Tempat Fasum: lumbung pangan

Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib? – Page 3

Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Keyakinan swasembada pangan ini didukung oleh luasnya sumber daya lahan pertanian yang tersedia di Indonesia.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 191,09 juta hektare (ha) lahan pertanian.

Dari jumlah tersebut, 9,44 juta ha merupakan lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sekitar 12,23 juta ha dari lahan rawa berpotensi dioptimalkan sebagai lahan pertanian produktif.

Ia menekankan bahwa jika 1 juta ha saja dapat dikelola dengan baik, maka peningkatan produksi pangan akan sangat signifikan.

Lebih lanjut, apabila optimalisasi mencapai 3 juta ha, maka Indonesia diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga 500 juta penduduk.

“Menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Jika kita mampu memaksimalkan lahan yang ada, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” ujar Sarwo Edhy, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).

18/02/2025 14:00
Budiman Sudjatmiko Sebut MBG Dukung Pengentasan Kemiskinan

loading…

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko memaparkan program kerjanya dalam Ngobrol Santai dengan Komunitas Media di kantornya, Senin (17/2/2025). FOTO/ABDUL MALIK MUBAROK

JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Program yang resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 ini diyakini dapat mendorong tercapainya sejumlah program strategis pemerintah.

“Potensi kolaborasi program MBG dengan agenda pengentasan kemiskinan, beberapa program strategis Pak Prabowo bisa tercapai, seperti hilirisasi, swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor bisa tercapai, mendukung pengembangan SDM, dan mendukung program ketahanan pangan,” kata Budiman Sudjatmiko dalam Ngobrol Santai dengan Komunitas Media di kantornya, Senin (17/2/2025).

Budiman menambahkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian di tingkat desa. Program ini ditargetkan dapat melibatkan masyarakat di 50.000 desa di Indonesia sebagai penyedia produksi pangan.

“Orang miskin harus menjadi penyuplai utama, bukan hanya bergantung pada vendor besar. Kami mengidentifikasi ada 75.000 desa di Indonesia, dan jika minimal 50.000 desa berpartisipasi, kita bisa mencetak 650.000 hektare sawah yang tersebar di seluruh desa,” katanya.

Selain itu, BP Taskin juga menargetkan pembangunan 60.000 peternakan ayam dan sapi sebagai bagian dari program MBG. Program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan melahirkan petani serta peternak dari generasi Milenial dan Generasi Z.

“Kita bisa merekrut 500.000 SDM baru dan membangun 2.000 lumbung pangan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, beberapa program strategis Pak Prabowo dapat tercapai,” kata Budiman.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin, Nanik S Deyang menambahkan, program MBG telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebab, penyiapan makanan bergizi gratis menyerap banyak tenaga kerja.

“Satu dapur MBG membutuhkan sekitar 50 pekerja untuk menyediakan rata-rata 3.000 porsi setiap hari. Saya menghitung total akan ada sekitar 200 ribuan lebih dapur MBG, artinya 1,2 juta orang langsung bekerja,” ujarnya.

(abd)

18/02/2025 01:37
Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data….

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan tantangan di dunia global membuat Indonesia semakin penting mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Beberapa tantangan tersebut mencakup ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, inflasi meningkat, gangguan rantai pasokan, serta kebijakan ekonomi dari negara-negara seperti AS yang menambah kompleksitas lebih lanjut terhadap trajektori pertumbuhan Indonesia.

“Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Indonesia,” katanya dalam Public Lecture Moving Towards 8% Growth for Indonesia, di Jakarta, Senin.

Dalam kesempatan itu, Bappenas mengundang Profesor Ricardo Hausmann yang merupakan mantan Menteri Perencanaan Venezuela untuk mendapatkan wawasan dan perspektif terkait cara agar Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, meskipun menghadapi tantangan global yang kompleks.

