Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Mentan Klaim Food Estate Buat Harga Beras Terkendali

    Mentan Klaim Food Estate Buat Harga Beras Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengklaim proyek lumbung pangan alias food estate membuat harga beras di sejumlah menjadi terkendali.

    Amran menyebut bahwa harga beras di daerah produsen seperti Merauke, Papua Selatan mampu ditekan di bawah harga eceran tertinggi (HET).

    “Daerah yang kita produksi beras ada yang menggembirakan. Papua Selatan, Merauke karena kita membuat di sana food estate, itu harganya sudah bagus,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

    Kendati demikian, dia meminta jajaran Kementan agar tak berpuas dengan kondisi tersebut. Pasalnya, kenaikan harga masih tampak di sejumlah provinsi yang bukan penghasil beras.

    Menurut Amran, pemerintah tengah merancang sejumlah kebijakan yang memperketat kontrol negara terhadap harga beras, kendati enggan memberikan bocoran.

    Tak hanya soal harga beras di proyek lumbung pangan pemerintah di kawasan Papua, pihaknya juga menggandeng sejumlah pihak seperti Polri untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan pangan di daerah lainnya.

    “Sekarang [harga beras] sudah turun, tetapi kita tidak puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali, itu kata kuncinya,” tutur Amran.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi lumbung produksi beras nasional.

    Total produksi beras di tiga wilayah itu mencapai 16,5 juta ton atau 49,72% dari total produksi nasional.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan, total produksi beras nasional sampai dengan November 2025 diperkirakan melampaui capaian pada 2024 yang tercatat sebanyak 29,47 juta ton.

    “Lumbung produksi beras nasional masih di Pulau Jawa, khususnya Jatim, Jabar, dan Jateng. Kalau di luar Jawa, produksi tertinggi masih di Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

  • DKI Kemarin, tarif Transjakarta hingga banjir di Jaksel

    DKI Kemarin, tarif Transjakarta hingga banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di Jakarta pada Rabu (29/10), mulai dari pertimbangan kenaikan tarif Transjakarta hingga banjir yang melanda Jakarta Selatan (Jaksel) setelah hujan deras.

    Berikut lima berita pilihan yang menarik untuk disimak kembali:

    1. Ini kata Pramono terkait kenaikan tarif Transjakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga mempertimbangkan usulan warganet atau netizen terkait perkiraan kenaikan tarif Transjakarta mulai dari Rp5000 hingga Rp7000.

    “Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu, antara Rp5000 sampai Rp7000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Selengkapnya

    2. Kepulauan Seribu panen ribuan ikan kerapu cantang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memanen 1.500 ekor ikan kerapu cantang dan wilayah tersebut akan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi DKI Jakarta, terutama pangan yang berbasis hasil laut.

    Selanjutnya

    3. Layanan kesehatan hewan gratis tersedia di Sentra Fauna Lenteng Agung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan menyediakan layanan kesehatan untuk hewan secara gratis di area Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa.

    “Pelayanan kesehatan hewan gratis ini merupakan kerja sama kita dengan Sudin PPKUKM Jakarta Selatan,” kata Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Irawati Harry Artharini di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya

    4. Pemprov DKI harus jaga sanitasi kota terutama saat musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020, Prof Tjandra Yoga Aditama mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga sanitasi dan kebersihan kota agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, khususnya saat musim hujan.

    “Terutama saat curah hujan yang tinggi dan terjadi banjir,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya

    5. Banjir terjang 35 RT di Jaksel akibat curah hujan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Banjir menerjang 35 rukun tetangga di Jakarta Selatan (Jaksel) dengan ketinggian air mulai dari 30-70 sentimeter (cm) akibat curah hujan tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sambut Penurunan Harga Pupuk, Fraksi PDIP Jatim: Distribusi Harus Bersih

    Sambut Penurunan Harga Pupuk, Fraksi PDIP Jatim: Distribusi Harus Bersih

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Wara Renny Sundari Pramana, atau yang akrab disapa Bunda Renny, menilai penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen mulai Rabu (22/10/2025) sebagai angin segar bagi petani. Dia menyebut keberhasilan kebijakan ini hanya akan terasa jika distribusinya berjalan tanpa celah kecurangan.

