Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Jalur air menuju kedaulatan pangan

    Jalur air menuju kedaulatan pangan

    Mataram (ANTARA) – Pada banyak pagi di sentra-sentra pertanian negeri ini, suara mesin pompa sering terdengar lebih nyaring daripada gemericik air yang seharusnya mengalir tenang di saluran irigasi.

    Para petani berjalan menyusuri pematang sambil menakar nasib tanamannya dari aliran yang tak selalu setia.

    Di sejumlah titik, jaringan irigasi yang dibangun puluhan tahun silam mulai rapuh. Ada yang dangkal disesaki sedimentasi, ada yang bocor sehingga air lenyap sebelum mencapai hamparan sawah di hilir.

    Pemandangan semacam ini bukan sekadar potret satu wilayah, melainkan cermin dari tantangan besar menuju kedaulatan pangan nasional bahwa air adalah nadi produksi yang tak boleh tersendat.

    Pada titik inilah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi contoh nyata tentang bagaimana kerja irigasi menentukan arah ketahanan pangan.

    Di provinsi ini, para petani menggantungkan harapan pada jaringan saluran yang sebagian telah menua dan sebagian lainnya baru mulai dipulihkan.

    Kenaikan produksi beras yang diprediksi Badan Pusat Statistik pada 2025 memang memberi optimisme, namun di balik pertumbuhan itu tersimpan pekerjaan besar yang tak boleh diabaikan.

    Revitalisasi irigasi, mulai dari Maronggek hingga Santong dan Kadindi, menjadi penentu apakah kemandirian pangan dapat terus dijaga atau justru terhenti oleh saluran yang tak lagi mampu mengantar air sampai ke sawah.

    Infrastruktur

    Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap penguatan jaringan irigasi. Tiga jaringan besar direhabilitasi sebagai langkah mendukung kedaulatan pangan nasional.

    Jaringan Maronggek kompleks yang berada di Lombok Timur, jaringan Santong di Lombok Utara, dan jaringan Kadindi di Dompu menjadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan ribuan petani.

    Rehabilitasi mencakup perbaikan struktur saluran sepanjang ribuan meter, penguatan dinding, penataan kembali jalur air, hingga peningkatan kapasitas aliran.

    Hasilnya diharapkan mampu menaikkan indeks pertanaman, hingga lebih dari dua kali lipat.

    Jaringan Maronggek kompleks mendapatkan porsi anggaran terbesar mencapai sekitar enam miliar rupiah. Perbaikan dilakukan hampir empat kilometer dengan dampak aliran terhadap 378 hektare lahan. Targetnya adalah peningkatan indeks pertanaman hingga 230 persen.

    Di Lombok Utara, jaringan Santong diperbaiki sepanjang dua kilometer lebih dan diproyeksikan mampu mengairi sekitar 468 hektare sawah. Sementara itu, di lereng Tambora, para petani di Dompu menggantungkan harapan pada perbaikan jaringan Kadindi.

    Saluran lama di wilayah ini sering bocor sehingga air tak pernah benar-benar mencapai ujung sawah. Rehabilitasi pada tiga ruas dengan panjang total sekitar 3.200 meter ditujukan agar pola tanam padi dan palawija dapat berjalan lebih stabil.

    Upaya serupa juga muncul dari kebijakan pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan dukungan terhadap peningkatan jalan, bendungan, dan irigasi di NTB, sejalan dengan arahan presiden untuk merevitalisasi irigasi tua.

    Di beberapa titik, irigasi peninggalan orde lama kembali dihidupkan karena dinilai lebih efisien daripada membangun saluran baru. Pengalaman di Desa Penujak menjadi contoh bagaimana jaringan lama yang diperbaiki mampu mendorong petani panen tiga kali setahun atau mencapai indeks pertanaman 300.

    Kebijakan menghidupkan aset lama terbukti lebih cepat mengembalikan fungsi irigasi yang sudah bertahun-tahun terabaikan.

    Di sisi lain, realitas lapangan menampilkan tantangan yang tidak kecil. Laporan dari sejumlah wilayah menunjukkan kerusakan irigasi yang dibiarkan terlalu lama.

    Di Bima, misalnya, beberapa bendungan kecil dan jaringan irigasi rusak, setelah banjir bandang, tetapi perbaikannya tidak segera dilakukan.

    Ratusan hektare sawah gagal panen dan sebagian berubah menjadi alur sungai baru. Petani yang biasanya panen tiga sampai empat kali setahun harus menerima kenyataan tidak bisa membajak sawah berbulan-bulan karena aliran air terputus.

