Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Pupuk Bersubsidi 2025 Dialokasikan Rp 46,8 T, Volume Meningkat 100%

    Pupuk Bersubsidi 2025 Dialokasikan Rp 46,8 T, Volume Meningkat 100%

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian melalui program pupuk bersubsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 644 Tahun 2024, pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan kebutuhan total nilai subsidi mencapai Rp 46,8 triliun untuk didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

    “Kami memastikan distribusi pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan transparan. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Program ini juga merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membantu petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12/2024).

    Adapun provinsi penerima alokasi pupuk subsidi terbesar antara lain Jawa Timur 1,88 juta ton atau Rp 8,87 triliun, Jawa Tengah 1,38 juta ton atau Rp 6,74 triliun, Jawa Barat 1,10 juta ton atau Rp 5,33 triliun, Sulawesi Selatan 922 ribu ton atau 4,1 triliun, Lampung 812 ribu ton atau Rp 4,21 triliun , dan Sumatra Utara 517 ribu ton atau Rp 2,56 triliun.

    “Provinsi-provinsi ini menjadi prioritas karena peran strategisnya sebagai lumbung pangan nasional dan fokus pemerintah saat pada distribusi tepat sasaran yang dimulai 1 Januari 2025,” ungkap Amran.

    Amran menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan. Regulasinya pun disederhanakan agar petani cepat dan mudah mendapatkannya.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan pak Kapolri, pak panglima TNI dan pak Jaksa Agung untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam distribusi pupuk bersubsidi ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan program ini,” tambahnya.

    Dengan subsidi pupuk ini, lanjut Amran, diharapkan petani dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas hasil panen. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memastikan ketersediaan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga pangan di pasar.

    “Pupuk bersubsidi bukan sekadar bantuan, tetapi investasi untuk masa depan pertanian Indonesia yang lebih kuat dan mandiri,” pungkas Amran.

  • Celios: Kenaikan Tarif PPN 12% jadi Catatan Hitam Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo

    Celios: Kenaikan Tarif PPN 12% jadi Catatan Hitam Jelang 100 Hari Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% bakal menjadi catatan hitam jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang bakal dimulai per 1 Januari 2024 memberikan efek yang luas terhadap masyarakat. Apalagi,  pelaku usaha juga melayangkan protes keras terhadap langkah tersebut.

    “PPN 12% akan jadi catatan hitam paling bersejarah di 100 hari pemerintahan prabowo gibran. Karena efek nya luas ke masyarakat, pelaku usaha juga protes ini ibaratnya program Prabowo mengorbankan banyak pihak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (24/12/2024).

    Menurutnya, terdapat 3 faktor utama yang membuat pemerintah memaksakan untuk menerapkan PPN 12%. Pertama, pemerintah sedang butuh penerimaan pajak untuk biayai kebutuhan pembayaran bunga dan utang jatuh tempo.

    Apalagi, kata Bhima, total debt service tahun depan mencapai Rp1.300 triliun setara 59,3% total target penerimaan perpajakan 2025.

    “Utang ini jadi masalah serius kalau sampai pemerintah gagal bayar utang bisa sentimen negatif di pasar keuangan, rupiah bisa melemah drastis,” katanya.

    Kedua, Bhima melanjutkan bahwa kebutuhan program quick win seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lumbung pangan atau food estate akan menguras anggaran yang sangat besar.

    Pemerintah akhirnya mencari jalan pintas dengan menganggap PPN sebagai solusi menambal defisit apbn yang nyaris menyentuh 3% karena besarnya dana untuk program 2025.

    Bhima pun menyebut bahwa alasan terakhir kenaikan tarif PPN 12% dianggap cara paling mudah mendapatkan pemasukan baru dibanding kerja keras lainnya seperti mengejar kepatuhan pajak dan memajaki kekayaan.

    “Pemerintah ini kan tidak mau susah mikir, suka jalan pintas, maka siapapun bisa dengan mudah naikan tarif pajak. Sementara kejar pajak kekayaan /wealth tax butuh kerja ekstra untuk cocokkan data, penagihan hingga mengejar aset di luar negeri. Karena malas, maka yang diburu adalah wajib pajak eksisting,” pungkas Bhima.

