Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • Wapres Gibran Temui Petani Sikka, Beri Bantuan Traktor Tangan dan Pompa Air

    Wapres Gibran Temui Petani Sikka, Beri Bantuan Traktor Tangan dan Pompa Air

    JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui kelompok petani di Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, serta menyerahkan bantuan berupa 10 traktor tangan dan pompa air bagi petani setempat.

    Pertemuan Wapres Gibran dengan para petani di Sikka menjadi agenda pertama kunjungan kerja Wapres di NTT.

    “Wapres berbincang santai dengan perwakilan petani dan mendengarkan aspirasi mereka terkait masalah pertanian,” demikian siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres) dilansir ANTARA, Selasa, 6 Mei.

    Bantuan yang diserahkan Wapres Gibran diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi kelompok tani di Desa Kolisia, Sikka, NTT.

    Desa Kolisia merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Sikka, yang juga menjadi salah satu lumbung pangan di NTT. Mayoritas petani di Desa Kolosia menanam varietas padi Empari 16, yang dikenal unggul karena tahan terhadap perubahan iklim.

    Dalam pertemuannya dengan para petani, Wapres Gibran menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat sektor pertanian, di antaranya dengan memastikan ketersediaan alat dan mesin pertanian, ketersediaan pupuk, dan irigasi yang memadai untuk sawah-sawah petani.

    Wapres juga mengungkap harapannya persawahan di Desa Kolisia, Sikka, dapat membantu NTT mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia.

    Dalam pertemuannya dengan petani, Wapres Gibran didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago.

    Di lokasi kunjungan Wapres di Sikka, Mentan Amran kembali menekankan pemerintah akan terus turun ke lapangan untuk mengecek langsung kebutuhan-kebutuhan petani terpenuhi, terutama yang menyangkut pupuk.

    “Itu kami cek langsung ke lapangan agar produksi bisa dipastikan meningkat. Nanti kami langsung (koordinasikan), tadi telepon Bapak Menteri PU luar biasa, beliau luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Menteri PU, begitu cepat tanggap. Kami sampaikan tentang bendungan, irigasi airnya belum optimal, beliau akan, tahun ini, akan perbaiki,” kata Andi Amran Sulaiman.

  • RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    RPJMD Lamongan 2025-2029 Sasar 29 Indikator, Gambarkan Arah Pembangunan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan, Selasa (6/5/2025).

    Musrenbang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan Lamongan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, LSM atau organisasi masyarakat, tokoh agama, perwakilan perempuan dan anak, BUMD, pengusaha dan unsur lainnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan penyusunan RPJMD merupakan bagian penting dalam pelaksanaan arah pemerintahan lima tahun ke depan. Karena di dalamnya tidak hanya berisi tentang rencana pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga bidang sosial, ekonomi dan peradaban Lamongan.

    “Musrenbang adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” kata Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Pak Yes menjelaskan, dalam menyusun RPJMD dibarengi dengan konsultasi publik dengan DPRD, hingga pemerintah provinsi.

    “Tujuannya agar perencanaan pembangunan Kabupaten Lamongan terintegrasi dengan pemerintah provinsi hingga pusat,” ujarnya.

    Dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2025-2029, terdapat 29 indikator sasaran, meliputi jumlah pengeluaran wisatawan, persentase pertumbuhan PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan.

    Kemudian persentase pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran, persentase pertumbuhan PDRB industri pengolahan, prosentase peningkatan realisasi investasi, hingga nilai tukar petani.

    “Ada 29 indikator sasaran yang akan kita tuntaskan pada lima tahun ke depan. Yang mana 25 di antaranya adalah keberlanjutan dari indikator 2021-2026 dan empat di antara terintegrasi dengan program pusat,” jelasnya.

    Adapun isu strategis yang harus dihadapi di antaranya adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor unggulan, akselerasi kemantapan infrastruktur pendukung ekonomi, pengentasan Kemiskinan melalui penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan ekonomi.

    Kemudian tata kelola birokrasi yang agile dan berorientasi layanan, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan, hingga penguatan ekosistem riset, inovasi dan teknologi untuk mendorong daya saing daerah.

