Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penanganan lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut untuk mendukung swasembada pangan.

    “Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri jajaran menteri terkait, kepala daerah dan pimpinan lembaga sektor pangan.

    Menurut dia, swasembada pangan yang dimaksudkan adalah kecukupan komoditas strategis yang selama ini bisa dihasilkan oleh sektor pertanian lokal, seperti jagung, gula dan garam.

    “Apalagi, Jawa Tengah ini dikenal juga sebagai lumbung pangan. Optimalisasi itu, pertama irigasi. Kami minta mana lahan-lahan tadah hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera laporkan,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini ada sekitar 30-40 persen lahan pertanian yang tidak ada irigasinya sehingga perlu dibuatkan bendungan hingga pompanisasi untuk membantu pengairan.

    Masih terkait optimalisasi lahan pertanian, Zulkifli mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani.

    “Pupuk sudah kami pangkas aturannya yang mengular. Kalau dulu peraturannya banyak, ada SK bupati, SK gubernur, macam-macam. Ini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian kepada gapoktan, kios pengecer, distributor,” katanya.

    Yang tak kalah penting, kata dia, yakni peran penyuluh pertanian karena mereka menjadi kunci bagi keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura lainnya.

    “Yang ketiga penyuluh, ini harus kita segera ya. Karena penyuluh kan menjadi kunci, tidak hanya tanaman padi tapi hortikultura dan lain-lain,” katanya.

    Turut hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin yakini ekonomi 2025 tumbuh melalui realisasi program pemerintah

    Kadin yakini ekonomi 2025 tumbuh melalui realisasi program pemerintah

    Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi luar biasa

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tetap optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen dengan merealisasikan program strategis pemerintah.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurut dia, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” ungkap Anindya dalam sambutannya secara daring pada acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Jakarta, Senin (30/12).

    Menurut dia, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” kata Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar”.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Beredar Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua, Ini Kata Nusron

    Jakarta –

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid buka suara merespons kabar pemindahan proyek lumbung pangan nasional atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron menegaskan tidak ada pemindahan proyek strategi nasional (PSN) tersebut.

    Nusron menjelaskan untuk mengejar target swasembada pangan pada 2027 mendatang, membutuhkan banyak lahan, termasuk Kalimantan, Papua, hingga Sumatera.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menekankan butuh 1,6 juta hektare sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang terkoreksi untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut.

    “Setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun. Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambung Nusron.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Menteri Nusron Tegaskan Food Estate di Kalimantan Tak Dipindah ke Merauke

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan tidak akan dipindah ke Merauke, Papua. Sebab dibutuhkan banyak lahan untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Nusron menyampaikan, untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia setidaknya masih membutuhkan sekitar 1,6 juta hekatre lahan. Untuk itu, fokus food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada di tiga wilayah yakni Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

    “Food estate tidak digeser dari Kalimantan ke Merauke. Dari Kalimantan tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron dalam Media Gathering Catatan Akhir Tahun 2024 di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, Prabowo sebelumnya sempat berencana untuk memindahkan fokus pengembangan food estate dari Kalimantan ke Merauke.

    Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo kala itu menuturkan, pengembangan food estate di wilayah Kalimantan saat ini terkendala oleh kualitas tanah yang cenderung kurang subur untuk pengembangan komoditas pangan pokok.  

    “Food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan itu memang menghadapi beberapa persoalan karena tanahnya tak selalu subur, top soil sedikit ya, sehingga mungkin agak kurang cocok untuk beberapa hal,” ujarnya dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).

    Untuk itu, Drajad menyebut bahwa pemerintah ke depannya akan fokus mengembangkan food estate di wilayah Merauke. Wilayah ini dinilai memiliki potensi agrikultur yang jauh lebih besar. 

    Adapun, komoditas pangan yang bakal dikembangkan di Merauke di antaranya singkong dan tebu serta sejumlah tanaman pangan lainnya.

    Namun, persoalan utama dalam mengembangkan lumbung pangan di Merauke adalah infrastruktur yang kurang memadai.

    “Itu akan jadi persoalan karena ada logistic cost yang besar, nah itu mungkin salah satu potensi juga bagi teman-teman di private sector untuk bergerak di transportasi and logistik karena kita akan genjot produksi dari sana,” pungkasnya. 

