Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Menanam Harapan di Humbang Hasundutan, Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Menanam Harapan di Humbang Hasundutan, Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Humbang Hasundutan, Beritasatu.com – Sebuah program inovatif di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, memberikan angin segar bagi sektor pertanian. Program Lumbung Pangan yang berfokus pada pengembangan hortikultura kini telah mulai memberi dampak positif, tidak hanya pada produktivitas pertanian, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan melibatkan 368 petani dari tiga desa Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1 program ini berpotensi besar memperkuat ketahanan pangan di kawasan tersebut.

    Lumbung Pangan ini dibangun di atas lahan seluas 435,08 hektar yang telah dibersihkan (land clearing), dengan melibatkan berbagai skema pengerjaan, termasuk lahan untuk riset, kerjasama dengan pihak swasta, hingga lahan milik masyarakat. Semua elemen ini diharapkan dapat memberdayakan petani lokal untuk mengelola lahan mereka tanpa harus mencari pekerjaan di luar daerah.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani berusia 42 tahun asal Desa Ria-ria. Sejak program ini dimulai pada tahun 2020, John telah menggarap lahan dengan fokus pada budidaya kentang granola dan rotasi tanaman. Hasilnya, ia dapat menjual kentang granola dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp 8.000 per kilogram, jauh di atas harga kentang industri.

    “Ini adalah hasil dari pertanian mandiri yang saya lakukan. Harga jual kentang granola yang saya tawarkan saat ini lebih tinggi dari harga kentang industri,” kata John.

    Tak hanya John, petani perempuan seperti Laos Marune Rumabutar yang bekerja di lahan kentang industri milik perusahaan swasta juga merasakan dampak positif dari program ini. Laos menyatakan bahwa lumbung pangan telah membuka peluang baru bagi mereka. 

    “Ini adalah harapan kami. Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja,” ujar Laos.

    Program Lumbung Pangan ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi menjelaskan bahwa proyek ini sangat strategis mengingat Indonesia menghadapi defisit lahan pertanian hingga 40.000 hektar per tahun, serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sekitar 3 juta orang per tahun.

    “Ketidakstabilan geopolitik, seperti larangan ekspor beras oleh India, juga mempengaruhi ketahanan pangan kita. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencapai kemandirian pangan,” ujar Dedek.

    Keberadaan lumbung pangan di Humbang Hasundutan tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani. Para petani kini tidak hanya dapat bertahan hidup, tetapi mulai menikmati peningkatan pendapatan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, sektor pertanian dapat menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    “Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal,” pungkas Dedek Prayudi.

  • Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Kisah Petani dari Program Lumbung Pangan

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)

    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”

    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.

    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

    Humbang Hasundutan: Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura. Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.
     
    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektare (ha), lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.
     
    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria Ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan. Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.
     

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    (Foto:Dok.PCO)
     
    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian. “Ini adalah harapan kami,” ujarnya. “Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi kesana-kesini cari pekerjaan, biar disini saja, enak.”
     
    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini. Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40 ribu ha tiap tahunnya.
     

    Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk. Ketiga, ketidakstabilan geopolitik di mana suplai bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.
     
    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.
     
    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Memupuk Harapan Baru di Tanah Humbang Hasundutan: Sebuah Cerita Petani dari Program Lumbung Pangan – Halaman all

    Memupuk Harapan Baru di Tanah Humbang Hasundutan: Sebuah Cerita Petani dari Program Lumbung Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah harapan baru mulai terwujud di Sumatera Utara, tepatnya di Humbang Hasundutan, melalui inisiasi pembangunan lumbung pangan yang berfokus pada hortikultura.

    Program ini tidak sekadar tentang pertanian, namun juga memberikan harapan untuk peningkatan kesejahteraan bagi setidaknya 368 petani yang berada di tiga desa: Hutajulu, Ria-ria, dan Parsingguran 1.

    Membentang di atas lahan yang telah dilakukan land clearing seluas 435,08 hektar, lumbung pangan ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat lokal mampu turut serta dalam menciptakan ekosistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

    Skema pengerjaan lumbung pangan ini beragam, mulai dari lahan untuk keperluan riset, lahan yang bekerjasama dengan swasta, hingga lahan swadaya milik masyarakat, semuanya memberdayakan masyarakat setempat. Ini merupakan sebuah upaya untuk memberi kesempatan bagi masyarakat tanpa perlu mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari John Les Lumbuun, seorang petani Desa Ria-ria berusia 42 tahun telah menggarap lahannya sejak 2020, kali pertama program lumbung pangan dimulai di Humbang Hasundutan.

