Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    Menteri PU Dody Hanggodo Usulkan Proyek yang Pernah Mangkrak Jadi PSN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berencana mengusulkan proyek yang sebelumnya mangkrak untuk dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ini, ada 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029.

    Dody mengatakan 77 PSN tersebut masih bisa bertambah jika diusulkan oleh kementerian terkait.

    Ia mengaku telah mengantongi sejumlah proyek yang akan diusulkan, tetapi belum ingin membeberkannya pada saat ini.

    Meski belum ingin membeberkan rincian proyek yang dimaksud, Dody mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang sebelumnya dicoret dari daftar PSN dan sempat mangkrak, kini berpotensi untuk diusulkan kembali.

    “Ada [proyek] yang dulu lama mangkrak dan telah dicoret dari PSN. Kalau kami sudah perbaiki tata kelolanya segala macam, hitung-hitungannya jelas bermanfaat untuk masyarakat secara umum, kami akan usulkan ulang,” kata Dody kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Selain proyek yang pernah masuk dalam daftar PSN, Dody juga mengatakan akan mengusulkan proyek baru yang dinilai penting untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pokoknya proyek-proyek besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029

    1.   Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.   Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.   Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.   Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.   Program Penuntasan TBC

    6.   Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.   Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.   Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.   Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.   Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.   Bendungan Way Apu di Maluku

    3.   Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.   Bendungan Mbay di NTT

    5.   Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.   SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.   SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.   Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.   Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    Proyek Pembayaran Tol Nirsentuh Tak Masuk Daftar PSN Prabowo, Menteri PU: Masih Bisa Diusulkan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menilai tidak masuknya sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ke daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto merupakan sesuatu yang biasa.

    Sebelumnya, MLFF masuk ke daftar PSN baru non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024.

    Namun, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 yang terbit pada 10 Februari 2025, tidak ada MLFF di situ.

    Dody memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa karena sebenarnya MLFF bisa diusulkan kembali menjadi PSN di kemudian hari.

    “Saya pikir itu proses biasa saja. Ini masih bisa diusulkan ulang,” katanya kepada awak media di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

    Ia mengatakan, proyek MLFF masih harus ia diskusikan lagi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Menurut dia, MLFF merupakan proyek yang perlu ia “telanjangi” terlebih dahulu atau dengan kata lain perlu dipahami lagi setiap detailnya.

    “MLFF itu kan sesuatu yang harus saya telanjangi dulu, gitu. Sudah telanjang, tahu masalahnya apa, kita benahi tata kelolanya,” ujar Dody.

    Setelah dibenahi, MLFF baru akan diinformasikan lagi ke Prabowo bahwa proyek ini sebenarnya memiliki berbagai manfaat dan dapat diusulkan agar masuk lagi menjadi bagian dari PSN.

    Sebagai informasi, dalam Perpres tersebut, dari 77 PSN yang ada, ada 48 PSN yang merupakan proyek lanjutan dari pemerintahan sebelumnya (carry over) dan 29 proyek yang ditetapkan menjadi PSN baru.

    Makan Bergizi Gratis, Program 3 Juta Rumah, Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa, dan Ibu Kota Nusantara merupakan beberapa proyek dari 77 PSN tersebut.

    Berikut daftar lengkapnya:

    PSN baru dalam RPJMN 2025-2029:

    1.       Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    2.       Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

    3.       Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

    4.       Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

    5.       Program Penuntasan TBC

    6.       Pengembangan Lumbung Pangan : Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan dan Papua Selatan

    7.       Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat

    8.       Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional

    9.       Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi

    10.   Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Bali

    11.   Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan di Pantura

    12.   Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    13.   PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi di Kalimantan Utara

    14.   Bioetanol (Berbasis Tebu) di Sumatera Utara, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sulsel dan Papua Selatan

    15.   Biorefinery Sumatra di Riau dan Sumatra Selatan oleh PT Pertamina

    16.   RDMP RU VI Balongan di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    17.   Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar dengan Proyek: (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii)  Pengembangan Industri Sagu di Papua, Sumatera, Jawa, NTT

