Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Pakar Ungkap Dampak Buruk Ubah 20 Juta Ha Hutan untuk Pangan-Energi

    Pakar Ungkap Dampak Buruk Ubah 20 Juta Ha Hutan untuk Pangan-Energi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Guru Besar IPB University Herry Purnomo mengungkap dampak buruk dari rencana pemerintah mengalihkan lahan hutan menjadi lahan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Menurut Herry alih fungsi hutan menjadi lumbung pangan dan energi tentu memiliki dampak, salah satunya berkurangnya stok karbon yang menyebabkan peningkatan emisi karbon ke atmosfer.

    Selain itu, deforestasi juga akan memberikan dampak pada keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut. Herry menyebut hutan dibentuk oleh pohon yang beragam, kontras dengan pertanian yang biasanya monokultur.

    Keanekaragaman tumbuhan tersebut nantinya juga berdampak pada fauna yang tinggal dalam ekosistem hutan.

    “Itu dari segi biodiversitas akan berkurang drastis. Orang utan kan enggak bisa hidup di padi ya. Orang utan enggak punya rice cooker buat masak-masak,” ujar Herry kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).

    Alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian juga disebut akan mengurangi kemampuan tanah untuk menahan air, penyerbukan, hingga pengendalian hama dan penyakit.

    Ilmuwan senior CIFOR-ICRAF ini mengatakan hutan dan pertanian harus seimbang, karena keduanya sama-sama dibutuhkan. Namun, ia menyarankan intensifikasi sebagai solusi kebutuhan pangan, bukan malah ekstensifikasi.

    Ketahanan pangan, energi, dan air menjadi salah satu misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang dimuat dalam 8 misinya yang diberi nama Asta Cita. Baru-baru ini, misi ini disebut akan melibatkan pemanfaatan 20 juta hektare lahan hutan.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap rencana pemerintah jadikan 20 juta hektare hutan cadangan jadi lahan untuk pangan, energi, dan air.

    Raja Juli menyatakan konsep tersebut akan menjadi dukungan langsung bagi program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Lebih lanjut, Herry mengatakan deforestasi bisa malah berujung buruk untuk misi ketahanan pangan. Pasalnya, kenaikan suhu global sebagai dampak deforestasi bisa menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian alias gagal panen.

    “Nanti karena suhu makin naik, produktivitas turun, kita makin cepat memanaskan bumi dengan cara menebang hutan,” katanya.

    Herry menyarankan solusi lain untuk ketahanan pangan yang tidak menyebabkan deforestasi, yakni pangan yang berasal dari wilayah perairan. Ia menyebut Indonesia sebagai Negara Maritim harusnya bisa memaksimalkan perairan untuk misi tersebut.

    Lautan dan bentangan pesisir dari ujung Sumatra hingga Papua bisa dimanfaatkan dan tak bakal terbentur persoalan lahan seperti di daratan.

    Pertanyakan lahan

    Herry juga mempertanyakan lahan mana yang akan digunakan untuk mengakomodir 20 juta hektare tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini hanya memiliki sekitar 12,7 juta hektare lahan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), sehingga masih kurang sekitar 7,3 juta hektare lahan lagi untuk memenuhi angka tersebut.

    Dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 51 Tahun 2016, HPK dijelaskan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan.

    Secara sederhana, Herry menjelaskan HPK adalah hutan produksi yang telah rusak. Kawasan ini bisa tetap dipertahankan sebagai hutan dan dikelola oleh masyarakat dengan program Perhutanan Sosial, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk program lain seperti lumbung pangan atau Food Estate.

    Meski jumlah lahan HPK yang saat ini tersedia cukup besar, masih terdapat celah besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut.

    Herry mengatakan pemerintah sebetulnya bisa mempertahankan kondisi hutan jika ingin memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk produksi energi. Tak seperti Food Estate yang mengubah hutan menjadi ladang pertanian, pemanfaatan lahan untuk kebutuhan energi bisa mempertahankan fungsi hutan.

    Dengan demikian, stok karbon yang berada di kawasan tersebut tidak menurun karena deforestasi.

    Berlanjut ke halaman berikutnya…

    Selain HPK, Hutan Lindung (HL) bisa jadi salah satu sasaran pemerintah untuk dijadikan Food Estate. Pasalnya, hal tersebut tertuang dalam Permen LHK Nomro 24 Tahun 2020.