    “Sehingga akan dijawab dengan lima belas program prioritas. Salah satunya adalah program prioritas lumbung pangan Lamongan, akan menjawab isu strategis transformasi ekonomi di bidang pertanian. Yang mana pertanian merupakan salah satu potensi unggulan Lamongan,” kata Pak Yes. (fak/ian)

  • Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop tak ingin masyarakat ragukan Koperasi Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Sehingga banyak Kementerian/ Lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) yang langsung dilibatkan untuk memastikan program 80.000 unit Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat direalisasikan.

    Menkop Budi Arie menegaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak tersebut dilakukan demi menjawab keragu-raguan masyarakat terkait keberhasilan dari program Kopdes/ Kel Merah Putih bagi upaya pemerataan ekonomi di masyarakat. Menkop meyakini bahwa Kopdes/ Kel Merah Putih akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dalam waktu yang tidak lama. 

    “Musuhnya Kopdes/Kel Merah Putih itu adalah ketakutan, kecurigaan, keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme bukan keragu-raguan,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Jawa Tengah di Semarang, Selasa (6/5), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Masyarakat diminta untuk menghilangkan stereotip negatif khususnya keraguan, kecurigaan dan ketakutan terhadap program ini karena secara khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmennya sejak awal. 

    “Negara ini dibangun karena optimisme bukan keraguan-keraguan, karena kita semua petarung, negara ini di bangun para pera petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai Provinsi petarung,” ucap Menkop.

    Menkop Budi Arie menjamin bahwa operasional dari program Kopdes/ Kel Merah Putih akan dilaksanakan secara profesional dan memastikan kredibilitas terjaga dengan baik. Oleh sebab itu struktur pengurus dari Kopdes/ Kel ditunjuk secara terbuka melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). 

    Selanjutnya dalam hal pengawasan akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

    “Kopdes/Kel Merah Putih ini harus dilaksanakan dikelola dengan transparan, profesional dan akuntabel. Kita ingin membentuk kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan,” sambung Menkop Budi Arie.

    Menkop Budi Arie juga menyatakan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga meminta kesediaan dari BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk turut mengawal serta mendampingi kegiatan usaha dari Kopdes/ Kel Merah Putih. Semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin besar peluang keberhasilan program Kopdes/ Kel bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

    “Yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan, kita akan kawal bersama program ini sampai sukses dan kita berharap tidak ada masalah di desa karena Kopdes ini menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan di desa-desa,” ucap Menkop Budi Arie.

    Di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa program pembentukan Kopdes/ Kel merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Program ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi penting bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi di desa yang dikelola melalui gerakan koperasi.

    “Kita perlu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh sehingga inilah yang harus mendapat perhatian khusus maka dibentuklah Kopdes/ Kel Merah Putih,” kata Zulkifli.

    Menko Zulkifli berharap program Kopdes/ Kel Merah Putih ini dapat berhasil sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pembentukan ekosistem Kopdes/ Kel Merah Putih akan mengoptimalkan perannya masing-masing demi kesuksesan program tersebut.

    “Kita ingin ini (Kopdes/ Kel) transparan, kita ingin Kopdes/ Kel ini sukses dan berhasil sehingga desa bisa tumbuh ekonominya,” katanya. 

    Sementara itu Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa rakyat di Jawa Tengah siap menyukseskan program unggulan tersebut. Saat ini sudah terbentuk secara kelembagaan Kopdes/ Kel Merah Putih di 1.066 desa/ kelurahannya yang diawali melalui Musdesus.

    Dia menyadari bahwa dengan manajemen dan pengelolaan potensi desa secara baik dan profesional, akan menjadikan desa-desa di Jawa Tengah lebih maju dan sejahtera. Misi tersebut hanya dapat digerakkan melalui pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih.

