Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • RI Yakin Bakal Bangun ‘Nuklir’, Ini Buktinya

    RI Yakin Bakal Bangun ‘Nuklir’, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja merilis aturan terkait sistem ketenagalistrikan nasional hingga tahun 2060. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 85.K/TL.01/MEM.L/2025 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Dalam aturan ini, kebutuhan investasi untuk pembangkit dan transmisi tenaga listrik antar provinsi pada periode 2025-2060 diperkirakan mencapai US$ 1,092 triliun atau rata-rata sekitar US$ 30,33 miliar per tahun.

    Yang menarik, pemerintah juga akan mempercepat pemanfaatan energi nuklir melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Teknologi PLTN yang akan dikembangkan setidaknya meliputi small modular reactor, pressurized water reactor, serta teknologi lainnya yang terus berkembang.

    “Pengembangan PLTN harus memenuhi persyaratan utama, yakni keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards),” tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Sementara itu, untuk pemilihan lokasi pembangunan juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan, seperti bebas dari ancaman bencana geologi, jauh dari kawasan padat penduduk, serta tidak berada di daerah lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN juga harus disertai dengan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan, pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    Kapan Pengembangan PLTN Pertama?

    Sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi listrik dan peningkatan keandalan pasokan dari pembangkit base load, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date) pada tahun 2032.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus memenuhi persyaratan keselamatan (safety), keamanan (security), dan garda aman (safeguards) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pemilihan lokasi pembangunan PLTN di suatu wilayah dilakukan dengan pertimbangan antara lain lokasi yang aman dari ancaman bencana geologi, daerah tidak padat penduduk, dan daerah bukan lumbung pangan.

    Pembangunan dan pengoperasian PLTN harus mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir dan pengelolaan limbah radioaktif. Untuk memastikan jaminan pasokan bahan bakar nuklir diperlukan pencadangan sumber daya bahan galian nuklir nasional. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan pembangunan dan pengoperasian PLTN harus disetujui oleh badan pengawas tenaga nuklir.

    (pgr/pgr)

  • BAZNAS RI siapkan 168.750 pack zakat fitrah bagi mustahik di seluruh Indonesia

    BAZNAS RI siapkan 168.750 pack zakat fitrah bagi mustahik di seluruh Indonesia

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS RI siapkan 168.750 pack zakat fitrah bagi mustahik di seluruh Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Maret 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyiapkan 168.750 paket Zakat Fitrah untuk didistribusikan kepada mustahik di seluruh Indonesia dalam bentuk bantuan pangan berupa beras. 

    Setiap paket Zakat Fitrah yang disalurkan berupa karung beras 5 kg per kepala keluarga, dengan target total penerima manfaat mencapai 675.000 jiwa di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

    Hal tersebut mengemuka pada Konferensi Pers Zakat Fitrah BAZNAS 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (21/3/2025). Turut hadir Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Wakil Ketua BAZNAS RI H. Mokhamad Mahdum, MIDEC, AK, CA, CPA, CWM, CGRCOP, GRCE, CHRP., Pimpinan BAZNAS RI Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian Pendayagunaan Saidah Sakwan MA., beserta jajaran.

    “BAZNAS akan memberikan pelayanan terbaik dalam ibadah zakat fitrah. Kami dari tim pendistribusian dan pendayagunaan, tentunya harus bisa memastikan bahwa zakat fitrah yang ditunaikan bapak ibu para muzaki melalui BAZNAS harus sudah sesuai dengan syariaatnya. Melalui prinsip Aman Syari kita akan  sampai ditangan mustahik dengan kondisi yang layak,” ujar Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A.

    Menurut Saidah, Zakat Fitrah bukan hanya kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, tetapi juga bentuk kepedulian sosial dan solidaritas umat Islam. Oleh karena itu, BAZNAS RI terus berupaya mendistribusikan zakat fitrah dengan optimal agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas.

    “Zakat fitrah yang akan BAZNAS salurkan target penerimanya sudah masuk ke dalam target mustahik kita, diantaranya yang akan menerima manfaat  ada tenaga kependidikan dan DAI, klaster UMKM, klaster penyandang disabilitas, dan klaster keluarga miskin ekstrim,” katanya.

