Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Presiden Prabowo minta TNI AD fokus urus ketahanan pangan

    Presiden Prabowo minta TNI AD fokus urus ketahanan pangan

    KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (tengah) saat jumpa pers usai Rapim TNI AD di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (3/1/2025). ANTARA/Walda Marison

    Presiden Prabowo minta TNI AD fokus urus ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 03 Februari 2025 – 17:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto meminta TNI AD fokus mengurus masalah ketahanan pangan demi memperkuat lumbung pangan yang ada di daerah. Hal tersebut dikatakan Prabowo kepada jajaran pejabat TNI AD lewat video conference dalam rapat pimpinan TNI AD yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin.

    “Tadi di sela-sela rapim, sempat ada pengarahan dari Presiden juga, bahwa Presiden sangat fokus tentang masalah pangan ini,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada wartawan usai menggelar rapim.

    Perintah presiden tersebut langsung ditindaklanjuti Maruli dengan melanjutkan beberapa program ketahanan pangan seperti memanfaatkan lahan tidur di seluruh Indonesia menjadi perkebunan dan lumbung pangan. Dalam proses pemanfaatan lahan tersebut, TNI AD menggandeng beberapa pihak di antaranya PT Perkebunan Nasional (PTPN) dan Kementerian Kehutanan. Kerja sama itu dilakukan agar pemanfaatan lahan tidak terbentur izin sehingga dapat diolah secara maksimal.

    “Kita sudah buat ya, ada di Cibenda, Ciemas, nanti ada lagi di Purwakarta, di Cianjur, di Puslatpur, Lampung, Baturaja,” papar dia.

    Tidak hanya menggandeng kementerian dan pihak perusahaan negara, TNI AD juga turut menggandeng masyarakat setempat dalam proses pengolahan lahan. Selain itu, pihak Maruli juga sudah membangun ribuan titik air di beberapa daerah untuk dijadikan sebagai sumber air lahan pertanian tersebut.

    “Kami sudah ada pipanisasi, ada pompa hidran yang kita lakukan yang sudah bisa mengairi sekitar 50 ribu hektare lahan,” jelas Maruli.

    Nantinya hasil tani yang dikelola oleh prajurit TNI tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Maruli memastikan, program ketahanan pangan tersebut akan terus berlangsung demi terwujudnya swasembada pangan seperti yang dicanangkan Prabowo Subianto.

    Sumber : Antara

  • Dikepung Konversi Lahan Besar-besaran, Jawa Topang 53% Produksi Beras Nasional

    Dikepung Konversi Lahan Besar-besaran, Jawa Topang 53% Produksi Beras Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Pulau Jawa masih menjadi lumbung pangan, khususnya beras, di tengah konversi besar-besaran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur dan gembar-gembor industrialisasi. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa produksi beras di Pulau Jawa berada di kisaran 16,35 juta ton atau 53,4% dari total produksi beras nasional selama tahun 2024 yang tercatat mencapai 30,6 juta ton.

    Kendati masih menjadi penopang produksi beras nasional, namun secara jumlah produksi beras di Pulau Jawa mengalami pengusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, produksi beras di 5 provinsi utama di Pulau Jawa, tercatat sebanyak 17,35 juta ton atau 55,7% dari produksi nasional sebanyak 31,1 juta ton. 

    Artinya jika dibandingkan jumlah produksi beras antara tahun 2024 dan tahun 2023 terjadi penurunan produksi sebesar 480.000 ton atau menyusut sebesar 1,5%. 

    Dalam catatan BPS, pemicu turunnya produksi beras tidak bisa dilepaskan dari jumlah luas panen yang juga mengalami penyusutan. Pada tahun 2024, hampir semua provinsi penghasil padi mengalami penurunan luas panen padi.

    Total luas panen padi secara nasional sebanyak 10,05 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 53,14 juta ton pada tahun 2024. Padahal pada tahun sebelumnya, luas panen padi mencakup lahan seluas 10,21 juta hektare dengan total produksi padi sebanyak 53,98 juta ton.

    Beras Pemicu Kemiskinan

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara umum kemiskinan memang turun. Persentasenya di angka 8,57%.

    Turunnya angka kemiskinan, tidak serta merta disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sejahtera. Apalagi, jika dicermati, naik turunnya angka kemiskinan itu dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah baseline yang digunakan BPS untuk menentukan orang itu miskin, menengah, atau berpenghasilan tinggi. 