Pada tahun 2017, Ricardo sempat mengisi kuliah umum di Indonesia terkait pendekatan baru untuk strategi pembangunan nasional dan mengidentifikasi kendala paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Studi itu mengungkapkan, kendala paling mengikat di tanah air adalah regulasi dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap stagnasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

“Temuan tersebut berperan penting dalam membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana diagnostik pertumbuhan diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan kita,” ujar dia.

Memasuki era RPJMN 2025-2029, salah satu target paling ambisius Indonesia dalam rencana ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan inklusif sebesar 8 persen.

Sasaran itu pada dasarnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

“Kita telah mengembangkan kerangka strategi 8 plus 1 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.

Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter pro-growth.

Dalam satu makalah yang dibuat Profesor Hussman, ujarnya lagi, negara-negara mengembangkan keunggulan komparatif mereka.

Misalnya adalah Turki yang dulu mengekspor minyak zaitun, tetapi saat ini mengekspor mobil hingga elektronik.

Turki disebut mengekspor banyak produk yang tidak hanya terkait produk pertanian.

Mereka dinilai membuka banyak produksi yang dapat bersaing dengan negara lain.

“Setiap negara memiliki peluang uniknya sendiri, dan Indonesia juga membentuk peluang uniknya sendiri, dan kami ingin belajar dari hal ini dari sisi Anda (Profesor Hussman),” kata Kepala Bappenas itu pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

17/02/2025 16:42
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Resmi Berpisah dengan Wabup Abdul Rouf

Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi resmi berpisah dengan Abdul Rouf sebagai wakil yang mendampinginya selama periode pertama dalam memimpin Kota Soto, dalam kurun waktu 2021-2025.

Pisah pamit Wabup Abdul Rouf digelar di Pendopo Lokatantra Lamongan, Jumat (14/2/2025), dihadiri Forkopimda dan OPD Kabupaten Lamongan.

Pada kesempatan itu, Yuhronur memberikan apresiasi atas dedikasi Abdul Rouf, dalam merealisasikan sebelas program prioritas Lamongan.

Kesebelas program prioritas tersebut antara lain pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera (Perintis), Lamongan sehat, Young Entrepreneur Success (YES), Jalan Mantap dan Alus (Jamula).

Kemudian Lumbung Pangan Lamongan, UMKM, Pemuda dan Olahraga, Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi (Rama Sinta), Yakin Semua Sejahtera (YSS), 100 persen pelayanan publik berkualitas, dan desa berjaya.

“Terima kasih kepada Pak Wabup yang sudah memberikan dedikasi tinggi selama empat tahun mendampingi saya memimpin Lamongan. Sehingga selama empat tahun berhasil menorehkan berbagai prestasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Sementara Abdul Rouf, menyampaikan realisasi sebelas program prioritas selama empat tahun memang sudah terlaksana dengan baik. Tapi menurutnya tetap harus dilakukan pemaksimalan, karena dampaknya akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Saya menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan selama empat tahun menjabat. Alhamdulillah sebelas program prioritas Lamongan sudah terlaksana, namun harus terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Rouf.

Selanjutnya Yuhronur akan melanjutkan kepemimpinan periode keduanya bersama Wabup Dirham Akbar Aksara. Yuhronur-Dirham akan dilantik tanggal 20 Februari mendatang. [fak/beq]

14/02/2025 16:16
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp 2 T buat Bangun Sekolah Unggulan

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 121 triliun untuk program Quick Win Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program dalam anggaran itu untuk pembangunan sekolah unggulan sebesar Rp 2 triliun.

“Kita juga merancang (membangun) sekolah tertentu, sekolah unggulan, di mana mereka akan memberikan kesempatan bagi anak-anak di Indonesia, terutama mereka yang memiliki kualitas yang lebih baik seperti Taruna Nusantara dan sekolah-sekolah lainnya,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dalam paparannya, anggaran itu untuk pembangunan sekolah di empat daerah. Namun, belum ada daftar daerah mana saja yang menjadi prioritas pembangunan sekolah tersebut

“Tidak hanya di satu daerah, tetapi di daerah-daerah tertentu di Indonesia,” terangnya.

