Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Bupati Lamongan Ajak PPDI Dukung Pembangunan Desa dan Swasembada Pangan

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengajak Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) untuk berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa serta mewujudkan swasembada pangan.

    Ajakan tersebut disampaikan oleh Yuhronur saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PPDI Kabupaten Lamongan periode 2025-2030 di GOR Lamongan, Kamis (30/1/2025). Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPW PPDI Jawa Timur, Adnan Kohar.

    Menurut Bupati yang akrab disapa Pak Yes, PPDI memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. Ia menegaskan bahwa Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2024 yang kemudian diperbarui menjadi UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 tidak hanya mengatur perpanjangan masa jabatan perangkat desa, tetapi juga menegaskan bahwa desa merupakan sentra pembangunan nasional.

    “Saya yakin PPDI mempunyai peran besar dalam mensukseskan pembangunan di negara kita. Karena pembangunan desa merupakan lokomotif yang bisa membawa kemajuan daerah menuju kemajuan bangsa,” ujar Pak Yes dalam sambutannya.

    Bupati Lamongan juga meminta agar PPDI selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat dalam menjalankan programnya. Menurutnya, keselarasan antara pemerintah dan perangkat desa sangat penting dalam mengatasi berbagai tantangan seperti kerusakan infrastruktur, keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dalam kesempatan tersebut, Pak Yes juga menekankan pentingnya dukungan PPDI terhadap program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan telah mencanangkan penggunaan dana desa untuk sektor pertanian dengan alokasi minimal 20 persen.

    “Kabupaten Lamongan adalah lumbung pangan nasional nomor lima. Capaian tersebut harus kita pertahankan, karena dalam satu tahun ini kita harus memenuhi target swasembada pangan. Tentu PPDI memiliki andil penting dalam mendukung potensi pertanian Lamongan menuju swasembada pangan,” tegasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pak Yes juga mengapresiasi PPDI atas capaian jumlah desa mandiri yang telah mencapai 239 desa serta desa maju sebanyak 223 desa di Lamongan.

    “Hingga saat ini Kabupaten Lamongan tidak ada desa yang berstatus berkembang dan tertinggal,” ungkapnya dengan bangga.

    Sementara itu, Ketua Umum DPD PPDI Kabupaten Lamongan, Ahmad Muhammad As’ad, menegaskan komitmennya untuk menyusun program kerja yang selaras dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    “Hal tersebut merupakan wujud sinergi yang akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lamongan,” pungkas As’ad. [fak/beq]

  • Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sederet gebrakan kebijakan ekonomi terus bermunculan. 

    Sebut saja pada awal November 2024 Prabowo menerapkan kebijakan hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total mencapai Rp2,4 triliun. 

    Sementara kebijakan kontroversial yang mengisi sisa akhir 2024, yakni terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada akhirnya Prabowo hanya mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah yang disertai insentif fiskal untuk dukung daya beli. 

    Teranyar, pada hari ke-95 dirinya menjabat sebagai presiden, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah total senilai Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky memandang fokus kebijakan Prabowo pada dasarnya memang kepada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. 

    Riefky tak heran bila Prabowo melakukan pemangkasan anggaran seluruh K/L dan daerah untuk membiayai program-programnya. 

    Pasalnya perlu diingat, Prabowo juga melakukan pelebaran kabinet dengan penyesuaian jumlah kementerian, begitu pula dengan menteri dan wakil menteri. Sebut saja Kementerian Keuangan yang kini memiliki tiga wakil menteri. 

    “Konsekuensi fiskal tentu cukup besar tapi bukan hanya dari progam tapi dari langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet, konsekuensi fiskalnya lebih besar,” ujarnya, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Riefky mengestimasikan pelebaran kabinet setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang. 

    Di sisi lain, melihat program Quick Win dalam APBN 2025, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk menunjang tujuh program. 

    Mulai dari MBG senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah Rp1,8 triliun, dan Penuntasan TBC Rp8 triliun. 

    Selain itu, juga program Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa mencapai Rp15 triliun.

    Tampaknya, alokasi tersebut masih kurang sehingga membutuhkan dana lebih yang akan diambil dari anggaran K/L dan daerah. 

    Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:

    Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp2,4 triliun.
    Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
    Insentif fiskal hampir Rp40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
    Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%.
    Program MBG senilai Rp71 triliun.
    Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun.
    Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula. 

