Tempat Fasum: Kebun Binatang Ragunan

  • Menanti kinerja Tim Pemecah Kemacetan ala Polda Metro Jaya

    Menanti kinerja Tim Pemecah Kemacetan ala Polda Metro Jaya

    evaluasi khusus bagi anggota atau fungsi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas

    Jakarta (ANTARA) – Hari Senin tanggal 10 Februari 2025 pagi, Lapangan Presisi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sekitar pukul 06.30 mulai dipadati oleh para anggota yang bersiap-siap mengikuti apel gelar Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang akan berlangsung pada pukul 08.00 WIB.

    Awan hitam yang telah membayangi dari atas lapangan markas kepolisian yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman tersebut tidak membuat para pasukan beranjak dari tempatnya, mereka tetap fokus melaksanakan gladi resik sebelum dimulainya apel.

    Sekitar pukul 08.00 WIB, apel digelar sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya hadir untuk menghadiri apel Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto.

    Ada hal menarik saat amanat yang dibacakan oleh Jenderal Bintang dua polisi tersebut, bukan mengenai Operasi Keselamatan Jaya namun soal kemacetan yang terjadi di Jakarta, ya seperti diketahui kemacetan bukan hal yang aneh di Jakarta.

    Entah mengapa dalam amanatnya Karyoto mulai bercerita soal kemacetan di Jakarta, dia menyebutkan warga Jakarta sehari-hari tidak lepas dari kemacetan yang tentunya menguras emosi. Bahkan dirinya mengaku sering diklakson oleh masyarakat saat dia berkendara.

    “Ini indikasi bahwa masyarakat jenuh, untuk itu disadarkan, mari kita sama-sama dan tentunya evaluasi khusus bagi anggota atau fungsi yang berkaitan langsung dengan lalu lintas agar lebih memperhatikan persoalan ini,” ucapnya.

    Karyoto yang menjabat Kapolda Metro Jaya sejak 2023 mulai memerintahkan satuannya khususnya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk membentuk sebuah unit pasukan khusus menyelesaikan persoalan kemacetan.

    Tim khusus tersebut akhirnya dibentuk oleh Karyoto dan dilabeli dengan nama Tim Pemecah Kemacetan atau Tim Urai Kemacetan Polda Metro Jaya. Dia juga menambahkan tim ini tidak hanya diisi oleh dari Ditlantas saja namun akan diisi oleh Direktorat Samapta dan dari Brimob Polda Metro Jaya.

    Mulai beroperasi

    Pembentukan Tim Urai Kemacetan oleh Karyoto bukan hanya sekadar formalitas belaka saja, namun dirinya sungguh-sungguh ingin Jakarta lancar dan tertib sehingga jalanan ibukota setidaknya dapat dinikmati.

    Mengapa dikatakan setidaknya dinikmati, karena melakukan perjalanan sehari-hari di Jakarta adalah salah satu pemicu stres terhadap diri sendiri, bagi warga yang biasa beraktivitas di Jakarta, macet adalah santapan sehari-hari warga ibukota, jika diibaratkan makanan, macet itu seperti nasi bagi warga Jakarta.

    Bahkan berdasarkan data yang dirilis oleh INRIX, sebuah perusahaan analisis data lalu lintas asal Amerika Serikat, Jakarta menjadi kota termacet di dunia tahun 2024 dengan menduduki peringkat tujuh. Peringkat tersebut naik jika dibandingkan pada tahun 2023 yang menempatkan Jakarta sebagai kota termacet pada peringkat 10 dunia.

    Jelas, hal tersebut bukanlah sebuah prestasi yang patut untuk dibanggakan, kenaikan peringkat tersebut dianggap sebuah kegagalan. Masih berdasarkan data yang dirilis oleh INRIX, kecepatan rata-rata berkendara di pusat kota Jakarta hanya 13 mil atau 20 km per jam artinya dalam satu tahun setiap pengendara kehilangan waktu 89 jam karena kemacetan.

    Berdasarkan data tersebut itulah, Tim Urai Kemacetan Polda Metro Jaya diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang telah lama tak kunjung usai di kota yang dahulu bernama Batavia ini.

    Bukan hanya isapan jempol saja, Karyoto telah menyiapkan Tim Urai Kemacetan dengan segala kebutuhan seperti jumlah personel, sarana dan prasarana yang menunjang tim tersebut saat beroperasi ataupun melaksanakan tugas.