Selain anggaran pembangunan sekolah, pemerintah juga menggelontorkan untuk renovasi sekolah. Anggaran itu sebesar Rp 20 triliun.

“Selalu disebutkan oleh Presiden Prabowo, bahwa kita memerlukan lebih banyak anggaran untuk merenovasi (sekolah) karena Anda melihat banyak gedung sekolah di Indonesia, yang sebenarnya perlu ditingkatkan,” jelasnya.

Berikut daftar program Quick Win Prabowo:

– Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun
– Pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun
– Pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp 1,8 triliun
– Renovasi sekolah Rp 20 triliun
– Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun untuk pembangunan sekolah dilakukan di 4 daerah
– Lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun

(acd/acd)

11/02/2025 20:15
Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

“Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

“Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

“Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

“Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

“Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

“Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

“Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

11/02/2025 16:19
Rumah Pangan Diharapkan Menjadi Bagian Asta Cita Prabowo

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia secepatnya swasembada pangan dan tidak bergantung dari sumber makanan dari luar. Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Prabowo menargetkan paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan dan bersiap menjadi lumbung pangan dunia.

Hal itu yang membuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong ibu-ibu prasejahtera menjalani program Rumah Pangan PNM.

Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar dalam mendukung program makan siang bergizi yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu ketahanan pangan nasional.

Nasabah PNM Mekaar Aam mendapatkan bantuan bibit tanaman sayur seperti pakcoy, tomat, dan cabai. Dia juga menerima pelatihan serta pendampingan dalam proses perawatan tanaman.

Kini, hasil panennya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan melalui penjualan hasil tanamannya. PNM berkolaborasi dengan Jimmy Hantu Foundation dalam program Rumah Pangan PNM.

Sebagai mitra strategis, Jimmy Hantu Foundation berperan sebagai offtaker hasil panen, sehingga ibu-ibu Mekaar yang mendapatkan program ini dapat memperoleh kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan program ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah Mekaar.

“PNM terus berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi mereka melalui sektor pangan. Program Rumah Pangan PNM diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Arief.

Dengan program Rumah Pangan PNM, diharapkan semakin banyak ibu-ibu Mekaar yang mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia secepatnya swasembada pangan dan tidak bergantung dari sumber makanan dari luar. Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Prabowo menargetkan paling lambat 4-5 tahun Indonesia akan swasembada pangan dan bersiap menjadi lumbung pangan dunia.

Hal itu yang membuat PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mendorong ibu-ibu prasejahtera menjalani program Rumah Pangan PNM.

Program ini tidak hanya mendukung ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pilar dalam mendukung program makan siang bergizi yang diinisiasi Pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu ketahanan pangan nasional.

Nasabah PNM Mekaar Aam mendapatkan bantuan bibit tanaman sayur seperti pakcoy, tomat, dan cabai. Dia juga menerima pelatihan serta pendampingan dalam proses perawatan tanaman.

Kini, hasil panennya tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan melalui penjualan hasil tanamannya. PNM berkolaborasi dengan Jimmy Hantu Foundation dalam program Rumah Pangan PNM.

Sebagai mitra strategis, Jimmy Hantu Foundation berperan sebagai offtaker hasil panen, sehingga ibu-ibu Mekaar yang mendapatkan program ini dapat memperoleh kepastian pasar dan meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan program ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah Mekaar.

“PNM terus berupaya menghadirkan solusi yang tidak hanya memberdayakan perempuan prasejahtera melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi mereka melalui sektor pangan. Program Rumah Pangan PNM diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ujar Arief.