  • Ketua Banggar DPR Dukung PPN 12% Demi Biayai Makan Bergizi Gratis Cs

    Ketua Banggar DPR Dukung PPN 12% Demi Biayai Makan Bergizi Gratis Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis hingga swasembada pangan.

    Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang dagang AS-China Jilid II.

    Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.

    Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025.

    “Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025. Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

    Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.

    Dia mengaku, dalam pembahasan APBN 2025, pemerintah dan DPR juga menyepakati target pendapatan negara dengan asumsi pemberlakuan PPN 12% untuk membiayai berbagai program strategis Prabowo seperti program quick win yang akan didanai oleh APBN 2025.

    Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis (membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun) Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Rp3,2 triliun), Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah (Rp. 1,8 triliun), pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun), serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).

    Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025.

    “Sebagai Ketua Badan Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas menengah,” katanya.

    Said merekomendasikan sembilan mitigasi risiko agar pemberlakuan PPN 12% tidak berdampak negatif ke perekonomian masyarakat banyak. Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial sehingga penerima manfaat bisa dipertebal—bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin/rentan miskin.

    Kedua, subsidi energi (BBM, gas LPG 3 kg, listrik) untuk rumah tangga miskin diperluas hingga rumah tangga menengah. Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas menjadi moda transportasi massal di berbagai wilayah.

    Keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah-bawah—setidaknya tipe rumah 45 ke bawah serta rumah susun. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

    Keenam, melakukan operasi pasar dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali. Ketujuh, menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40% menjadi 50% untuk menggunakan produk UMKM.

    Kedelapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah dan diintegrasikan dengan program KUR. Kesembilan, realisasi program penghapusan kemiskinan esktrem dari 0,83% menjadi dan penurunan generasi stunting di bawah 15%.

  • Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    Wujudkan Food Estate, Pemerintah Diminta Optimalkan Lahan Pertanian

    loading…

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori. Foto: Ist

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan Program Food Estate . Hal itu sebagai upaya pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan.

    Termasuk sebagai salah satu elemen kunci dalam cita-citanya mewujudkan kedaulatan pangan dengan pengembangan pertanian skala besar di berbagai daerah.

    Namun demikian, penggunaan lahan pertanian dalam rangka mendukung Program Food Estate dinilai belum dilakukan secara optimal. Terbukti, pemerintah cenderung mengedepankan membuka lahan baru dari hutan.

    Sebelumnya, pemerintah hendak membuka lahan hingga 3 juta hektare (Ha) di Merauke. Bahkan, dalam visi misi Presiden Prabowo ditargetkan ada tambahan lahan minimal 4 juta Ha hingga 2029 untuk padi, jagung, singkong, dan tebu.

    Pengamat Ekonomi dan Pertanian dari Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengungkapkan, jika dilihat lahan untuk program food estate yang sudah dibuka di tahun-tahun sebelumnya belum dapat dioptimalkan.

    “Food estate bagi Indonesia bukan hal baru. Sejak era kolonial Belanda sudah ada upaya membangun lumbung pangan atau kawasan pangan berskala luas. Langkah serupa berlanjut di zaman Orde Baru, yang pada 1970-an membuka Palembang Rice Estate dilanjutkan pembukaan lahan gambut sejuta hektare,” ujarnya, Sabtu (21/12/2024).

    Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) food estate dibuka di Merauke dengan Merauke Integrated Food adan Energy Estate (MIFEE) di Bulungan dan Ketapang. Lalu, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dilanjutkan dengan membuka di Humbang Hasundutan (Sumut), kemudian di Kalimantan Tengah, dan Merauke.

    “Jadi, sejarah food estate sudah panjang dan lama. Apakah berhasil? Tidak. Tingkat keberhasilannya kecil, kalau tidak dikatakan gagal. Nah, lahan-lahan eks food estate ini kan banyak dan luas. Juga tersebar di banyak wilayah,” kata Khudori.

    Sementara, di bekas pembukaan lahan gambut yang dibuka pada 1995-1996 itu luasnya 1,4 juta Ha. Sebagian kecil sudah ditempati transmigran sampai saat ini. Tapi, sisanya publik tidak tahu.

  • Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat

    Pemerintah Tegaskan Pembangunan “Food Estate” di Papua Selatan untuk Kebaikan Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Dalam Negeri RI,
    Ribka Haluk
    , menegaskan bahwa pembangunan 2 juta hektar
    lumbung pangan
    atau
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk
    ketahanan pangan
    nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    “Kita sudah fasilitasi melalui gubernur, karena gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Saya pikir, sudah biasa lah. Puas atau tidak puas pasti berlanjut seperti itu. Tapi pengerjaannya sudah berjalan dan juga ada keterlibatan masyarakat adat di sana,” imbuhnya.
    Ribka mengatakan banyak pemuda setempat justru mendapatkan manfaat dari terciptanya lapangan kerja dalam proyek food estate ini.
    “Dia juga dapatkan penghasilan, ada pendapatannya, dibayar kerja, dan seterusnya,” imbuhnya.
    Ribka menegaskan bahwa pemerintah tidak serta-merta mengambil lahan untuk kelompok tertentu.
    “Kalau ada masyarakat yang tidak puas, kita pemerintah bertanggung jawab untuk memediasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO
    Ketahanan Pangan
    Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal, dilansir dari Antara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Berpotensi Jadi Lumbung Pangan, Pupuk Indonesia Ajak Petani Merauke Tebus Pupuk Bersubsidi

    Berpotensi Jadi Lumbung Pangan, Pupuk Indonesia Ajak Petani Merauke Tebus Pupuk Bersubsidi

    Merauke, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani di Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, melalui program “Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi” yang diselenggarakan di Distrik Kurik, Kab. Merauke, Papua Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Senior Vice President (SVP) Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Pupuk Indonesia, Gita Bina Nugraha menyampaikan bahwa Tebus Bersama ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Pupuk Indonesia untuk menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani serta mendukung akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kegiatan ini dalam rangka mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional maupun regional.

    “Program tebus pupuk bersubsidi ini sebetulnya salah satu upaya dari Pupuk Indonesia Grup dalam rangka mendukung program pemerintah, Presiden Prabowo ingin Indonesia mencapai swasembada pangan kembali, seperti yang pertama pada tahun 80-an selanjutnya di tahun 2017, dan sekarang ingin kita capai kembali swasembada pangan,” ungkap Gita Bina.

    Kegiatan Tebus Bersama yang dilakukan Pupuk Indonesia ini menjadi salah satu aspek dukungan yang diberikan guna mencapai swasembada pangan nasional. Menurut Gita Bina, dibutuhkan aspek dukungan lain dari berbagai pihak seperti di sektor pembibitan, pendampingan, infrastruktur pertanian, hingga teknologi pertanian. Kendati demikian, dirinya mengajak seluruh petani di Merauke untuk memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan Pemerintah.

    “Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Pemerintah di tahun 2024 sudah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi, dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton di pertengahan tahun ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton. Oleh karena itu, kami mengajak kembali di saat kegiatan tebus bersama karena sudah ada realisasinya, kami berharap penebusan tidak hanya di sini tapi juga di seluruh Merauke penebusannya kita tingkatkan untuk kita dapat produktivitas yang maksimal,” katanya.

    Selain itu, Gita Bina menceritakan bahwa Pupuk Indonesia telah melakukan kajian pengembangan lahan padi di Merauke sejak tahun 2016 hingga 2022 di beberapa distrik seperti Tanah Miring, Kurik, Semangga, dan Malind. Riset yang dilakukan mencakup pengujian benih, pupuk, teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan keekonomian yang lebih baik. Hasil kajian telah didiseminasikan kepada Dinas Pertanian Merauke, Bappeda Litbang Merauke serta kelompok tani setempat.

    “Dari riset tersebut, kami memiliki beberapa alsintan (alat dan mesin pertanian) yang secara fungsi masih sangat baik atau layak. Alsintan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh petani setempat untuk optimalisasi lahan-lahan di Merauke, sehingga kegiatan budidaya bisa terbantu dari pemanfaatan alat yang diberikan untuk percepatan swasembada pangan,” pungkas Gita Bina.