    “Kami di Jawa Tengah semuanya siap melaksanakan program Koperasi Desa Merah Putih karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana Perintah Bapak Presiden bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat,” ujar Ahmad Luthfi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal

    Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal

    Foto: Istimewa

    Panen raya padi di Kabupaten Purbalingga, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi petani lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 17:28 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI melakukan panen raya padi bersama para petani binaan Program Lumbung Pangan BAZNAS di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

    Panen raya dilakukan di lahan pertanian seluas 150 hektare di Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (5/5).

    Hadir Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum Kolonel Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P., Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, S.E., M.M., serta Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Tengah KH. Dr. Ahmad Daroji.

    Pimpinan BAZNAS Bidang SDM, Keuangan, dan Hukum, Kolonel Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani menyampaikan, panen raya tersebut merupakan bukti nyata dan komitmen BAZNAS dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural (LPNS) yang peduli terhadap kesejahteraan umat, pengentasan kemiskinan, dan penanganan stunting.

    “Melalui Program Lumbung Pangan BAZNAS, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus berbuat kebaikan dan membantu sesama, sehingga sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga amil zakat semakin kuat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan bersama,” katanya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Nur Chamdani menjelaskan, Lumbung Pangan Purbalingga merupakan Lumbung Pangan Padi ke-8 dari 9 titik Program Lumbung Pangan yang dikembangkan BAZNAS RI dalam kurun waktu 2020–2025.

    “Lumbung Pangan ini diharapkan menjadi bagian dalam pengembangan usaha ekonomi bagi para petani,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis satu unit hand tractor dari total bantuan sebanyak 10 unit yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.

    Nur Chamdani juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian RI atas bantuan traktor yang diberikan untuk mendukung para petani di wilayah setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meringankan beban petani dalam mengolah lahan.

    “Semoga Program Lumbung Pangan Berkah ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk terus berbuat kebaikan dan berbagi rezeki dengan mereka yang membutuhkan,” katanya.

    Hal ini pun disambut baik Menteri Pertanian yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI, Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P. Pihaknya menyampaikan, Program Lumbung Pangan BAZNAS merupakan langkah konkret yang dilaksanakan oleh BAZNAS RI dalam mendukung program swasembada pangan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo.

    Sejalan dengan hal itu, Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. menyampaikan, “Melalui kegiatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS baik itu dari pusat, provinsi, dan kabupaten, Kementerian Pertanian RI serta unsur-unsur lainnya yang telah membantu kegiatan ini.”

    “Program ini sangat membantu meningkatkan produktivitas petani di Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan ke depannya kegiatan ini bisa kita perbanyak, kita replikasi di tempat lain, sehingga ini betul-betul menjadi program unggulan,” ujarnya.

    Sementara itu, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M. Imdadun Rahmat, M.Si., mengatakan, Program Lumbung Pangan BAZNAS merupakan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik pedesaan di bidang pertanian melalui pendekatan agribisnis berkelanjutan.

    “Dalam program ini mustahik didorong untuk membentuk kelompok usaha yang mampu mengelola produktivitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan produk pertanian. Alhamdulillah, untuk di Purbalingga, Jawa Tengah ini saat ini jumlah petani sebanyak 250 orang dengan total luasan lahan 150 hektare,” kata Imdad.

    “Selain bantuan dana, tentunya pendampingan intensif juga dilaksanakan untuk menambah kemampuan petani. Setelah mendapat pelatihan dan pendampingan, diharapkan ke depan Kelompok Petani Citra Cilapar dapat memproduksi pupuk organik dan pestisida nabati secara mandiri,” jelasnya.

    Program Lumbung Pangan Berkah BAZNAS Purbalingga ini bekerja sama dengan BAZNAS Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, Perum BULOG bersama BAZNAS Kabupaten Purbalingga melakukan pembelian secara simbolis hasil panen padi petani setempat.

    Sumber : Sumber Lain

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]

  • Jaga Stabilitas Pengairan Saat Kemarau, Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati

    Jaga Stabilitas Pengairan Saat Kemarau, Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Demi menjaga ketersediaan pangan tetap stabil saat musim kemarau, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meninjau Waduk bajulmati, Senin (5/5/2025). Peninjauan dilakukan guna memastikan ketersediaan air untuk irigasi tetap aman saat memasuki musim kemarau mendatang.