    Kawasan Hutan Lindung yang bisa digunakan untuk program tersebut harus hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung.

    Pada 2020, Kementerian LHK menjelaskan “hutan yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung” sebagai kawasan Hutan Lindung yang terbuka/terdegradasi/sudah tidak ada tegakan hutan.

    Mereka mengklaim kawasan HL yang dimanfaatkan sebagai Food Estate juga sekaligus merupakan kegiatan rehabilitasi kawasan hutan lindung dengan pola kombinasi tanaman hutan (tanaman berkayu) dengan tanaman pangan yang dikenal sebagai tanam wana tani (agroforestry), kombinasi tanaman hutan dengan hewan ternak yang dikenal sebagai wana ternak (sylvopasture), dan kombinasi tanaman hutan dengan perikanan yang dikenal sebagai wana mina (sylvofishery).

    Kritik keras

    Sementara itu, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WalhiUli Arta Siagian mengkritik rencana pemerintah mengubah 20 juta hektarehutan menjadi lahan pangan dan energi.

    Uli mengatakan kebijakan itu justru bakal menimbulkan kerugian ekologis. Menurutnya, penggundulan hutan bakal melepaskan emisi dalam skala sangat besar yang berujung kekeringan, pemanasan global, gagal panen, dan zoonosis.

    “Akan menjadi proyek legalisasi deforestasi yang memicu kiamat ekologis. Lingkungan dan keselamatan rakyat Indonesia akan dipertaruhkan,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/1).

    Dampak lainnya adalah warga-warga di sekitar hutan akan tergusur. Ia juga mengkhawatirkan konflik agraria timbul diikuti dengan kekerasan dan kriminalisasi pembebasan lahan.

    Uli mengingatkan saat ini sudah ada 33 juta hektare hutan dibebani izin di sektor kehutanan. Lalu 4,5 juta hektare konsesi tambang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, 7,3 juta hektare hutan sudah dilepaskan, sekitar 70 persennya untuk perkebunan sawit.

    “Narasi pemerintah untuk memastikan swasembada pangan dan energi hanya sebagai tempelan untuk melegitimasi penyerahan lahan secara besar-besaran kepada korporasi dan untuk memastikan bisnis pangan dan energi bisa terus membesar serta meluas,” ucapnya.

  • Pertanian Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Lamongan di Tahun 2025

    Pertanian Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan Lamongan di Tahun 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, baik fisik maupun non fisik pada yahun 2025.

    Komitmen tersebut disampaikan Yuhronur saat coffee morning bersama seluruh Kepala OPD dan Camat, dalam rangka menyatukan visi untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Lamongan, di aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Kamis (2/1/2025).

    “Pada awal tahun ini kita harus menyatukan visi dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan. Yakni melanjutkan pembangunan fisik dan non fisik untuk mewujudkan Lamongan megilan,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Menurut Pak Yes, bidang pertanian menjadi prioritas. Dibutuhkan peningkatan mulai dari pemberian dukungan hingga hasil produksinya.

    Terlebih, kata Pak Yes, bidang pertanian menjadi sasaran pokok yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada program Asta Cita, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    “Sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Lamongan harus terus mempertahankan dan meningkatkan capaian di bidang pertanian. Pemkab Lamongan harus bisa menghadirkan solusi akan permasalahan petani, sehingga tidak ada lagi kendala pertanian,” kata Pak Yes.

    Untuk mendukung peningkatan bidang pertanian di tahun 2025, orang nomor satu di Kota Soto ini juga mengarahkan untuk menindaklanjuti putusan pemerintah pusat perihal penetapan 20 persen dana desa untuk mendukung pertanian.

    “Begitupun pada pembangunan infrastruktur, Pemkab Lamongan terus berkomitmen menuntaskan pembangunan jalan,” tuturnya.

    Pada kesempatan tersebut, Pak Yes mengabarkan capaian Kabupaten Lamongan di tahun 2024 mulai dari indeks reformasi birokrasi kategori BB, mempertahankan nilai SAKIP A, perolehan opini WTP dari BPK, dan indeks kepuasan masyarakat mencapai angka 84,98, dan lainnya. (fak/ted)

  • Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Wamentan siapkan 90 ribu ton benih unggul pacu produktivitas pertanian

    Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung guna memacu peningkatan produktivitas pertanian di 2025.

    “Kementerian Pertanian menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Wamentan menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono menyatakan bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Menurut Wamentan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” ujarnya.

    Sudaryono menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12).