  •  Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

     Program Food Estate Prabowo Akan Fokus ke Tiga Wilayah – Halaman all

     

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid mengatakan, program food estate pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan berfokus pada tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Papua.

    Menurutnya, program food estate di wilayah Kalimantan Tengah dan Merauke Papua itu merupakan langkah keberlanjutan demi menciptakan swasembada pangan. Nusron mengeklaim program tersebut tetap berjalan di dua wilayah itu.

    “Food estate tidak digeser dari Kalteng ke Merauke Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan. Kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan memang kita butuh Kalimantan, butuh juga Papua, dan juga butuh Sumatera,” kata Nusron di Kantor ATR/BPN, Selasa (31/12/2024).

    “Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada 3, Sumatera, Kalimantan, sama Papua,” sambungnya.

    Nusron mengatakan, pemerintah Indonesia masih perlu lahan sekitar 1,6 juta hektare untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027 mendatang.

    Padahal dalam catatannya, rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (KP2B) setiap tahun di Jawa dan Sumatera itu terkoreksi plus minus antara 100 ribu sampai 150 ribu hektare.

    Ini menjadi tantangan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    “Jadi untuk mengejar hari ini saja, kita itu butuh 1,6 juta hektare. Belum untuk menutup kira-kira 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya 5 tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu sampai 150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” jelas dia.

    Bahkan, KP2B di Pulau Jawa terkoreksi setiap tahunnya. Sehingga perlu ada tambahan tamah serta persediaan lahan pengganti imbas lahan sawah yang sudah terkoreksi itu.

    “Tanah itu gimana caranya? Ada tambahan baru plus persediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi, terkoreksi untuk kepentingan, baik kepentingan hilirisasi maupun kepentingan perumahan yang di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera,” jelas dia.

    “Kenapa karena dua-duanya membutuhkan. Manusia juga butuh lahan karena butuh papan juga. Tapi manusia juga butuh pangan. Kalau semuanya dipakai ke rumah, gak ada yang buat nanak, ke depan masakan makan apa juga,” imbuhnya menegaskan.

    Untuk diketahui, pemerintah akan menyiapkan 100 ribu pekerja yang merupakan transmigran untuk mengelola lumbung pangan atau food estate di beberapa wilayah Indonesia.

    Ini merupakan salah satu langkah Indonesia mencapai swasembada pangan yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

    Upaya menempatkan transmigran di kawasan pertanian modern ini merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Transmigrasi (Kementrans).

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa para transmigran ini akan ditempatkan di lima lokasi lumbung pangan yang akan dibangun pemerintah.

    “Pendekatannya kita holistik bukan parsial, membangun kawasan sejalan dengan lumbung pangan yang kita bangun di daerah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan,” kata Amran di Kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (17/12/2024).

    Amran menjelaskan bahwa dari kolaborasi ini, kawasan pertanian modern akan dikelola oleh tenaga kerja yang disiapkan Kementerans dalam program transmigrasi.

    Dengan sistem dan fasilitas yang disiapkan pemerintah, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

    Lewat pertanian modern, Amran memperkirakan transmigran bisa mendapatkan pendapatan dari hasil pengolahan pertanian sebesar minimal Rp 10 juta per bulan.

    Menurut Amran, angka tersebut sama seperti yang didapatkan beberapa petani di Merauke dan Aceh.

    Ia juga mengatakan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan dan cetak sawah dengan fokus utama pada komoditas padi.

    “Lahan kan di situ juga, lahan untuk pertanian, oplah, cetak sawah. Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan,” ucapnya.

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menambahkan, sekitar 100 ribu pekerja hingga 2029 mendatang ditargetkan untuk ditempatkan di lima wilayah lumbung pangan tersebut.

    Khusus wilayah Papua, pemerintah melakukan transmigrasi lokal atau perpindahan penduduk dari wilayah lingkup pulau itu saja.

    “Dengan kolaborasi ini, kita mendekatkan tenaga kerja dengan lahan pekerjaannya,” kata Iftitah.

    Pada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada, Kementrans akan menyediakan tenaga kerja beserta perumahannya.