  • Mentan Ingin NTT Jadi Lumbung Pangan Nasional, Pasok Beras

    Mentan Ingin NTT Jadi Lumbung Pangan Nasional, Pasok Beras

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman berambisi untuk membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Lumbung Pangan di timur Indonesia dengan waktu maksimal tiga tahun. Dia menilai NTT dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan nasional, karena memiliki potensi lahan yang mencapai 300 ribu hektare.

    “Potensinya luar biasa. Jika 200 ribu hektare saja kita tanami dua kali setahun, produksi bisa mencapai 2 juta ton beras. Padahal kebutuhan NTT hanya 1,3 juta ton. Artinya, kita surplus 700 ribu ton,” kata Amran dalam keterangannya, Jumat (24/1).

    Kemudian dia menjelaskan, jika NTT mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, ketergantungan pada provinsi lain seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur bisa berkurang. Menurut Amran, hal ini bakal menekan biaya logistik yang selama ini menjadi penyebab harga beras tinggi dan inflasi di wilayah tersebut.

    “Kalau swasembada, inflasi terkendali, harga pangan rendah, dan masyarakat lebih sejahtera. Selama ini, biaya angkut dari luar daerah ditanggung rakyat, makanya harga mahal,” ujar dia.

    Untuk merealisasikan target tersebut, lanjut Amran, Kementan berkomitmen memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari irigasi, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga pendampingan intensif.

    “Kami targetkan jangan lewat tiga tahun. Kami bantu semua yang dibutuhkan, termasuk biaya optimalisasi lahan,” kata dia.

    Selain menekan inflasi, Amran berharap program swasembada ini dapat menjadi solusi efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan di NTT yang saat ini mencapai 20 persen.

    “Sektor pertanian adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan di NTT. Jika ini berhasil, rakyat akan lebih sejahtera,” tutur dia.

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur NTT Andriko Noto Susanto menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di wilayahnya. Dia menjelaskan bahwa dari 300 ribu hektare potensi lahan sawah, sebanyak 177 ribu hektare telah digarap dengan indeks pertanaman (IP) 1–1,5.

    Andriko juga menyebut bahwa masih terdapat 123 ribu hektare lahan basah yang siap dioptimalkan.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan pemerintah, mulai dari alsintan, pompa, benih, pupuk, hingga pembangunan bendungan dan embung. Dengan dukungan ini, kami yakin NTT bisa berkontribusi pada swasembada pangan nasional,” kata dia.

  • Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke Nasional 24 Januari 2025

    Megawati Minta Legislator PDI-P Kawal Dampak Proyek Food Estate di Merauke
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    secara khusus memberikan arahan kepada legislator dari partainya untuk mengawasi rencana proyek
    food estate
    di
    Merauke
    , Papua.
    Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus menjelaskan bahwa Megawati cukup lama menyinggung proyek pemerintah yang banyak dikhawatirkan tersebut dalam acara pembekalan terhadap legislator PDI-P.
    “Satu hal tadi yang cukup lama disinggung oleh Ibu bahkan memanggil para anggota legislatifnya itu tentang proyek
    food estate
    di Merauke,” ujar Deddy di sela-sela acara Pembekalan dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Fraksi PDI-P di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat (24/1/2025).
    Menurut Deddy, Megawati meminta para legislator mengawasi program tersebut bisa berjalan dengan baik.
    “Tentang bagaimana supaya itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dengan memperhatikan kondisi ekosistem yang ada di sana dan hak-hak adat masyarakat setempat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau
    food estate
    di Merauke, Papua Selatan.
    Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada Kamis (12/9/2024).
    Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.
    “Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara,” kata Ahmad Rizal.
    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.
    “Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu,” katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (20/12/2024).
    Ribka menyebut food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.
    Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate.
    Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.
    Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan pemerintah tidak tinggal diam.
    Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.
    Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.
    Karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 14 Faktor Masyarakat Indonesia Puas dengan 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran

    14 Faktor Masyarakat Indonesia Puas dengan 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Survei Nasional (LSN) mencatat 14 faktor utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat Indonesia terhadap 100 hari kinerja Prabowo-Gibran. Hasilnya, 87,5% masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan yang baru.

    Ke-14 faktor itu adalah, pemeriksaan kesehatan gratis dengan tingkat kepuasan 88,2%. Lalu ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan tingkat kepuasan 87,9%. Pelatihan kompetensi guru dengan tingkat kepuasan 86,9%.

    Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi dengan tingkat kepuasan 86,7%. Penuntasan TBC 80,7%. Penghapusan utang UMKM 79,5%.