    “Kami menyambut baik kebijakan penurunan harga ini karena jelas berpihak kepada petani. Tapi yang tak kalah penting adalah distribusi harus bersih dan memastikan pupuknya tersedia hingga sampai ke tangan petani sesuai harga resmi, tanpa permainan distributor atau pengecer,” ujar Bunda Renny.

    Dia menilai, penurunan harga harus benar-benar dirasakan petani kecil, bukan hanya menjadi angka dalam kebijakan. Karena itu, pengawasan distribusi perlu diperketat agar tak muncul celah penimbunan atau penyimpangan.

    “Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan nasional. Maka kebijakan sebesar ini harus diikuti langkah konkret di lapangan, distribusi lancar, stok cukup, dan harga sesuai aturan,” tutur dia.

    Kebijakan penurunan harga ini diumumkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman. Harga pupuk Urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak ukuran 50 kilogram. Sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram atau setara Rp92.000 per sak.

    Fraksi PDI Perjuangan menilai keputusan tersebut menjadi kabar baik bagi jutaan petani di Jawa Timur. Langkah ini, lanjut dia, diharapkan menurunkan biaya produksi, menjaga stabilitas produktivitas pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan bangsa. Kalau mereka makmur, bangsa pun kuat,” pungkas Bunda Renny, politisi perempuan asal Kediri.

    Bunda Renny juga mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ikut mengawal pengawasan bersama TNI, Polri, dan kelompok tani. Menurut dia, sinergi ini penting agar kebijakan penurunan harga pupuk tak dihambat mafia dan tepat menyasar petani yang berhak.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penurunan harga pupuk bersubsidi merupakan terobosan besar pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut langkah ini menjadi sejarah baru bagi sektor pertanian Indonesia.

    “Selama puluhan tahun harga pupuk selalu naik, tapi kini berhasil diturunkan. Ini adalah langkah bersejarah bagi dunia pertanian,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta.[asg/ted]

  • MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    MBG Jadi Favorit, 82,2 Persen Warga Jatim Puas Kinerja Prabowo-Gibran Selama Setahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah satu tahun menjabat. Hasil survei menunjukkan mayoritas warga Jawa Timur merasa puas atas kinerja keduanya.

    Direktur ARCI, Baihaki Sirajt, menyampaikan bahwa 82,2 persen responden di Jawa Timur menyatakan puas dengan kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

    “Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Baihaki di Resto Agis Surabaya, Selasa (21/10/2025).

    Baihaki menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat tingkat kepuasan tinggi dari masyarakat, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG. Sementara 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab,” jelasnya.

    Menurut Baihaki, sebagian besar responden berharap agar program MBG dapat diperluas dan sistem distribusinya diperbaiki. “Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik,” tambahnya.

    Selain MBG, kebijakan efisiensi anggaran juga dinilai memuaskan masyarakat. Sebanyak 83 persen responden menyatakan puas terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan agar tepat sasaran. Sementara itu, 14,6 persen menyatakan tidak puas, dan 2,4 persen tidak menjawab.

    Di bidang ketahanan pangan, program Lumbung Pangan/Swasembada Pangan juga memperoleh apresiasi tinggi. Sebanyak 78,6 persen warga Jawa Timur puas, sedangkan 18 persen tidak puas dan 3,4 persen tidak menjawab.

    Untuk bidang infrastruktur, sebanyak 75,8 persen responden puas terhadap komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan pembangunan nasional. Adapun di bidang kemandirian energi, 75,5 persen warga Jatim menyatakan puas, 18,1 persen tidak puas, dan 6,4 persen tidak menjawab.