    Ia juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Selain itu, Wamentan juga mendorong Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula.

    Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.

    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Genjot Produktivitas Padi, Kementan Siapkan Benih Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) optimistis produktivitas padi nasional meningkat hingga 20% seiring adanya benih unggul yang bakal didistribusikan untuk petani di seluruh Indonesia. 

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan Kementan telah menganggarkan lebih dari 3,7 juta hektare untuk benih padi pada 2025, sedangkan sisanya disiapkan untuk benih jagung. Total benih yang disiapkan sebanyak 90.000 ton benih unggul padi dan jagung.

    “Penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15-20%,” kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Hal ini kata dia, bertujuan untuk menggenjot hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    Langkah ini juga diambil guna mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor sejumlah komoditas pangan termasuk beras dan jagung.

    Di sisi lain, Kementan juga mendorong Bulog untuk menyerap hasil panen petani, utamanya di Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting guna menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menghentikan impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.

  • Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Berkat Realisasi Program Strategis Pemerintah

    Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Berkat Realisasi Program Strategis Pemerintah

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis menatap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Kuncinya, program-program strategis pemerintah dapat terealisasi.
     
    “Program pemerintah untuk membantu masyarakat luas akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Desember 2024.
     
    Program-program strategis yang dimaksud meliputi makanan bergizi gratis, lumbung pangan, rumah murah, hingga program pengampunan utang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
    Anindya juga mengatakan salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi. Menurut dia, investasi akan datang ketika terdapat kepastian hukum. 
     
    Pernyataan Anin, sapaan Anindya, itu disampaikan saat memberi sambutan pada acara Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025, di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, kemarin.
     
    “Investasi punya potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, Presiden memiliki kemampuan meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini start yang bagus,” kata dia.
     
    Potensi besar pasar domestik 
    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia, Aviliani, mengatakan Indonesia memiliki potensi besar di pasar domestik, meski ada tantangan dari eksternal. Sehingga, kalau pun ada kebijakan di AS dan China terkait perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik.
     
    Avi, sapaan akrab Aviliani, mengatakan terkait hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah, harus dibicarakan mengenai end product-nya agar nilai tambahnya tinggi.
     
    “Kemudian, kita bicara juga hulunya karena hampir 70 persen bergantung pada bahan-bahan impor,” kata Aviliani.
     

    Avi menilai ke depan suku bunga juga masih menjadi tantangan. Di sisi lain, rupiah akan tergerus karena insentif yang diberikan oleh eksternal bisa membuat terjadinya arus modal keluar (capital outflow). 
     
    Tantangan lainnya, lanjut dia, adalah nilai tukar yang diprediksi masih berfluktuasi tinggi dengan rentang Rp16.000 hingga Rp16.500. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi. 
     
    “Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang apa yang harus dilakukan,” ujar Avi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun ini.

    Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, mengingat pemerintah telah menyetop impor bahan pangan seperti beras pada 2025 ini.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi.

    “Sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers pada Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengklaim penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen.

    Oleh karena itu, ia mengatakan Kementan akan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Pada 2025 ini, selain beras, Indonesia juga tidak akan mengimpor jagung.

    Serapan beras dan jagung dari petani pun akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Sudaryono mendorong Bulog untuk menyerap terutama dari provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Ia menilai serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

  • Menteri ATR Sebut Cuma Ada 3 Food Estate di Era Prabowo

    Menteri ATR Sebut Cuma Ada 3 Food Estate di Era Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut Presiden Prabowo Subianto hanya punya tiga lokasi lumbung pangan (food estate).

    “Fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, Sumatra, Kalimantan, sama Papua (Merauke),” ujarnya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (31/12).

    “Food estate tidak digeser dari Kalimantan Tengah ke Merauke. Kalteng tetap jalan, Merauke tetap jalan,” tegas Nusron.

    Kementerian ATR/BPN juga sudah menghitung kebutuhan lahan untuk mencapai swasembada pangan. Nusron mengatakan Indonesia perlu tambahan 1,6 juta hektare demi mencapai target tersebut.

    Di lain sisi, sang menteri menyinggung pengurangan lahan sawah yang dilindungi (LSD) untuk berbagai kepentingan. Nusron memperkirakan 100 ribu hektare-150 ribu hektare lahan terkoreksi setiap tahunnya.