Dengan program Rumah Pangan PNM, diharapkan semakin banyak ibu-ibu Mekaar yang mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarganya secara mandiri sekaligus memperoleh penghasilan tambahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(FZN)

10/02/2025 22:35
Pendampingan TNI AD untuk ketahanan pangan di Gununghejo

, Kawasan di Desa Gununghejo, Purwakarta, Jawa Barat yang dijadikan lahan ketahanan pangan oleh TNI dan warga, Kamis (6/2/2025) (ANTARA/Walda Marison) Maruli menyadari program ini harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Karenanya, pelibatan rakyat setempat dalam mengelola hasil tani menjadi syarat utama baginya. TNI AD pun dalam proses pengembangan lahan selalu mendampingi para petani untuk mengelola perkebunan tersebut. Untuk memaksimalkan potensi para petani dalam mengelola lahan, Maruli akhirnya menggandeng pihak jala pendamping pertanian yakni Elevarm Direktur Utama Elevarm Bayu Syerli mengatakan pihaknya hadir bukan hanya sebagai pendamping tapi juga memberikan fasilitas yang terbaik bagi para petani seperti pupuk, bibit dan pelatihan tata cara bertani yang baik. Selama mendampingi pengelolaan lahan ini, Bayu melihat sudah banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar.

Pendampingan TNI AD untuk ketahanan pangan di Gununghejo
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Jumat, 07 Februari 2025 – 07:19 WIB

Elshinta.com – Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam sebuah rapat pimpinan TNI mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk ikut memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Penguatan ketahanan pangan itu dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan perkebunan atau pun lumbung pangan.

Pekerjaan tersebut dirasa cocok untuk TNI AD. Pasalnya dari seluruh institusi, TNI AD memiliki banyak kelebihan seperti personel yang banyak, armada yang layak untuk menempuh jarak jauh, hingga pengetahuan personel yang cukup baik dalam bercocok tanam. Sebenarnya, sebelum Prabowo memberikan perintah tersebut, Maruli dan anak buahnya sudah banyak mengerjakan lahan-lahan kosong menjadi perkebunan.

Tidak hanya itu, Maruli yang dikenal sebagai “Jenderal Air” itu juga sudah banyak membuat titik air di seluruh Indonesia. Semenjak Maruli menjadi Pangdam Udayana pada 2020, ada 3.600 titik air sudah tercipta dari tangan dinginnya. Titik air itu tentu berkesinambungan dengan program ketahanan pangan karena berfungsi untuk mengaliri lebih dari 46.000 hektare sawah yang ada di sejumlah daerah di Indonesia.

Kami berkesempatan untuk menengok salah satu lokasi yang dijadikan TNI AD sebagai kebun penghasil sayur dan buah buahan, awal Februari. Lahan tersebut berada di Desa Gununghejo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atau sekitar dua kilometer dari kantor Koramil 1903 Darangdan.

Saat perjalanan tiba di tepi jalan pintu masuk ke lahan yang digarap tentara itu, terlihat kondisi jalan yang penuh dengan tanah liat akibat hujan. Jalan di sana masih berupa  tanah merah yang lunak ketika diinjak. Jalur berlumpur itu menghiasi perjalanan yang berjarak sekitar 100 meter menuju lahan ketahanan pangan. Setelah melewati kebun jagung dan jalur yang menanjak, barulah terlihat lahan yang dimaksud.

Lahan tersebut berada tepat di bukit yang menghadap ke lembah pegunungan dengan pemandangan kota di tengahnya. Terlihat ada lahan-lahan yang sudah disekat rapi dan ditutupi oleh plastik berwarna putih. Plastik tersebut memiliki lubang berdiameter sekitar 2 cm untuk ditanami bibit.

Beberapa petani lokal terlihat hilir mudik di tengah lahan dengan kaki telanjang yang berotot dan berlumuran tanah liat. Tidak hanya warga, terdapat pula anggota TNI sibuk memasukkan bibit cabai ke lahan yang sudah tertutup plastik itu. Kondisi lahan tani pun terbagi dalam beberapa bagian. Layaknya tangga, lahan ada yang di bagian atas, tengah, dan bawah bukit.