    Namun, dua program lain yaitu Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih dinilai masih perlu evaluasi karena tingkat kepuasan publiknya belum optimal. “Responden menilai program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan perlu evaluasi,” ungkap Baihaki. Dari survei, tingkat kepuasan untuk Sekolah Rakyat berada di angka 70,4 persen, sedangkan Kopdes Merah Putih sebesar 68,2 persen.

    Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada 7–17 Oktober 2025 menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 orang dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. [tok/suf]

  • Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersinergi membangun kedaulatan pangan Indonesia serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi.

    “Kami ingin pemuda yang mengantarkan Indonesia menjadi negara super power. Aku ingin Ansor ambil bagian menjaga negeri dan menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau 8 juta kader GP Ansor bergerak, bisa mengguncang dunia,” kata Mentan saat menjadi narasumber dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar GP Ansor, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut Mentan peran anak bangsa termasuk GP Ansor dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara adidaya terutama di sektor pangan.

    Dengan potensi kader yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, GP Ansor memiliki embrio untuk menjadi motor penggerak bangsa Indonesia di segala bidang termasuk mewujudkan swasembada pangan.

    Di dalam forum yang dihadiri pimpinan wilayah Ansor dari 34 provinsi, Banser, LBH Ansor, serta perangkat ekonomi desa, Mentan Amran berbicara penuh semangat tentang mimpi besar menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia mendorong kader menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari sektor pertanian.

    Amran menegaskan bagaimana masa depan pertanian Indonesia, bagaimana mengentaskan kemiskinan, hingga Indonesia bisa memimpin pangan dunia.

    “Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing,” ujar Amran pula.

    Salah satu program kolaborasi yang menjadi sorotan Mentan Amran adalah pengembangan jagung dari benih yang dihasilkan oleh pemuda Ansor.

    Ia mendorong agar penanaman jagung dapat dikembangkan pada lahan 1.000 hektare dengan didukung bantuan serta pendampingan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

    ”Ini aku mau kawal. Nanti GP Ansor tanam jagung, gunakan bibit yang telah dihasilkan itu. Siapkan kluster 1.000 hektare, usahakan Januari-Februari panen, aku datang. Kalau ini berhasil, kita sebarkan benihnya ke seluruh Indonesia,” katanya lagi.

    Dia juga mendorong GP Ansor memetakan lahan-lahan tidur di berbagai daerah agar bisa dihidupkan kembali untuk produksi pangan maupun hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Mimpi kita ke depan kita lakukan hilirisasi. Ada investasi Rp371 triliun kita hilirisasi kelapa, kakao, kacang mete, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunkan lahan-lahan yang tidur. Saya ingin pemuda Ansor menjadi bagian dari sejarah kebangkitan pertanian Indonesia,” ujarnya.

    Mentan menegaskan kader GP Ansor harus turun langsung menggerakkan perubahan, karena sejuta mimpi tanpa tindakan tak bermakna, dan bersama-sama Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia melalui aksi nyata berkelanjutan. “Saya yakin GP Ansor akan menjadi bagian penting dari sejarah besar itu,” kata Mentan pula.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan komitmen pihaknya menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian. Salah satu gerakan yang tengah dilaksanakan adalah pembentukan kelompok usaha untuk pengembangan peternakan ayam terpadu di 22.800 desa/kelurahan se-Indonesia.

    ”Kita ingin mengembangkan peternakan skala 5.000 ekor dengan tiap kabupaten dilengkapi RPU (rumah potong unggas) beserta cold storage dan gudang. Pelan-pelan kita kembangkan hulu-hilirnya dari pabrik DOC, pabrik pakan dari jagung yang ditanam teman-teman. Dengan begini, kita berharap menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan, gerakan ekonomi desa yang digagas GP Ansor sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, serta meningkatkan ketersediaan protein nasional.

