Xcloud.id

Tempat Fasum: lumbung pangan

  • RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    RAPBN 2026, Prabowo anggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidatonya mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan menyebut pemerintah menganggarkan Rp22,7 triliun untuk Perum Bulog dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sementara itu, total anggaran yang dialokasikan untuk program-program ketahanan pangan, termasuk anggaran untuk Bulog, mencapai Rp164,4 triliun.

    “Pada RAPBN 2026 akan dialokasikan Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disampaikan saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Presiden kemudian menjelaskan Bulog, yang saat ini berbentuk BUMN, akan diperkuat fungsinya.

    “Bulog, kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujar Presiden Prabowo.

    Dalam pidato yang sama, Presiden juga menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, kemudian subsidi pupuk pada tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    “Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Juga, kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah,” sambung Presiden.

    Dalam RAPBN 2026, Presiden menekankan anggaran dialokasikan utamanya untuk membiayai delapan agenda prioritas pemerintah, di antaranya bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat, pertahanan rakyat semesta, dan percepatan investasi.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Pemerintah Rajin Bangun Irigasi Sampai Waduk, Prabowo: Tapi Harga Pangan Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keheranannya lantaran pemerintah rajin membangun kawasan Daerah Irigasi (DI) hingga waduk tapi belum berdampak signifikan mendorong hasil pertanian nasional.

    Di tengah masifnya pembangunan tersebut, Prabowo justru menyebut hasil pertanian RI masih tidak terjangkau oleh rakyat.

    “Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita,” jelasnya dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR – DPD RI di kompleks parlemen, Jumat (15/8/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.

    “Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern,” tandasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto memang rajin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bakal mendukung realisasi program Swasembada Pangan.

    Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Prabowo melanjutkan status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada empat proyek bendungan yang digagas sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Keempat Bendungan tersebut di antara ya, Bendungan Way APu, Bendungan Jragung, Bendungan Mbay, hingga Bendungan Bulango Ulu.

    Selain itu, Prabowo juga menggagas pengawasan layanan Irigasi baru yang bakal mendukung kelangsungan lumbung Pangan nasional atau food estate.

  • Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR

    Sejumlah pegawai melakukan gladi kotor persiapan pidato presiden di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/8/2025). Gladi tersebut dilakukan untuk persiapan menjelang pidato presiden dalam rangkaian Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD pada 15 Agustus 2025. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU

    Jumat pagi, Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri Sidang Tahunan MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat pagi.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI – Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI.

    Rangkaian acara sidang tahunan akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

    Usai penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

    Pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir, mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan TBC, renovasi sekolah, lumbung pangan nasional, hingga beragam bantuan sosial dan usaha.

    Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah.

    Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet UMKM senilai triliunan rupiah, sementara di bidang infrastruktur dilakukan percepatan pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis lainnya.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.

    Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan perdananya sejak dilantik sebagai kepala negara pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat.

    Pidato ini menjadi momen penting yang menandai penyampaian langsung visi, arah kebijakan, serta capaian awal pemerintahan Prabowo di hadapan para wakil rakyat dan seluruh bangsa.

    Dalam pidato kenegaraan perdana tersebut, Presiden Prabowo akan memaparkan capaian 300 hari pemerintahan yang meliputi pelaksanaan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir.

    Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan penyakit tuberkulosis (TBC), renovasi sekolah, pembangunan lumbung pangan nasional, hingga penyaluran beragam bantuan sosial dan dukungan usaha.

    Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan tiga juta rumah.

    Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai triliunan rupiah.

    Sementara di bidang infrastruktur, dilakukan percepatan pembangunan bendungan, jaringan irigasi, sekolah, jalan, serta berbagai proyek strategis nasional.

    Rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

    Usai penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

    Sidang Tahunan serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.

    Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

    Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Wagub Sulsel & Titiek Soeharto Panen Raya di Maros, Capai 9 Ton/Hektare

    Jakarta –

    Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendampingi rombongan Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja dan panen raya di Kelurahan Raya, Kabupaten Maros, Selasa (12/8).

    Kegiatan diawali perjalanan perahu menyusuri kawasan Kars Rammang-rammang. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan Geopark Maros-Pangkep yang terkenal dengan bentang alam karst terbesar ketiga di dunia.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) menegaskan Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Maros, berperan sebagai sentra produksi beras nasional dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun.

    “Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat, mulai dari combine harvester, traktor roda empat, pompa, hingga sumur dalam. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan,” ujar Titiek dalam keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).

    Titiek menekankan sektor pertanian membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengatasi tantangan cuaca, ketersediaan sarana produksi, dan infrastruktur irigasi.