    18.   Program Hilirisasi Garam: Proyek: Pembangunan Soda Ash di Jawa Timur

    19.   Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut

    20.   Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga oleh PT MIND ID dan Swasta

    21.   Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi

    22.   Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1: Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride Proyek 2: Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project

    23.   Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu

    24.   Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) Seluruh Wilayah Indonesia

    25.   Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu di Maluku

    26.   Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas di Sumatera

    27.   Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua

    28.   Pembangunan 3 Juta Rumah

    29.   Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

    PSN lanjutan (Carry over) di RPJMN 2025-2029

    1.       Pembangunan Kampus Jawa Barat Universitas lslam Internasional Indonesia (UIII)

    2.       Bendungan Way Apu di Maluku

    3.       Bendungan Jragung di Jawa Tengah

    4.       Bendungan Mbay di NTT

    5.       Bendungan Bulango Ulu di Gorontalo

    6.       SPAM Regional Wosusokas di Jateng

    7.       SPAM Regional Benteng – Kobema di Bengkulu

    8.       Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela di Maluku

    9.       Kilang Minyak Tuban (Ekspansi) di Jawa Timur oleh PT Pertamina

    10.   Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro oleh PT Pertamina

    11.   North Hub Development Project Selat Makassar di Kalimantan

    12.   RDMP RU IV Cilacap (rescoping) di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    13.   Biorefinery Cilacap di Jawa Tengah oleh PT Pertamina

    14.   Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan di Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi dan Palu oleh PT Pertamina/PGN

    15.   Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe di Nangroe Aceh Darussalam

    16.   Pengembangan KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara

    17.   Pengembangan KEK Galang Batang di Kepulauan Riau

    18.   Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah

    19.   Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana di Kalimantan Barat

    20.   Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara

    21.   Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay di Maluku Utara

    22.   Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Sulawesi Selatan

    23.   Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon hasil CCUS/CCS di Papua Barat

    24.   Kawasan Industri Tanah Kuning di Kalimantan Utara

    25.   Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau

    26.   Kawasan Industri Fakfak di Papua Barat

    27.   Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park di Sulawesi Tengah

    28.   Kawasan Industri Huali Industry Park di Sulawesi Selatan

    29.   Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park di Kepulauan Riau

    30.   Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park di Sulawesi Tenggara

    31.   Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park di Sulawesi Tenggara

    32.   Kawasan Industri Aspire Stargate di Sulawesi Tenggara

    33.   Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran di Kepulauan Riau

    34.   Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara di Sulawesi Tenggara

    35.   Kawasan lndustri Futong di Riau

    36.   Kawasan lndustri Pulau Penebang di Kalimantan Barat

    37.   Kawasan Industri Kumai Multi Energi di Kalimantan Tengah

    38.   Kawasan Industri Alumina Toba di Kalimantan Barat

    39.   Kawasan Industri Indo Mineral Mining di Sulawesi Tengah

    40.   Kawasan Industri Tabuk di Kalimantan Tengah

    41.   Kawasan Industri Rimau di Kalimantan Tengah

    42.   Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

    43.   Pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat

    44.   Pembangunan Jakarta Metropolitan Mass Rapid Transit Koridor Timur – Barat

    45.   Jalan Tol Serang – Panimbang

    46.   Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi

    47.   Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban

    48.   Jakarta Sewerage System

  • IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    IKN dan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa Resmi Jadi Proyek Strategis Nasional, Prabowo Dukung Penuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Keputusan PSN Prabowo itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada Senin 10 Februari 2025.

    RPJMN Tahun 2025-2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan.

    Adapun cakupan PSN antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi, serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran Program Prioritas Presiden di bidang pembangunan manusia.