    Pria lulusan Akpol 1990 ini menyebut Tim Urai Kemacetan ini berisi sekitar 60 sampai 80 personel, selain itu mereka juga dibekali dengan kendaraan roda dua berjenis trail agar pergerakkannya lebih cepat dan leluasa. Lalu bagaimana Tim Urai Kemacetan ini bekerja dan mengetahui dimana saja titik lokasi kemacetan terjadi?

    Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono menjelaskan Tim Urai Kemacetan akan bekerja berdasarkan informasi dari petugas yang ada di lapangan yang melaporkan ke Traffic Management Center atau TMC, kemudian setelah ada laporan dari TMC, barulah Tim Urai Kemacetan akan langsung menuju ke titik yang dimaksud dan kemudian mengurai kemacetan.

    Berdasarkan laporan petugas di lapangan ada sejumlah titik yang menjadi perhatian Tim Urai Kemacetan yaitu Cawang (off ramp Bukopin), Lampu lalu lintas (TL) Pancoran (Ende 4) dengan fokus mengatur kendaraan dari arah timur menuju Kuningan.

    Selanjutnya, di penghubung ruas jalan (off ramp) Tegal Parang dengan menerapkan sistem buka-tutup kendaraan dari tol ke jalan arteri. Kemudian TL Kuningan (Ende 3) dengan fokus menarik arus kendaraan dari Tegal Parang menuju Semanggi dan Rasuna Said. Lalu, “off ramp” Semanggi dengan fokus mengelola lalu lintas dari tol dan arteri ke TL Kuningan dan Semanggi.

    Jalur lainnya, yakni Mangkuluhur Artotel dengan fokus mengatur arus kendaraan dari Slipi dan Sudirman menuju Cawang, lalu TL Slipi dan TL Tomang dengan fokus pada rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi dan Harmoni.

    Selanjutnya, turunan Layang Antasari dengan fokus mengontrol arus kendaraan menuju Ragunan dan Cilandak. Selain itu Bundaran Senayan dan Bundaran HI dengan mengurai kepadatan di sekitar kawasan bisnis dan perkantoran.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto (tengah) didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman saat meninjau Tim Urai Kemacetan. ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Polda Metro Jaya juga menggunakan peranti pengeras suara untuk memberikan informasi langsung kepada pengendara sehingga mereka lebih cepat memahami situasi di lapangan dan dapat menyesuaikan perjalanan.

    Tim Urai Kemacetan juga telah ditinjau langsung oleh Karyoto pada Jumat (14/2) sekitar pukul 18.30 WIB hingga pukul 21.00 WIB dimana waktu tersebut merupakan jam-jam nya Masyarakat Jakarta pulang dari kantor menuju rumah mereka masing-masing.

    Dia meninjau langsung di lokasi yang kerap kali menjadi titik kemacetan yaitu di Traffic Light (TL) Kuningan dan TL Mampang Prapatan, dari hasil patroli, menurut Karyoto terlihat, bahwa tim telah bergerak cepat dalam mengurai kepadatan, mengatur arus lalu lintas, serta memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap tertib dan mengikuti aturan.

    Langkah positif

    Adanya inovasi dari Polda Metro Jaya yang membentuk Tim Urai Kemacetan dinilai oleh Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto, sebagai langkah yang positif namun pengaturannya harus diperjelas, karena Polda Metro Jaya membentuk tim tersebut bukan hanya dari Ditlantas tetapi dari pasukan Sabhara dan Brimob.

    Menurut Budiyanto kedua pasukan tersebut juga harus dibekali keterampilan mengatur lalu linta, karena apabila tidak memiliki cara mengatur lalu lintas yang benar malah akan menimbulkan permasalahan, berbeda dengan pasukan Ditlantas yang memang ranahnya.

    Selain itu menurut Budiyanto, penerjunan Tim Urai Kemacetan juga harus ada yang mengendalikan yakni seorang perwira karena menurutnya hal-hal yang bersifat teknis harus diatur tidak boleh hanya anggota yang bergerombol dan hanya dibekali alat komunikasi untuk menginformasikan situasi lalu lintas yang besar kemungkinan info lalu lintasnya terpenggal atau tidak komplit karena mereka bisa saja pergi begitu saja.