    Sementara itu, Senior Manager (SM) Sulawesi, Maluku & Papua Pupuk Indonesia, Sukodim mengatakan bahwa seluruh petani di Merauke yang terdaftar untuk segera memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian yang maksimal. Untuk mendukung program Tebus Bersama ini, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi hingga di gudang Lini III atau tingkat Kabupaten sebanyak 3.576 ton atau 393 persen dari ketentuan stok minimum yang diatur oleh Pemerintah. Adapun stok per tanggal 18 Desember 2024 tersebut terdiri dari pupuk Urea 1.521 ton dan NPK 2.055 ton. Sementara dalam kegiatan Tebus Bersama di Distrik Kurik ini dihadiri oleh 150 petani Merauke. Program ini berhasil mendorong penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 70 ton oleh petani yang hadir.

    “Tidak boleh ada petani terlambat mendapatkan pupuk bersubsidi. Stok yang harus disiapkan di kios-kios yang ada di Merauke minimal 10 ton per jenis pupuk. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin petani banyak bingung ketika nyari pupuk karena alokasinya terbatas, sekarang kiosnya yang nyari petani mana petaninya kok belum tembus? Kami terus melayani penebusan pupuk bersubsidi hingga 31 Desember 2024,” ujar Sukodim.

    Lebih lanjut Sukodim menjelaskan, untuk realisasi penyaluran di Merauke saat ini sudah mencapai 11.232 ton pupuk bersubsidi dengan rincian, Urea sebanyak 4.159 ton dari alokasi 8.661 ton (atau tercapai 48 persen) dan NPk Phonska 7.073 ton dari alokasi 14.000 (50,5 persen).

    “Sisa lokasinya masih banyak. Alhamdulillah di Kabupaten Merauke di tahun ini juga tidak ada pemberitaan pupuk langka atau pupuk kurang,” katanya.

    Ia juga memastikan, per tanggal 1 Januari 2025, penyaluran pupuk bersubsidi di Merauke sudah harus berjalan. Pada bulan ini, Distributor dipastikan akan melakukan penunjukan kios, serta menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kios, sehingga pupuk bersubsidi di awal tahun sudah bisa disalurkan dari kios ke petani. Libur Natal maupun Tahun Baru, tambahnya, tidak akan mengganggu layanan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Angka lokasi di tahun 2025 di Merauke hampir sama, cuma berkurang sedikit tidak sampai 100 ton sehingga harapannya ketika kita start dari awal Januari kita bisa memanfaatkan momentum ini. Apalagi ada program optimalisasi lahan yang targetnya mencapai 40.000 hektar, dan cetak lahan baru,” ungkap Sukodim.

    Ia pun mendorong petani Merauke di tahun 2025 lebih mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sehingga target swasembada pangan bisa tercapai. Ditambah lagi Pemerintah telah memudahkan sistem penebusannya, dimana petani terdaftar bisa menebus dengan menggunakan Kartu Tani, iPubers, atau cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Josefa Louise Rumaseuw mengapresiasi program Tebus Bersama ini, karena menjadi bentuk sinergitas Pupuk Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi.

    “Saat ini para petani sudah mulai menanam, petani banyak yang olah tanah dan siap tanam, artinya sedikit lagi pupuk bisa tertebus. Mudah-mudahan, bisa mencapai 75 sampai 80 persen,” ujar Josefa.

    Ia pun mengajak petani untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang stoknya sudah disiapkan Pupuk Indonesia. Pemerintah juga telah banyak memberikan kemudahan untuk sistem penyalurannya.

    “Menteri Pertanian sudah memutus mata rantai yang berkepanjangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Sehingga sudah siap menyalurkan per 1 Januari,” ujarnya.

  • Menteri PU siapkan IJD untuk konektivitas ke sentra-sentra pangan

    Menteri PU siapkan IJD untuk konektivitas ke sentra-sentra pangan

    Untuk jalan-jalan di kabupaten, kecamatan, atau desa kita sedang menyiapkan Inpres Jalan Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, Kementerian PU sedang menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD dalam rangka konektivitas menuju sentra-sentra pangan.