    Rencana ini disebut akan dimulai pada Januari 2025 dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif.

     

  • Nusron Ungkap Baru 3,8 Juta Ha Tanah Adat yang Teridentifikasi

    Nusron Ungkap Baru 3,8 Juta Ha Tanah Adat yang Teridentifikasi

    Jakarta –

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat baru 3,8 juta hektare (ha) tanah adat yang teridentifikasi. Angka tersebut masih jauh dari data Konsorsium Pembaruan Agraria yang mencapai 8-9 juta ha.

    “Sampai tahun ini, hasil identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat seluas plus minus 3,8 juta hektare. Ini masih terjadi gap data tanah ulayat, karena kalau kita mengacu kepada Konsorsium Reforma Agraria, maupun data-data dari NGO (Non-Governmental Organization), maupun lembaga-lembaga yang lain yang menyebutkan bahwa tanah ulayat dan adat itu angkanya mencapai 8 juta hektare, dan ini memang terjadi klaim di mana-mana,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menyebut lahan 8 juta ha tersebut belum teridentifikasi semuanya apakah termasuk Area Penggunaan Lain (APL) atau masuk kawasan hutan. Tak menutup kemungkinan angka tersebut sudah termasuk kawasan hutan.

    “Bisa jadi yang disampaikan oleh teman-teman dari NGO maupun lembaga-lembaga yang lain yang mengatakan bahwa plus minus tanah ulayat itu mencapai angka 8-9 juta hektare. Kalau itu termasuk hutan bisa jadi angka itu, tapi kalau yang APL saja, yang teridentifikasi di kita ada 3,8 juta hektare,” jelas Nusron.

    Nusron menyinggung terkait lumbung pangan atau food estate di Papua yang sempat memicu konflik dengan masyarakat adat. Nusron menjelaskan mulanya tanah tersebut tidak bersinggungan dengan milik masyarakat adat setempat.

    “Pada awalnya diidentifikasi tanah tersebut tidak ada singgungan dengan hak adat. Tapi ketika mau dibuka, sudah mulai menjadi sawah, sudah mulai nampak balang, baru muncullah orang-orang, pihak-pihak tertentu yang kemudian mengklaim, mengatakan bahwa itu adalah hak adat, yang ujung-ujungnya harus minta persetujuan hak adat, dan ujung-ujungnya minta ganti rugi dan sebagainya. Padahal di dalam catatannya, semula adalah tidak tercatat di dalam hak adat,” jelas Nusron.

    Hal tersebut juga terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Saat pemerintah telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, muncul pihak-pihak tertentu yang mengklaim hak adat.

    Untuk itu, Nusron mengatakan pendaftaran tanah adat penting. Dia akan terus melanjutkan program tersebut dan melakukan pendekatan dengan kepala suku.

    “Mau ditanam, apakah untuk kepentingan kelapa sawit, apakah untuk kepentingan hutan, apakah untuk kepentingan tanaman yang lain. Itu awalnya nggak ada hak adatnya, tapi begitu sudah mulai, muncul itu klaim-klaim dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa itu adalah hak adat. Kita terus melakukan pendekatan kepala suku pemangku adat untuk segera mencatatkan hak tanah adatnya,” imbuh Nusron.

    (ara/ara)

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    “Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

    Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

    “PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

    Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kadin optimis tahun 2025 jadi peluang bagi perekonomian nasional

    Kadin optimis tahun 2025 jadi peluang bagi perekonomian nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis tahun 2025 dapat menjadi peluang untuk perekonomian nasional.

    “Kami melihat bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh tantangan, tapi juga peluang. Dan kami memilih untuk optimis melihat ini semua,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya menambahkan bahwa Kadin tidak menafikan tantangan-tantangan yang ada di depan yakni tantangan-tantangan perekonomian, tapi bisa dilihat tantangan perekonomian ini juga karena dampak global, di mana geopolitik dan geoekonomi juga penuh ketidakpastian.

    “Salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia adalah investasi, dan saya melihat kemampuan Pak Presiden RI kita semua untuk meyakinkan investasi untuk hadir di Indonesia. Dan salah satu yang digarisbawahi adalah kepastian hukum. Saya meyakini ini semua akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan daripada investasi yang sangat-sangat dibutuhkan di Indonesia,” katanya.