    Ia menambahkan, BAZNAS RI akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Perum Bulog dan Petani Binaan BAZNAS dalam program Lumbung Pangan BAZNAS untuk mendapatkan kualitas beras premium. Serta jaringan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan BAZNAS Provinsi/Kota/Kabupaten. 

    “Kita mengorganisir beras ini melalui dua jalur saluran penyedia beras, yang pertama kita kerja sama dengan Perum Bulog dan kedua kita kerja sama dengan Lumbung Pangan BAZNAS, ini adalah bentuk pemberdayaan petani binaan BAZNAS dan memberikan sesuatu yang bermanfaat besar bagu para mustahik. Selain itu, kita kerja sama dengan BAZNAS yang tersebar di seluruh Nusantara untuk menyalurkannya,” ujar Saidah.

    Pada tahun ini, BAZNAS RI telah menetapkan besaran zakat fitrah sebesar Rp47.000 per jiwa, atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Selain itu, nilai fidyah ditetapkan sebesar Rp60.000 per jiwa per hari.

    “Besaran zakat fitrah tahun ini disesuaikan dengan dinamika harga beras premium di pasaran. Sementara bagi masyarakat di luar Jabodetabek, mereka dapat menyesuaikan besaran zakat fitrah dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari di daerah masing-masing,” jelas Saidah.

    Saidah juga mengimbau masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah lebih awal agar dapat segera disalurkan kepada mustahik.

    “Kami mendorong umat Muslim untuk tidak menunda pembayaran zakat fitrah hingga menjelang Idul Fitri, karena semakin cepat ditunaikan, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan oleh para mustahik,” kata Saidah.

    Untuk mempermudah pembayaran zakat fitrah, BAZNAS telah menyediakan berbagai kanal pembayaran, baik secara langsung di kantor BAZNAS maupun secara daring melalui platform digital dan layanan perbankan syariah.

    “Dengan kemudahan pembayaran ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya zakat fitrah dan berkontribusi dalam membantu sesama,” tutup Saidah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Anindya Bakrie & Dedi Mulyadi Bertemu di Purwakarta, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bertemu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta pada Jumat (21/3/2025). Pertemuan tersebut dalam rangka upaya mengembangkan ekonomi berbasis lokal.

    Anindya menyampaikan pada pertemuan tersebut, terdapat empat pilar sinergi Kadin dengan pembangunan di Jawa Barat, pertama, swasembada pangan, energi, dan air.

    Pada swasembada ini akan dilaksanakan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    “Akan ada kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting,” kata Anindya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Kedua, pilar pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan industri UMKM dan investasi. Anindya mengatakan digitalisasi UMKM Jabar akan dilaksanakan melalui platform e-commerce produk lokal. Kemudian, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Ketiga, Inklusifitas melalui kesehatan, Kelompok Rentan, Keadilan Sosial yang dilaksanakan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Keempat, yakni keberlanjutan, dalam hal ini ialah ekonomi Hijau, dan dekarbonisasi. Anindya menyampaikan akan ada rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri dan pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Anindya mengatakan akan ada program Quick Wins Kadin di Jawa Barat. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Kadin dan Pemprov Jawa Barat untuk mempercepat pembangunan daerah.

    Program tersebut yakni pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung, pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang, dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jabar.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    “Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, Kadin dan Pemprov Jawa Barat juga mengusulkan beberapa langkah strategi, diantaranya yakni opimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban, pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik,” katanya.

    (hns/hns)

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Sepakat Bersinergi untuk Dorong Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie dan sejumlah pengurus Kadin Indonesia bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Purwakarta, Jawa Barat,  Jumat (21/03/2025).

    Pertemuan Kadin dan Pemprov Jabar membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya.

    Keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews menyebutkan, ada empat pilar sinergi Kadin dengan Pembangunan Jawa Barat yang akan didorong kedua pihak.

    Pertama, Swadembada Pangan, Energi dan Air yang akan dijalankan melalui program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional.