    BPS mematok baseline pengeluaran masyarakat yang masuk kategori hidup di garis kemiskinan senilai Rp566.655 untuk wilayah pedesaan dan Rp615.763 di perkotaan per kapita per bulan. Alhasil, nilai rata-rata garis kemiskinan per September 2024, sebesar Rp595.242. Angka itu naik 2,11% dibandingkan Maret 2024 yang hanya tercatat sebesar Rp582.932.

    Namun demikian, jika memakai standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, sebesar US$2,15 per hari, angka kemiskinan Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan yang dipaparkan oleh BPS belum lama ini. 

    Sekadar ilustrasi, jika menerapkan standar Bank Dunia di angka US$2,15. Warga Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah US$65,39 atau Rp1,04 juta seharusnya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu artinya, jumlah orang yang masuk kategori miskin akan lebih banyak lagi dibanding angka versi BPS. Ada yang bilang 40% dari populasi.

    Terlepas dari standar mana yang dipakai, BPS juga memaparkan fakta bahwa makanan menyumbang kemiskinan dibandingkan barang non makanan. Di perkotaan, misalnya, masyarakat miskin menghabiskan 73,5% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Sementara itu, orang pedesaan persentasenya lebih banyak lagi. Mereka menghabiskan lebih dari 75% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Adapun beras adalah komoditas makanan yang paling banyak menyumbang kemiskinan. Di perkotaan, masyarakat yang hidup di garis kemiskinan mengalokasikan 21,01% pengeluarannya untuk membeli beras. Sedangkan di pedesaan lebih tinggi lagi, sebanyak 24,93%.

    Beras adalah makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Data itu menginformasi bahwa mayoritas pengeluaran orang yang hidup di garis kemiskinan digunakan untuk mengonsumsi kebutuhan pokok.

    Konsumsi Beras Thailand 

    Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, Indonesia setidaknya telah memasok beras impor sebanyak 4,52 juta ton sepanjang 2024. Volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 47,7% dibanding impor beras tahun lalu yang mencapai 3,06 juta ton.

    Tercatat, total 4,52 juta ton beras impor tersebut didominasi oleh semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed, other than hs code 10063030 to 10063091 di mana komoditas dengan HS 10063099 ini tercatat masuk ke Indonesia sebanyak 3,9 juta ton. 

    “Impor beras sepanjang 2024 adalah sebesar 4,52 juta ton pada 2024,” kata Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amalia, impor beras di 2024 merupakan yang tertinggi sejak 2019. BPS mencatat di 2019, impor beras hanya mencapai 444.510 ton. Jumlah tersebut turun menjadi 354.290 ton di 2020.

    Meski sempat menurun, impor beras sedikit mengalami peningkatan di 2021 menjadi 407.740 ton dan terus naik di 2022 yang tercatat sebesar 429.210 ton.

    Di 2023, impor beras melonjak. Tercatat, impor beras di 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik 613% dari tahun sebelumnya yang hanya 429.210 ton. Jumlah itu terus meningkat di 2024.

    Menurut asal negaranya, Amalia mengungkap bahwa Thailand menjadi negara utama importir beras ke Indonesia pada 2024 dengan volume mencapai 1,36 juta ton atau mencakup 30,19% dari total impor beras.

    Di bawah Thailand, ada Vietnam dengan volume impor beras mencapai 1,25 juta ton sepanjang 2024 atau 27,62% dari total impor beras. Posisi selanjutnya, ada Myanmar dan Pakistan di mana masing-masing melakukan importasi sebanyak 832.380 ton dan 803.840 ton di 2024.

    Posisi kelima adalah India di mana sepanjang 2024, BPS mencatat bahwa volume impor beras ke Indonesia mencapai 246.590 ton atau mencakup 5,46% dari total impor beras.

  • Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memproyeksikan produksi beras pada periode Januari – Maret 2025 mengalami lonjakan signifikan hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian dan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Proyeksi ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 21 Januari 2025. Pada triwulan I-2024, produksi beras tercatat sebesar 5,69 juta ton, sedangkan pada triwulan I-2025 diperkirakan mencapai 8,59 juta ton.

    Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 50,96 persen yang mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian.

    Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berdasarkan hitungan sementara produksi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan menjadi lumbung pangan dunia.