    Pemberantasan pinjaman online (Pinjol) ilegal dan judi online (judol) 79,3%. Makan bergizi gratis sebesar 79,3%. Pengamanan pasar dalam negeri sebesar 78,1%.

    “Membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan 77,6%, pelaksanaan Pilkada 2024 sebesar 75,1%, sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi 74,7%, pembangunan rumah untuk rakyat kecil 70,2%, dan pemberantasan korupsi 69,8%,” papar peneliti LSN Fishya Amina kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    Sementara itu, pengamat politik Kunto Adi Wibowo menilai survei yang dirilis oleh LSN menunjukkan bahwa program-program pemerintah Prabowo memenuhi layanan dasar publik, terutama sektor kesehatan hingga pendidikan.

    “Program Prabowo seakan menjadi jawaban bagi masyarakat, setelah pendidikan dasar dan menengah seakan-akan selama ini diabaikan oleh Kementerian Pendidikan,” tutur Kunto.

    Namun, kepuasan yang diperoleh ini, lanjut Kunto, dapat dimaknai sebagai harapan untuk pemerintah Prabowo-Gibran. 

    “Justru tingkat kepuasan pada masa awal pemerintahan dapat menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Apakah harapan yang terpupuk dapat dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis data kepuasan masyarakat terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dari catatan yang dimiliki LSN 87,5% masyarakat Indonesia puas dengan hasil kerja Prabowo-Gibran.

  • Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Pemkab Lamongan Siapkan RKPD 2026, Fokus Lima Prioritas Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan mulai menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Proses ini ditandai dengan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Gajah Mada Pemkab Lamongan pada Kamis, 23 Januari 2025.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Moh. Nalikan, menyatakan bahwa penyusunan RKPD ini difokuskan pada lima prioritas utama. “Pemantapan SDM unggul, maju, dan berdaya saing menjadi yang pertama,” jelas Nalikan. Prioritas berikutnya adalah stabilisasi ekonomi mandiri melalui penguatan UMKM lokal dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan daerah.

    Prioritas ketiga adalah peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal sekaligus penurunan angka kemiskinan. Keempat, menjaga stabilitas dan kualitas infrastruktur ekonomi serta ruang publik yang merata. Terakhir, peningkatan stabilitas sosial menjadi perhatian khusus Pemkab Lamongan.

    “Pembangunan tersebut direalisasikan melalui 11 program prioritas, mulai lumbung pangan Lamongan, Lamongan sehat, perintis, hingga lainnya,” ungkap Nalikan.

    Nalikan juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung tercapainya program-program ini demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia berharap SDM Lamongan mampu mengambil peluang dari pertumbuhan investasi industri.

    “Tumbuhannya industri investasi kita jangan sampai menjadi penonton sehingga SDM unggul harus kita siapkan untuk peluang investasi,” tuturnya.

    Target kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian lain. Nalikan menargetkan PAD Kabupaten Lamongan naik dari Rp559 miliar pada 2024 menjadi Rp670 miliar di tahun 2026.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Lamongan, Sujarwo, menambahkan ada enam isu strategis yang menjadi fokus dalam penyusunan RKPD.

    “Keenam isu strategis tersebut meliputi penurunan kemiskinan dan peningkatan perlindungan sosial, pemerataan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, UMKM naik kelas, pengembangan industri, serta peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Sujarwo.

    Isu lain mencakup pembangunan pelayanan publik berbasis digitalisasi, peningkatan infrastruktur untuk mendukung produktivitas ekonomi, serta pemberdayaan desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sujarwo menekankan bahwa pembahasan RKPD ini menjadi bagian penting dari penyelesaian RPJMD Kabupaten Lamongan 2021–2026. “Rancangan kita tidak sekadar rancangan yang tidak perlu membutuhkan pembenahan lagi, tetapi RKPD sebuah rancangan yang menjadi bagian penyusunan APBD,” pungkasnya. [fak/beq]

  • Kementrans giat jalin koordinasi pada 100 hari pertama kerja

    Kementrans giat jalin koordinasi pada 100 hari pertama kerja

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa selama 100 hari pertama kerja usai pelantikan, ia bersama Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara giat berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program transmigrasi.

    Sejumlah kunjungan telah dilakukan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) ke beberapa kementerian lainnya, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menjalin kerja sama.

    Wamentrans mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan program transmigrasi dapat didukung oleh semua kementerian dan lembaga, sehingga implementasinya menjadi lebih efektif dan efisien.