    Selain itu juga melalui kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    Pilar kedua, Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri, UMKM, Investasi.

    Upaya ini ditempuh melalui digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Pilar ketiga, Inklusifitas Kesehatan, Kelompok Rentan, dan Keadilan Sosial.

    Pilar ini dijalankan lewat Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal dan pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar keempat, Keberlanjutan Ekonomi Hijau, Dekarbonisasi.

    Program ini dijalankan melalui rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri,pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi.

    Quick Wins Kadin di Jawa Barat mencakup pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas, pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung dan pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang serta pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin. 

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan 
    Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi 
    program quick win.

    Dua rekomendasi untuk sinergi Kadin-Pemprov Jabar meliputi optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban dan pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
    Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

     

  • Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    Kadin dan Pemprov Jawa Barat Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemprov Jawa Barat ini menggelar pertemuan untuk membahas penguatan ekonomi berbasis lokal, sinergi UMKM-korporasi, serta pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan budaya, pada Jumat (21/03/2025).

    Dari pertemuan tersebut disepakati sejumlah pilar sinergi. 

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aninda Novyan Bakrie, mengatakan untuk pilar swasembada meliputi pangan, energi dan air.

    Yang akan dilakukan dari pilar tersebut yaitu, pertama, program One Village One Product (OVOP) untuk memperkuat Jawa Barat sebagai lumbung pangan nasional. Kedua, kolaborasi dalam riset energi terbarukan dan integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menekan angka stunting.

    “Pilar kedua, pertumbuhan ekonomi yang meliputi industri, UMKM, dan investasi,” ujarnya. 

    Dari pilar ini, program yang akan dilakukan yaotu digitalisasi UMKM Jabar melalui platform e-commerce produk lokal, pengembangan kawasan industri hijau berbasis ESG di Karawang dan Bekasi, dan Business matching antara UMKM Jabar dan korporasi ritel.

    Dari pilar inklusifitas meliputi kesehatan, kelompok rentan, keadilan sosial.

    Sejumlah hal masuk dalam inklusifitas yaitu pogram Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi pekerja industri, pelatihan digital marketing untuk UMKM perempuan di daerah tertinggal. pembangunan rumah terjangkau bagi pekerja industri.

    Pilar terakhir, yaitu keberlanjutan.
     
    “Pilar ini meliputi rehabilitasi DAS Citarum melalui CSR anggota Kadin, implementasi ekonomi sirkular di agroindustri, pelatihan adaptasi iklim dengan teknologi smart farming dan irigasi presisi,” katanya.

    Sementara itu, dalam pertemuan tersebut disepakati program Quick Wins Kadin di Jawa Barat:

    – Pasokan pangan lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 10 kabupaten prioritas.

    – Pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50.000 pekerja melalui kemitraan dengan RSHS Bandung.

    – Pembangunan 5.000 unit rumah subsidi bagi pekerja industri di Bekasi-Karawang.

    – Pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja migran asal Jawa Barat.

    Kadin Provinsi Jawa Barat akan menyeleksi kepemimpinan dengan kriteria yang sejalan dengan visi Jawa Barat Istimewa serta empat pilar pembangunan Kadin.

    Selain itu, akan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kadin dan Pemprov Jabar guna mempercepat swasembada pangan, infrastruktur hijau, serta implementasi program quick win.

    Rekomendasi Sinergi Kadin-Pemprov Jabar:

    – Optimalisasi ekspor UMKM Jabar melalui Pelabuhan Patimban.

    – Pembangunan jalur kereta api Patimban-Karawang-Bekasi untuk meningkatkan efisiensi logistik.

    Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan rencana penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Kadin Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada pertengahan atau akhir April 2025.

  • Manfaatkan Petroganik, Produktivitas Padi di Blora Naik 17,2%

    Manfaatkan Petroganik, Produktivitas Padi di Blora Naik 17,2%

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah sebesar 17,2% melalui penggunaan pupuk organik bersubsidi Petroganik. Kenaikan ini terlihat dari hasil program ‘Rembuk Tani & Panen Raya Petroganik’ di Desa Kamolan, Kecamatan Blora.