    “Dengan seluruh perangkat yang kita miliki, kita siap menjadi tulang pungguk Pak Menteri untuk mewujudkan swasembada pangan dan menghajar mafia pangan,” kata Addin pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Bidik Swasembada Pangan, BUMN Bantu Lewat Cara Ini – Page 3

    Pemerintah Bidik Swasembada Pangan, BUMN Bantu Lewat Cara Ini – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Indonesia Agrichemical Research Institute (IARI) mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian melalui program FertInnovation Challenge 2025.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia menyadari pentingnya untuk terus mendorong inovasi dan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pihak. Program ini dapat diikuti oleh talenta muda, peneliti, startup, hingga profesional untuk berinovasi menjawab berbagai tantangan baru di industri pupuk dan pertanian di Indonesia.

    “Pemerintah telah menetapkan target swasembada pangan dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Oleh karena itu, Pupuk Indonesia memberikan peluang selebar-lebarnya bagi para talenta muda, peneliti, startup, hingga profesional untuk bisa berkontribusi mendukung target tersebut melalui ide-ide riset dan teknologi di bidang pertanian dan pangan,” kata Rahmad di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

    Swasembada pangan, lanjut Rahmad, telah menjadi agenda prioritas pemerintah pada 2025. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan alokasi anggaran serta penyusunan Rencana Pangan Nasional 2025–2029.

    Pemerintah juga memperkuat intervensi melalui program cetak sawah dan ekspansi lahan tanam untuk mendukung produksi pangan domestik. Program FertInnovation Challenge 2025 hadir sejalan dengan upaya tersebut, yaitu sebagai wadah inovasi untuk menghasilkan ide atau gagasan yang dapat mendukung produksi, efisiensi, dan keberlanjutan sistem pangan nasional

    “Saya berharap FertInnovation Challenge 2025 bersama Indonesia Agrichemical Research Institute tidak sekadar menjadi ajang kompetisi ide, tetapi berkembang menjadi ekosistem inovasi berkelanjutan yang mendorong efisiensi, memperkuat daya saing, dan menjaga relevansi kita semua dalam menghadapi dinamika global. Melalui Fertinnovation Challenge 2025, kita pastikan inovasi akan memberi kontribusi nyata untuk masa depan pangan dan industri Indonesia,” jelas Rahmad.

     

  • Pemkab Kediri Gelar Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur: Tegaskan Komitmen “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”

    Pemkab Kediri Gelar Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur: Tegaskan Komitmen “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di halaman Kantor Pemkab Kediri, Jumat (17/10/2025). Dengan mengusung tema “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh”, kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemkab Kediri untuk menegaskan komitmen terhadap pembangunan daerah yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Panjalu.

    Upacara tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, atau yang akrab disapa Mbak Dewi, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, para kepala OPD, camat se-Kabupaten Kediri, serta seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kediri. Kehadiran jajaran pemerintahan ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam memperkuat sinergi pembangunan antarwilayah di Jawa Timur.

    Dalam amanat yang dibacakannya, Mbak Dewi menyampaikan pesan Gubernur Jawa Timur yang menyoroti berbagai capaian makro pembangunan provinsi. Peringatan Hari Jadi ke-80 disebut mencerminkan filosofi kerja JATIMBISA — Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.

    Beberapa capaian yang disampaikan antara lain pertumbuhan ekonomi yang stabil, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto.

    Gubernur juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional, dengan produksi gabah kering panen (GKP) mencapai lebih dari 12 juta ton per tahun. Selain itu, Jawa Timur tengah menginisiasi langkah baru untuk menjadi “Gerbang Baru Nusantara”, yang diharapkan membuka peluang ekonomi baru dan memperluas konektivitas antarwilayah guna mendorong pertumbuhan daerah.

    “Melalui momentum Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur ini, kami di Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus berinovasi, memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga harmoni sosial,” tutur Mbak Dewi dalam sambutannya.

    Upacara ditutup dengan pembacaan sejarah singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan doa bersama. Seluruh peserta berharap semangat “Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh” dapat terus menginspirasi masyarakat Kabupaten Kediri untuk menjadi daerah yang tangguh, mandiri, dan berkembang sejalan dengan kemajuan Jawa Timur. [ADV PKP/nm]

  • Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Aglomerasi Tapal Kuda: 3 Kepala Daerah Jember, Bondowoso dan Situbondo Diuji

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kerja sama tiga kepala daerah di kawasan Tapal Kuda — Situbondo, Bondowoso, dan Jember — yang resmi ditandatangani Kamis (16/10/2025) di Pendopo Raden Bagus Assra, Bondowoso, menjadi peristiwa politik pembangunan yang menarik dicermati.