    “Berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari dan Maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan jadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.” kata Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara.

    Proyeksi Kenaikan Produksi Beras

    Data dari BPS dan Bapanas menunjukkan bahwa produksi beras pada bulan Januari 2025 mencapai 1,31 juta ton. Kemudian, pada Februari meningkat menjadi 2,08 juta ton, dan pada Maret diperkirakan mencapai puncaknya di angka 5,20 juta ton. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan strategi pertanian yang diterapkan pemerintah, terutama dalam hal efisiensi produksi dan perluasan lahan.

    Beberapa faktor utama yang mendukung peningkatan produksi beras di awal 2025 meliputi:

    1. Stabilitas Harga Beras

    Salah satu faktor penting yang mendorong kenaikan produksi beras adalah stabilitas harga yang tercipta di pasar. Dengan harga beras yang relatif stabil, petani merasa lebih aman dan termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka. 

    Hal ini karena mereka yakin bahwa hasil panen mereka akan memiliki nilai jual yang menguntungkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengolah lahan secara maksimal.

    2. Bantuan Alat Pertanian

    Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir, seperti traktor, pompa air, serta alat penyemprot tanaman dan hama. Bantuan ini sangat membantu petani untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 

    Dengan alat yang lebih modern dan efisien, petani dapat mengelola lahan pertanian mereka lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan hasil panen.

    3. Percepatan Penyaluran Pupuk Subsidi

    Sejak 1 Januari 2025, pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk, yang mempermudah dan mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. 

    Dengan sistem distribusi yang lebih cepat dan tepat sasaran, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih tepat waktu, yang membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka.

    4. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

    Untuk memperluas cakupan produksi, pemerintah juga melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, sementara ekstensifikasi melibatkan perluasan lahan pertanian. 

    Pemerintah berupaya untuk mengembangkan 1 juta hektare lahan pertanian baru dan mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektare. Langkah ini bertujuan untuk menambah luas areal tanam dan meningkatkan kapasitas produksi beras di tanah air.

    Dengan dukungan dari berbagai kebijakan dan upaya pemerintah ini, produksi beras di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, memastikan ketersediaan beras yang stabil dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat di masa depan.

    Manfaat dari Lonjakan Produksi Beras

    Lonjakan produksi beras di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 

    Peningkatan produksi ini membuka peluang besar bagi negara untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat daya saing sektor pertanian. 

    Selain itu, keberhasilan ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam upaya Indonesia mewujudkan swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

    Peningkatan produksi beras di Indonesia pada awal 2025 membawa berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta perekonomian nasional. Manfaat tersebut antara lain:

    1. Harga Beras Lebih Terjangkau

    Dengan lonjakan produksi beras yang signifikan, diperkirakan harga beras akan turun menjadi sekitar Rp12.000/kg pada awal 2025, dibandingkan dengan harga pada awal 2024 yang sempat mencapai Rp15.000/kg. Penurunan harga ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, yang sangat bergantung pada konsumsi beras.

    2. Ketersediaan Beras Terjamin

    Peningkatan produksi beras akan menjamin ketersediaan beras di pasaran, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan bahan pokok ini. Hal ini akan memastikan stabilitas harga dan pasokan, yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan.

    3. Mengurangi Ketergantungan pada Impor 

    Salah satu dampak positif dari lonjakan produksi beras ini adalah berkurangnya ketergantungan Indonesia pada impor beras. Dengan produksi dalam negeri yang meningkat, kebutuhan beras dapat dipenuhi secara lebih mandiri, yang pada gilirannya akan mengurangi beban anggaran negara yang selama ini digunakan untuk impor.

    4. Peluang Menjadi Eksportir Beras 

    Dengan produksi beras yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi eksportir beras. Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat membuka pasar ekspor baru, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertanian.

    Melalui berbagai strategi yang telah diterapkan, lonjakan produksi beras pada triwulan pertama 2025 diharapkan dapat membawa Indonesia menuju ketahanan pangan yang lebih kuat serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.

    DKI kunjungi Sidoarjo untuk tanam padi dan dukung ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani. Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur. Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Sumber : Antara

  • DKI tanam padi di Jawa Timur

    DKI tanam padi di Jawa Timur

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Sabtu berkunjung ke Dusun Semampir, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menghadiri penanaman padi bersama dan penyerahan sarana pertanian kepada petani.

    Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati Eli dalam keterangan resminya menjelaskan, kunjungan ini sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) bermitra dengan pelaku usaha dan BUMD di Jawa Timur.

    Pemprov DKI Jakarta tahun ini menargetkan “contract farming” di lahan 8.630 hektare dan “on farming” di lahan 800 hektare.

    “Kami sudah melakukan kerja sama dengan UD Sahabat Tani, meliputi ‘contract farming’ di lahan 800 hektar, pendampingan budidaya, dan penyerapan hasil panen dengan harga pasar,” katanya.

    Arsip foto – Petani menanam padi di lahan demplot padi yang diinisiasi Kodim 0807/Tulungagung di Ngantru, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (23/1/2025). (ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/YU.)

    Kemudian, Pemprov DKI akan membangun kemitraan bersama Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur yang meliputi penjajakan kerja sama budidaya, perdagangan beras serta komunikasi publik terkait pangan.

    “Ada pula kerja sama dengan BUMD Jatim Graha Utama, meliputi kemitraan dalam budidaya, perdagangan beras, dan komunikasi publik,” katanya.

    Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menjelaskan, kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur ini bertujuan menjamin kepastian pasokan beras bagi DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas.

    Sejak 2018, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) telah bekerjasama dengan UD Sahabat Tani melibatkan 40 gabungan kelompok tani dengan target hasil panen enam ton per hektar. Hasil panen akan dikirimkan ke pabrik PT Food Station di Jawa Timur untuk diproduksi lebih lanjut.

    Sebagai bentuk dukungan bagi petani binaan, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) juga menyerahkan bantuan alat semprot (sprayer) dan traktor tangan (hand tractor) serta menggandeng Bank Indonesia BI Kantor Perwakilan DKI Jakarta dan Provinsi Jaktim dalam mendukung program ketahanan pangan ini.

    Ilustrasi – Sejumlah petani beraktivitas di lahan sawah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. (ANTARA/Louis Rika)

    Dengan adanya kerja sama ini diharapkan sinergi antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur semakin kuat serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, Jatim merupakan lumbung pangan sehingga perlu pasar untuk memasarkan produk pangan agar tidak “oversupply”. Salah satunya, melalui sinergi dengan BUMD pangan di DKI Jakarta.

    Pada prinsipnya, kata dia, tentu ini sangat penting, kerja sama antardaerah itu adalah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

    “Kita tahu Jawa Timur sebagai lumbung pangan, perlu pasar agar produknya tidak ‘oversupply’ di daerah kita sudah cukup, maka kita perlu kerja sama dengan daerah lain, termasuk Jakarta,” ujar Adhy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Pj Gubernur Jatim dan Pj Gubernur DKI Jakarta Bertemu di Surabaya, Bahas Apa?

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi melakukan Penandatanganan Adendum Kesepakatan Bersama Antara Pemprov Jatim dan Pemprov DKI Jakarta di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (31/1/2025).

    Penandatanganan adendum berdasarkan kesepakatan bersama nomor: 100.3.7.1/17/KSB/011.3/2025 tanggal 31 Januari 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi di berbagai bidang yang sebelumnya telah terjalin dengan baik.

    “Pertemuan hari ini merupakan bentuk upaya nyata untuk menguatkan sinergi program kerjasama di berbagai bidang antara Pemprov Jatim dan DKI Jakarta,” ujar Adhy.

    “Pada prinsipnya tentu ini sangat penting karena kerja sama antar daerah itulah kunci untuk bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Semoga pertemuan ini bisa berdampak positif bagi Jawa Timur maupun DKI Jakarta,” harapnya menambahkan.

    Kerja sama Pemprov Jatim dan DKI Jakarta sendiri telah terjalin sejak tanggal 3 Juni 2021 dan akan berakhir pada 3 Juni 2026. Adhy menyebut, ke depannya kerja sama akan dikembangkan seiring dengan kebutuhan antara kedua daerah. Maka dari itu, diperlukan beberapa penyesuaian dalam kesepakatan bersama tersebut.

    “Di antaranya bidang pangan; pengembangan pertanian, peternakan, dan perdagangan; peluang penanaman modal; pariwisata dan ekonomi kreatif; sdm; kehutanan; koperasi dan umkm; serta bidang lainnya yang terkait urusan pemerintahan,” terang Adhy.