    Situasi ini memperlihatkan urgensi pemulihan irigasi tidak hanya saat musim tanam, tetapi sebagai strategi jangka panjang.

    Kondisi irigasi di NTB juga tidak lepas dari tantangan perubahan iklim. Pola hujan yang berubah, sedimentasi yang meningkat, serta banjir yang lebih sering karena curah hujan ekstrem membuat jaringan irigasi rentan rusak.

    Perencanaan teknis yang tidak adaptif sering kali memperpendek usia infrastruktur. Dampaknya terasa langsung pada ketahanan pangan. Jika air tidak bisa dikendalikan, produksi menurun, pendapatan petani tergerus, dan risiko kemiskinan meningkat.

    Di sinilah pentingnya menjadikan rehabilitasi irigasi sebagai bagian dari ekosistem besar kedaulatan pangan. Membuat sawah dua kali tanam menjadi tiga kali, atau sawah satu kali menjadi dua kali, artinya menambah kapasitas produksi daerah.

    Bagi NTB yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia, penguatan irigasi adalah fondasi strategis. Semua kebijakan, mulai dari varietas benih, pupuk organik, hingga alsintan, tidak akan optimal tanpa infrastruktur air yang memadai.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah

    Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.

    “Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

    Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

    “Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

    Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

    “Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

    Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.

    “Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
    1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Pemkab Banyuasin targetkan jadi lumbung pangan nasional nomor satu

    Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun

    Palembang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan yang sukses meningkatkan produksi padi dalam beberapa tahun terakhir, menargetkan menjadi lumbung pangan nasional nomor satu di tanah air.

    “Tahun ini, Banyuasin tercatat sebagai lumbung pangan nasional nomor dua dengan produksi sekitar satu juta ton gabah kering giling (GKG) dari lahan 230 ribu hektare. Melihat kondisi terus terjadi peningkatan produksi padi, saya optimistis targetkan tersebut bisa dicapai pada 2026,” kata Bupati Banyuasin Askolani, di Pangkalan Balai, Selasa.

    Dia menjelaskan, untuk meningkatkan produksi padi, pihaknya terus berupaya memotivasi petani setempat membiasakan gerakan tanam padi dua kali bahkan tiga kali dalam setahun.

    “Melihat potensi lahan sawah lebak di daerah ini, memungkinkan pengembangan tanam padi lebih dari satu kali dalam setahun,” ujarnya.

    Menurut dia, optimalisasi lahan sawah dengan melakukan penanaman padi dua hingga tiga kali setahun, bisa lebih memantapkan daerah ini sebagai penghasil pangan terbesar di Sumsel dan penyumbang produksi beras nasional.

    Berdasarkan data, pada 2018, Kabupaten Banyuasin menjadi penghasil pangan nomor satu di Sumsel dan penyumbang produksi beras nomor empat nasional.

    Kemudian pada 2024, kabupaten ini menjadi penyumbang produksi beras nomor tiga nasional, dan pada 2025 menjadi nomor dua lumbung pangan nasional.

    “Berdasarkan data itu, kami yakin akan menjadi lumbung pangan nomor satu nasional mewujudkan harapan Presiden Prabowo Subianto, menjadikan Indonesia kuat dengan ketahanan pangan mandiri,” jelas Bupati Askolani.

    Pewarta: Yudi Abdullah
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Bulog Targetkan 100 Gudang Baru Rampung dalam Setahun

    Bos Bulog Targetkan 100 Gudang Baru Rampung dalam Setahun

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan pembangunan 100 gudang baru bisa selesai satu tahun kedepan. Rencananya proyek ini pun akan turut menggandeng BUMN sektor konstruksi.

    Rizal berharap, proses pembangunannya bisa dimulai sesegera mungkin. Menyusul, penugasannya sudah diberikan dalam penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Kalau kita nanti kita intinya as soon as possible. Jadi begitu cuaca bagus ya kita secepatnya,” kata Rizal, ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menargetkan, pembangunan gudang ini hanya memakan waktu satu tahun. Sehingga, pada musim panen di 2026 nanti, gudang-gudang baru itu sudah bisa menampung hasil produksi petani.

    “Kita pengennya 100 itu setahun jadi, pengennya,” kata Rizal.

    Adapun, konstruksinya kemungkinan besar menggandeng para BUMN Karya. Meski begitu, belum ditentukan BUMN mana yang terlibat. “Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya akan mengerjakan,” ucap dia.