    Kadin melihat investasi, walaupun masih banyak tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, mempunyai potensi yang luar biasa.

    Kedua, Kadin juga melihat bahwa program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas itu seperti makan bergizi gratis, lumbung pangan, lalu juga penghapusan piutang macet pada UMKM akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan ke depan serta bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Selain itu, Kadin juga melihat program rumah murah mempunyai dampak yang sangat baik, dan tentu tidak lupa Kadin juga melihat investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan dan juga kesehatan yang tentu merupakan infrastruktur sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk bisa berkompetisi, tetapi juga merupakan sesuatu yang bisa membuat kesejahteraan lebih baik.

    “Jadi singkatnya kami melihat bahwa ke depannya competitiveness dari Indonesia ini sangat besar,” kata Anindya.

    Memang Kadin tidak menutup mata terhadap banyak tantangan seperti isu PPN 12 persen dan menurunnya daya beli masyarakat terutama kaum menengah, serta isu-isu lainnya.

    “Tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen yaitu Kadin provinsi dan juga seluruh perusahaan termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua menjadi mitra strategis yang baik pemerintah dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dan mengurangi kemiskinan,” kata Anindya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan Indonesia

    Merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kondisi pangan global memang tidak begitu baik akibat geopolitik yang tidak stabil dan krisis iklim yang berdampak pada produksi pangan.

    Indonesia terus merajut kekuatan pangan melalui pemberdayaan petani, teknologi pertanian, dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

    Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Kementerian Pertanian dalam membangkitkan kembali sektor pertanian. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, kementerian itu terus meluncurkan berbagai program serta kebijakan strategis untuk memodernisasi pertanian.

    Dalam penguatan sektor hulu hingga hilir, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk membawa pertanian Indonesia ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Salah satu langkah besar yang diambil Kementerian Pertanian adalah penerapan teknologi pertanian canggih. Pada tahun 2024, kementerian meluncurkan sejumlah inisiatif yang mengintegrasikan teknologi dalam proses produksi pertanian.

    Teknologi seperti drone untuk pemantauan tanaman hingga penggunaan mesin pertanian dalam pengolahan, dilakukan untuk mempermudah proses pertanian dengan harapan ada peningkatan produktivitas.

    Penggunaan teknologi pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada metode konvensional.

    Optimalisasi lahan

    Pemerintah kini beralih dari fokus pemanfaatan lahan pertanian di Pulau Jawa, ke wilayah tengah hingga timur Indonesia guna meningkatkan produksi pangan.

    Salah satu daerah yang dijadikan fokus pengembangan saat ini adalah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang digadang-gadang untuk menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia.

    Di sini, pemerintah telah melaksanakan program optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

    Di daerah itu, lahan yang semula hanya menghasilkan 2-3 ton per hektare kini mampu mencapai 6 ton per hektare dari lahan 40 ribu hektare. Optimalisasi ini melibatkan teknologi modern dan pengelolaan yang lebih efisien.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sebanyak 1.002 unit alat mesin pertanian (alsintan) telah didistribusikan ke Kabupaten Merauke, sebagai upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Bantuan itu berupa traktor roda dua sebanyak 65 unit, traktor roda empat sebanyak 113 unit, rice transplanter sebanyak 76 unit, pompa air 638 unit, combine harvester 20 unit, dan handsprayer 90 unit yang dikelola 214 brigade pangan.

    Tidak hanya Merauke, Kalimantan Selatan, juga menjadi lokasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kementerian Pertanian saat ini mengembangkan sawah baru di daerah ini seluas 500 ribu hektare.

    Wilayah ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, terutama beras. Dengan adanya teknologi pertanian dan pengelolaan yang tepat, lahan di Kalimantan Selatan digarap untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan.

    Program itu menyasar kawasan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) yang kini diolah kembali untuk dijadikan sawah produktif. Dengan adanya perbaikan infrastruktur irigasi, lahan-lahan ini kini dapat digunakan untuk pertanian secara lebih berkelanjutan.