    Fokus utama pertanian John Les Lumbuun yaitu budidaya kentang granola serta melakukan rotasi tanaman lainnya. Saat ini, John berhasil melakukan pertanian mandiri dengan harga jual kentang granola yang kompetitif, mencapai Rp8.000 per kilogram, lebih tinggi dari harga kentang industri.

    Dampak ekonomi dari proyek ini perlahan menunjukan hasilnya. Para petani swadaya tidak lagi sekedar dapat bertahan hidup, namun mulai mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak hanya sekedar cukup membiayai kegiatan pertanian mandirinya, bahkan mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

    Apa yang dilakukan John yaitu merotasi tanaman dengan menanam seperti jagung, kubis, dan kentang tidak hanya untuk menjaga kualitas tanah, tetapi juga meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Laos Marune Rumabutar, salah seorang petani perempuan, bekerja menggarap lahan kentang industri milik salah satu perusahaan swasta, menegaskan bahwa lumbung pangan ini lebih dari sekadar proyek pertanian.

    “Ini adalah harapan kami. Kami ingin ini terus maju, agar kami tak lagi ke sana-ke sini cari pekerjaan, biar disini saja, enak,” ujarnya.

    Keberadaan lumbung pangan menjadi kunci mencapai ketahanan pangan. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyampaikan alasan lumbung pangan menjadi penting dan strategis saat ini.

    Pertama, adanya faktor bahwa Indonesia mengalami defisit lahan pertanian setidaknya mencapai 40.000 ha tiap tahunnya. Kedua, pertambahan jumlah penduduk Indonesia per tahun kurang lebih 3 juta penduduk.

    Ketiga, ketidakstabilan geopolitik dimana supply bahan pangan masih bergantung dengan impor, sementara India, salah satu negara pengekspor beras untuk Indonesia telah melarang/membatasi ekspor beras dan beberapa komoditas lain. Hal ini tentu akan berdampak ke inflasi dalam negeri, sehingga Indonesia butuh kemandirian pangan.

    Adanya lumbung pangan di Sumatera Utara ini juga telah meningkatkan pendapatan para petani menjadi lebih baik. Meningkatnya pendapatan yang menjadi tanda membaiknya penghidupan masyarakat, telah menumbuhkan harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

    Kehidupan yang lebih baik mulai terlihat dan keberlangsungan hidup petani lokal dapat terjamin. Keberadaan lumbung pangan Humbang Hasundutan dapat menjadi jalan tidak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun juga menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kesejahteraan petani lokal.

  • Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    Menkeu Ungkap Alokasi Belanja Negara di 2025 Capai Rp2.701,4 Triliun

    ERA.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp2.701,4 triliun. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung program-program pemerintah.

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2024) seperti dilansir dari Antara.

    Dia lantas merinci, anggaran paling tinggi dialokasikan untuk belanja pendidikan sebesar Rp724,3 triliun.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” kata Sri Mulyani.

    Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikann beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

  • Mentan Pastikan Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah Berjalan Lancar

    Mentan Pastikan Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah Berjalan Lancar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus menjalankan program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

    Hal ini disampaikan Amran saat meninjau lahan optimasi lahan (Oplah) di Sumatera Utara (Sumut). Amran optimis produksi beras di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan.

    “Saat ini sudah memasuki tahap produksi, di mana lahan Oplah digarap oleh kelompok Brigade Swasembada Pangan,” ujar Amran saat meninjau Oplah di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (11/12).

    Dalam kesempatan ini, Amran juga menyaksikan kegiatan pertanaman yang dilakukan oleh Brigade Pangan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    “Kami akan terus mengawal program Oplah di sini. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PU, Pupuk Indonesia, Kementan, dan pemerintah daerah. Kami ingin mendukung petani agar hasilnya segera terlihat,” kata Amran.

    Amran menjelaskan bahwa intensifikasi dilakukan pada lahan eksisting, terutama di beberapa daerah seperti Pulau Jawa. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengatasi lahan kering melalui program darurat pangan dan pompanisasi.

    “Program ini adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi, terutama selama El Nino panjang. Dengan pompanisasi, Alhamdulillah, produksi kita berhasil mencapai lebih dari 1 juta ton,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Amran menyebut total anggaran program Oplah mencapai Rp13 triliun. Dana tersebut berasal dari refocusing anggaran, dengan memangkas biaya perjalanan dinas, renovasi gedung, hingga acara seremonial yang dinilai tidak produktif.