    Dokumen berjudul Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aglomerasi itu menandai niat besar membangun konektivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Jawa Timur.

    Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa aglomerasi ini bukan sekadar simbol kolaborasi, tetapi langkah nyata menuju industrialisasi lokal.

    “Kesepakatan ini bertujuan menjadikan Situbondo, Bondowoso, dan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan konektivitas kawasan. Melalui integrasi rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran antarwilayah, kerja sama ini mendorong industrialisasi lokal yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya dalam sambutan.

    Ia juga menyebutkan kerja sama ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat ketahanan pangan, dan memaksimalkan konektivitas darat, laut, dan udara.

    Bagi Hamid, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap visi pemerataan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Dari arah selatan, Bupati Jember Muhammad Fawait membawa optimisme. Ia menilai kolaborasi ini bisa menjadi model kerja sama antar daerah yang inspiratif.

    “Kolaborasi ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Jawa Timur. Kawasan ini tidak hanya harus kuat secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam pelayanan publik dan ketahanan pangan,” ujarnya.

    Sementara dari pesisir utara, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo melihat peluang besar di sektor industri berbasis komoditas lokal dan pariwisata lintas wilayah.

    “Aglomerasi ini membuka peluang untuk mendorong industri lokal dan memperkuat sektor pariwisata. Harapannya, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat di kawasan Tapal Kuda,” katanya.

    Namun di balik semangat sinergi itu, realitas implementasi lintas daerah seringkali tidak sesederhana teks MoU.

    Tiga kabupaten ini memiliki struktur APBD, prioritas pembangunan, dan tantangan sosial ekonomi yang berbeda.

    Meski Hamid Wahid menegaskan bahwa kolaborasi akan diperkuat dengan tim koordinasi bersama, pertanyaan publik tetap terbuka: sejauh mana “semangat aglomerasi” bisa melampaui sekat birokrasi dan ego sektoral?

    Kerja sama serupa di berbagai wilayah lain di Indonesia kerap berhenti di meja rapat karena lemahnya mekanisme tindak lanjut, terutama ketika kepentingan politik dan alokasi anggaran daerah tidak berjalan seiring.

    Tantangan itu pula yang akan dihadapi Tapal Kuda — kawasan yang selama ini menjadi lumbung pangan dan wisata, namun masih bergulat dengan disparitas pembangunan antara pesisir dan pegunungan.

    Kesepakatan ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. Pendanaannya bersumber dari APBD masing-masing daerah, disesuaikan dengan kewenangan dan fungsi.

    Secara administratif, langkah ini sah. Secara politik, ia berani. Tetapi secara substantif, hasilnya baru akan terlihat ketika program aglomerasi ini benar-benar menyentuh masyarakat — bukan berhenti sebagai dokumen kolaborasi yang rapi di map seremonial. (awi/ted)

  • Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Masihkah Ukraina Jadi Lumbung Pangan Dunia di Tengah Invasi Rusia?

    Jakarta

    Tanah yang subur, lahan pertanian luas, dan sejarah panjang sebagai pemasok pangan bagi kekaisaran serta pasar global membuat Ukraina dikenal sebagai ‘lumbung pangan dunia’.

    Dengan luas lahan pertanian mencapai 41,3 juta hektare, dua pertiganya berupa tanah hitam yang sangat subur, Ukraina mampu menghasilkan panen melimpah dengan sedikit penggunaan pupuk, irigasi, tenaga kerja, dan mesin berat.

    Surplus gandum Ukraina dulu menjadi sumber pangan bagi Kekaisaran Rusia dan kemudian Uni Soviet. Setelah merdeka pada 1991, Ukraina menjadi pemasok pangan utama dunia, terutama ke Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia.