    Adhy menambahkan, Jawa Timur bisa menjadi partner kerja sama lantaran memiliki beberapa kelebihan di berbagai sektor. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh positif sebesar 4,91 persen pada triwulan III tahun 2024.

    “Jawa Timur juga mampu mengendalikan tingkat inflasi sesuai sasaran nasional 2,5+1 persen. Dimana, pada Desember 2024, inflasi Jatim sebesar 1,51 persen (y-on-y) dan didukung dengan kinerja investasi yang tumbuh signifikan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Adhy juga menjelaskan Jawa Timur mampu mempertahankan posisi sebagai produsen padi terbesar di Indonesia selama empat tahun berturut- turut sejak 2020 hingga 2023. Sedangkan berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi Jatim tahun 2024 mencapai 9,23 juta ton-gkg atau setara 5,32 juta ton beras,

    “Ini berkontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan ini, Adhy menyampaikan bahwa Pemprov Jatim juga meluncurkan program korporasi petani. Melalui program tersebut, ia berharap daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani bisa meningkatkan.

    “Program ini juga sekaligus sebagai alternatif solusi meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi pangan,” katanya.

    Sementara di sektor peternakan, lanjut Adhy, Jawa Timur konsisten menjadi gudang ternak nasional. Sapi perah Jatim berkontribusi 62 persen terhadap populasi sapi perah nasional dan sapi potong Jatim berkontribusi 28 persen terhadap populasi sapi potong nasional.

    “Populasi sapi Jawa Timur pun yang terbanyak di Indonesia,” terangnya.

    Banyaknya populasi sapi yang ada di Jawa Timur ini, kata Adhy, membuat Pemprov Jatim terus berupaya untuk menekan wabah yang sedang mengancam. Seperti halnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Vaksinasi pun terus digencarkan.

    “Saat ini telah dilaksanakan vaksinasi PMK sebanyak 14,7 juta dosis atau 95 persen dari target vaksinasi 15,4 juta dosis. Meski begitu secara nasional Jawa Timur tetap menempati peringkat I untuk populasi sapi,” jelasnya.

    Tak berhenti di situ, untuk mempertahankan status tersebut, Jawa Timur menjalankan implementasi rencana aksi road map exit strategy PMK.

    “Hasilnya kejadian penyakit PMK di Jawa Timur telah dapat dikendalikan,” tegasnya.

    Lebih dari itu, Adhy mengungkapkan di tahun anggaran 2025, ia mengimbau agar dinas peternakan mengalokasikan kebutuhan obat, vaksin, semen beku, N2 cair untuk kawin suntik/inseminasi buatan (IB). Saat ini, pemerintah pusat dan provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi vaksinasi, obat, vasilitasi IB.

    “Hanya saja masih belum mencukupi dari kebutuhan,” katanya.

    Adhy menyebut beberapa hal tersebut dapat menjadi gambaran untuk menindaklanjuti kerja sama bidang penguatan dan komoditas pangan. Menurutnya Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional pun membutuhkan pasar agar tidak terjadi over suply.

    “Dan Insya Allah ini akan terjadi kebermanfaatan bagi kedua belah pihak tadi bukan hanya produknya tetapi juga pelayanan peningkatan kapasitas bagaimana kelembagaan bagaimana teknologi yang berkaitan dengan peternakan,” jelasnua.

    Di sisi lain, Adhy menyambut baik kerja sama bisnis yang melibatkan PT. Food Station Tjipinang Jaya (BUMD Jakarta) dengan mitra bisnis jatim yaitu UD. Sahabat Tani; Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Timur dan BUMD Jatim Graha Utama (JGU).

    “Kami optimistis, kerja sama antara Jawa Timur dengan DKI Jakarta mampu semakin harmonis dan potensi kerja sama yang lebih luas dapat digali lebih dalam lagi,” harapnya.

    Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi mengatakan, penandatanganan adendum dengan Pemprov Jatim ini penting dilakukannya. Karena sebagian pusat perdagangan dan distribusi, DKI Jakarta membutuhkan suplai yang cukup untuk ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi.

    “Ini memang sangat strategis dalam rangka kita meningkatkan ketahanan pangan, ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo, dimana kita betul-betul ketahanan pangan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan,” ungkapnya.