    Saat di lokasi, Ipuk meninjau berbagai aspek. Salah satunya debit air di waduk untuk merinci kebutuhan suplai irigasi pertanian, khususnya di wilayah Kecamatan Wongsorejo. “Kami ingin memastikan kesiapan suplai air untuk petani. Apalagi beberapa daerah di Banyuwangi ada yang sudah memasuki musim kemarau,” kata Ipuk.

    Dalam tinjau lokasi tersebut, turut hadir tim teknis dari Dinas PU Pengairan, Camat Wongsorejo, serta petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Momen tersebut digunakan Ipuk untuk berdialog dengan petugas di lokasi demi memastikan kesiapan pengelolaan air.

    Ipuk menjelaskan, Waduk Bajul untuk memenuhi sekitar 1.800 hektar lahan pertanian di Wongsorejo yang memang dikenal dengan daerah kering. “Insya Allah pasokan air Waduk Bajulmati cukup selama musim kemarau. Kami berharap petani bisa terus tanam dan panen. Dengan demikian kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Kita ingin Banyuwangi tetap menjadi daerah yang kuat sebagai salah satu lumbung pangan nasional,” kata Ipuk.

    Sekretaris Dinas PU Pengairan Riza Al Fahrobi mengatakan, Waduk Bajulmati mampu menampung air dengan kapasitas maksimal 10 juta meter kubik (m3). Hingga saat ini, ketinggian air masih di angka 87,6 meter, yang menunjukkan kondisi aman untuk memasuki musim kemarau. “Airnya cukup untuk mengairi target 1.800 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Wongsorejo,” ujarnya.

    Riza menjelaskan, air dari waduk Bajulmati dialirkan ke Dam Bajulmati untuk seterusnya mengalir menuju irigasi tersier guna mengairi lahan-lahan pertanian.

    Pihaknya mengaku, selama musim kemarau, debit air yang dikeluarkan dari waduk berkisar 2,2 hingga 2,6 meter kubik per detik, tergantung kebutuhan lahan di hilir. Menurutnya, lahan persawahan yang selama ini hanya 2 kali tanam bisa menjadi 3 kali tanam per tahun.

    Selain fungsi irigasi, air baku waduk tersebut bisa digunakan menyuplai kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat sebagai kebutuhan sehari-hari dan dunia industri.

    Waduk Bajulmati juga memasok air baku sebesar 180 liter per detik serta memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir. Ketinggian air dijaga agar tetap berada di level normal, yakni antara 80-87 meter. “Waduk Bajulmati sendiri ini didesain dengan banyak fungsi, mulai irigasi, penyedia air baku, penahan banjir, konservasi vegetasi, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata,” terang Riza. [kun]

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Beda Nasib Indonesia, Jepang, & Malaysia Soal Stok Beras Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut beras dalam negeri mengalami surplus saat sejumlah negara —Jepang hingga Malaysia— tengah dilanda krisis beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan banjir surplus beras ini diperoleh tanpa melalui keran importasi.

    Amran menjelaskan, surplus beras dalam negeri ini sejalan dengan peningkatan kuota pupuk bersubsidi, reformasi sistem distribusi pupuk, hingga kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram.

    “Saat negara lain menghadapi krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa impor. Ini bukti bahwa ketika petani diberi dukungan penuh, hasilnya bisa luar biasa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

    Per 4 Mei 2025, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton di gudang Perum Bulog. Stok CBP ini mencatatkan rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, atau sejak Bulog dibentuk oleh Presiden Soeharto.

    Amran mengatakan pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam sejarah ketahanan pangan nasional, sekaligus bukti keberhasilan kerja keras petani dan efektivitas kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

    Namun, dia menyatakan angka stok cadangan beras ini akan terus diperkuat dan dipantau hingga mencapai target 4 juta ton.

    Di sisi lain, Amran menuturkan realisasi serapan beras Bulog mencapai 1,06 juta ton pada April 2025, sehingga secara total sebanyak 1,8 juta ton beras terserap dari Januari—awal Mei 2025.