    Pengembangan sawah di Kalimantan Tengah juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan lumbung pangan. Di daerah ini, tepatnya di Kabupaten Kapuas, Kementerian Pertanian juga membidik 500 ribu hektare lahan untuk menjadi kawsaan pertanian sawah.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, baik yang sudah terkelola maupun yang masih terlantar.

    Optimalisasi pompanisasi

    Kepala Biro Humas Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, menyatakan program pompanisasi yang digagas Kementerian Pertanian berhasil mengairi lebih dari 1,1 juta hektare lahan sawah tadah hujan di seluruh Indonesia.

    Melalui pompanisasi, sawah yang sebelumnya hanya bisa ditanami sekali setahun, kini bisa menghasilkan dua hingga tiga kali panen.

    Dengan bantuan lebih dari 61 ribu unit pompa air yang telah disalurkan pada 2024, Kementerian Pertanian mempercepat pemenuhan kebutuhan air di lahan pertanian.

    Hal ini adalah langkah strategis untuk memastikan petani bisa memaksimalkan hasil panen meskipun menghadapi tantangan cuaca yang tak menentu.

    Pemerintah terus berusaha untuk memberikan alat dan sarana produksi yang memadai bagi petani di seluruh Indonesia.

    Selain pompanisasi, pemerintah juga menggencarkan program optimalisasi lahan rawa atau oplah yang bertujuan meningkatkan indeks pertanaman. Dengan penataan tata air yang lebih baik, lahan rawa yang sebelumnya terbengkalai kini bisa diolah lebih produktif.

    Program ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan di daerah-daerah yang memiliki tantangan alam yang berat.

    Pemanfaatan teknologi dan pengelolaan yang lebih baik memberikan hasil yang luar biasa. Melalui pompanisasi dan optimalisasi lahan (oplah), petani bisa meningkatkan hasil produksi mereka, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang lebih stabil.

    Pemerintah juga fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri.

    Dengan adanya dukungan tersebut, petani dapat lebih mudah mengakses sarana pertanian yang efisien, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian di tanah air.

    Meningkatkan pupuk subsidi

    Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan melakukan langkah dengan menambah anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024, mencapai Rp54 triliun dari sebelumnya Rp28 triliun. Saat itu, pupuk yang sudah mencapai 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Penambahan anggaran subsidi pupuk ini bertujuan untuk mempercepat proses tanam petani dan meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri guna mencapai swasembada pangan.

    Dengan alokasi pupuk subsidi yang lebih besar, pemerintah berharap dapat mendukung kebutuhan petani dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa anggaran tambahan ini mencakup 9,55 juta ton pupuk yang disalurkan untuk berbagai komoditas penting.

    Pendistribusian pupuk subsidi akan diawasi ketat oleh pihak berwenang, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk menghindari penyimpangan.

    Selain itu, regulasi yang mengatur penyaluran pupuk subsidi juga akan disederhanakan agar proses distribusi lebih efisien dan tepat sasaran.

    Proses penyederhanaan regulasi ini melibatkan pengurangan hingga 147 aturan yang selama ini membatasi distribusi pupuk bagi petani, yang diharapkan dapat mempercepat akses.

    Dengan adanya regulasi baru, distribusi pupuk bersubsidi akan dikelola melalui satu pintu di Kementerian Pertanian, sehingga diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

    Regenerasi petani

    Regenerasi petani muda sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan penggunaan alat serta mesin pertanian yang lebih modern.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pentingnya peran generasi muda dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai langkah strategis mencapai swasembada pangan nasional yang berkelanjutan dan inovatif.

    Peran petani muda menjadi kunci utama dalam membawa perubahan positif melalui pengenalan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan efisiensi dan

    Kementerian pertanian menargetkan dapat merekrut 50 ribu petani muda dari kalangan milenial. Program ini bertujuan untuk melibatkan generasi muda dalam mengembangkan pertanian modern.

    Sebagai bagian dari program ini, para petani muda akan diberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berteknologi tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan.

    Targetnya, jumlah petani muda yang dilibatkan akan terus meningkat hingga mencapai 50 ribu orang. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

    Petani muda nantinya dapat memperoleh pendapatan minimal Rp10 juta per bulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda.

    Dengan menggunakan teknologi dan mekanisasi, sektor pertanian diharapkan dapat lebih produktif dan berdaya saing.