    “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” ucap Titiek.

    Dalam kunjungan ini, Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan benih padi senilai Rp 420 juta untuk Pemkab Maros. Bantuan benih jagung senilai Rp 900 juta yang akan disalurkan pada musim tanam Oktober 2025.

    Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi menyampaikan produksi padi Sulsel pada Januari-Agustus 2025 mencapai 3,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,92 juta ton beras, dengan surplus 1,21 juta ton setelah kebutuhan konsumsi domestik.

    Fatmawati menilai pencapaian surplus tersebut merupakan bukti kolaborasi yang solid. “Surplus beras di Maros dan Sulsel mencerminkan kekuatan kerja sama pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Fatmawati mengungkapkan pertumbuhan produksi tahun ini naik 443 ribu ton GKG dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dapat menjadi bantalan ketahanan pangan nasional.

    Terkait panen raya dan tudang sipulung, Fatmawati menilai kegiatan ini tidak hanya merayakan hasil bumi, tetapi juga meneguhkan komitmen Sulawesi Selatan mengamankan pasokan beras Indonesia.

    Selain itu, forum tudang sipulung yang merupakan forum musyawarah petani khas Sulsel juga dinilai menjadi ruang strategis untuk membahas strategi peningkatan produktivitas, adaptasi teknologi, dan mitigasi risiko pertanian.

    “Melalui sinergi pentahelix – pemerintah, petani, akademisi, pelaku usaha, dan media-, kita bisa menjaga Sulsel tetap menjadi lumbung pangan nasional,” jelasnya.

    Pada kesempatan ini, Fatmawati juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat berupa benih unggul, pupuk, dan alat pertanian yang dapat memperkuat produksi pada musim tanam berikutnya.

    Dengan dukungan kebijakan, teknologi, dan kerja sama lintas sektor, ia memastikan Sulsel siap melangkah sebagai lumbung pangan nasional.

    “Kami akan memastikan bantuan ini tepat sasaran sehingga manfaatnya langsung dirasakan petani,” pungkasnya.

    (akd/akd)

  • Bamsoet Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Menjaga Persatuan NKRI

    Bamsoet Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Menjaga Persatuan NKRI

    Jakarta –

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga tetes darah penghabisan.

    Pernyataan Presiden yang menyebut ‘daripada dijajah kembali, lebih baik mati’ adalah pesan moral yang relevan di tengah derasnya arus globalisasi. Menurutnya, saat ini, ancaman dapat masuk melalui teknologi, informasi bahkan ekonomi, semangat juang mempertahankan kemerdekaan harus menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa sejak dini.

    Data Global Firepower Index 2025 menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-13 dunia dalam kekuatan militer. Namun, peringkat ini tidak boleh membuat bangsa Indonesia lengah. Perlu kesiapan mental dan partisipasi rakyat sebagai kekuatan pertahanan semesta.Hal itu diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

    “Konsep pertahanan rakyat semesta, di mana kekuatan militer formal diperkuat oleh kesiapsiagaan seluruh warga, merupakan suatu keharusan di tengah dinamika keamanan global. Kita harus membangun mentalitas pertahanan yang menyeluruh, di mana setiap warga menjadi bagian dari benteng NKRI. Sejarah menunjukkan, bangsa yang siap bertahan di setiap jengkal wilayahnya adalah bangsa yang tidak akan mudah ditaklukkan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).

    Bamsoet menjelaskan keseriusan yang disampaikan Presiden Prabowo mencerminkan kesadaran strategis bahwa kekuatan pertahanan nasional tidak boleh hanya terpusat di titik-titik perbatasan, tetapi harus menyatu dalam denyut kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

    “Mempertahankan kedaulatan NKRI merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Kita bukan hanya bicara soal senjata, tank ataupun pesawat tempur. Kita bicara tentang kesadaran nasional, kesiapan mental, solidaritas sosial, dan cinta tanah air. Seperti disampaikan Presiden, kalau seluruh bangsa ini kompak mempertahankan setiap jengkal tanahnya, maka Indonesia akan tetap tegak selama-lamanya,” kata Bamsoet.

    “Desa-desa harus menjadi basis pertahanan rakyat, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024. mencatat sekitar 43,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Perlu ditanamkan, desa bukan hanya lumbung pangan, tetapi juga lumbung patriotisme. Kalau setiap desa siap, maka kedaulatan NKRI akan sulit sekali ditembus,” tutup Bamsoet.

    (akd/akd)

  • Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah-daerah lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Hal ini kita lakukan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Herzaky Mahendra Putra di Sambas, Senin.