    Kapasitas Gudang

    Rizal menerangkan, kapasitas gudang yang dibangun bervariasi tergantung pada volume hasil panen di masing-masing daerah. Meskipun, gudang-gudang Bulog saat ini memiliki kapasitas dari 1.000 ton hingga 7.000 ton.

    “Tergantung dari kemampuan ataupun daerah tersebut memiliki daerah persawan yang luas atau tidak. Proyeksinya dia sumber lumbung pangan atau tidak,” katanya.

    “Kalau mereka lumbung pangan besar berarti kita bikinkan gudang yang besar. Tapi kalau dia tidak punya lumbung pangan, ya mohon maaf nanti hanya gudang kecil saja,” Rizal menambahkan.

     

  • 100 Gudang Bulog Bakal Dibangun BUMN Karya, Rampung dalam Setahun

    100 Gudang Bulog Bakal Dibangun BUMN Karya, Rampung dalam Setahun

    Jakarta

    Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk membangun 100 gudang baru untuk menambah kapasitas penyerapan beras dan jagung. Dalam penugasan itu, Perum Bulog akan menggandeng BUMN Karya sebagai perusahaan konstruksi proyek tersebut.

    “Karena kita dari BUMN pasti ya akan kita prioritaskan adalah teman-teman BUMN karya akan mengerjakan (pembangunan 100 gudang Bulog),” kata Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).

    Untuk target pembangunannya, Rizal berharap dapat selesai dalam waktu satu tahun. Namun, dia tidak menutup mata akan ada kendala terhadap pembangunan gudang.

    “Kita inginnya sih 100 gudang itu setahun jadi, inginnya, tapi kan kita nggak tahu kaitan dengan kendala masalah material, kendala masalah alam, kendala masalah cuaca dan sebagainya. Kita tidak bisa prediksi dari sekarang. Itu kan di luar batas kemampuan kita, tapi kalau manajemen yang lain sebagainya mungkin kita bisa hitung,” terangnya.

    Pembangunan gudang baru ini akan diprioritaskan pada daerah yang belum memiliki gudang, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Ini kayak contoh di Nias Selatan, di Morotai dan lain sebagainya itu kan perlu gudang-gudang tersebut. Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut. Sedangkan di sana belum ada gudang. Nah, ini prioritasnya seperti itu,” ungkapnya.

    Rizal mengatakan, kapasitas gudang yang akan dibangun berbeda-beda, mulai dari yang tipe kecil dengan kapasitas 1.000-7.000 ton. Jadi, akan dilihat apakah daerah yang akan dibangun gudang baru tersebut merupakan penghasil beras dan jagung terbanyak atau tidak.

    “Proyeksinya dia sumber lumbung pangan atau tidak. Kalau mereka lumbung pangan besar berarti kita bikinkan gudang yang besar, tapi kalau dia tidak punya lumbung pangan, ya mohon maaf nanti hanya gudang kecil saja,” jelasnya.

    Pembangunan gudang baru Bulog ini telah mendapatkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 5 triliun.

    Setelah SKB terbit, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum akan pembangunan tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Jadi, setelah SKB harus ada Perpres, seperti juga Kopdes. Jadi, ada dua tahap. Terus-terusan menurut Undang-Undang BUMN yang baru. Memang agak repot tetapi harus kita ikuti. Jadi sekali lagi ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Ini keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah,” dalam sambutannya saat menyaksikan penandatanganan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

    Tonton juga video “Bulog Siapkan Beras Untuk Keperluan MBG”

    (ada/ara)

  • Kadin dorong ekonomi tumbuh 8 persen lewat produktivitas nasional

    Kadin dorong ekonomi tumbuh 8 persen lewat produktivitas nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kadin Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui peningkatan produktivitas nasional dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, mendorong konsumsi rumah tangga, serta mengoptimalkan stimulus ekonomi 8+4+5.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (Bippenas-Kadin Indonesia) Bayu Priawan Djokosoetono menekankan pentingnya peran pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan produktivitas.

    “Selama ini pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan input modal/investasi dan penambahan tenaga kerja,” kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Disebutkan berdasarkan data Asian Productivity Organization (APO) Databook 2025, kontribusi Total Factor Productivity (TFP) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir nol, sedangkan kontribusi TFP terhadap pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 8 persen apalagi China mencapai 26 persen.

    “Mulai sekarang kita harus lebih fokus untuk bersinergi meningkatkan produktivitas agar pertumbuhan 8 persen bisa kita capai secepatnya”, ujar Bayu.