Total lahan yang akan digunakan TNI AD dan masyarakat itu seluas 200 hektare. Danramil 1903 Darangdan Lettu Unang Sunaria mengatakan lahan tersebut awalnya milik PTPN. Setelah tidak diolah kembali sejak 2018, lahan yang semula kebun karet tersebut akhirnya diolah oleh TNI AD untuk kebutuhan pangan.

Sejak Desember 2024, lahan tidur tersebut mulai digarap untuk dijadikan kawasan lahan pertanian dan kehutanan. Sejak saat itu pula TNI menggandeng 302 petani setempat untuk mengelola lahan tersebut. Para petani juga mendapatkan pelatihan dari anggota TNI tentang tata cara bertani yang baik dan efektif.

Alhasil, lahan gersang perkebunan karet tersebut akhirnya berubah menjadi kebun sayur dan buah-buahan seperti saat ini. Tidak hanya lahan pertanian, perkebunan ini juga dilengkapi dengan delapan embung yang berfungsi untuk menampung air.

Setiap embung berukuran 12 m kali 15 m dan mempunyai kedalaman 4 m. Embung tersebut berfungsi untuk menampung air dan mengalirkannya ke seluruh lahan pertanian. Di kebun tersebut, TNI menanam beberapa buah-buahan seperti alpukat, lengkeng, mangga, durian, manggis, petai, dan sawo. Sedangkan untuk sayuran ada cabai, tomat, ceri, bawang merah.

Menurut Unang, untuk sayuran diperkirakan akan panen satu tahun sekali sedangkan buah-buahan akan panen dua atau tiga tahun sekali.

Sumber : Antara

07/02/2025 16:29
Melihat lahan ketahanan pangan karya Sang “Jenderal Air”

TNI AD pun dalam proses pengembangan lahan selalu mendampingi para petani untuk mengelola perkebunan tersebut

Purwakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam sebuah rapat pimpinan TNI mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk ikut memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Penguatan ketahanan pangan itu dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan perkebunan atau pun lumbung pangan.

Pekerjaan tersebut dirasa cocok untuk TNI AD. Pasalnya dari seluruh institusi, TNI AD memiliki banyak kelebihan seperti personel yang banyak, armada yang layak untuk menempuh jarak jauh, hingga pengetahuan personel yang cukup baik dalam bercocok tanam.

Sebenarnya, sebelum Prabowo memberikan perintah tersebut, Maruli dan anak buahnya sudah banyak mengerjakan lahan-lahan kosong menjadi perkebunan.

Tidak hanya itu, Maruli yang dikenal sebagai “Jenderal Air” itu juga sudah banyak membuat titik air di seluruh Indonesia.

Semenjak Maruli menjadi Pangdam Udayana pada 2020, ada 3.600 titik air sudah tercipta dari tangan dinginnya.

Titik air itu tentu berkesinambungan dengan program ketahanan pangan karena berfungsi untuk mengaliri lebih dari 46.000 hektare sawah yang ada di sejumlah daerah di Indonesia.

ANTARA berkesempatan untuk menengok salah satu lokasi yang dijadikan TNI AD sebagai kebun penghasil sayur dan buah buahan, awal Februari.

Lahan tersebut berada di Desa Gununghejo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atau sekitar dua kilometer dari kantor Koramil 1903 Darangdan.

Saat perjalanan tiba di tepi jalan pintu masuk ke lahan yang digarap tentara itu, terlihat kondisi jalan yang penuh dengan tanah liat akibat hujan. Jalan di sana masih berupa tanah merah yang lunak ketika diinjak.

Jalur berlumpur itu menghiasi perjalanan yang berjarak sekitar 100 meter menuju lahan ketahanan pangan. Setelah melewati kebun jagung dan jalur yang menanjak, barulah terlihat lahan yang dimaksud.

Lahan tersebut berada tepat di bukit yang menghadap ke lembah pegunungan dengan pemandangan kota di tengahnya.

Terlihat ada lahan-lahan yang sudah disekat rapi dan ditutupi oleh plastik berwarna putih. Plastik tersebut memiliki lubang berdiameter sekitar 2 cm untuk ditanami bibit.