    “Anggaran Rp13 triliun ini kita alihkan untuk pembelian benih, alsintan, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” jelasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan, Heru Tri Widiarto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan arahan Mentan Amran terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumut.

    Menurut Heru, Sumut mendapatkan target Oplah seluas 80.752 hektare, dengan rincian 30.442 hektare pada 2024 dan tersebar di 14 kabupaten. Sementara untuk 2025, targetnya mencapai 50.310 hektare di 7 kabupaten.

    Sementara target pembentukan Brigade Pangan pada 2024 sebanyak 155 brigade, dan akan meningkat menjadi 259 brigade pada 2025.

    ” Hingga 9 Desember 2024, realisasi tanam mencapai 28.220 hektare atau 92,70 persen dari target 2024. Dengan capaian ini, kami optimis Sumut bisa menjadi lumbung pangan di masa mendatang,” jelas Heru.

    (inh/inh)

  • Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Prabowo Targetkan Swasembada, Nasional hingga Desa Harus Punya Lumbung Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menekankan Indonesia harus memiliki lumbung pangan di tingkat nasional hingga desa guna mewujudkan swasembada. 

    Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12/2024), ketika memberikan arahan terkait dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer ke Daerah (TKD) APBN 2025.

    Seperti diketahui, swasembada pangan merupakan salah satu target prioritas pemerintahan Prabowo sekaligus juga swasembada energi. 

    “Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan, kita harus punya lumbung pangan nasiional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa,” ujarnya, dikutip Rabu (11/12/2024). 

    Prabowo berpesan bahwa lumbung pangan adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang orang Indonesia selama ribuan tahun.

    Dia menyebut zaman dulu setiap desa memiliki lumbung pangan, termasuk setiap suku dan daerah di Indonesia. 

    “Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Prabowo lalu mengatakan bahwa setiap desa harus mempunyai tanah yang diamankan untuk dijadikan lumbung pangan. 

    “Setiap lereng, setiap bukit, setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” ujarnya. 

    Adapun pada sisi swasembada energi, Prabowo juga menekankan bahwa target itu merupakan prioritas pemerintahannya.

    Menurutnya, Indonesia merupakan satu dari tiga negara di dunia yang memiliki sumber energi terbarukan selain Brasil dan Kongo. 

    “Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu. 

    Target Prabowo itu pun telah dicantumkan dalam APBN 2025, di mana belanja negara ditetapkan total sebesar Rp3.621,3 triliun.

    Perinciannya, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,9 triliun. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan APBN 2025 mendukung prioritas pemerintah Prabowo yang meliputi swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. 

    Belanja tertinggi dialokasikan untuk pendidikan, yaitu Rp724,3 triliun.

    Kemudian, belanja kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, ketahanan pangan Rp144,6 triliun serta Program Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun. 

  • Sukses Pertahankan Predikat Kabupaten Sehat, Lamongan Jadi Tujuan Studi Banding

    Sukses Pertahankan Predikat Kabupaten Sehat, Lamongan Jadi Tujuan Studi Banding

    Lamongan (beritajatim.com) – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mempertahankan predikat sebagai Kabupaten/Kota Sehat (KKS) sebanyak empat kali berturut-turut, menjadikan Kota Soto sebagai rujukan untuk tujuan studi banding.

    Terbaru, Kabupaten Lamongan menerima kunjungan dari tim pembina dan forum kabupaten sehat dari Kabupaten Sumbawa barat dan Kabupaten Trenggalek, Selasa (10/12/2024) kemarin.

    “Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Trenggalek, ingin belajar bersama, sharing knowledge, dan mendapatkan kiat-kiat bagaimana Kabupaten Lamongan dapat mempertahankan predikat kabupaten sehat tingkat wistara (tertinggi) selama 4 kali berturut -turut,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Indra Tsani.

    Indra menjelaskan, dalam 9 tatanan yang menjadi penilaian KKS, Kabupaten Lamongan sudah menerapkan program nasional sejak 2010. Program tersebut kemudian direalisasikan melalui 11 program prioritas Kabupaten Lamongan. Dari 11 program prioritas memiliki linieritas dengan 9 tatanan KKS.

    Sebelas program prioritas yang memiliki linieritas dengan 9 tatanan kabupaten sehat. Pertama adalah Lamongan sehat, Lumbung Pangan Lamongan dan prestasi pemuda dan olahraga linear dengan tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri.