    “Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, terkait kebutuhan sektor pertanian ditangani oleh Kementerian Pertanian, bila transmigran ingin membangun koperasi akan didukung oleh Kementerian Koperasi, begitu juga dengan bidang lainnya akan ditangani oleh kementerian terkait,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan secara efektif dan efisien sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan anggaran, serta keberanian melakukan pemotongan pada hal-hal yang tidak esensial.

    Presiden Prabowo, kata Viva, berharap bahwa penggunaan anggaran harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mewujudkan swasembada pangan dan energi.

    Ia menuturkan bahwa kawasan transmigrasi selama ini telah menjadi lumbung pangan nasional, sehingga memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Sebagai wilayah lumbung pangan, kawasan transmigrasi akan disinergikan dengan program food estate yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Kementerian Transmigrasi akan bersinergi dengan kementerian lain untuk mempercepat swasembada pangan seperti yang diperkirakan oleh Presiden Prabowo bisa tercapai pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026,” ujarnya.

    Dalam rapat kabinet paripurna yang diikuti oleh seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Jakarta, Rabu (22/1), Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja kabinet dalam menjalankan mandat rakyat.

    Kinerja tersebut, menurut Presiden Prabowo, tidak lepas dari kerja sama yang baik antarkementerian selama tiga bulan masa pemerintahan berjalan.

    “Presiden memberikan arahan bahwa kita harus optimis dan semangat untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat,” imbuh Viva.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan Nasional 17 Januari 2025

    Resmikan Gudang Logistik di Papua, Menko PMK: Jangan Sampai Terjadi Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK),
    Pratikno
    , meresmikan
    Gudang Logistik
    Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Provinsi
    Papua Tengah
    pada Kamis (16/1/2025).
    Pratikno menyatakan, tidak boleh ada lagi kasus
    kelaparan di Indonesia
    , khususnya Papua Tengah, setelah pemerintah membangun
    gudang logistik
    tersebut.
    “Jangan sampai terjadi kekurangan pangan atau kelaparan di masyarakat Indonesia, di manapun berada. Jangan sampai ada lagi kelaparan di Papua Tengah. Kita punya gudang logistik yang diisi, dijaga, dan didistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Gudang Logistik Distrik Agandugume merupakan fasilitas kedua yang dibangun di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, setelah sebelumnya pemerintah mendirikan gudang logistik di Distrik Sinak.
    Gudang logistik
    yang dibangun dengan Dana Siap Pakai (DSP) ini merupakan respons pemerintah terhadap krisis yang melanda Papua Tengah akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023.
    Pada saat itu, wilayah Distrik Agandugume, Distrik Lambewi, dan Distrik Oneri dilanda kekeringan parah serta fenomena embun beku yang merusak hasil panen.
    Akibatnya, lebih dari 11.000 penduduk terdampak, dengan korban jiwa mencapai enam orang (5 dewasa dan 1 bayi).
    “Pemerintah pusat membangun gudang logistik agar ada lumbung pangan di kawasan Agandugume dan sekitarnya untuk mengantisipasi jangan sampai nanti kalau ada paceklik, krisis pangan, atau cuaca ekstrem, masyarakat kesulitan mengakses pangan,” ujar Menko PMK.
    Pratikno menyebutkan, pemerintah daerah akan menjadi penanggung jawab keberlangsungan gudang logistik, termasuk pengamanan, pengisian logistik, dan pendistribusian ke masyarakat.
    Pemerintah pusat, BNPB, dan TNI juga akan memberikan dukungan.
    “Gudang logistik ini selanjutnya dijaga keamanannya, diisi, dan dikelola dengan baik sehingga kalau ada cuaca ekstrem yang membawa risiko bagi masyarakat lokal, fasilitas ini dapat digunakan untuk menjamin ketersediaan pangan,” ujar dia.
    Menko PMK juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut.
    Ia meminta masyarakat untuk turut mengelola gudang logistik di masa mendatang, terutama saat stok pangan melimpah, agar dapat menjadi cadangan pangan bagi kebutuhan bersama.
    “Kalau suatu saat gudang logistik ini diurus sendiri oleh masyarakat, maka ketika stok pangan melimpah, bisa diisi oleh masyarakat untuk masyarakat sendiri. Jadi pada akhirnya, ini bisa dikelola masyarakat sendiri,” kata Pratikno.
    Menurutnya, gudang logistik yang dibangun di Kabupaten Puncak dapat menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mengantisipasi cuaca ekstrem.
    “Kami harapkan masyarakat Kabupaten Puncak dan sekitarnya dapat menjaga keberadaan gudang logistik ini, sehingga menjadi contoh baik untuk daerah lain,” ujar Pratikno.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Wamen Viva Yoga Jadikan Kawasan Transmigrasi Payahe sebagai Lumbung Pangan di Maluku Utara

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi ingin menjadikan kawasan transmigrasi Payahe sebagai lumbung pangan di Maluku Utara.