    Produksi padi 2024

    Produksi padi Indonesia tahun ini cukup menggembirakan meskipun tantangan alam datang bertubi-tubi.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, total produksi padi mencapai sekitar 30 juta ton atau hampir mendekati 31 juta ton hingga akhir Desember 2024.

    Hasil ini sangat menggembirakan, mengingat beberapa faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun.

    Pada awal tahun, diproyeksikan adanya potensi defisit besar dalam produksi padi. Proyeksi awal bahkan menyebutkan kemungkinan kekurangan pasokan padi bisa mencapai sekitar 5 juta ton.

    Hal itu dikarenakan dampak dari fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan gangguan iklim yang cukup signifikan di beberapa daerah penghasil padi.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, produksi padi Indonesia hanya mengalami penurunan kecil, yakni sekitar 500 ribu ton dari tahun sebelumnya.

    Penurunan itu jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan cukup kuatnya ketahanan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan alam.

    Optimalisasi lahan, pompanisasi, peningkatan pupuk subsidi, dan sinergi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci untuk mencapai target produksi padi 32 juta ton pada 2025, dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo dapat tercapai di 2027.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banggar DPR nilai PPN 12 persen dukung program strategis Prabowo

    Banggar DPR nilai PPN 12 persen dukung program strategis Prabowo

    PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 2025, akan menunjang berbagai program strategis, yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, kenaikan PPN diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis yang berbasis pada anggaran negara.

    “Beberapa program tersebut mencakup penyediaan makanan bergizi secara gratis, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang lengkap di berbagai daerah, pemeriksaan penyakit menular seperti TBC, renovasi sekolah, pengembangan sekolah unggulan terintegrasi, serta pembangunan lumbung pangan nasional, regional, dan desa,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Said juga mengingatkan pentingnya langkah mitigasi risiko terhadap dampak kenaikan PPN, khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelas menengah.

    Ia mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih luas, tidak hanya mencakup rumah tangga miskin, tetapi juga kelompok rentan atau hampir miskin.

    Oleh karena itu, program tersebut harus dijalankan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

    Dalam keterangannya, Said menyoroti pentingnya subsidi untuk transportasi umum, khususnya moda transportasi massal di wilayah perkotaan besar.

    Selain itu, ia menyarankan subsidi perumahan bagi kelompok menengah bawah, terutama untuk rumah tipe 45 ke bawah dan rumah susun.

    “Subsidi BBM, gas LPG, dan listrik untuk rumah tangga miskin perlu diperluas hingga mencakup rumah tangga kelas menengah. Selain itu, ojek online juga perlu tetap mendapatkan akses ke BBM bersubsidi, bahkan jika memungkinkan, subsidi ini diperluas ke kelompok masyarakat menengah bawah,” jelasnya.

    Dalam bidang pendidikan, Said mengusulkan peningkatan bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi yang dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, terutama siswa berprestasi dari keluarga miskin hingga kelas menengah.

    Dirinya juga meminta pemerintah untuk mengadakan operasi pasar secara rutin, setidaknya setiap dua bulan, demi menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan menekan inflasi.

    Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk meningkatkan penggunaan barang dan jasa dari UMKM dalam belanja pemerintah, dari yang sebelumnya minimal 40 persen menjadi 50 persen.

    Lebih lanjut, Said menekankan perlunya program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok terdampak, sehingga mereka dapat beralih ke sektor-sektor yang lebih potensial dan kompetitif.

    Pemerintah perlu memastikan target penghapusan kemiskinan ekstrem tercapai pada tahun 2025, dengan menurunkan angkanya dari 0,83 persen menjadi nol persen.

    Selain itu, Said mendorong percepatan penurunan angka tengkes (stunting) menjadi di bawah 15 persen dari posisi saat ini sebesar 21 persen.

    “Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan program strategis pemerintah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata,” ucapnya.

    Adapun, Said menilai program-program Presiden Prabowo tersebut selaras dengan visi PDI Perjuangan (PDIP) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendorong terciptanya layanan kesehatan yang inklusif.

    “PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal keberhasilan Program Quick Win Presiden melalui dukungan terhadap APBN 2025,” ujar Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024