    Pada Kuartal-III, lanjutnya, produktivitas output Produk Domestik Bruto (PDB) nominal per pekerja Indonesia rata-rata Rp13,78 juta per bulan. Empat sektor ekonomi dengan produktivitas PDB per pekerja yang paling tinggi adalah sektor pertambangan, dengan produktivitas pekerja tujuh kali dibanding rata-rata.

    Diikuti sektor real estate dan sektor informasi dan komunikasi dengan produktivitas sekitar enam kali dibanding rata-rata. Urutan keempat adalah sektor penyediaan listrik dan gas dengan produktivitas PDB/pekerja sekitar empat kali dibanding rata-rata.

    “Empat sektor tersebut memiliki produktivitas tinggi karena bersifat padat teknologi dan padat modal, dan membutuhkan SDM terampil yang berpendidikan tinggi untuk menjalankannya,” jelasnya.

    Bayu juga mengapresiasi paket stimulus 8+4+5 yang diluncurkan Pemerintah dan sudah berjalan terutama mulai Oktober.

    Menurutnya stimulus ekonomi tersebut cukup bagus, misalnya program magang fresh graduate yang disambut 156 ribu pendaftar, tetapi Kadin juga berharap pemerintah melengkapi dengan paket stimulus pariwisata yang bisa mendorong peningkatan travelling dan menyambut libur Natal dan Tahun Baru (2025/2026).

    Sementara itu, Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi Kadin Indonesia Ikhwan Primanda menekankan Indonesia harus mendorong investasi yang membawa teknologi tepat dan efektif untuk meningkatkan produktivitas berbagai sektor ekonomi.

    “Sembari memastikan alih teknologi kepada pemain lokal,” kata Primanda.

    Dia menyebutkan penyumbang ekonomi terbesar Indonesia adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi 19,15 persen terhadap PDB. Pada kuartal III – 2025, industri pengolahan/manufaktur berhasil tumbuh 5.54 persen (yoy).

    PMI Manufaktur Indonesia juga sudah menunjukkan level ekspansi sejak bulan Agustus dan mencapai 51,2 pada September 2025. Namun, Primanda berharap pemerintah terus mendorong sinergi penguatan industri nasional.

    “Transformasi Industri Nasional harus dilanjutkan dengan mendorong munculnya industri bahan baku, bahan antara, dan industri hilir yang bisa menyerap banyak tenaga kerja,” ujar Primanda.

    Lebih lanjut dikatakan pertanian sebagai sektor kedua terbesar dengan kontribusi 14,35 persen terhadap PDB Indonesia, hanya tumbuh 4,93 persen pada Kuartal-III 2025. Padahal sektor itu menyerap 28,15 persen pekerja Indonesia.

    “Saat ini sektor pertanian produktivitasnya sekitar 0.5 dari rata-rata nasional Produktivitas PDB per pekerja,” katanya.

    Primanda juga mengapresiasi program KUR Perumahan senilai Rp130 triliun yang diyakini mampu memperkuat sektor real estat, mendorong 140 industri terkait, dan membuka peluang kerja bagi sekitar 9 juta tenaga kerja.

    Ketua Komite Tetap Perencanaan Pangan Kadin Indonesia Frans Tambunan menambahkan Indonesia harus terus mendorong modernisasi pertanian melalui inovasi dan investasi teknologi tepat guna, serta meningkatkan produksi melalui optimalisasi lahan dan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan baru.

    “Selain itu, perlu didorong juga sektor perikanan untuk mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia,” kata Frans.

    Dia menekankan hal itu sebab sektor konstruksi dengan kontribusi 9,82 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 4,21 persen, sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 3,95 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Luasan Panen Padi 2025 di Bojonegoro Meningkat 28.599 Hektar Dibanding Tahun Lalu

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani mengungkapkan, sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Atap BPS (Angka Tetap) dan ASem BPS (Angka Sementara) luas lahan panen pertanian di Bojonegoro mengalami peningkatan.

    “Luas panen tahun 2025 meningkat 28.599 dibanding sebelumnya. Pada 2024 luas panen 131.221 hektare, sedangkan pada 2025 menjadi 159.820 hektare,” ujar Zaenal Fanani, Minggu (9/11/2025).

    Dengan luasnya lahan panen tersebut, berbanding lurus dengan jumlah produksi padi Bojonegoro 2025 yang mencapai 886.443 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara dengan sekira 1,06 juta ton Gabah Kering Panen (GKP). Angka tersebut berada di atas capaian Kabupaten Ngawi yang memproduksi 775.466 ton GKG.