    “Seluruh beras tersebut merupakan hasil serapan dari petani lokal, tanpa adanya impor beras medium selama periode Januari–Mei 2025,” ungkapnya.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional diproyeksi akan menembus 18,76 juta ton pada semester I/2025. Angkanya naik 1,89 juta ton beras atau 11,17% dibandingkan produksi beras pada Januari–Juni 2024 yang hanya sebanyak 16,88 juta ton beras.

    Teranyar, United States Department of Agriculture (USDA) memperkirakan, produksi beras Indonesia tahun ini akan mencapai 34,6 juta ton. Menurut Amran, angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan ASEAN, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan strategis di tengah ancaman krisis pangan global.

    Daftar Negara yang Dilanda Krisis Beras

    Berdasarkan catatan Bisnis yang dilansir dari akun Instagram @goodstats.id, Jumat (25/4/2025), berikut adalah daftar negara yang dilanda krisis beras:

    1. Jepang

    Di sana, beras domestik dibanderol 842 yen atau Rp100.000 per kilogram. Harga beras di Jepang naik lebih dari 100% dibanding 2024.

    Kondisi ini membuat pemerintah Jepang harus mengimpor beras dari Korsel lagi sejak terakhir 1999.

    2. Filipina

    Berikutnya, inflasi harga beras di Filipina mencapai level 24,4%, tertinggi dalam 15 tahun. Alhasil, pemerintah Filipina menetapkan status darurat ketahanan pangan di awal 2025.

    3. Malaysia

    Malaysia mencatat rasio swasembada beras turun ke level 56,2%. Di mana, produksi domestik hanya memenuhi kebutuhan di rentang 40%—50%.

  • Demi Genjot Produksi Kedelai, Wamentan Terbang ke Belanda – Page 3

    Demi Genjot Produksi Kedelai, Wamentan Terbang ke Belanda – Page 3

    Kementerian Pertanian kini memperluas fokus ke komoditas lain setelah mencatat keberhasilan dalam surplus beras. Data BPS menunjukkan produksi gabah hingga April 2025 mencapai 13,95 juta ton, sementara konsumsi domestik hanya 10,37 juta ton. Dengan demikian, surplus beras nasional berada di kisaran 2,8–3 juta ton.

    Keberhasilan ini ditopang oleh lonjakan serapan beras oleh Perum Bulog, yang telah menyerap lebih dari 1,3 juta ton setara beras hingga akhir April—naik 2.000% dibandingkan 2015. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kg dan penghapusan rafaksi turut mendongkrak semangat petani dan stabilitas cadangan beras.

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog, Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi fondasi kuat untuk mendorong kemandirian komoditas strategis lainnya seperti kedelai. “Langkah ini adalah bagian dari visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” tutupnya.

  • Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Prabowo Siap Beberkan Quick Wins pada Perayaan Hardiknas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Wins hari ini, Jumat (2/5/2025), sejalan dengan perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). 

    Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) adalah program yang dijanjikan oleh Prabowo pada masa kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. 

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menjelaskan, Prabowo akan menghadiri Peringatan Hardiknas 2025 yang akan diselenggarakan di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat. 

    Sejalan dengan tema Hardiknas tahun ini yaitu ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’, Istana Kepresidenan menyebut Kepala Negara bakal meluncurkan sejumlah PHTC pada acara tersebut. 

    “Program-Program tersebut  merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Masyarakat,” terang Yusuf melalui keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (2/5/2025). 

    Adapun pada APBN 2025, pemerintah telah menganggarkan sejumlah program hasil terbaik cepat atau yang biasa disebut quick wins. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, beberapa progam dimaksud meliputi: 

    Makan Bergizi Gratis: Rp71 triliun
    Pemeriksaan Kesehatan Gratis: Rp3,2 triliun 
    Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah: Rp1,8 triliun 
    Penuntasan TBC: Rp8 triliun 
    Renovasi Sekolah: Rp20 triliun 
    Sekolah Unggulan Terintegrasi: Rp2 triliun 
    Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa: Rp15 triliun.