Beberapa petani lokal terlihat hilir mudik di tengah lahan dengan kaki telanjang yang berotot dan berlumuran tanah liat.

Tidak hanya warga, terdapat pula anggota TNI sibuk memasukkan bibit cabai ke lahan yang sudah tertutup plastik itu.

Kondisi lahan tani pun terbagi dalam beberapa bagian. Layaknya tangga, lahan ada yang di bagian atas, tengah, dan bawah bukit.

Total lahan yang akan digunakan TNI AD dan masyarakat itu seluas 200 hektare.

Danramil 1903 Darangdan Lettu Unang Sunaria mengatakan lahan tersebut awalnya milik PTPN. Setelah tidak diolah kembali sejak 2018, lahan yang semula kebun karet tersebut akhirnya diolah oleh TNI AD untuk kebutuhan pangan.

Sejak Desember 2024, lahan tidur tersebut mulai digarap untuk dijadikan kawasan lahan pertanian dan kehutanan.

Sejak saat itu pula TNI menggandeng 302 petani setempat untuk mengelola lahan tersebut. Para petani juga mendapatkan pelatihan dari anggota TNI tentang tata cara bertani yang baik dan efektif.

Alhasil, lahan gersang perkebunan karet tersebut akhirnya berubah menjadi kebun sayur dan buah-buahan seperti saat ini.

Tidak hanya lahan pertanian, perkebunan ini juga dilengkapi dengan delapan embung yang berfungsi untuk menampung air.

Setiap embung berukuran 12 m kali 15 m dan mempunyai kedalaman 4 m. Embung tersebut berfungsi untuk menampung air dan mengalirkannya ke seluruh lahan pertanian.

Di kebun tersebut, TNI menanam beberapa buah-buahan seperti alpukat, lengkeng, mangga, durian, manggis, petai, dan sawo. Sedangkan untuk sayuran ada cabai, tomat, ceri, bawang merah.

Menurut Unang, untuk sayuran diperkirakan akan panen satu tahun sekali sedangkan buah-buahan akan panen dua atau tiga tahun sekali.

,Kawasan di Desa Gununghejo, Purwakarta, Jawa Barat yang dijadikan lahan ketahanan pangan oleh TNI dan warga, Kamis (6/2/2025) (ANTARA/Walda Marison)

Maruli menyadari program ini harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Karenanya, pelibatan rakyat setempat dalam mengelola hasil tani menjadi syarat utama baginya.

TNI AD pun dalam proses pengembangan lahan selalu mendampingi para petani untuk mengelola perkebunan tersebut.

Untuk memaksimalkan potensi para petani dalam mengelola lahan, Maruli akhirnya menggandeng pihak jala pendamping pertanian yakni Elevarm

Direktur Utama Elevarm Bayu Syerli mengatakan pihaknya hadir bukan hanya sebagai pendamping tapi juga memberikan fasilitas yang terbaik bagi para petani seperti pupuk, bibit dan pelatihan tata cara bertani yang baik.

Selama mendampingi pengelolaan lahan ini, Bayu melihat sudah banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar. Salah satunya yakni terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

Setidaknya ada 302 petani yang terlibat dalam pengelolaan lahan itu. Belum lagi jika hasil panen mulai terlihat. Sudah pasti warga setempat butuh tambahan orang untuk mengelola gudang, stok pangan, pengemasan, hingga pendistribusian.

Elevarm juga berperan untuk memastikan hasil tani berkualitas. Dengan pemilihan pestisida, lahan, bibit, dan metode penanaman yang tepat, diharapkan dapat menghasilkan hasil yang dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Yang paling terpenting, kata Bayu, bahan pangan tersebut dapat mendukung program makan bergizi gratis yang sedang digulirkan pemerintah.

Tidak hanya saat proses pengolahan hasil tani, Bayu menjelaskan pihaknya juga berperan dalam mendampingi petani dalam mencari permodalan usaha dan penyaluran ke tengkulak dengan harga yang layak.