    “Untuk jalan-jalan di kabupaten, kecamatan, atau desa kita sedang menyiapkan Inpres Jalan Daerah seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dody di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, penyiapan IJD tersebut dalam proses dan diharapkan ketika bisa ditandatangani oleh Presiden RI maka Kementerian PU dapat mulai bekerja untuk menyelesaikan konektivitas sentra pangan ke pasar dan masyarakat luas.

    “Penyiapan Inpres tersebut sedang berproses, Insya Allah begitu Inpres bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden RI maka kita akan mulai bekerja,” katanya.

    Dody juga mengatakan, dalam mencapai visi misi Presiden Prabowo Subianto, terutama swasembada pangan dan energi, infrastruktur jalan memegang peran kunci.

    Jalan dan jembatan bukan hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi penggerak roda perekonomian yang mendukung distribusi pangan dan energi hingga ke pelosok negeri.

    “Kementerian PU terus mendukung quickwins, salah satunya yang terkait swasembada pangan adalah quickwins ke-3 yakni mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Upaya ini membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang berkelanjutan, yang diharapkan mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya logistik, serta meningkatkan keselamatan jalan,” katanya.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan IJD menjadi salah satu program infrastruktur prioritas yang penting untuk dilanjutkan.

    Kementerian PU melihat manfaat IJD yang besar untuk masyarakat sekitar. Saat ini masih banyak sentra produksi yang kesulitan untuk mencapai kota terdekat, sehingga menyebabkan harga drop dan petani tidak mendapat keuntungan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemda DIY telah menerima alokasi APBN 2025 sebesar Rp21,3 T oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (10/12) di Istana Negara, Jakarta, lalu menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 ke bupati dan wali kota.

    Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan alokasi APBN 2025 tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp11,01 T dan alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD senilai Rp10,29 T.

    “Ini diharapkan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah, terus akan ditingkatkan. Tentu melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan yang berdimensi regional,” kata Sri Sultan Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 12 Desember 2024.

    Gubernur DIY Sri Sultan membagikan pesan Presiden kepada Bupati dan Walikota agar meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang dalam penggunaan anggaran dan mengurangi kebocoran anggaran. Selain itu harus fokus pada strategi menjamin ketahanan pangan salah satunya dengan sembada pangan.

    “Lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten dan desa harus diciptakan.”

    Soal alokasi APBN 2025 pesan selanjutnya Presiden RI yaitu swasembada energi dan strategi transformasi pembangunan, penegakan hukum dan strategi hilirisasi semua komoditas. Selain itu pendidikan dan kesehatan, sebagai prioritas pembangunan, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan, dalam strategi pengentasan kemiskinan dan mewujudkan program peningkatan makanan bergizi terutama untuk anak-anak.

    “Bapak Presiden kemarin juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0. Hal ini diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi 40 sampai 50%, sehingga meningkatkan efisiensi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita, sehingga nilai ICOR atau Incremental Capital Output Ratio kita bisa menurun,” ujar Sri Sultan.

    Gubernur DIY mengimbau para pemangku kepentingan agar mewujudkan pemerintah yang bersih, diantaranya dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang kuat serta pemanfaatan teknologi. Selain itu juga dengan upaya penegakan hukum.

    Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Provinsi D.I.Yogyakarta, Agung Yulianta, mengatakan, alokasi belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp11,01 triliun terdiri atas belanja pegawai Rp4,97 triliun, belanja barang Rp3,64 triliun, belanja modal Rp2,38 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp22,28 miliar. Alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD sebesar Rp10,29 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320,35 miliar.

    “Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,85 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp337,48 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp1,95 triliun; Insentif Fiskal sebesar Rp106,43 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,2 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp515,13 miliar.”

    Agung menjelaskan, penyerahan DIPA Petikan pada tahun ini juga dilakukan secara digital yang memberi simbolisasi pergeseran paradigma menuju era digital yang lebih modern. DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD Tahun 2025 telah melalui proses digitalisasi, semenjak dari perencanaan, penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran sebelum digitalisasi mengikuti dua belas proses yang sangat rumit. Saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi digital SAKTI.