    “Kan ini harus diganti. Jadi, untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare (sawah), belum untuk menutup kira-kira lima tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang, setiap tahun terkoreksi 100 ribu-150 ribu hektare, kan perlu tambahan lagi,” beber Nusron.

    “Kalau (lahan) di Pulau Jawa yang eksisting ini terkoreksi terus, tetap nanti enggak bisa swasembada pangan nantinya. Ada tambahan baru plus ketersediaan lahan pengganti kepada yang hari ini menjadi sawah terkoreksi untuk kepentingan hilirisasi maupun perumahan,” imbuhnya.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu paham bahwa rakyat butuh lahan untuk rumah. Namun, Nusron juga menegaskan pentingnya pangan.

    “Kalau semuanya dipakai untuk rumah, gak ada buat lahan, ke depan masyarakat makan apa?” tandasnya.

    Presiden Prabowo memang punya target swasembada pangan. Mulanya ini dipatok bisa tercapai pada 2029, lalu dimajukan ke 2027 mendatang.

    (skt/sfr)

  • Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Nusron Buka Suara soal Kabar Food Estate Dipindah dari Kalimantan ke Papua

    Jakarta

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi kabar pemindahan proyek lumbung pangan atau food estate dari Kalimantan ke Merauke, Papua. Nusron pun membantah kabar tersebut.

    Nusron menekankan tidak ada pemindahan food estate, sebab untuk mengejar swasembada pangan 2027 membutuhkan banyak lahan, termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Untuk itu, food estate di ketiga wilayah tersebut akan menjadi fokus pemerintahan sekarang.

    “Food estate dari Kalimantan ke Merauke tidak digeser, kenapa? Karena untuk mencapai swasembada pangan kita butuh Kalimantan butuh Papua dan Sumatera. Jadi fokus food estate pada pemerintahan kali ini ada tiga, fokus Sumatera, Kalimantan, Papua,” kata Nusron dalam acara Capaian Akhir Tahun 2024 di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

    Nusron menjelaskan butuh 1,6 juta hektare (ha) sawah untuk mencapai swasembada pangan. Namun, masih ada tantangan, yakni banyak sawah yang diajukan untuk menjadi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Bahkan setiap tahun ada sebanyak 150 ribu hektar sawah yang diajukan untuk menjadi LSD.

    Untuk itu, pemerintah mengejar ketersediaan lahan untuk mencapai target swasembada pangan tersebut. Hal ini untuk mengganti sawah berstatus LSD tersebut.

    Selain itu, menurut Nusron setiap tahun rata-rata Kawasan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan, setiap tahun di Jawa, Sumatera terkoreksi plus minus 150 ribu hektare per tahun.

    “Ini kan harus diganti. Jadi untuk mengejar hari ini saja kita butuh 1,6 juta hektare, belum untuk menutup 5 tahun mendatang. Kalau asumsinya lima tahun mendatang setiap tahun terkoreksi 150 ribu hektare kan butuh tambahan lagi. Kalau Pulau Jawa terkoreksi terus kan nggak bisa swasembada pangan,” terang Nusron.

    “Jadi, ketersediaan lahan pengganti pada yang hari ini menjadi sawah dikoreksi untuk kepentingan baik hilirisasi maupun kepentingan perumahan di Pulau jawa maupun Pulau Sumatera,” sambungnya.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Drajad Wibowo mengatakan Prabowo Subianto berencana memindahkan proyek lumbung pangan nasional (food estate) dari Kalimantan ke Merauke, Papua.

    “Karena food estate yang sekarang dikembangkan di Kalimantan, menghadapi berbagai persoalan karena tanah tidak terlalu subur, top soil-nya sedikit, sehingga kurang cocok untuk beberapa hal,” ujar Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (26/9).

    Drajad mengakui Merauke masih banyak kekurangan, terutama dari sisi infrastruktur pendukungnya. Namun, ia memastikan dari sisi agrikultur tanahnya lebih subur ketimbang di Kalimantan.

    (hns/hns)

  • Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Kadin Optimistis Ekonomi 2025 Tumbuh Lewat Realisasi Sejumlah Program Strategis Pemerintah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah berbagai tantangan baik dari sisi global maupun domestik, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) optimistis Pemerintahan Prabowo-Gibran bersama dunia usaha dapat mengatasi berbagai tantangan dan menciptakan banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan secara optimal menuju 8 persen. 

    Untuk itu, Kadin telah membuat catatan khusus dan rekomendasi. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu hal yang paling penting untuk Indonesia saat ini adalah investasi.