Hal tersebut dilakukan agar para petani tidak merasa tertipu dengan oknum tengkulak yang sengaja mengatur harga sehingga tidak menguntungkan petani.

Petani bersyukur

Ketua Pokja Tani Asep D’ai mengaku bersyukur akan kehadiran program yang diprakarsasi TNI AD di daerahnya. Menurut Asep warga setempat jadi paham metode pertanian yang baik dan benar.

“Alhamdulillah yg diarahkan oleh pak Jenderal Maruli sangat dimengerti oleh masyarakat dan itu yang didambakan selama bertahun-tahun. Kami butuh pembimbing dalam hal bagaimana tanaman ini tertata rapi,” kata Asep.

Asep mengaku sebelumnya dia dan seluruh warga hanya menggunakan metode bertani yang sudah usang dan tidak efektif. Selama itu pula, dia dan seluruh warga akhirnya mendapatkan hasil tani yang tidak maksimal.

Kini, pihaknya mendapatkan banyak pelajaran dari mulai tata cara bercocok tanam, pemilihan bibit, pemasaran hingga pencarian modal usaha.

Bagi dirinya, mendapatkan ilmu bertani dan memperoleh hasil tani dari lahan sendiri sudahlah cukup. Dia berharap pemerintah tidak akan berhenti memberikan bantuan kepada petani dalam mengelola lahan-lahan tidur yang ada di wilayah.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 08:15
Kolaborasi Mentan dan Menhut Dukung Swasembada Pangan dengan Tanam Agroforestri

Indramayu, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaksanakan penanaman agroforestri pangan secara serentak di 17 provinsi di Indonesia.

Program ini mencakup penanaman padi lahan kering serta tanaman serbaguna atau multipurpose tree species (MPTS). Kegiatan utama berlangsung di kawasan Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas lahan sekitar 5 hektare.

Agroforestri pangan merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan di kawasan hutan negara maupun hutan adat. Program ini melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mempertahankan dinamika sosial budaya.

Andi menjelaskan bahwa sistem tumpang sari dengan tanaman pangan pada lahan kering memiliki potensi yang luas, mencapai 500.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 389.000 hektare berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.

“Ini langkah luar biasa. Penanaman agroforestri dengan pola tumpang sari padi dapat mencakup hingga 1 juta hektare. Jika diterapkan dengan baik, Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada pangan. Presiden sangat mendukung sektor pertanian, mulai dari penyediaan pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian,” ujar Andi Amran dalam keterangannya, Selasa (4/1/2025).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, seperti meningkatkan produksi, termasuk optimalisasi lahan dengan sistem pompanisasi serta pencetakan sawah di berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi mengalami peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 52% pada Januari, 51% pada Februari, dan 50% pada Maret.

“Ini adalah hasil nyata dari perhatian penuh Presiden terhadap sektor pertanian. Kita patut bersyukur karena di tengah kondisi dunia yang menghadapi kelaparan dan stunting, Indonesia masih mampu menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakatnya,” tambahnya.

Namun, Andi juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. “Kunci menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan swasembada pangan. Indonesia harus mampu menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Raja Juli Antoni menekankan bahwa penanaman padi gogo di lahan hutan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan produksi pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mendapat amanat untuk memaksimalkan potensi hutan. Ini bukan membuka hutan baru, tetapi merevitalisasi lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran atau kekeringan agar kembali produktif dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo,” jelasnya.

Menhut juga menegaskan bahwa keseimbangan antara pelestarian hutan dan pembangunan harus tetap dijaga. “Hutan harus tetap lestari, namun pembangunan juga harus berjalan. Saat ini terdapat 1,1 juta hektare lahan yang dapat dioptimalkan. Insyaallah, langkah ini akan membawa kita lebih dekat menuju swasembada pangan,” pungkasnya.

04/02/2025 17:35