    Diketahui, produktivitas budidaya padi petani sebelumnya hanya 6,5 ton per hektare. Sementara produktivitas padi lahan demonstration plot (demplot) atau lahan percontohan Petroganik di Desa Kamolan, Blora meningkat menjadi 7,4 ton per hektare.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh mengatakan demplot Petroganik bertujuan untuk memberikan percontohan kepada petani. Kombinasi penggunaan pupuk anorganik dan organik dinilainya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas padi. Adapun penggunaan Petroganik dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mewujudkan pertanian berkelanjutan.

    “Kami dari Pupuk Indonesia sedang mengedukasi agar petani mau menggunakan pupuk organik dalam rangka menyeimbangkan penggunaan pupuk organik dan anorganik. Alhamdulillah dengan penggunaan pupuk berimbang ini bisa menunjukkan hasil yang cukup baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/3/2025).

    Dia menjelaskan berdasarkan hasil uji sampel, kandungan C-Organik tanah lahan pertanian di Kabupaten Blora masih rendah atau di bawah 2 persen. Kondisi ini juga terjadi untuk rata-rata tanah pertanian di Indonesia.

    Dari penggunaan Petroganik dengan dosis 500 kilogram per hektare, kata dia, kondisi pertanaman terlihat cukup bagus. Pihaknya berharap ke depan sistem budidaya demplot ini dapat diduplikasi oleh petani di Kabupaten Blora. Dengan begitu penggunaan Petroganik dapat mendorong produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Blora guna mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Ini merupakan program kerja sama kami dari Pupuk Indonesia, bersama Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Demplot ini tidak hanya ada di sini tapi juga beberapa daerah,” ujar Tri Wahyudi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, Kabupaten Blora tahun 2025 memiliki alokasi pupuk bersubsidi terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Tengah. Total alokasinya mencapai 122.500 ton, dengan rincian 67.500 ton Urea, 50.000 NPK Phonska, dan 5.000 ton Organik. Khusus untuk pupuk bersubsidi Organik, Kabupaten Blora mendapatkan 10 persen dari total alokasi Jawa Tengah sebanyak 50.341 ton.

    Sementara terkait realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Blora hingga saat ini di angka 27.208 ton atau 22 persen dari total alokasi. Sebagai perbandingan, persentase penebusan pupuk bersubsidi Jawa Tengah masih 18 persen atau 246.165 ton.

    “Serapan Blora ini masuk urutan nomor lima secara nasional. Serapan Blora sudah di atas serapan rata-rata nasional,” jelasnya.

    Khusus untuk penyaluran pupuk organik Petroganik di Blora, menurutnya terbilang baik, karena sekarang sudah mencapai 44 persen dari alokasi. Ia pun berharap kesadaran penebusan pupuk bersubsidi ini diikuti oleh petani-petani lain di Jawa Tengah agar mendapatkan hasil panen lebih optimal.

    Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, Jekvy Hendra mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder Blora dalam pengembangan pupuk organik. Dia menyebut penggunaan pupuk Petroganik tidak lantas menghilangkan penggunaan pupuk kimia, melainkan menyeimbangkan penggunaan pupuk organik dengan pupuk kimia. Harapannya keberlanjutan tanah dapat terpelihara.

    “Hari ini data terbaru Blora melakukan penyerapan yang tinggi untuk pupuk organik Petroganik, dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Semangat ini yang harus kita pupuk,” katanya.

    Di sisi lain, Bupati Blora, Arief Rohman mengungkapkan pihaknya bertekad untuk menjadi salah satu lumbung pangan Jawa Tengah. Karena itu, ia mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyampaikan terima kasih adanya edukasi dari Pupuk Indonesia bersama Kementerian Pertanian.

    “Semoga petani yang menggunakan Petroganik nanti semakin banyak lagi. Karena hasilnya bagus, kami minta Dinas Pertanian bersama jajaran untuk mengembangkan penggunaan produk yang bagus ini,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Pupuk Indonesia menggelar program Rembuk Tani yang merupakan wadah sosialisasi Perusahaan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk bagi petani, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien.