    Terdapat 77 PSN yang masuk dalam daftar indikasi PSN 2025-2029. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru, dan 48 PSN carry over (lanjutan). Untuk lebih jelasnya, berikut daftar lengkap 77 PSN yang telah ditetapkan Prabowo:

    PSN Carry over

    Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII): lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Way Apu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Jragung: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Mbay: lokasi Nusa Tenggara Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Bendungan Bulango Ulu: lokasi Gorontalo; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Wosusokas: Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    SPAM Regional Benteng-Kobema: lokasi Bengkulu; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela: lokasi Maluku; pelaksana swasta

    Kilang Minyak Tuban dalam rangka ekspansi: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro: lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    North Hub Development Project Selat Makassar: lokasi Kalimantan; pelaksana swasta

    RDMP RU IV Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Biorefinery Cilacap: lokasi Jawa Tengah; pelaksana PT Pertamina

    Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan: lokasi Batam, Palembang, Pekanbaru, Makassar, Jakarta, Bekasi, dan Palu; pelaksana PT Pertamina/PGN

    Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe: lokasi Nanggroe Aceh Darussalam; pelaksana BUPP KEK Arun Lhokseumawe.

    Pengembangan KEK Sei Mangkei: lokasi Sumatera Utara; pelaksana BUPP KEK Sei Mangkei

    Pengembangan KEK Galang Batang: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana BUPP KEK Galang Batang

    Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang: lokasi Jawa Tengah; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Ketapang Bangun Sarana: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan lndustri Kalimantan lndustrial Park lndonesia (KIPI): lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Weda Bay: lokasi Maluku Utara; pelaksanaSwasta

    Kawasan Industri Bantaeng: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan lndustri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS: lokasi Papua Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tanah Kuning: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Pulau Ladi: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Fakfak: lokasi Papua Barat; pelaksana BUMN

    Kawasan Industri lndonesia Dahuaxing lndustry Park: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indonesia Huali lndustry Park: lokasi Sulawesi Selatan; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Indonesia Giga lndustry Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kolaka Resources lndustrial Park: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri ASPIRE Stargate: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran: lokasi Kepulauan Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara: lokasi Sulawesi Tenggara; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Futong: lokasi Riau; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Pulau Penebang: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Kumai Multi Energi: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan lndustri Alumina Toba: lokasi Kalimantan Barat; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Indo Mineral Mining: lokasi Sulawesi Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Tabuk: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Kawasan Industri Rimau: lokasi Kalimantan Tengah; pelaksana Swasta

    Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): lokasi Ibu Kota Nusantara; pelaksana Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum, BUMN, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jakarta Metropolitan MRT Koridor Timur-Barat: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; pelaksana Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, PT MRT Jakarta

    Jalan Tol Serang-Panimbang: lokasi Banten; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi: lokasi Jawa Timur; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Jakarta Sewerage System: lokasi DKI Jakarta; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemprov DKI Jakarta.

    PSN Baru

    Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator)

    Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator)

    Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator)

    Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan

    Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator)

    Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum

    Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengembangan: lokasi Bali; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Swasta

    Revitalisasi Akuakultur Berkelanjutan: lokasi Jawa Barat; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

    Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa: lokasi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta

    PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi: lokasi Kalimantan Utara; pelaksana Swasta

    Bioetanol (Berbasis Tebu): lokasi Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan; pelaksana dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

    Biorefinery Sumatera: lokasi Riau, Sumatera Selatan; pelaksana PT Pertamina

    RDMP RU VI Balongan (Rescoping): lokasi Jawa Timur; pelaksana PT Pertamina

    Program Hilirisasi Sagu, Singkong, Ubi Jalar, Proyek (i) Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Sagu dan Singkong; (ii) Pengembangan Industri Sagu: lokasi Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta

    Program Hilirisasi Garam: Proyek Pembangunan Soda Ash: lokasi Jawa Timur; pelaksana BUMN, Swasta

    Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta

    Program Hilirisasi Nikel, Timah Bauksit, Tembaga, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, PT MIND ID, Swasta

    Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pertahanan, dan PT Dirgantara Indonesia

    Program Pengembangan Industri Kimia Proyek 1 Pembangunan Pabrik Chlor Alkali dan Ethylene Dichloride; Proyek 2 Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project: lokasi Banten; pelaksana Swasta

    Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator)

    Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah indonesia: lokasi Nasional; pelaksana Badan Informasi Geospasial

    Pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu: lokasi Maluku; pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan

    Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas: lokasi Sumatera; pelaksana BUMN (Penugasan)

    Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua: lokasi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat; pelaksana Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat

    Pembangunan 3 Juta Rumah: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator)

    Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.