    Menurutnya, untuk menghadirkan investasi ke Indonesia yang penting untuk digarisbawahi adalah mengenai kepastian hukum yang akan menjadi cikal bakal kebangkitan atau keberlanjutan dari investasi yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

    Hal tersebut disampaikan Anin, demikian sapaan akrabnya, dalam sambutannya secara daring melalui video conference di acara “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    Acara yang mengusung tema “Mengorkestrasi Tantangan Perekonomian Global & Domestik Sebagai Peluang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 persen dan Kesejahteraan Publik” itu dihadiri 58 undangan yang datang langsung, dan 279 undangan yang hadir secara daring baik dari Dewan Pengurus Harian Kadin Indonesia dan jajarannya, Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia, serta para pimpinan media nasional.

    “Kami melihat investasi walaupun masih ada tantangan di sana-sini baik dari luar negeri dan dalam negeri, tetap mempunyai potensi yang luar biasa. Kemarin dalam waktu dua mingguan mendampingi lawatan (Presiden Prabowo Subianto) ke luar negeri, ke China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil dan Inggris, Bapak Presiden memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor dan berhasil mendapatkan komitmen investasi. Saya rasa ini suatu start yang bagus yang bisa membuat momentum yang baik ke depannya,” tutur Anin dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

    Menurutnya, program-program pemerintah untuk membantu masyarakat luas juga akan membuahkan hasil yang sangat baik dalam jangka menengah dan panjang ke depannya. Karena bisa dirasakan langsung ketika bicara mengenai isu kemiskinan dan juga kelaparan.

    Program-program seperti makanan bergizi gratis dan lumbung pangan, juga program pengampunan utang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) juga bisa membuat para pelaku UMKM beraktivitas kembali dalam dunia usaha.

    Selain itu, lanjut Anin, program rumah murah akan berdampak sangat baik, demikian juga dengan investasi jangka panjang seperti di dalam pendidikan, kesehatan, dan juga infrasruktur digital yang tentu merupakan sektor yang prospektif untuk Indonesia bisa berkompetisi dan bisa membuat kesejahteraan lebih baik.

    “Jadi singkatnya, kami melihat bahwa ke depannya competitiveness (daya saing) dari Indonesia ini sangat besar, memang saya tidak menutup mata banyak tantangan seperti yang tadi disebutkan isu yang lagi marak mengenai PPN 12%, daya beli masyarakat terutama kelas menengah, isu penggantian tenaga kerja dan lain-lain, tapi semua itu tentu di sinilah tugas Kadin ada dua, yang pertama bekerja dengan konstituen, yaitu Kadin Provinsi dan juga seluruh perusahaan, termasuk BUMN dan koperasi yang di bawah naungan Kadin untuk bisa mengarungi semua ini dengan baik. Dan kedua, Kadin menjadi mitra strategis pemerintah yang baik dalam program mendorong pertumbuhan ekonomi 8?n menurunkan kemiskinan bahkan sampai 0%,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani mengatakan, meski ada tantangan dari eksternal tetapi potensi di domestik (dalam negeri) sangat besar. 

    Sehingga kalau pun nanti ada kebijakan di AS dan China terkait dengan perdagangan, maka Indonesia harus fokus pada pasar domestik yang sebenarnya bisa dikembangkan. Avi, sapaan akrab Aviliani, juga mengatakan, terkait dengan hilirisasi yang sudah dicanangkan pemerintah agar nilai tambahnya tinggi, maka harus dibicarakan juga mengenai end product-nya. 

    “Kemudian kita bicara juga hulunya karena kita juga masih hampir 70 persen tergantung pada bahan-bahan impor. Tapi kita juga harus bicara hilirnya agar rekomendasi kita ke depan adalah bicara hulu dan hilir,” kata Aviliani.

    Avi menilai, ke depan suku bunga diperkirakan masih akan menjadi tantangan karena walaupun turun hanya akan mencapai 50 basis poin. “Nah di sisi yang lain, rupiah itu akan tergerus karena memang insentif yang diberikan oleh eksternal yaitu AS dan China bisa membuat capital outflow (arus modal keluar). 

    Sehingga tantangan ke depan ini masih akan terjadi bunga tinggi maka pengusaha harus pandai-pandai kalau bunga tinggi apa yang harus dilakukan? Apakah dia melunasi utang? Apakah dia bisa IPO? Ini adalah sebuah challenge buat pengusaha,” ujar Avi.