    Dia juga menyoroti peran TMC sebagai pusat komando, kendali dan komunikasi mengenai informasi lalu lintas harus turut berperan aktif menjalankan fungsinya sehingga Tim Urai Kemacetan dapat berfungsi dengan maksimal.

    Sementara itu Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menyebutkan Tim Urai Kemacetan diharapkan dapat diberikan wewenang lebih, bukan hanya mengurai kemacetan namun dapat menilang.

    Menurutnya kalau hanya mengurai kemacetan saja, sudah ada Ditlantas ataupun Dinas Perhubungan yang juga bertugas membantu mengurai kemacetan dan mengatur lalu lintas di jalan. Selain itu Deddy juga mengingatkan kepada Tim Urai Kemacetan juga tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada, seperti tidak menggunakan jalur Busway untuk mempercepat menuju titik kemacetan.

    Dia juga berharap Tim Urai Kemacetan tidak tumpang tindih dengan tugas dari Ditlantas dan Dishub, karena semuanya memiliki kesamaan yaitu dapat mengatur lalu lintas dan juga mengurai kemacetan.

    Dengan bertambahnya tim untuk mengurai kemacetan di Jakarta, diharapkan dapat membuat Jakarta lancar lalu lintasnya, Masyarakat akan menanti keefektifan Tim Urai Kemacetan bentukan Polda Metro Jaya ini.

    Namun keefektifan tim tersebut juga harus diikuti oleh kesadaran dan kerja sama dari semua Masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemecah Kemacetan, Lemkapi: Kita Dukung Untuk Kenyamanan Warga Jakarta – Halaman all

    Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemecah Kemacetan, Lemkapi: Kita Dukung Untuk Kenyamanan Warga Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya Polda Metro Jaya mengurai kemacetan di wilayah Jakarta mendapat apresiasi.

    Diketahui Polda Metro Jaya baru-baru ini membentuk Tim Pemecah Kemacetan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas di sejumlah jalan rawan macet.

    Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyambut baik hadirnya Tim Pemecah Kemacetan yang diinisiasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.

    Ia berharap hadirnya Tim Pemecah Kemacetan bisa menekan angka kemacetan di berbagai tempat yang selama ini rawan macet.

    “Kita sambut baik pembentukan Tim Pemecah Kemacetan yang digagas Ditlantas Polda Metro Jaya ini. Semoga kehadiran polisi lalu lintas ini bisa memperlancar arus lalu lintas di Jakarta,” kata Edi Hasibuan kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Menurut Edi Hasibuan kehadiran Tim Pemecah Kemacetan setiap pagi dan sore di wilayah Jakarta tentu sangat dibutuhkan masyarakat.

    Setiap jam sibuk khususnya jam masuk kantor pada pagi hari dan jam pulang kantor pada sore hari  masyarakat harus berjuang melawan macet di hampir seluruh jalanan Jakarta.

    Dengan kehadiran polisi lalu lintas di setiap ruas jalanan Jakarta, diharapkan bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan kemacetan bisa terurai.

    “Kehadiran Tim Pemecah Kemacetan menunjukkan bahwa polisi telah hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat,” kata  ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta ini.

    Menurut Edi Hasibuan, hasil riset Lemkapi menunjukkan masyarakat kerap mengeluh soal kemacetan di Jakarta saat berangkat dan pulang sekolah serta saat berangkat dan pulang bekerja.

    Kemacetan terjadi karena warga yang tinggal di Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor banyak yang bekerja di Jakarta.

    Keluhan masyarakat ini ternyata bisa dibaca Polda Metro Jaya dengan membentuk Tim Pemecah Kemacetan.

    “Kita dukung Tim Pemecah Kemacetan ini untuk kenyamanan masyarakat Jakarta,” ucap mantan anggota Kompolnas ini.

    Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan pembentukan tim ini bertujuan untuk mengurangi titik-titik rawan macet, terutama di jam sibuk.

    Ia pun meninjau langsung personelnya yang bekerja mengurai kemacetan di sejumlah titik.

    “Kami ingin memastikan bahwa tim ini siap bertugas dengan maksimal dalam mengatasi kepadatan lalu lintas. Karena itu, pengecekan langsung di lapangan sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang telah disiapkan,” ujar Irjen Karyoto, Jumat (14/2/2025).

    Dari hasil patroli, terlihat bahwa tim telah bergerak cepat dalam mengurai kepadatan, mengatur arus lalu lintas, serta memberikan imbauan kepada pengendara.