    77 PSN ini merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas PSN-PSN yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over, dan berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

    Penyusunan dan penetapan PSN, termasuk proyek-proyek baru dan carry over yang tersebut dalam daftar di atas, dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

    PSN, baik proyek-proyek baru maupun carry over, ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan presiden. (Pram/fajar)

  • Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

    Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

    Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

    “Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

    Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

     “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

    Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

    Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

     

    Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

    1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

    2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

    3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

    4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

    5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

    6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

    7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

    8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

    9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

    10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

    11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

    13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

    14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

    15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

    16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

    17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

    18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

    19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

    20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

    21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

    22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

    23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

    24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

    25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

    26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

    27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

    28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

    29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

  • Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 27.000 petani milenial di sejumlah lahan klaster pertanian modern.

    Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan mencapainya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementan juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penyerapan tenaga kerja milenial.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa program klaster pertanian modern ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi milenial.

    “Kami berkolaborasi dengan Kemnaker karena mereka memiliki antara 300 hingga 500 instruktur. Saat ini sudah ada 27.000 petani milenial yang mendaftar,” kata Menteri Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Senin (3/3/2025).

    Amran menambahkan, para petani milenial tersebut akan ditempatkan di lima provinsi besar, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini akan melibatkan 12 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Ini adalah solusi permanen. Dengan melibatkan lima provinsi besar, kami berharap bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujarnya.

    Selain penempatan petani milenial, Kementan memberikan dukungan berupa 3.600 alat pertanian yang akan digunakan di lapangan.

    “Kami menargetkan total 7.000 unit alat yang akan dikirimkan ke lapangan. Dan untuk mendukung pengoperasian alat tersebut, kami akan melibatkan mekanik yang akan dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan instruktur dan mekanik yang dibutuhkan. 

    “Kemenaker siap mendukung dengan instruktur dan mekanik melalui skema sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah,” jelas Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menggandeng Menteri Pertanian demi menggenjot swasembada pangan di Indonesia.

    Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kemnaker, diharapkan program petani milenial ini akan berhasil mempercepat tercapainya swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

  • Lumbung Pangan BAZNAS bantu 80 petani binaan jadi muzaki

    Lumbung Pangan BAZNAS bantu 80 petani binaan jadi muzaki

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Lumbung Pangan BAZNAS bantu 80 petani binaan jadi muzaki
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 15:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melalui program Lumbung Pangan sejak 2022 hingga 2024 telah berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani binaan dengan mengentaskan 80 petani yang sebelumnya merupakan penerima manfaat (mustahik) kini telah menjadi muzaki.

    Sebanyak 80 muzaki baru ini tersebar di berbagai titik, yakni di Sukabumi sebanyak 40 orang, Sragen 31 orang, Garut 5 orang, Kalimantan Selatan 3 orang, dan Sleman 1 orang. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi yang baik antara BAZNAS dan para petani binaan.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA., menyampaikan, para muzaki baru tersebut memiliki penghasilan hingga Rp21.309.975 per bulan, melampaui nisab zakat tahun 2023 sebesar Rp6.828.806.

    “Program Lumbung Pangan adalah bentuk nyata komitmen BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahik di pedesaan, khususnya di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan,” ujar Saidah. 

    Saidah mengungkapkan, program Lumbung Pangan dimulai sejak 2019 di Kabupaten Serang dengan membina 15 petani Pamaraian. Saat ini, program ini berkembang ke 10 titik lokasi dan berhasil mengentaskan 80 petani menjadi muzaki, terdiri dari 74 laki-laki dan 6 perempuan. 