    “Kita juga harus menuju swasembada pangan dan DKI Jakarta sangat butuh kerja sama ini,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Resmi! Prabowo Teken Empat Aturan Baru Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto disebut telah resmi meneken sejumlah regulasi untuk mendukung target swasembada pangan. Regulasi tersebut yakni mengenai irigasi, neraca komoditas, pupuk, dan penyuluh pertanian.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai menghadiri rapat pengadaan beras pemerintah oleh Perum Bulog 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jumat (31/1/2025).

    “Empat [regulasi] penunjang agar kita bisa swasembada [pangan] sudah jadi semuanya,” kata Zulhas dalam konferensi pers, Jumat (31/1/2025).

    Informasi tersebut disampaikan Zulhas usai menerima kabar dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dia mengatakan, regulasi tersebut telah selesai dan ditandatangani oleh Kepala Negara.

    Regulasi yang sudah rampung itu yakni Instruksi Presiden (Inpres) tentang Irigasi, Peraturan Presiden (Perpres) tentang Neraca Komoditas, Perpres tentang Pupuk, dan Perpres tentang Penyuluh Pertanian.

    Seiring dengan rampungnya keempat regulasi ini, Zulhas menegaskan tak ada alasan bagi negara untuk tidak bisa mencapai swasembada pangan, sebagaimana target Kepala Negara yakni paling lambat 2026.

    “Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden, swasembada pangan secepat-cepatnya,” ujarnya. 

    Dalam pidato perdananya usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2024, Prabowo mencanangkan Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

    Prabowo meyakini Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun, bahkan siap menjadi lumbung pangan. Dalam perjalanan, Prabowo memajukan target tersebut dari semula 2029 menjadi 2027.

    Terbaru, Ketua Umum Partai Gerindra itu mematok target swasembada pangan dapat dicapai akhir 2025 atau paling lambat 2026.

    “Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu empat tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat 2026,” kata Prabowo di hadapan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah telah menghentikan impor sejumlah komoditas mulai tahun ini. Komoditas itu yakni beras, jagung untuk pakan, gula, garam, dan gandum. 

  • Mentan Amran Targetkan Olah Lahan Seluas 1 Juta Hektare dengan Teknologi Tinggi

    Mentan Amran Targetkan Olah Lahan Seluas 1 Juta Hektare dengan Teknologi Tinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tengah menargetkan produksi pangan menggunakan teknologi mesin atas lahan seluas 1 juta hektar pada tahun 2025. Mentan Amran mengatakan, percepatan produksi pangan melalui teknologi ini dilakukan guna mengejar kebijakan utama Presiden Prabowo yakni Indonesia menjadi lumbung pangan dunia.

    Demikian disampaikan Amran saat menghadiri acara Beritasatu Economy Outlook 2025 di Westin Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis (30/1/2025).  

    “Kami rencanakam transformasi pertanian tradisional menjadi modern tahun ini ya, mudah-mudahan antara 500 sampai 1 juta (hektare). Doakan,” jelas Amran.

    Amran mengungkapkan, upaya transformasi lahan menggunakan teknologi ini melalui pembentukan klaster lahan.

    “Sekarang sudah berjalan. Jadi transformasinya, kami membuat klaster. Klaster itu sejajar dengan negara maju. Maksudnya semua full mekanisasi, semua menggunakan teknologi tinggi,” ujar Mentan Amran.

    Lebih lanjut, Amran mengatakan klaster transformasi teknologi pertanian ini sudah dijalankan di empat provinsi.

    “Sekarang kita sudah jalankan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Papua Selatan,” katanya.

    Selain hal tersebut, Mentan Amran menuturkan, transformasi teknologi pertanian ini disebut dengan pendekatan holistik. Adapun metode pendekatan holistik itu yakni pembentukan klaster lahan tanam dengan produksi menggunakan mekanisasi mesin berteknologi tinggi.

    “Kita harus menggunakan teknologi tinggi, itu mutlak. Tujuannya apa? Sektor pangan menekan biaya produksi, itu tujuannya,” ungkap Amran.

    Amran pun menjelaskan bagaimana diskusinya bersama Presiden Prabowo saat mengunjungi lahan tanam di Merauke, Papua, sebelum kunjungan Presiden ke G-20 beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sulitnya mengembangkan lahan pangan di Papua karena luasnya tanah namun minim petani disana.