    Ke depan, Polda Metro Jaya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Pemecah Kemacetan guna meningkatkan efisiensi dan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta.

    Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas demi kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta.

    “Kegiatan pengawasan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan kondisi lalu lintas yang lebih baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menuturkan kegiatan berlangsung dalam dua sesi yakni pukul 06.00-08.30 WIB dan 16.00-22.00 WIB.

    Menurutnya, operasi Tim Pemecah Kemacetan fokus pada persimpangan dan jalur-jalur padat kendaraan.

    Ade berujar langkah ini merupakan bagian dari strategi kepolisian dalam mengatasi kepadatan lalu lintas, terutama saat jam sibuk, dan akhir pekan.

    “Kami telah menempatkan 90 personel di beberapa titik rawan macet, bersama dengan tim Sabhara dan Brimob. Selain itu, 45 unit motor dinas juga dikerahkan agar petugas dapat lebih cepat mengatur arus lalu lintas,” ujarnya.

    Tim ini tidak hanya bertugas mengurai kemacetan, tetapi juga memastikan keamanan di sekitar lokasi padat kendaraan.

    Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas di masing-masing titik ada 10 personel yang ditugaskan sesuai kebutuhan dan kegiatan dilakukan secara stasioner.

    Selanjutnya petugas akan mengatur siklus lampu lalu lintas secara manual.

    Jalur dengan antrean kendaraan lebih panjang akan mendapatkan prioritas lebih lama dibanding jalur yang lebih lengang.

    “Jika antrean di satu jalur mencapai satu kilometer, sementara jalur lain hanya 100 meter, maka jalur yang lebih panjang akan kami dahulukan dua kali lipat,” tambahnya.

    Selain itu, pengeras suara (TOA) akan digunakan untuk memberikan informasi langsung kepada pengendara, sehingga mereka lebih cepat memahami situasi di lapangan dan dapat menyesuaikan perjalanan.

    Berikut sejumlah titik operasi tim pemecah kemacetan:

    Pos Pagi:

    Cawang (Offramp Bukopin) – Memprioritaskan arus kendaraan dari tol dalam kota ke arah barat.

    TL Pancoran (Ende 4) – Mengatur kendaraan dari arah timur menuju TL Kuningan.

    Tegal Parang (Offramp Tegal Parang) – Menerapkan sistem buka-tutup kendaraan dari tol ke jalan arteri.

    TL Kuningan (Ende 3) – Menarik arus kendaraan dari Tegal Parang menuju Semanggi dan Rasuna Said.

    Offramp Semanggi – Mengelola lalu lintas dari tol dan arteri ke TL Kuningan dan Semanggi.

    Pos Sore:

    Mangkuluhur Artotel – Mengatur arus kendaraan dari Slipi dan Sudirman menuju Cawang.

    TL Slipi & TL Tomang – Rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi dan Harmoni.

    Turunan Layang Antasari – Mengontrol arus kendaraan menuju Ragunan dan Cilandak.

    Bundaran Senayan & Bundaran HI – Mengurai kepadatan di sekitar kawasan bisnis dan perkantoran.  

  • Polda Metro Jaya kerahkan 90 personel pengurai kemacetan di Jakarta

    Polda Metro Jaya kerahkan 90 personel pengurai kemacetan di Jakarta

    Ilustrasi – Polda Metro Jaya terjunkan 90 personel pengurai kemacetan di Jakarta. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

    Polda Metro Jaya kerahkan 90 personel pengurai kemacetan di Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengerahkan 90 personel dibantu Tim Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan Brigade Mobil (Brimob) untuk mengurai kemacetan di beberapa lokasi strategis di Jakarta.

    “Kami telah menempatkan 90 personel di beberapa titik rawan macet, bersama dengan Tim Sabhara dan Brimob,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, 45 unit motor dinas juga dikerahkan agar petugas dapat lebih cepat mengatur arus lalu lintas. Dia mengatakan para personel ini tidak hanya bertugas mengurai kemacetan, tetapi juga memastikan keamanan di sekitar lokasi padat kendaraan. Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, sebanyak 10 personel ditempatkan di masing- masing titik sesuai kebutuhan dan kegiatan dilakukan secara permanen (stasioner).