    Sementara, posisi juara masih dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Kabupaten yang juga berbatasan langsung dengan Bojonegoro ini tercatat memiliki produksi padi sebanyak 905.000 ton GKG atau setara 1,15 juta ton GKP.

    “Keberhasilan ini juga atas terapan program Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Ternak dan Tani) yaitu program inovatif Bapak Bupati dalam pembangunan infrastruktur tani berupa sumur bor, pompanisasi, drone pertanian dan sebagainya,” tutur pria asal Blitar ini.

    Tak hanya itu, pendampingan Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui latihan dan kunjungan ke petani, pengamatan dan pengamanan pertanaman yang dilakukan POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan), dan kesadaran petani yang meningkat dalam pengamatan dan budidaya pertanian, juga merupakan penunjang keberhasilan.

    Diketahui, BPS Jawa Timur mencatat bahwa sepanjang 2025 total luas panen mencapai 1,84 juta hektare, meningkat 13,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi Gabah Kering Panen (GKP) meningkat menjadi 12,66 juta ton, sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) mencapai 10,53 juta ton, yang jika dikonversi setara dengan 6,08 juta ton beras.

    Berdasar data, BPS menegaskan peran Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. “Kemarin kami mendapat rilis dari BPS, meskipun sifatnya masih sementara. Pak Bupati sebelumnya memberikan target kepada Dinas Pertanian agar produksi padi Bojonegoro bisa melampaui Kabupaten Ngawi, dan alhamdulillah target tersebut tercapai,” ujar Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah.

    Mbak Nurul, begitu ia disapa, menegaskan, bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, bantuan sarana produksi, dan pendampingan bagi petani. Produksi padi meningkat karena terpenuhi kebutuhan airnya, terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga dapat panen dengan baik.

    “Produksi padi Bojonegoro, Alhamdulilah, bisa meningkat karena dukungan berbagai pihak, yang pertama dan paling utama adalah Anugrah Allah SWT atas kemurahannya,” pungkasnya. [lus/suf]

  • Kemenhub Bikin Layanan On Call, Angkut Hasil Panen Food Estate Tepat Waktu

    Kemenhub Bikin Layanan On Call, Angkut Hasil Panen Food Estate Tepat Waktu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan fitur On Call Service, untuk pengangkutan logistik termasuk hasil panen berbasis panggilan, bukan menggunakan angkutan berjadwal. 

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub Risal Wasal menjelaskan, fitur yang akan terdapat dalam aplikasi integrasi multimoda ini berangkat dari tantangan di daerah yang tidak mendapatkan akses tol laut dan harus segera mengirim komoditas hasil panen. 

    Di sisi lain, sekalipun terdapat angkutan laut, tetapi jadwal kedatangan tidak tepat waktu dan kapasitas minim, yang berakibat fatal bagi produk-produk yang akan dikirim. 

    “Ke depan, dengan konsep aplikasi yang baru on-call ini, kami dapat melayani selain ada trayek yang rutin, tetapi ada juga yang on-call,” ujarnya dalam malam penghargaan Bisnis Indonesia Logistik Award (BILA) 2025 di Hotel Borobudur, Rabu (5/11/2025). 

    Risal menjelaskan, pada dasarnya potensi hasil bumi di sejumlah wilayah sangat besar, termasuk di lokasi lumbung pangan atau food estate Wanam, Merauke, Papua Selatan. 

    Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan angkutan berjadwal dan on call untuk mendistribusikan produk tersebut ke wilayah lainnya. Pasalnya, jadwal panen setiap komoditas pun berbeda-beda.

    Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut pun juga bercerita, bahwa kapasitas kapal pengangkut barang pun terkadang minim. Alhasil, komoditas yang akan diekspor ke luar pulau terbatas dan sisanya menumpuk. 

    Misalnya, hasil panen suatu wilayah menghasilkan 10 kontainer pendingin yang harus diangkut segera dari lokasi A ke D. Namun, kapal yang datang hanya mampu mengangkut 2 kontainer, dan dengan rute A, B, C, dan baru menuju D. 

    “Padahal dia butuh waktu cepat. Ini yang menjadi permasalahan di wilayah-wilayah, baik pada Indonesia Timur yang harus kita selesaikan. Konsep on-call kita harapkan bisa mengatasi itu,” jelas Risal. 

    Nantinya, aplikasi super itu akan mencari operator di sekitar wilayah tersebut untuk mengangkut logistik dan pembayaran secara B2B. Pilihan layanan pun dapat berupa general cargo ship atau bulk carrier ship. 