    “Kami mendorong para petani membentuk kelompok usaha agar mampu mengelola produktivitas, kualitas, serta kontinuitas pasokan produk pertanian. Selain itu, kelompok tersebut nantinya diharapkan dapat membangun jaringan distribusi dan mengembangkan produk turunan,” ucap Saidah.

    Selain muncul muzaki baru, lanjut Saidah, sebanyak 73 petani binaan juga telah melampaui had kifayah yang tersebar di enam lokasi, yaitu Garut (23 orang), Sragen (20 orang), Sukabumi dan Kalimantan Selatan (masing-masing 11 orang), Sleman (5 orang), serta Al-Ittifaq Bandung (3 orang).

    “Sementara itu, 126 petani yang telah terangkat di atas garis kemiskinan juga tersebar di titik-titik program yang sama, ditambah 6 orang di Teluknaga,” ungkapnya.

    Dari total 1.577 petani binaan program ini, sebanyak 730 orang atau sekitar 46,29 persen telah terdokumentasi dalam dashboard sebaran program Lumbung Pangan.

    “Dari 730 petani yang sudah masuk dalam sistem, sebanyak 132 orang telah mencapai kemandirian ekonomi, sementara 598 orang lainnya masih aktif dalam pendampingan program dan terus berproses menuju kemandirian,” katanya. 

    Saidah mengimbuhkan, BAZNAS akan terus memperluas cakupan program Lumbung Pangan agar lebih banyak petani yang dapat keluar dari jerat kemiskinan dan bertransformasi menjadi muzaki.

    “Dengan pencapaian ini, BAZNAS berharap program Lumbung Pangan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan, membawa kesejahteraan bagi para petani, dan menguatkan peran zakat dalam membangun ekonomi umat,” harapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mentan dan Menkeu tinjau progres cetak sawah di Wanam Merauke

    Mentan dan Menkeu tinjau progres cetak sawah di Wanam Merauke

    Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau langsung progres pembangunan lahan cetak sawah di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    “Di Merauke, sudah ada lahan opla yang bisa panen dua kali setahun, selanjutnya cetak sawah kita kejar, ini pertanda baik. Kita akan percepat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan. Lahan ini adalah masa depan pangan Indonesia, bahkan dunia,” kata Mentan di Merauke, Kamis.

    Mentan bersama Menkeu turut meninjau langsung lahan yang tengah dikembangkan di daerah tersebut.

    Mentan menegaskan bahwa dukungan anggaran negara untuk cetak sawah dan irigasi merupakan faktor kunci dalam percepatan proyek ini.

    “Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan tersebut, Mentan memaparkan perkembangan proyek cetak sawah nasional seluas 1 juta hektare yang terus dipercepat.

    Sejak kembali menjabat, ia telah mengalokasikan anggaran besar melalui program optimasi lahan rawa (Oplah) dan ekstensifikasi lahan cetak sawah guna meningkatkan produktivitas pertanian.

    Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp15 triliun untuk mendukung swasembada pangan, termasuk percepatan cetak sawah di wilayah strategis seperti Merauke.

    Pada awal 2025, pemerintah mentargetkan 100.000 hektare cetak sawah baru, ditambah 300.000 hektare optimasi lahan secara nasional. Salah satu lokasi utama pelaksanaannya adalah Kabupaten Merauke.

    “Saat ini, dari potensi 1,2 juta hektare lahan pertanian di Merauke, telah dilakukan optimasi lahan seluas 40.000 hektare yang memungkinkan peningkatan indeks tanam menjadi 2-3 kali setahun,” katanya.

    Produktivitas rata-rata juga naik menjadi 6-7 ton per hektare, berkat optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa proyek ini berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

    Mentan menambahkan keberhasilan ini juga dukungan dari modernisasi pertanian di Merauke

    “Alsintan dalam jumlah yang besar secara bertahap mengelola lahan disini, juga bantuan benih unggul, pupuk subsidi serta BBM bersubsidi pertanian,” ucapnya.