    Dalam program Rembuk Tani, Pupuk Indonesia mengadakan program promosi untuk transaksi pembelian pupuk Petroganik dan Phonska Plus pada Ramadan. Dengan pembelian minimal transaksi Rp200.000, petani berhak mendapatkan kupon undian, dan berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.

    (akn/ega)

  • Mentan Amran Sulaiman Harap Kalteng Mampu Produksi Beras 1 Juta Ton

    Mentan Amran Sulaiman Harap Kalteng Mampu Produksi Beras 1 Juta Ton

    Palangkaraya, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam produksi beras untuk mendukung program cetak sawah dan optimasi lahan (oplah) guna mempercepat swasembada pangan nasional.

    Ia berharap pada 2025, program cetak sawah di wilayah ini bisa mencapai target 75.000 hektare.

    “Kalimantan Tengah diproyeksikan mampu memproduksi satu juta ton beras dan berkontribusi dalam suplai pangan ke provinsi lain,” ucap Amran saat  melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam rangka Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (19/3/2025).

    Wilayah yang menjadi lokasi perluasan cetak sawah di Kalimantan Tengah saat ini mencakup enam kabupaten, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau.

    Berdasarkan data sementara Kementerian Pertanian, jumlah lahan yang telah menandatangani kontrak di provinsi ini mencapai 63.222 hektare, sementara 7.541 hektare masih dalam proses kontrak, dan 4.273 hektare dalam tahap persiapan kontrak.

    Amran berharap program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani. Ia menegaskan bahwa program perluasan cetak sawah akan terus dievaluasi, dan jika tidak berjalan sesuai rencana, pemerintah akan mencabutnya serta mengalokasikannya ke daerah atau kabupaten lain.

    Bahkan, jika Kalimantan Tengah tidak mampu menjalankan program ini, alokasi lahan dapat dialihkan ke provinsi lain yang lebih siap untuk produksi beras.

    Dalam Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang digelar di Aula Kayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Amran juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mencapai target swasembada pangan nasional.

    Ia berharap para penyuluh dapat meningkatkan kinerja mereka sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program ini, sehingga produksi beras meningkat dan Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

  • Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, beberapa sasaran pembangunan RKP 2026 ialah Gross National Income (GNI) per kapita 5.870 dolar Amerika Serikat (AS), penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37,14 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 76,67 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,377-0,380, serta indeks modal manusia 0,57.

    Untuk sasaran pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia pada tahun 2026 masing-masing 6,1 persen dan 7,1 persen. Dengan begitu, kesenjangan wilayah antar provinsi maupun antara pusat-daerah bisa dikurangi.

    “Angka-angka yang kita proyeksikan tahun 2026 bukan angka-angka yang mustahil, bahkan jangan-jangan angka ini pun masih bisa kita tingkatkan lagi dengan dukungan Ibu dan Bapak (pemerintah daerah) sekalian, maka pertumbuhan ekonomi bisa tinggi, pemerataan bisa makin tinggi dan ketimpangan makin turun, dan kita harapkan kesejahteraan masyarakat kita juga makin meningkat,” ucap Kepala Bappenas.

    Dirinya menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan per kapita, sehingga akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Sebenarnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu sudah pernah kita lakukan dan berkali-kali kita melakukan tahun 70, tahun 80 bahkan tahun 90-an pun kita pernah mengalami pertumbuhan di atas 8 persen. Jadi, pertumbuhan 8 persen (target tahun 2029) bukan sesuatu yang ajaib, bukan sesuatu yang mustahil,” kata Rachmat.

    Saat ini, Bappenas disebut sedang menyusun RKP tahun 2026 berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pelaksanaan pemanfaatan anggaran pemerintah diarahkan untuk program dan kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, mendorong terobosan teknologi, mendukung swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan produktivitas.

    Peningkatan produktivitas dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, percepatan Rumah Sakit (RS) daerah, transformasi digital, reformasi birokrasi, kemudahan berbisnis, pertahanan semesta, serta stabilitas makro ekonomi dan fiskal adaptif.

