setiap desa nantinya harus punya tanah yang diamankan untuk produksi cadangan pangan di desa itu.

“Setiap lereng setiap bukti setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” tegas Prabowo.

(acd/acd)

10/12/2024 17:11
Prabowo Serahkan DIPA dan TKD 2025 Secara Digital, Total Anggaran Rp3.621,3 Triliun – Page 3

Anggaran itu akan dipergunakan untuk mendorong program prioritas pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga perumahan.

“Program unggulan 2025 telah ditampung dalam APBN melalui program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, sekolah unggulan terintegrasi dan terciptanya lumbung pangan nasional daerah dan desa,” tutur Sri Mulyani.

10/12/2024 16:01
Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

“Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

“Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

10/12/2024 11:36
Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Presiden: Rakor mingguan baik untuk kendalikan inflasi daerah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 09 Desember 2024 – 22:44 WIB

Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, rakor mingguan ini menjadi mekanisme yang sangat baik untuk memantau sekaligus mengendalikan inflasi.

“Ini saya kira dirintis di pemerintahan Pak Joko Widodo dan ini sebetulnya merupakan suatu inovasi atau suatu terobosan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah,” kata Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/12).

Presiden juga meminta agar forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tersebut dapat terus digelar.

Dirinya meyakini suatu saat nanti Indonesia bakal menjadi rujukan bagi negara lain untuk belajar mengendalikan inflasi. Terlebih, mengendalikan inflasi di negara seperti Indonesia tidak mudah lantaran wilayahnya begitu luas dengan bentuk kepulauan.

Kondisi ini membuat distribusi logistik pangan menjadi tantangan tersendiri. Namun, Indonesia justru mampu mengendalikan inflasi melalui berbagai upaya yang dilakukan.

“Saudara-Saudara, apa yang sudah dicapai, saya kira adalah sesuatu yang patut kita syukuri,” ujarnya.

Selain meneruskan Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan yang merupakan kunci bagi masa depan Indonesia.

“Artinya, kita swasembada secara nasional, iya, tapi kita juga harus swasembada secara pulau-pulau besar, dan kita juga harus swasembada per kabupaten, bahkan idealnya per kecamatan,” jelas Prabowo.

Presiden menjelaskan leluhur bangsa Indonesia telah mengajarkan bahwa tiap desa harus memiliki lumbung pangan. Oleh karena itu, swasembada pangan menjadi strategi jitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau waktu yang sedang, itu nanti tergantung upaya kita secara keras, kerja keras, atau tidak. Saya yakin kita mampu mencapai itu,” tegasnya.

Dirinya berharap dengan swasembada pangan tersebut ke depan berbagai komponen yang masih menjadi penyebab naiknya inflasi dapat dikendalikan, seperti bawang merah, bawang putih, dan jagung.

Presiden meminta semua pihak terkait agar mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan tersebut.

“Jadi saya minta semua unsur, para gubernur, para wakil gubernur, bupati, wakil bupati, panglima, para Kapolda, para Kapolres, semua unsur dari semua tingkatan, terima kasih sudah fokus ke sini (pengendalian inflasi). Tapi sekarang kita ke arah produksi, produksi, dan produksi,” tambah dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Prabowo pada Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.

“Kami semua mengucapkan terima kasih, kehadiran Bapak ini sangat menaikkan motivasi kami (dalam mengendalikan inflasi),” tutur Tito.

Sesuai arahan, Mendagri bersama jajaran pemerintah pusat termasuk Pemda bakal melanjutkan Rakor tersebut setiap minggu. “Sampai ada perintah dari Bapak (Presiden) untuk selesai,” pungkasnya.

Sumber : Antara

10/12/2024 08:40
Presiden tekankan tiap desa punya lumbung pangan wujudkan swasembada

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Presiden tekankan tiap desa punya lumbung pangan wujudkan swasembada
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 09 Desember 2024 – 23:23 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menekankan agar tiap desa memiliki lumbung pangan sendiri demi mewujudkan swasembada pangan sebagai kunci dari keberlanjutan pengendalian inflasi.

Dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, Presiden Prabowo menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Tiap desa. Jadi, inilah strategi besar kita,” kata Presiden Prabowo seperti ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Senin.

Presiden mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

Kepala Negara turut mengapresiasi langkah beberapa daerah, seperti Provinsi Sumatera Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

Menurut Presiden, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Presiden juga memuji capaian inflasi nasional yang berhasil ditekan di bawah 3 persen meski di tengah ketidakpastian global. Hal ini, menurutnya, merupakan prestasi yang patut disyukuri.

“Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3 persen inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melanjutkan mekanisme pengendalian inflasi yang sudah ada, mengingat tingkat inflasi nasional saat ini yang masih di bawah 3 persen.

Menurut Presiden, mekanisme pengendalian inflasi yang dilakukan Indonesia akan menjadi studi kasus yang akan dipelajari oleh negara lain.

“Saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita,” kata Prabowo.

Sumber : Antara

10/12/2024 06:20