    “Di Papua, satu keluarga punya seribu hektare. Kalau dicetak sawah, langsung ditinggal. Mereka menggunakan metode manual, bukan modern,” jelas Amran.

    Dia menerangkan, jika lahan seluas 1.000 hektare hanya diolah oleh dua orang petani, maka 50 tahun pengerjaan pun tidak akan selesai.
    “Sudah pasti gagal. Kenapa gagal? Karena siapa yang mau mencangkul. Kalau 1.000 hektare dicangkul oleh dua orang, itu 50 tahun tidak selesai. Terus bagaimana? Ini harus holistik,” terang Amran.

    Untuk itu, Amran menekankan pendekatan holistik harus dilakukan dalam produksi pangan. Sedari hulu hingga hilir, harus dikerjakan dengan sistem mekanisasi mesin agar percepatan produksi pangan sesuai dengan kebutuhan.

    “Harus full mekanisasi. Mulai dari hulu, hilir. Itu adalah high tech, teknologi tinggi,” ungkap Mentan Amran terkait penggunaan teknologi tinggi dalam pertanian. 

  • Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri

    Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat memberikan kata sambutan dalam rapat pimpinan TNI-Polri di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    Kapolri: Airlangga dan Zulhas berikan pembekalan di Rapim TNI-Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 18:38 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk memberikan pembekalan tentang program ketahanan pangan kepada jajaran TNI dan Polri.

    Kedua menteri itu diundang dalam kegiatan rapat pimpinan (Rapim) Polri dan TNI yang digelar di The Tribrata, Hotel & Convention Center Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    “Pembekalan tersebut tentunya diharapkan dapat menambah wawasan bagi para perwira tinggi dan menengah TNI-Polri agar lebih siap dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, utamanya di bidang perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam merealisasikan ketahanan pangan guna mewujudkan misi Astacita,” kata Listyo saat memberikan kata sambutan dalam rapat tersebut yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Menurut Listyo, seluruh jajaran TNI dan Polri harus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program ketahanan pangan.

    Dengan landasan yang sama dan kolaborasi yang kuat antara Polri dan TNI, dia yakin program ketahanan pangan dapat berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

    Listyo melanjutkan, sejauh ini baik TNI maupun Polri telah melakukan program ketahanan pangan di beberapa daerah yakni pemanfaatan lahan kosong menjadi perkebunan sayur serta buah-buahan.

    Pihaknya juga merekrut personel khusus untuk mengajari masyarakat bercocok tanam demi menciptakan lumbung pangan di beberapa daerah.

    “Kita menggelar program rekrutmen personel yang berkompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan gizi,” kata Listyo.

    Dengan ragam upaya yang telah dilakukan Polri dan TNI ini, Listyo berharap program ketahanan pangan dapat berjalan dengan maksimal dewi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Data Harga Pangan Hanya dari BPS, Hindari Polemik

    Data Harga Pangan Hanya dari BPS, Hindari Polemik

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya agar tak mengeluarkan data terkait pertanian dari Kementan RI dan hanya menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

    Menurut Amran, langkah ini penting mengingat pembangunan pertanian terus dikebut untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai visi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami sudah perintahkan ke jajaran Kementan untuk tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data hanya BPS,” kata Amran dalam keterangannya, Kamis (30/1).

    Agar tak jadi polemik

    Kemudian dia mengeklaim bahwa sejauh ini data yang digunakan bersama telah sesuai dengan hasil hitungan di lapangan dan juga angka tetap yang dirilis oleh BPS.

    “Alhamdulliah kita sudah sepakat satu data sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Kalau kita punya data sendiri bisa jadi polemik. Kami terima kasih kepada BPS yang telah bekerja menyediakan data secara akurat,” ujar Amran.

    Dia pun mengeklaim, berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu, Amran menginginkan agar peningkatan itu menjadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

    “Produksi Januari, Februari, dan Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden naik dibanding tahun lalu. Kenaikan Januari misalnya 50 persen, Februari 49 persen, dan Maret 51 persen,” tutur dia.

    Sebelumnya, BPS telah mengapresiasi penggunaan data statistik yang dilakukan oleh Kementan RI dalam merumuskan kebijakan dan juga mengambil keputusan, terutama dalam mempercepat swasembada sesuai visi Prabowo pada satu tahun ke depan.

    “BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area), ubinan, dan juga data lainya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti ketika menggelar penandatanganan MoU antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).