    Selanjutnya, petugas akan mengatur siklus lampu lalu lintas secara manual. Jalur dengan antrean kendaraan lebih panjang akan mendapatkan prioritas lebih lama dibanding jalur yang lebih lengang.

    “Jika antrean di satu jalur mencapai satu kilometer, sementara jalur lain hanya 100 meter, maka jalur yang lebih panjang akan kami dahulukan dua kali lipat,” kata Ade.

    Ade mengatakan, tim dikerahkan dalam dua sesi utama, yakni pukul 06.00-08.30 WIB dan pukul 16.00-22.00 WIB, dengan fokus pada persimpangan dan jalur-jalur padat kendaraan.

    Adapun jalur-jalur atau titik yang yang ditempatkan polisi, yakni Cawang (off ramp Bukopin) dengan memprioritaskan arus kendaraan dari tol dalam kota ke arah barat. Lalu di lampu lalu lintas (TL) Pancoran (Ende 4) dengan fokus mengatur kendaraan dari arah timur menuju Kuningan.

    Selanjutnya, di penghubung ruas jalan (off ramp) Tegal Parang dengan menerapkan sistem buka-tutup kendaraan dari tol ke jalan arteri. Kemudian TL Kuningan (Ende 3) dengan fokus menarik arus kendaraan dari Tegal Parang menuju Semanggi dan Rasuna Said.

    Lalu, “off ramp” Semanggi dengan fokus mengelola lalu lintas dari tol dan arteri ke TL Kuningan dan Semanggi.

    Jalur lainnya, yakni Mangkuluhur Artotel dengan fokus mengatur arus kendaraan dari Slipi dan Sudirman menuju Cawang, lalu TL Slipi&TL Tomang dengan fokus pada rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi dan Harmoni. Selanjutnya, turunan Layang Antasari dengan fokus mengontrol arus kendaraan menuju Ragunan dan Cilandak. Selain itu Bundaran Senayan dan Bundaran HI dengan mengurai kepadatan di sekitar kawasan bisnis dan perkantoran.

    Polda Metro Jaya menggunakan pengeras suara (TOA) untuk memberikan informasi langsung kepada pengendara sehingga mereka lebih cepat memahami situasi di lapangan dan dapat menyesuaikan perjalanan.

    Sumber : Antara

  • Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Polisi hingga Satgas PDIP Berjaga di PN Jaksel

    Jelang Putusan Praperadilan Hasto, Polisi hingga Satgas PDIP Berjaga di PN Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang putusan  praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sore ini diwarnai oleh demo di depan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang rencananya dimulai pada Kamis (13/2/2025) pukul 16.00 WIB. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah peserta aksi dengan dua mobil box berdemo di depan PN Jakarta Selatan. Orator aksi menyebut mereka berasal dari kalangan mahasiswa. 

    Demo yang berjalan pun dijaga cukup ketat oleh petugas Kepolisian. Suasana lalu lintas di sekitar Jalan Ampera Raya, Ragunan, Jakarta Selatan itu pun terlihat padat merayap. 

    Suasana jelang sidang putusan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan, di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025)/Bisnis-Dany Saputra.Perbesar

    Di depan pagar masuk PN Jakarta Selatan, penjagaan dilakukan oleh sejumlah petugas dari Satgas Cakra Buana PDIP. Sejumlah pria berseragam hitam dengan baret merah tampak berjaga melihat orang-orang berlalu lalang masuk dan keluar PN Jakarta Selatan.

    Sementara di dalam ruang sidang, bangku hadirin sudah penuh sejak 30 menit sebelum sidang dimulai. Pihak Termohon yakni KPK dan Pemohon, kuasa hukum Hasto belum terpantau hadir.

    Hanya satu orang kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail terlihat sudah masuk ke ruangan sidang dan menaruh tasnya. Namun, tak lama setelah itu, dia kembali meninggalkan ruangan sidang.

    Sidang putusan praperadilan sore ini akan dipimpin Hakim Tunggal Djuyamto. Putusan Hakim akan menentukan nasib Hasto di kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, serta dugaan perintangan penyidikan. 

    Suasana di dalam gedung PN Jaksel jelang sidang putusan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan pada Kamis (13/2/2025)/Bisnis-Dany Saputra.Perbesar

    Harapan Kuasa Hukum Hasto vs KPK 

    Pihak Hasto menyatakan siap dengan apapun hasil sidang praperadilan ini. Ronny Talapessy, kuasa hukum Hasto, menyampaikan bahwa semua argumen, dalil, bukti, dan kesaksian untuk mendukung permohonan atau gugatan kliennya sudah dipaparkan.