    Layanan tersebut juga memungkinkan pengirim memesan integrasi moda, misalnya sekaligus memesan truk dari titik lokasi sebelum dibawa dengan kapal, dan distribusi dengan truk di tempat tujuan. 

    Konsep ini pun juga akan diterapkan di lokasi transmigrasi, dalam rangka pembangunan wilayah tersebut.

    Risal menyampaikan bahwa konsep on-call juga akan dikembangkan untuk mengatasi permohonan barang yang terkait dengan karantina dan cukai (Custom, Immigration, Quarantine/ CIQ).

    “Semua bandara sudah dinyatakan internasional, tetapi tidak semuanya terlayani dengan CIQ. Dengan on-call, degitu ada yang datang, menelpon, kita siapkan CIQ-nya. Ini juga kita siapkan seperti itu, baik di laut maupun di udara,” tambahnya. 

    Meski demikian, Risal belum menyampaikan kapan rencana implementasi perbaikan dan pengembangan layanan integrasi multimoda dalam pengangkutan barang tersebut. 

  • Wamentrans Sampaikan Empat Amanat Presiden Prabowo Terkait Program Transmigran

    Wamentrans Sampaikan Empat Amanat Presiden Prabowo Terkait Program Transmigran

    Amanat yang pertama, Presiden Prabowo menegaskan akan pentingnya program transmigrasi yang merupakan salah satu upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan memindahkan penduduk ke wilayah yang jarang penghuninya, negara memastikan tidak ada wilayah atau lahan kosong yang berpotensi akan disalahgunakan oleh pihak lain.

    “Karena dengan berpindahnya penduduk dari yang padat ke daerah yang longgar, akan menempati tanah-tanah yang kosong, ruang-ruang yang sepi, agar tidak ada penetrasi, tidak ada intervensi dari buah yang bisa mengambil alih tanah dan air Indonesia. Jadi Kementerian Transmigrasi melakukan perpindahan penduduk ke daerah yang longgar, salah satunya adalah dalam menjaga integrasi nasional,” jelas Viva.

    Dia menekankan bahwa perpindahan penduduk dalam program transmigrasi ini, akan terjadi proses akulturasi budaya, asimilasi perbedaan suku, agama, ras, budaya bisa berdekat, bahkan bisa ada akulturasi, ada hal-hal yang baru dari perbatuan budaya-budaya yang ada sehingga orang juga tidak asing lagi.

    Amanat Presiden Prabowo yang kedua, yaitu program transmigrasi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal ini, setiap keluarga transmigran nantinya akan memperoleh lahan seluas satu hingga dua hektar untuk digarap dan dikelola menjadi sumber ekonomi produktif. Karena dengan memulihkan lahan kepada calon-calon transmigrasi, satu hingga dua hektar, merupakan bagian dari reforma agraria.

    Melalui program transmigrasi ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyatnya mengalami peningkatan hasil serta pendapatan.

    “Diharapkan Bapak-Ibu menjadikan tanah bukan sekedar tempat hidup, tempat pemukiman, tapi menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi untuk perubahan hasil. Apalagi kita banyak jatuh, jatuh hidup selama satu tahun, satu tahun setengah, masih ada, maksimal satu setengah tahun,” Jelas Viva.

    Amanat yang ketiga, Viva mengatakan banyak kawasan transmigrasi yang sekarang tumbuh menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentra produksi beras. Situasi ini menunjukkan bahwa transmigrasi berperan penting dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

    “saya mendapatkan sebuah kenyataan bahwa sebagian besar kawasan transmigrasi itu menjadi lumbung pangan nasional, khususnya sentral produksi beras. Jadi Kementerian Transmigrasi harus berkontribusi untuk membangun suasana kebangkitan,” kata Viva.

    Amanat yang keempat Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjadikan transmigrasi sebagai pemicu munculnya pusat-pusat ekonomi yang baru. Karena ketika ada orang bersedia, otomatis akan ada gerakan ekonomi, yang membuat daerah-daerah yang sepi dan kosong, itu akan berkembang. Berkembang menjadi sebuah daerah baru yang produktif.

    “Sekarang ini dari pemerintahan Presiden Soekarno sampai Presiden Bapak, program transmigrasi telah melahirkan desa penduduk sebanyak 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan tiga provinsi, Yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan,” ungkap Viva.

    Ia menegaskan, daerah yang dahulu sepi, berkat keberadaan warga transmigran kini berkembang menjadi kawasan produktif.