    Kedua Jamula (jalan mantap dan alus) dan desa berjaya linier dengan tatanan pemukiman dan fasilitas umum. Ketiga, UMKM naik kelas dan young entrepreneur succsess liner dengan tatanan pasar. Keempat, Perintis (pendidikan berkualitas dan gratis) liner dengan tatanan satuan pendidikan.

    Kelima, ramasinta (pariwisata ramah dan terintegrasi) dan desa berjaya liner dengan tatanan pariwisata. Keenam, 100 persen pelayanan publik berkualitas dan Jamula linier dengan tatanan transportasi dan tertib lalu lintas.

    Ketujuh, UMKM naik kelas, young entrepreneur succsess, dan 100 persen pelayanan publik berkualitas linier dengan tatanan perkantoran dan perindustrian. Kedelapan, Yakin semua sejahtera (YSS), Lamongan sehat, dan perintis liner dengan tatanan perlindungan sosial. Dan yang kesembilan Jamula linier dengan tatanan pencegahan dan penanganan bencana.

    “Sebenarnya kuncinya ada di sinergitas program unggulan kabupaten dengan 9 tatanan indikator kabupaten sehat. Kemudian inovasi dan kolaborasi OPD yang berkesinambungan,” ucap Indra.

    Indra menambahkan, ada empat pilar keberhasilan kabupaten sehat yaitu kegiatan dalam tatanan, forum masyarakat, tim pembina kabupaten, dan kebijakan pemerintah melalui regulasi perda (peraturan daerah).

    “Kita sering menjadi rujukan studi banding, kebanyakan permasalahan daerah lain yang sering kita temui itu belum ada perda kabupaten/kota sehat, kemudian inovasi yang mendukung, dan koordinasi dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan belum maksimal,” ucapnya. [fak/aje]

  • Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Sumber Foto: Antara

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

    Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

    Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

    Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan

    Pemerintah Alokasikan Anggaran “Medical Check Up” Gratis Rp 3,2 Triliun Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    Indrawati mengungkapkan, pemerintah mematok anggaran pemeriksaan kesehatan (
    medical check up
    ) gratis dalam APBN 2025 mencapai Rp 3,2 triliun.
    Anggaran tersebut dialokasikan mengingat menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp 3,2 triliun,” kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Tak hanya itu, sejumlah program prioritas lain turut dianggarkan dalam APBN tahun depan.
    Beberapa di antaranya, yakni renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun, serta pembangunan lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai Rp 15 triliun.
    Kemudian, pemerintah mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 919,9 triliun.
    “(TKD) ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” ucap dia.
    Lebih lanjut Bendahara Negara ini mengungkapkan, pendapatan negara dalam APBN 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun, yang terdiri dari pajak Rp 2.189,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 301,6 triliun, dan PNBP Rp 513,6 triliun.
    Adapun belanja negara Rp 3.621,3 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024. Dengan begitu, defisit anggaran dipatok sebesar Rp 616,2 triliun pada 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
    Ia menekankan, belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
    Khusus belanja kesehatan, pemerintah mematok alokasi Rp 218,5 triliun. Sedangkan belanja pendidikan mencapai Rp 724,3 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 503,2 triliun, dan ketahanan pangan mencapai Rp 144,6 triliun.
    “Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran Rp 71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi,” jelas Sri Mulyani.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dipatok Rp3,2 T di APBN 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menetapkan anggaran pemeriksaan kesehatan (medical check up) gratis sebesar Rp3,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Istana Kepresidenan, Selasa (10/12).

    “Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun,” katanya.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan prioritas lainnya adalah renovasi sekolah yang anggarannya dipatok sebesar Rp20 triliun, pembentukan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun, dan pembangunan lumbung pangan nasional dan daerah sebesar Rp15 triliun.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat pada 2025 dipatok Rp2.701,4 triliun dengan beberapa program pembangunan prioritas, diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial (perlinsos).

    Anggaran MBG dipatok sebesar Rp71 triliun, anggaran pendidikan dipatok Rp724,3 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp218,5 triliun, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp503,2 triliun, dan anggaran ketahanan pangan dipatok Rp144,6 triliun.

    Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun di mana penerimaan perpajakan akan menyumbang Rp2.490,9 triliun.

    Selanjutnya, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp0,6 triliun.

    “APBN 2025 disusun dengan rancangan untuk bisa menjaga stabilitas dan inklusivitas, namun tetap mengakselerasi nilai tambah melalui hilirisasi,” katanya.

    (fby/sfr)