    “Dengan diserahkannya DIPA petikan dan Buku Alokasi TKD TA 2025 oleh Gubernur DIY, kami mengharapkan agar APBN 2025 dapat dilaksanakan lebih awal serta memperhatikan substansi dari program dan kegiatan yang tertuang pada DIPA. Ini agar memberikan nilai tambah secara optimal bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY,” katanya.

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap

  • Lamongan Bentuk Satgas Ketahanan Pangan Sego Boran

    Lamongan Bentuk Satgas Ketahanan Pangan Sego Boran

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama jajaran Forkopimda dan akademisi, membentuk Satgas Swasembada pangan yang dinamakan Sego Boran. Satgas tersebut merupakan wujud sinergi dan kolaborasi untuk negeri, guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung program asta cita Presiden RI.

    “Ini momen penting yang akan kita gunakan sebagai langkah bersama menuju asta cita yaitu suawsembada pangan. Kita tetap berkomitmen, tetap mendukung, dan tetap bekerja dengan kerja-kerja yang lebih baik,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam Rapat koordinasi satgas swasembada pangan di Wilayah Kabupaten Lamongan, yang berlangsung di Aula Lapangan Tembak Jotosanur, Selasa (17/12/2024).

    Buoati yang akrab disapa Pak Yes itu mengungkapkan, berdasarkan data BPS Lamongan hingga bulan November 2024, jumlah produksi padi Kabupaten Lamongan mencapai 776,96 ribu ton, dengan luas lahan panen 130 hektare.

    Produktivitas tersebut menempatkan kembali Kabupaten Lamongan di peringkat pertama produsen pagi terbesar tingkat Provinsi Jawa Timur. “Artinya sampai saat ini kita masih menjadi harapan untuk lumbung pangan nasional maupun Jatim,” tuturnya.

    Pak Yes menyebutkan ada 3 komoditas yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan. Yaitu padi dengan luas lahan 154.815 ha di 27 kecamatan, jagung dengan luas lahan 57.425 ha di 15 kecamatan, dan kedelai 3.672 ha di 8 kecamatan.

    Sementara itu, Dandim 0812 Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan pihaknya saat ini tengah mengembangkan “Pertanian Megilan” di Lapangan Jotosanur, Kecamatan Tikung, yang menjadi demplot pengembangan ketahanan pangan.

    “Dalam komples tersebut dikembangkangkan tanaman padi dengan bibit unggul, tanaman sorgum, kolam ikan bioflog, green house, kandang kambing dan sapi, keramba ikan, pembibitan tanaman, tanaman cabai, tanaman jagung, kangkung dan jati,” tuturnya.

    Dandim menambahkan, untuk memaksimalkan demplot di Jotosanur, Kodim Lamongan membudidayakan berbagai jenis tanaman dengan pupuk organik, serta nutrisi, enzim, dan pestisida alami. Tidak hanya itu, pengembangan ketahanan pangan juga dikembangkan di demplot koramil dan demplot rawa.

    Dandim berharap program program ketahanan pangan di demplot rawa menjadi salah satu alternatif pemanfatan lahan di tengah masifnya peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman.

    “Kita buat saja kelompok tani rawa di 5000 hektare seperti di kelompok tani hutan perhutani. Sehingga tidak terjadi konflik. Dan hanya boleh dimanfatkan untuk pertanian, tapi kepemilikan milik pemerintah jadi kita berikan surat izin, kalau melakukan kesalahan kita juga harus tindak tegas,” ujarnya.

    Merespon harapan Dandim mengenai pemanfaatan rawa untuk lahan pertanian, Kepala Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, Gunadi, mengaku akan mengkoordinasikan hal tersebut di tingkat provinsi dan nasional sesuai status kepemilikan rawa.

    Sedangkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Kabupaten Lamongan, Mochamad Wahyudi, menyebut masyarakat Pucuk yang telah mengantongi izin dari pemerintah daerah, memanfatkan lahan rawa menjadi pertanian wijen. (fak/kun)

  • Songsong Tahun 2025 Optimisme Jawa Timur Wujudkan Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Nasional

    Songsong Tahun 2025 Optimisme Jawa Timur Wujudkan Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Nasional

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup tahun 2024 dengan banyak capaian prestasi yang membanggakan.