    Dari kelimpahan menuju ketahanan

    Sebelum invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022, sektor pertanian menyumbang 41% dari pendapatan ekspor Ukraina, senilai sekitar $27,8 miliar (sekitar Rp 440 triliun) pada 2021, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA). Karena itu, perang menghantam keras perekonomian dalam negeri sekaligus mengancam ketahanan pangan global.

    Pasukan Rusia merebut sebagian besar lahan pertanian, sementara blokade laut, serangan rudal, dan ranjau di Laut Hitam menghentikan hampir semua pengiriman ekspor utama Ukraina.

    Volume ekspor anjlok lebih dari 90% dalam tiga bulan pertama tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, memicu lonjakan harga pangan global dan memperparah krisis kelaparan di negara-negara yang bergantung pada impor.

    Natalia Shpygotska, analis senior di Dragon Capital, mencatat bahwa sebelum invasi, Ukraina menyumbang sekitar 8% ekspor gandum dunia, 13% jagung, dan 12% jelai. Ukraina juga memasok 40-50% minyak bunga matahari dunia.

    Invasi menyebabkan produksi gandum turun 29% pada musim 2022/23, dengan 22% lahan pertanian tidak ditanami karena pendudukan Rusia, ranjau, dan kekurangan tenaga kerja. Namun, data USDA menunjukkan bahwa ekspor segera pulih.

    Pangan menjadi medan perang

    Ukraina menuduh Kremlin menggunakan ketahanan pangan sebagai senjata dengan menargetkan infrastruktur pertanian secara sengaja. Dalam dua tahun pertama konflik, lebih dari 300 fasilitas pertanian rusak akibat serangan Rusia, dan pada 2022 saja lebih dari 500 ribu ton gandum dicuri.

    Butuh waktu hingga Agustus tahun itu sebelum angkatan bersenjata Ukraina berhasil menekan armada Laut Hitam Rusia secara signifikan. Dengan bantuan drone laut dan rudal anti-kapal dari Barat, tenggelamnya kapal Moskva pada April lalu menjadi pukulan besar bagi Kremlin. Harga pangan dunia pun kembali stabil mendekati level sebelum perang setahun kemudian.

    Inisiatif Gandum Laut Hitam yang diluncurkan pada Juli 2022 oleh PBB dan Turki membuka kembali tiga pelabuhan Ukraina dan memungkinkan ekspor 33 juta ton gandum hingga Juli 2023.

    Sementara itu, Uni Eropa meluncurkan jalur alternatif yang disebut Solidarity Lanes, menggunakan jalur kereta, sungai (Danube), dan darat melalui Polandia, Rumania, dan Bulgaria. Jalur ini membantu hampir separuh ekspor gandum Ukraina mencapai pasar Eropa, meski Rusia masih memblokade Laut Hitam.

    Gabungan upaya ini memulihkan ekspor Ukraina hingga sekitar 64 juta ton pada musim 2023/24, mencapai 75% dari level sebelum perang dan membantu menstabilkan ketahanan pangan global.

    “Solidarity Lanes dari Uni Eropa menjadi penyelamat penting sebelum jalur pelabuhan di Laut Hitam benar-benar pulih. Namun, karena keterbatasan infrastruktur dan biaya transportasi darat yang tinggi, jalur tersebut tidak sepenuhnya bisa menggantikan ekspor lewat laut,” kata Shpygotska.

    Arus dagang pulih, tapi stabilitas masih jauh

    Lebih dari tiga tahun sejak invasi dimulai, Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina memperkirakan ekspor biji-bijian dan minyak nabati mencapai lebih dari 60 juta ton untuk musim Juli 2024 hingga Juni 2025, termasuk 15 juta ton gandum, 25 juta ton jagung, dan 2,5 juta ton jelai.

    Namun pada bulan lalu, Ukraina mencatat penurunan ekspor pertanian sebesar 38% dibanding bulan yang sama tahun 2024, sebagian besar akibat meningkatnya serangan Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam. Asosiasi Gandum Ukraina melaporkan pengiriman melalui pelabuhan Odesa turun hampir sepertiga.