    Selain mendorong produksi pangan, proyek cetak sawah itu juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

    Melalui program Brigade Pangan yang diinisiasi oleh Mentan Amran, banyak anak muda Papua kini memperoleh penghasilan hingga Rp20 juta per bulan, menjadikan sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda di Papua Selatan.

    “Warga Papua Selatan sangat antusias dengan Brigade Pangan karena manfaatnya sudah mereka rasakan langsung. Ke depan, Wanam akan kita siapkan menjadi salah satu lumbung pangan terbesar, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia,” ucap Mentan.

    Menurut Mentan, dengan modernisasi pertanian dan tata kelola irigasi yang baik, lahan tersebut akan semakin produktif dan mensejahterakan masyarakat.

    Kunjungan itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R serta pejabat lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan Ajak Sri Mulyani Blusukan Cek Proses Cetak Sawah di Merauke

    Mentan Ajak Sri Mulyani Blusukan Cek Proses Cetak Sawah di Merauke

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meninjau langsung proses cetak sawah di daerah Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, Kamis (27/2/2025). Diketahui, Merauke merupakan salah satu daerah yang masuk dalam program cetak sawah nasional seluas 1 juta hektar.

    Kunjungan ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil KASAD, Kasum TNI, serta jajaran lainnya. Ini merupakan pertama kalinya Menkeu melihat langsung kawasan lumbung pangan baru yang tengah dikembangkan di Papua Selatan.

    Amran mengatakan bahwa program tersebut akan dipercepat. Ia telah mengalokasikan anggaran besar melalui program Optimasi Lahan Rawa (Oplah) dan Ekstensifikasi Lahan Cetak Sawah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian.

    Sementara itu, pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran hingga Rp 15 triliun untuk mendukung swasembada pangan, termasuk percepatan cetak sawah di wilayah strategis seperti Merauke.

    Amran mengatakan, pemerintah menargetkan 100.000 hektar cetak sawah baru, ditambah 300.000 hektar optimasi lahan secara nasional pada awal tahun 2025. Adapun Merauke menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, Amran mengatakan pemerintah telah melakukan optimasi lahan seluas 40.000 hektar dari 1,2 juta hektar lahan pertanian di Merauke. Optimasi ini memungkinkan terjadinya peningkatan indeks tanam menjadi 2-3 kali setahun.

    Produktivitas rata-rata pun diprediksi naik menjadi 6-7 ton per hektar berkat optimalisasi lahan dan perbaikan irigasi. Amran mengatakan, keberhasilan ini juga dukungan dari modernisasi pertanian di Merauke

    “Alsintan dalam jumlah yang besar secara bertahap mengelola lahan disini, juga bantuan benih unggul, pupuk subsidi serta BBM bersubsidi pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Selain mendorong produksi pangan, Amran mengatakan proyek cetak sawah ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Melalui program Brigade Pangan yang diinisiasi Kementerian Pertanian banyak anak muda Papua kini memperoleh penghasilan hingga Rp 20 juta per bulan.

    “Ke depan, Wanam akan kita siapkan menjadi salah satu lumbung pangan terbesar, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga dunia. Dengan modernisasi pertanian dan tata kelola irigasi yang baik, lahan ini akan semakin produktif dan mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.

    Amran menambahkan, dukungan anggaran negara untuk cetak sawah dan irigasi merupakan faktor kunci dalam percepatan proyek ini.

    “Di Merauke, sudah ada lahan opla yang bisa panen dua kali setahun, selanjutnya cetak sawah kita kejar, ini pertanda baik. Kita akan percepat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor pangan. Lahan ini adalah masa depan pangan Indonesia, bahkan dunia,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • Kolaborasi Pemerintah-Stakeholder Kejar Target Swasembada Pangan Nasional

    Kolaborasi Pemerintah-Stakeholder Kejar Target Swasembada Pangan Nasional

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, melakukan kolaborasi dengan kementerian dan berbagai instansi untuk capai impian besar Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang pangan. Zulkifli melihat potensi hasil bumi Indonesia mampu diberdayakan untuk mencapai Swasembada Pangan.