    Bukan hanya soal mengantongi banyak penghargaan tapi juga capaian dari segi produktivitas sektor pangan yang gemilang. 

    Dengan produktivitas sektor pangan yang tinggi baik untuk padi, daging, susu dan juga perikanan, bahkan Provinsi Jawa Timur semakin optimistis untuk menyongsong tahun 2025 mewujudkan swasembada pangan. 

    Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa sejauh ini Jatim memegang peranan penting dalam ketersediaan pangan nasional.

    Selama lima tahun berturut turut, Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar di Indonesia.

    “Selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2020 – 2024 dengan kontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” terang Adhy.

    “Saat ini Jatim bahkan menjadi penyedia kebutuhan pangan bagi lebih dari 16 provinsi di Indonesia. Jatim menjadi lumbung pangan nasional dengan didukung dari tingginya produktivitas kita di sektor pangan,” imbuhnya.

    Menurut Angka Sementara BPS, capaian produksi pagi di tahun 2024 sebesar 9,266 juta Ton-GKG atau setara dengan beras sebesar 5,327 juta ton. Demikian juga untuk komoditas pangan strategis lainnya, yaitu jagung. 

    Jawa Timur juga mencatatkan sebagai produsen jagung tertinggi nasional dengan kontribusi produksi sebesar 29,56 % terhadap produksi jagung Nasional. 

    Berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 ini, produksi jagung pipilan kering pada kadar 14 % sebesar 4,494 juta Ton pipilan kering. 

    Pihaknya menegaskan andalan Jatim dalam swasembada pangan adalah padi atau beras. Dari perspektif kewilayahan, Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jawa Timur dan menyokong kebutuhan pangan di beberapa provinsi. 

    “Pun begitu di subsektor hortikultura, pada komoditas pangan strategis cabai dan bawang merah, Jawa Timur juga memberikan kontribusi besar terhadap nasional.  Pada komoditas cabai rawit, Jawa Timur menjadi kontributor tertinggi sejak tahun 2020 – 2023,” urai Adhy.

    Berdasarkan Angka Tetap BPS, produksi cabai rawit tahun 2023 sebesar 562.816 ton dan kontribusi terhadap nasional sebesar 37,89 % . Untuk komoditas cabai besar produksi tahun 2023 sebesar 85.444 ton dan kontribusi terhadap nasional sebesar 21,74 % sebagai penyumbang kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada komoditas bawang merah, produksi tahun 2023 mencapai 484.669 ton atau berkontribusi sebesar 24,58 % terhadap nasional.

    Dalam peningkatan produksi untuk penguatan ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan, Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah- langkah aksi diantaranya melalui optimalisasi Kinerja Pertanian.

    “Dalam meningkatkan produksi pangan, kami di pemprov Jatim melakukan tiga hal. Yang pertama yaitu Peningkatan Indeks Pertanaman, Peningkatan Produktivitas dan Penyelamatan Hasil,” urai Adhy. 

    Selain itu juga dilakukan dalam langkah perbaikan insfrastruktur pertanian. Pemprov Jatim secara maksimal melakukanb perbaikan Jalan Usaha Tani juga irigasi perpompaan. Hal ini penting agar petani mendapatkan akses dan pengairan yang cukup untuk lahan mereka.

    “Kita juga melakukan penguatan aspek kelembagaan petani dari on farm sampai off farm serta dukungan kebijakan Pemerintah, pemahaman petani, fasilitasi (gapoktan/ koperasi), kelembanggan petani melalui Korporasi Petani. Serta Pemprov Jatim juga aktif dalam memfasilitasi dan optimalisasi alsintan atau pemanfaatan dari on farm s/d off farm melalui mekanisasi pertanian,” tegasnya.

    Lebih lanjut Adhy juga menjelaskan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan peningkatan agar hasil pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Tapi juga untuk diekspor. 

    Disampaikan Adhy, produk pertanian Jatim yang diekspor adalah produk kakao. Produk kakao ini menjadi andalan Jatim selain juga tembakau dan rokok, ikan, serta teh, kopi dan rempah-rempah. 