    Selain suku bunga, tantangan lainnya adalah nilai tukar yang diprediksi masih akan berfluktuasi cukup tinggi dengan range Rp 16.000-Rp 16.500. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada inflasi. 

    “Berarti bagaimana mengatasi inflasi tentu pengusaha sudah bicara dari sekarang itu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

    Avi berharap agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan suplai pangan yang tinggi tidak membuat inflasi naik. 

    “Nah jangan sampai inflasi juga melonjak gara-gara tidak bisa memenuhi kebutuhan suplai. Makanya tadi diusulkan bagaimana suplai ini harus dipikirkan dari sekarang supaya kebijakan pemerintah ini bisa jalan tanpa meningkatkan inflasi. Karena inflasi itu bisa turun kalau kita bisa memenuhinya,” kata Avi.

    Mengenai potensi masuknya investasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo, Avi sependapat dengan Anin.

    “Sebenarnya di bidang apa sih potensi investasi itu akan masuk ke Indonesia? Jadi pertama kalau kita lihat yang paling banyak itu adalah di sektor pertambangan. Karena pertambangan itu kita punya hulunya kan. Yang di negara-negara lain tidak punya,” ujar Avi.

    Selain sektor pertambangan, Avi juga menyebutkan potensi di sektor transportasi dan sektor keuangan.

    “Sekarang kan ada dari Vietnam masuk di (sektor transportasi) taksi ya. Sebenarnya ada taksi dari Vietnam itu cukup banyak jumlahnya. Jadi mereka masih melihat sektor-sektor jasa juga menarik buat mereka karena potensi market di Indonesia itu masih sangat besar,” kata dia

    Berbicara potensi dari sektor pangan, Avi berharap ke depan ada gebrakan kebijakan di sektor pertanahan. 

    “Lahan masih menjadi masalah, nah kemandirin pangan butuh kebijakan di sektor pertanahan. Nah ini yang mungkin masih butuh waktu,” ujarnya.

    Berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, Avi berharap agar nantinya kebijakan tidak hanya berdasarkan pada sektoral saja, tetapi lebih berkaitan pada ekosistem yang bisa membuat pengusaha ataupun investor itu lebih mudah.

    “Membangun ekosistem kebijakan itu jadi penting. Jadi tidak ada lagi kebijakan by sektoral, tapi bagaimana kebijakan diuraikan secara orkestrasi. Jadi harus ada orkestra dari kebijakan-kebijakan itu,” pungkasnya.

    Dalam diskusi “Kadin: Global and Domestic Economic Outlook 2025” itu turut hadir menjadi pembicara dari perspektif pengusaha yaitu Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto, WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia Suryani Motik, WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara, dan Ketua Umum DPP Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Dyah A. Prihapsari. 

    Hadir juga sebagai panelis Ketua Komite Tetap (Kakomtap) Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia David E. Sumual, Kakomtap Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Enrico Tanuwijaya, Kakomtap Kajian Kebijakan Publik Kadin Indonesia Hermanto Siregar, Kakomtap Kajian Ekonomi Daerah Kadin Indonesia Telisa A. Faunty, Wakil Ketua Komite Tetap (Wakakomtap) I Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia Abdul Manap Pulungan, Wakakomtap II Kajian Ekonomi Global Strategis Kadin Indonesia Josua Pardede, serta Wakakomtap II Kajian Sektoral dan Pelaku Industri Kadin Indonesia, Andry Satrio Nugroho.

     

  • Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Stop Impor Beras, Wamentan Sudaryono Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul

    Jakarta

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional dan mendukung program pemerintah dalam mengurangi impor beras.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan, bahwa penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah. Menurut Wamentan Sudaryono, hal ini bertujuan untuk meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.

    “Pada tahun 2025, Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi, sementara sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” katanya dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024).

    Wamentan Sudaryono juga menambahkan bahwa penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen. Oleh karena itu, Kementan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamentan Sudaryono juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap hasil panen petani, terutama di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pada 2025 Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah bahan pangan, termasuk beras, garam, dan gula. Menurut Zulhas, serapan beras dari petani akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden.

    “Kita akan menghentikan impor beras dan bahan pangan lainnya. Bulog akan menyerap semua gabah dan jagung yang diproduksi oleh petani untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Zulkifli.
    Dengan langkah ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung kesejahteraan petani di seluruh negeri.

    (akd/akd)