    Proyeksi untuk musim 2025/2026 juga tidak terlalu optimistis. Panen biji-bijian diperkirakan turun 10% menjadi sekitar 51 juta ton karena gangguan perang yang terus berlanjut, menandakan kerentanan yang masih tinggi.

    Saat dunia memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober, sebuah inisiatif PBB untuk melawan kelaparan global, kontribusi Ukraina tetap krusial. Gandum Ukraina menjadi penyelamat bagi wilayah-wilayah rawan pangan, mengisi kekosongan yang sulit ditandingi oleh negara lain.

    Sebagai contoh, Program Pangan Dunia (WFP) mendapatkan 80% pasokan gandumnya dari Ukraina pada 2023 untuk membantu memberi makan sekitar 400 juta orang di negara-negara seperti Yaman dan Etiopia.

    Ukraina menghadapi berbagai tekanan

    Selain perang yang telah menimbulkan kerugian lebih dari 80 miliar dolar AS, Ukraina masih dihadapkan pada sejumlah tantangan lain. Sekitar 20% penduduknya atau 7,3 juta orang masih mengalami kerawanan pangan.

    Biaya rekonstruksi infrastruktur pertanian Ukraina diperkirakan mencapai $55,5 miliar, tetapi masih sangat kekurangan dana. Harga tanah, terutama tanah pertanian, melonjak tajam dalam dua tahun terakhir.

    Pembatasan impor UE terhadap beberapa produk pertanian Ukraina yang dimulai pada 2024 memicu ketegangan antara Kyiv dan negara tetangga seperti Polandia, Slovakia, dan Hungaria, yang mengeluhkan kelebihan pasokan dan persaingan dengan petani lokal.

    Petani mempertaruhkan nyawa

    Ancaman bagi pekerja pertanian masih sangat nyata. The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bulan lalu bahwa setidaknya 12 petani tewas dan lebih dari 40 lainnya luka-luka di wilayah Kherson sejak perang dimulai, mengutip data pemerintah.

    Salah satunya adalah petani Oleksandr Hordienko, yang pada Juli lalu mengatakan telah menembak jatuh lebih dari 80 drone Rusia menggunakan alat pelacak dan senapan yang ia beli sendiri. Bulan lalu, Hordienko tewas dalam serangan drone Rusia yang menghantam kendaraannya, menurut laporan WSJ.

    “Petani Ukraina menghadapi ranjau darat, sistem irigasi yang hancur, serta serangan drone dan rudal yang sering terjadi di dekat garis depan,” ujar Shpygotska. “Namun, mereka tetap memastikan pasokan pangan dalam negeri dan ekspor gandum, minyak, serta protein ke pasar dunia di tengah situasi yang luar biasa sulit.”

    Perubahan iklim juga menjadi ancaman besar. Suhu yang terus meningkat dan kekeringan berulang diperkirakan akan mengganggu hasil panen Ukraina di masa mendatang. Dengan banyaknya lahan pertanian yang masih dikuasai Rusia, Shpygotska memperingatkan bahwa sebagian wilayah bisa tetap tidak bisa digunakan selama bertahun-tahun.

    “Perdamaian berkelanjutan dan upaya pembersihan ranjau sangat diperlukan agar lahan pertanian itu bisa kembali ditanami,” ujarnya.

    Meski julukan “lumbung pangan dunia” masih melekat pada Ukraina, hanya dukungan global dalam mewujudkan perdamaian dan memperlancar perdagangan yang dapat menjamin hasil panen mereka terus memberi makan jutaan orang di seluruh dunia.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rivi Satrianegara

    Editor: Hani Anggraini

    Tonton juga video “Trump Sebut Erdogan Bisa Bantu Akhiri Perang di Ukraina: Dia Dihormati Putin” di sini:

    (haf/haf)

  • Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.

    “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.

    Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

    Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

    “Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

    Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

    “Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.

    Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

    Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

    “Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.