    Diketahui, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. Dana itu, akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Melalui anggaran tersebut, Kemenko Bidang Pangan, akan mewujudkan kemandirian pangan yang relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan impian Presiden Prabowo untuk menjadikan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai daya tolak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan langkah strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan. Di tahun 2025, Kementan terus memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan (oplah), hingga dukungan sarana-prasarana produksi.

    Kementan berupaya menghadapi tantangan baru di sektor pertanian yakni kendala penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Fenomena pengurangan jumlah rumah tangga pertanian atau tenaga kerja di pedesaan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan pada masa mendatang.

    Dalam menghadapi tantangan bersama, Menko Bidang Pangan melakukan kolaborasi dengan Kementan, Bupati Ngawi, Petani, dan Bulog melahirkan pagelaran #DemiIndonesia Mandiri Pangan.

    Acara ini merupakan sebuah rangkaian perayaan yang dirancang untuk mengapresiasi hasil kerja keras para petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan menjadi langkah besar untuk membawa Indonesia semakin dekat dengan Swasembada Pangan.

    Acara ini tidak hanya menjadi momen syukur atas panen yang melimpah, melainkan juga wadah untuk mempererat hubungan antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas melalui kegiatan yang berdampak untuk Swasembada Pangan.

    #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dilaksanakan di Lapangan Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Dengan Ngawi yang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, kegiatan ini diharapkan dapat mencerminkan kekayaan panen dan potensi lokal, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.

    #DemiIndonesia Mandiri Pangan memiliki perbedaan khusus dari acara bertema pangan lainnya. Acara ini mempertunjukan aksi transaksi pangan secara langsung oleh Bulog dan simbolis pemberian alat bertani yang dapat melibatkan semua pihak.

    Berbagai elemen berpartisipasi mulai dari petani, pedagang, masyarakat sekitar, hingga Presiden dan Jajaran Menteri. Bersama akan menjadi saksi langkah strategis untuk mencapai Swasembada Pangan di masa mendatang.

    Acara ini akan diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Panen Raya Bersama & Live Transaksi Panen Raya, Manifesto Swasembada Menko Pangan, Talkshow, Expo Hasil Panen, Ekonomi kreatif, Panggung Pesta Rakyat, hingga jajanan lokal.

    Sebagai informasi, #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Menteri Koordinator Pangan, Menteri-menteri dibawah naungan Kemenko Pangan, Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Ngawi.

    (prf/ega)

  • Pindad dukung program pangan pemerintah dengan produksi peralatan tani

    Pindad dukung program pangan pemerintah dengan produksi peralatan tani

    Jakarta (ANTARA) – PT Pindad (Persero) mendukung program pemerintah yakni swasembada pangan dengan merancang ragam peralatan untuk bertani.

    Hal tersebut dilakukan PT Pindad agar pemerintah bisa mempercepat proses cetak sawah di seluruh pelosok demi terciptanya lumbung pangan.

    Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang beberapa alat tani, salah satunya traktor rawa.

    “Kenapa kok ada traktor rawa segala? Nanti harapannya bisa mengeksplor area-area rawa yang cukup banyak ya di Indonesia, khususnya di Kalimantan,” kata dia.

    Saat ini, pihaknya tengah melakukan pengujian traktor rawa sebelum siap dipasarkan. Tidak hanya traktor rawa, PT Pindad juga telah memproduksi beberapa alat berat yang cocok digunakan untuk mencetak sawah.

    Di saat yang sama, Direktur Produksi PT Pindad, Hera Rosmiati, mengatakan alat-alat pertanian tersebut dibuat tidak untuk dipasarkan langsung ke masyarakat umum.

    “Jadi nanti kami pasarnya via Kementerian Pertanian,” katanya.

    Hera melanjutkan, hingga saat ini beberapa produk tersebut sudah ada yang dalam proses pemasaran hingga telah digunakan di beberapa daerah.

    Dengan adanya upaya tersebut, Hera berharap PT Pindad dapat membantu pemerintah mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025