    Dalam swasembada pangan dan energi, akan didukung pelaksanaan lumbung pangan, pengembangan energi terbarukan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) hulu hilir.

    Terkait percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif, bakal dilakukan akselerasi hilirisasi sumber daya alam dan percepatan pengentasan kemiskinan (tiga juta rumah dan digitalisasi bantuan).

    Berdasarkan arahan tersebut, dirumuskan rancangan tema RKP tahun 2026 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

    Adapun sejumlah strategi dan langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ialah peningkatan produktivitas industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya, peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, lalu swasembada energi melalui ekonomi hijau.

    Kemudian juga peningkatan inovasi teknologi melalui transformasi digital, serta peningkatan investasi produktif terutama Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing berorientasi ekspor dan investasi non-Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Seluruh strategi tersebut perlu didukung dengan deregulasi perizinan dan kondisi makroekonomi yang stabil,” ungkap Menteri PPN.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan Sebut Proyek Food Estate Bisa Gagal Jika Parsial & Tak Holistik

    Mentan Sebut Proyek Food Estate Bisa Gagal Jika Parsial & Tak Holistik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sebut proyek lumbung pangan atau food estate gagal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab utama kegagalan program ini adalah tidak adanya penggunaan teknologi secara masif.

    Sementara itu, hubungan dagang memanas. China memutuskan akan menjatuhkan tarif hingga 100% untuk produk pangan asal Kanada per Senin 10 maret 2025.

    Selengkapnya dalam Evening Up, CNBC Indonesia (Senin, 10/03/2025)

  • Jreng! Amran Buka-bukaan Sebut Food Estate Gagal, Bongkar Boroknya

    Jreng! Amran Buka-bukaan Sebut Food Estate Gagal, Bongkar Boroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan biang kerok gagalnya program lumbung pangan alias food estate. Hal itu, kata dia, karena tidak terlibatnya teknologi secara masif dalam pengelolaan food estate tersebut. Jika terus demikian, Amran memperkirakan program ini tidak akan berhasil dalam setengah abad ke depan.

    “Kenapa gagal food estate? Kenapa gagal sejuta hektare (ha)? Kenapa gagal semua? Karena pendekatannya parsial, ngga holistik, satu keluarga punya 1.000 hektare kita sampai 10.000 hektare di Merauke. Kita datang, kemudian ditinggal tanpa teknologi, ya 50 tahun ngga selesai. Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke modern,” katanya dalam rapat dengan Kadin di Kementan, Senin (10/3/2025).

    Ia pun meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kadin untuk ikut serta dalam dan masuk dalam investasi teknologi pertanian. Pemerintah sudah menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan anggaran triliunan untuk digarap oleh petani milenial.

    “Ini optimasi ada lahan milenial dan teknologi, teknologi masuk, Kadin bisa organize katakan 5.000-10.000 Ha kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang. Alat ini beli Rp 10 triliun bagikan ke generasi muda, gratis. Sekarang gratis mungkin nanti 50% 70% bayar, karena dilatih entrepreneurship,” sebut Amran.

    Adanya petani milenial menjadi salah satu cara agar kaum muda tertarik untuk masuk ke dalam sektor pertanian, pasalnya Amran mengklaim pendapatannya bisa lebih dari Rp 20 juta/bulan.

    “Gajinya bisa Rp 24 juta/bulan, lebih tinggi dari gaji menteri yang Rp 19 juta/bulan ini lebih dari Rp 20 juta,” ujar Amran.

    Proyek food estate sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto dengan program Mega Rice Project pada tahun 1990-an. Yang ingin mengubah 1 juta hektare (ha) lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai pusat produksi beras.

    Hanya saja proyek itu kemudian disebut gagal dan hanya menyisakan lahan gambut yang mengering.

    Proyek serupa pernah dikembangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di era pemerintahan Jokowi, proyek food estate ini pun juga sering jadi sasaran kritik berbagai pihak. Saat ditunjuk kembali oleh Jokowi menjadi Menteri Pertanian di kabinetnya, Amran sebelumnya menegaskan, food estate bukanlah proyek instan. 

    (dce)