    Herzaky melakukan kunjungan kerja ke Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I M Tahid pada Senin, menjelaskan kunjungan ini penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan petani, khususnya kendala utama belum optimalnya saluran irigasi, yang menyebabkan gagal panen dan rendahnya produktivitas.

    Kunjungan dilakukan ke Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, dan Desa Lumbang di Kecamatan Sambas. Ketiga wilayah ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun kerap terdampak banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

    Dia menegaskan bahwa persoalan irigasi akan dibawa ke tingkat pusat. “Saya akan sampaikan langsung kepada Menko IPW dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar pembangunan irigasi ini bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.

    Menurut Herzaky, keberadaan irigasi yang memadai akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen per tahun, sekaligus menurunkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.

    Di tempat yang sama, Kepala Desa Penakalan, Sartomo, menyebutkan bahwa lahan pertanian seluas 126 hektare di wilayahnya kerap terendam banjir, mengakibatkan panen gagal atau hanya menghasilkan sekitar 1,3 ton gabah per hektare.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan tegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian

    Mentan tegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani.

    “Hilirisasi adalah masa depan pertanian kita. Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil petani bisa diolah, dikemas, dan dipasarkan hingga ke mancanegara,” kata Mentan Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Mentan pun menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan dengan total investasi sebesar Rp371 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian dengan potensi penyerapan tenaga kerja 8,6 juta orang.

    Ia mengatakan ke depannya, implementasi program ini akan dijalankan melalui skema kemitraan antara petani, BUMN, dan pihak swasta.

    “Dengan kemitraan, kita ingin petani tidak berjalan sendiri. Mereka harus terhubung dengan industri, didampingi oleh BUMN, dan didukung oleh teknologi serta investasi swasta. Tujuannya satu yakni nilai tambah dan kesejahteraan petani,” kata Amran.

    Program hilirisasi yang tengah digulirkan Kementerian Pertanian (Kementan) pun mencakup pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pembangunan infrastruktur logistik, penguatan akses pasar ekspor, serta digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir.

    Amran juga menyampaikan bahwa langkah hilirisasi merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami diperintahkan Bapak Presiden untuk melakukan hilirisasi dan memproduksi pangan yang demand-nya tinggi di tingkat dunia. Termasuk menyetop impor white sugar maupun raw sugar, yang nilainya mencapai triliunan setiap tahun,” ungkapnya.

    Menurut Mentan, pembangunan sektor pertanian dan perkebunan tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah membutuhkan kolaborasi menyeluruh untuk mendorong hilirisasi 14 komoditas strategis yang telah ditetapkan Kementan.

    “Kita yakin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan kesejahteraan petani meningkat,” ujarnya.

    Sementara itu, Mentan Amran baru-baru ini mendapatkan kunjungan dan dukungan moril dari tiga tokoh nasional yakni Adhyaksa Dault, Paskah Suzetta, dan Anton Apriantono.

    “Dukungan para tokoh ini menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih cepat,” kata Amran.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalsel Tegaskan Komitmen Sukseskan Swasembada Pangan Nasional – Page 3

    Gubernur Kalsel Tegaskan Komitmen Sukseskan Swasembada Pangan Nasional – Page 3

    “Hari ini kami bersama Forkopimda dan Kepala Dinas Pertanian Kalsel terkait kegiatan Konstruksi Cetak Sawah TA 2025. Rencana bersama Pak Menteri Pertanian di Kalsel akan mencetak 30.000 hektare,” sampai Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

    Saat ini, Gubernur H. Muhidin menerangkan bahwa telah tercetak sawah sebesar 14.500 hektare di Bumi Lambung Mangkurat. Orang nomor satu di Kalsel itu menargetkan akan selesai pada Tahun 2025.

    Ia mengaku optimis dalam melaksanakan cetak sawah dengan target yang ditentukan tersebut. Ke depan, dirinya berharap adanya program ini dapat meningkatkan perekonomian warga, serta mendukung swasembada pangan di Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa masih ada target 3 bulan ke depan dalam menyelesaikan program cetak sawah, demi mewujudkan Swasembada Pangan di Indonesia. Dia menegaskan, apabila pemerintah daerah dalam melaksanakan atau mengeksekusi cetak sawah dengan tidak tepat, maka akan menjadi masalah kemudian hari.