    Viva mengatakan hal itu ketika menerima anggota DPRD, kepala Dinas Transmigrasi, dan jajaran lain Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

    Kehadiran mereka ke kantor kementerian yang beralamat di Kalifate itu untuk menyampaikan berbagai hal terkait perkembangan kawasan transmigrasi yang berada di Tidore.

    “Di Payahe, Kementerian Transmigrasi sudah mengerjakan berbagai program seperti peningkatan jalan poros, lanjutan normalisasi saluran, berbagai pembangunan gorong-gorong, pelat decker, box culvert, dan lanjutan tembok tepi,” kata Viva, Rabu (15/1/2025).

    Menurut Viva Yoga, saat ini salah satu prioritas program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk mendukung program tersebut dirinya mendorong agar Payahe menjadi lumbung pangan. “Potensi itu ada sebab ada berbagai kelompok tani dan lahan yang subur,” ujarnya.

  • Malinau bangga produksi padi kelompok Rurum Kei tembus 9,4 ton

    Malinau bangga produksi padi kelompok Rurum Kei tembus 9,4 ton

    Ilustrasi – Wakil Bupati Malinau, Jakaria panen padi di Desa Tanjung Lapang, Kabupaten Malinau Barat, Kabupaten Malinau.(ANTARA/HO-Kominfo Malinau)

    Malinau bangga produksi padi kelompok Rurum Kei tembus 9,4 ton
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Malinau memberi apresiasi positif atas keberhasilan Kelompok Tani “Rurum Kei” Desa Tanjung Lapang atas hasil ubinan padi yang mencapai 9,4 ton per hektare. 

    “Kami bangga, ini rekor baru bagi pertanian Malinau, bayangkan, jika seluruh lahan pertanian kita yang mencapai 6.000 hektar menghasilkan panen serupa, Malinau bisa jadi lumbung pangan nasional,” ujar Wakil Bupati Malinau, Jakaria, Rabu.

    Ubinan padi adalah kegiatan untuk memperkirakan jumlah hasil panen padi dengan cara mengambil sampel, mengukur, dan menimbang. Ubinan padi merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Wakil Bupati bilang, keberhasilan ini tak lepas dari penggunaan varietas Mekongga yang terbukti cocok dengan kondisi tanah Malinau.

    “Dinas Pertanian harus terus mendukung inovasi dan pengembangan varietas unggul seperti ini,” tuturnya.

    Meski begitu, Jakaria mengingatkan pentingnya menjaga kualitas hasil panen dan keberlanjutan produksi. Menurutnya, petani tidak boleh berpuas hanya dengan satu kali panen yang bagus. 

    “Kita harus bisa pertahankan, bahkan tingkatkan lagi produktivitasnya,” imbuhnya.

    Ke depan, Pemkab Malinau berkomitmen penuh mendukung para petani. Jakaria bilang, Pemkab Malinau akan terus memfasilitasi petani dengan teknologi pertanian modern, akses pasar yang luas, serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan.  Dengan potensi yang sangat besar, Jakaria optimis Malinau bisa menjadi pusat pertanian nasional dalam waktu dekat.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun pertanian Malinau dan kita buktikan bahwa daerah kita mampu menghasilkan pangan berkualitas dalam jumlah yang melimpah,” tuturnya. 

    Berdasarkan data BPS, produksi padi Kabupaten Malinau mencapai 4.091,8 ton pada 2022. Kemudian meningkat menjadi 5.333,5 ton pada 2023, dan menjadi 5.372,4 ton pada 2023.  Kemudian, produksi berasnya mencapai 2.425,7 ton pada 2021, 3.161,9 ton pada 2022, dan tipis naik menjadi 3.185 ton pada 2023. 

    Pada 2023, luas panen padi di Kabupaten Malinau mencapai 1.537 hektare dengan produktivitas mencapai 34,9 kuintal per hektare.

    Sumber : Antara