    Sedangkan untuk produk pangan yang diimpor meliputi komoditas serealia, buah-buahan, tembakau dan rokok, serta biji dan buah yang mengandung minyak.

    “Ekspor terus kita dorong, jadi semua kita berjalan linier, perbaikan dilakukan di banyak titik. Dan produknya juga kita galakkan untuk bisa menembus pasar global. Dan kita mendorong supaya yang dieskpor bukan bahan mentah ya. Tapi sudah dalam bentuk olahan,” tegasnya. 

    Pj Gubernur Adhy menegaskan, meski saat ini Jatim sudah menjadi provinsi dengan penghasil padi tertinggi di Indonesia, tidak membuat Pemprov Jatim berpuas diri. Saat ini, pihaknya juga masih terus berupaya mendorong produktivtas padi petani Jatim. 

    Tak hanya itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki banyak potensi dari sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 produksi perikanan tangkap Jawa Timur mencapai sebesar 473.308,620 Ton, produksi perikanan budidaya sebesar 1.155.136,84 Ton, produksi ekspor hasil Kelautan dan perikanan sebesar 286.212,17 Ton. 

    “Komoditas unggulan perikanan budidaya Jawa Timur yaitu komoditas rumput laut, ikan bandeng, ikan lele, udang Vanamei, dan ikan nila. Komoditas unggulan perikanan tangkap Jawa Timur yaitu ikan tongkol dan ikan lemuru,” tutur Adhy.

    Dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan, Pemprov Jatim juga memberikan program bantuan untuk nelayan. Mulai dari pemberian sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan.

    Tidak hanya itu, dalam lima tahun ini, Pemprov Jatim juga aktif melakukan pemulihan sumber daya ikan di laut. Diantaranya melalui program underwater restocking dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD).

    “Kami juga aktif melakukan perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (Fish apartement). Ini kita lakukan guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut,” ujarnya.

    Pemprov juga memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasional secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya.

    Dengan begitu maka dapat mengurangi tindak illegal fishing, penerapan aturan dalam penggunaan alat tangkap yang dilarang, sosialisasi pengelolaan SDI yang berkelanjutan, pengendalian kegiatan penangkapan ikan melalui pengaturan perijinan.

    Demi membantu swasembada pangan Indonesia di tengah isu krisis pangan yang melanda dunia. Salah satu upaya mewujudkan peningkatan produktivitas padi Jawa Timur adalah dengan memenuhi kebutuhan pupuk petani. 

    “Kebutuhan pupuk subsidi di Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebesar 2.598.476 Ton, sedangkan ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur hanya sebesar 1.949.952 Ton,” kata Adhy. 

    “Ini artinya baru 75,04?ri total kebutuhan pupuk bersubsidi yang saat ini tersedia. Dan masih ada kekurangan atau sisa yang belum terpenuhi sebesar 648.524 Ton. Inilah yang sedang dan terus kita perjuangkan, ada produksi pertanian kita, khususnya padi, bisa meningkat,” imbuhnya.

    Ia kemudian menjabarkan detail kebutuhan pupuk subsidi bagi petani Jatim. Rincinya yaitu Pupuk Urea 1.100.561 Ton, Pupuk NPK 1.341.333 Ton, Pupuk NPK Formula 984,7 ton dan Pupuk Organik 155.598 Ton. 

    Meski baru terpenuhi 75,04 persen, namun dijelaskan Adhy bahwa angka itu sejatinya sudah hasil penambahan di tahun 2024. Semula alokasi pupuk subsidi Jatim adalah 963.847 Ton atau 39,85?ri kebutuhan. 

    Namun setelah melakukan pengajuan penambahan kuota, maka terbit Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024. Sehingga pada bulan April 2024 Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi yang semula 4.732.519 Ton menjadi 9.550.000 Ton menjadi  1.920.074 Ton atau 79,4?ri kebutuhan petani.

    “Karena masih ada kekurangan, kita juga mendorong agar petani mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan menggunakan pupuk alami. Hal ini bisa mendorong produktivitas tanpa harus bergantung pada pupuk subsidi,” tegasnya.