    “Apabila tidak dieksekusi dengan baik, ini akan terjadi lagi di tahun depan. Sehingga kita diminta menjaga ketat, Pak Presiden Prabowo kembali bertanya ke kami dan bagaimana prediksi cetak sawah. Jantung saya juga berdebar, dengan melihat bapak-ibu hadir semua di sini maka mungkin sudah terjawab pertanyaan Pak Presiden tadi,” ungkap Mentan.

    Ia mengungkapkan bahwa jangan sampai ada kelaparan di negara ini, seperti yang dicontohkan di Jepang kini mulai darurat pangan. Di Negeri Sakura itu, menurutnya harga beras telah melonjak tinggi sehingga pasokan pangan menjadi perhatian serius oleh pemerintahnya sekarang.

    “Dan jangan sampai ada kelaparan di Republik Indonesia ini. Apapun kami lakukan, dan terima kasih dari jajaran pihak TNI/Polri serta kejaksaan yang turut andil dalam menyukseskan program ini,” ungkap

    Seusai kegiatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, H. Syamsir Rahman menyebut kehadiran Gubernur Kalsel H. Muhidin adalah gubernur satu-satunya di Indonesia yang hadir langsung ke acara kontruksi cetak sawah tersebut. Dengan begitu, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini untuk kemajuan Banua dalam bidang pertanian.

    “Sungguh luar biasa untuk mensupport kegiatan ini, dan akan diberikan tambahan nanti peralatan di Kalsel. Dengan target kita 30 ribu hektare, SID (Survei, Investigasi, dan Desain) kita tersedia 20 ribu dan kemudian, kita kontrakan sebanyak 14.500 hektare. Dipertengahan Agustus nanti kita selesaikan semua,” ungkap Syamsir.

    Ia berkat dukungan Gubernur Kalsel dan jajaran Forkopimda Kalsel yang selalu solid dalam memajukan Banua. Bahkan, menurutnya diakui langsung oleh Menteri Pertanian RI.

    “Mudahan-mudahan di Kalsel menjadi lumbung pangan di Indonesia. Dan menjadikan prestasi yang membanggakan, karena saat ini kondisi pangan kita diperlukan sekali,” tutupnya.

  • Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Bulog gandeng Polri kawal penyaluran beras SPHP agar optimal

    Kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng Kepolisian Negara RI (Polri) untuk mengawal penyaluran beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar tepat sasaran, transparan, dan optimal dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya telah bertemu langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk meminta dukungan dalam penyaluran beras SPHP.

    “Melalui pertemuan ini, kami berharap mendapatkan banyak dukungan dari Polri, sehingga beras SPHP dapat lebih tersebar merata melalui jaringan yang dimiliki sehingga stabilisasi harga dan ketersediaan dapat tercapai,” kata Rizal dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dalam pertemuan tersebut, Rizal yang didampingi Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menuturkan pihaknya melakukan pembahasan langkah-langkah kongkret terkait sinergi antara Bulog dan Polri dalam mendukung program pemerintah menuju swasembada pangan.

    Ia menambahkan, kolaborasi pihaknya bersama Polri menjadi bagian dari upaya bersama untuk menciptakan ekosistem pangan nasional yang tangguh, terjaga, dan berkelanjutan, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Rizal menambahkan, pihaknya bersama Polri juga bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar guna memastikan distribusi tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih atas sambutan hangat Kapolri serta kesamaan visi dalam mendukung terwujudnya Astacita Presiden RI dengan memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Rizal.

    Sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPHP di tahun 2025, saluran distribusi Beras SPHP dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya yaitu pedagang eceran di pasar rakyat, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah melalui outlet pangan binaan dan gerakan pangan murah (GPM), outlet BUMN (Bulog dan ID Food).

    Selanjutnya PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company), Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern/swalayan, serta instansi pemerintah seperti TNI dan Polri melalui koperasi atau GPM.

    Program SPHP merupakan penugasan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang tertuang dalam Surat Kepala Bapanas Nomor 173/TS.02.02/K/7/2025 tertanggal 8 Juli 2025.

    “Program ini berlangsung di periode bulan Juli sampai dengan Desember 2025 dengan target penyaluran sebesar 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia,” kata Rizal.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan salah satu dukungan pihaknya yaitu dengan melakukan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat melalui gerakan pangan murah dan bazar jajaran Polri di seluruh Indonesia.

    Kapolri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya segera melakukan pertemuan secara virtual (video conference) dengan seluruh jajaran Polri dan Bulog untuk menyamakan persepsi dan memasifkan program SPHP.

    “Baik melalui Primkopol di masing-masing satuan jajaran Polri, maupun GPM dan bazar di masing-masing wilayah,” kata Listyo Sigit.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.