    “Persidangan ini sekaligus bentuk tanggung jawab, bentuk perjuangan hukum kami di PDI Perjuangan untuk mengedukasi publik terkait penegakan hukum yang tidak boleh sewenang-wenang. Hukum acara harus dipatuhi,” kata Ronny melalui keterangan tertulis. 

    Sementara itu, KPK berharap Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menyidangkan praperadilan Hasto objektif dalam memutus perkara tersebut. 

    “KPK berharap Hakim Tunggal Praperadilan tersangka HK dapat secara objektif melihat dan menilai seluruh alat bukti serta argumen yang telah disajikan oleh tim Biro Hukum KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (13/2/2025). 

    Tessa pun menyebut lembaganya meyakini bahwa Hakim akan menolak praperadilan Hasto. 

    “Sehingga memiliki keyakinan untuk memutuskan, bahwa gugatan praperadilan yang diajukan Sdr. HK harus ditolak,” katanya. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya menetapkan Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pengembangan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Hasto juga dijerat sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan. 

    Pada awal-awal kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang belum dibawa ke proses hukum karena masih buron. 

  • Jelang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto, Puluhan Orang Demo Bikin Macet Jalan Depan PN Jaksel

    Jelang Putusan Praperadilan Hasto Kristiyanto, Puluhan Orang Demo Bikin Macet Jalan Depan PN Jaksel

    Jakarta, Beritasatu.com – Puluhan orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Antikorupsi berdemo di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang sidang putusan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kamis (13/2/2025).

    Pantauan Beritasatu.com sekitar pukul 15.00 WIB, massa telah berkerumun di Jalan Ampera Raya, Ragunan depan PN Jakarta Selatan dan ada beberapa orang yang menaiki mobil pikap sambil berorasi. Mereka menuntut Hasto Kristiyanto ditangkap.

    “Tujuan kami datang ke pengadilan negeri ini, segera mengadili yang bernama Hasto Kristiyanto. Hasto patut kita duga, aktor intelektual dalam kasus Harun Masiku,” teriak seorang orator demo menggunakan pengeras suara.

    Massa meminta hakim PN Jaksel menolak gugatan praperadilan diajukan Hasto Kristiyanto terhadap penetapannya sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh KPK.

    “Kami Koalisi Masyarakat Antikorupsi mendukung untuk mengadili dan memenjarakan Hasto Kristiyanto. KPK telah menduga dan semua unsur-unsur keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai dalang dan aktor intelektual kasus Harun Masiku,” lanjutnya.

    Puluhan aparat kepolisian mengamankan aksi demo tersebut. Di sisi lain kemacetan terjadi di sekitar Jalan Ampera Raya lebih dari 1 kilometer akibat demo tersebut.

    Diketahui, sidang putusan gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto akan digelar sore ini sekitar pukul 16.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto dan Biro Hukum KPK telah menyerahkan kesimpulan kepada hakim tunggal Djuyamto pada Rabu (12/2/2025), atas rangkaian sidang praperadilan selama sepekan terakhir. 

  • Titik-titik Operasi Tim Pemecah Kemacetan di Jakarta, Cawang Sampai Bundaran HI – Halaman all

    Titik-titik Operasi Tim Pemecah Kemacetan di Jakarta, Cawang Sampai Bundaran HI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya mengerahkan 90 personel Ditlantas, dibantu personel Sabhara dan Brimob, ke sejumlah titik operasi.

    Mereka merupakan tim pemecah kemacetan yang baru dibentuk oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menuturkan bahwa kegiatan ini berlangsung dalam dua sesi, yakni pukul 06.00-08.30 WIB dan 16.00-22.00 WIB.

    Menurutnya, operasi tim pemecah kemacetan ini fokus pada persimpangan dan jalur-jalur padat kendaraan.

    Ade berujar bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi kepolisian dalam mengatasi kepadatan lalu lintas, terutama saat jam sibuk dan akhir pekan.

    “Kami telah menempatkan 90 personel di beberapa titik rawan macet, bersama dengan tim Sabhara dan Brimob. Selain itu, 45 unit motor dinas juga dikerahkan agar petugas dapat lebih cepat mengatur arus lalu lintas,” ujarnya, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Tim ini tidak hanya bertugas mengurai kemacetan, tetapi juga memastikan keamanan di sekitar lokasi padat kendaraan.

    Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, di masing-masing titik ada 10 personel yang ditugaskan sesuai kebutuhan, dan kegiatan dilakukan secara stasioner.

    Selanjutnya, petugas akan mengatur siklus lampu lalu lintas secara manual.

    Jalur dengan antrean kendaraan lebih panjang akan mendapatkan prioritas lebih lama dibanding jalur yang lebih lengang.

    “Jika antrean di satu jalur mencapai satu kilometer, sementara jalur lain hanya 100 meter, maka jalur yang lebih panjang akan kami dahulukan dua kali lipat,” tambahnya.

    Selain itu, pengeras suara (TOA) akan digunakan untuk memberikan informasi langsung kepada pengendara, sehingga mereka lebih cepat memahami situasi di lapangan dan dapat menyesuaikan perjalanan.

    Kapolda Metro Jaya menargetkan strategi ini dapat diterapkan dalam beberapa hari ke depan.

    “Besok pagi kami akan lakukan koordinasi, dan tim sudah bisa turun ke lapangan,” pungkasnya.

    Dengan langkah ini, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat lebih cepat diatasi, penggunaan bahan bakar lebih efisien, dan polusi udara berkurang.

    Berikut sejumlah titik operasi tim pemecah kemacetan:

    Pos Pagi:

    Cawang (Offramp Bukopin) – Memprioritaskan arus kendaraan dari tol dalam kota ke arah barat.
    TL Pancoran (Ende 4) – Mengatur kendaraan dari arah timur menuju TL Kuningan.
    Tegal Parang (Offramp Tegal Parang) – Menerapkan sistem buka-tutup kendaraan dari tol ke jalan arteri.
    TL Kuningan (Ende 3) – Menarik arus kendaraan dari Tegal Parang menuju Semanggi dan Rasuna Said.
    Offramp Semanggi – Mengelola lalu lintas dari tol dan arteri ke TL Kuningan dan Semanggi.
    Pos Sore:

    Mangkuluhur Artotel – Mengatur arus kendaraan dari Slipi dan Sudirman menuju Cawang.
    TL Slipi & TL Tomang – Rekayasa lalu lintas kendaraan dari arah Semanggi dan Harmoni.
    Turunan Layang Antasari – Mengontrol arus kendaraan menuju Ragunan dan Cilandak.
    Bundaran Senayan & Bundaran HI – Mengurai kepadatan di sekitar kawasan bisnis dan perkantoran.

  • Sampai Keliling 20 Warung, Warga Tetap Tak Dapat Gas Elpiji 3 Kg, Sindir Pemerintah: Kok Tega?

    Sampai Keliling 20 Warung, Warga Tetap Tak Dapat Gas Elpiji 3 Kg, Sindir Pemerintah: Kok Tega?

    TRIBUNJATIM.COM – Mulai Sabtu, 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan baru yakni pengecer dilarang menjual gas elpiji 3 kg.

    Dampaknya, kini warga Jakarta malah kesulitan memperoleh gas melon yang disubsidi pemerintah.

    Salah satunya warga Ragunan bernama Narti yang mengaku sulit mencari gas subsidi tersebut.

    Warga Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ini sampai keliling 20 warung dari sore hingga malam hari tetap tidak mendapatkan gas 3 kg.

    Bahkan ia sampai mendatangi SPBU demi mendaparkan gas tersebut.

    Namun hasilnya tetap sama.

    “Sudah nyari keliling dari sore sampai malam, enggak dapat-dapat, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga enggak ada,” ungkap Narti, Minggu (2/2/2025).

    Asisten Rumah Tangga (ART) bernama Dede juga mengalami nasib serupa.

    Ia mencari gas 3 kg di sekitar rumahnya di kawasan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

    Namun senasib, warung atau kios yang ia datangi selalu habis.

    Warung yang menjadi langganannya bahkan mengatakan gas habis sejak tiga hari terakhir.

    “Sudah keliling, dari warung deket rumah di Ampera, sampai ke Ragunan, bilangnya kosong,”ujar Dede, melansir Tribunnews.com.

    Hal yang sama dialami Fitri yang bekerja sebagai pegawai swasta.

    Warga kawasan Rorotan, Jakarta Utara, ini sulit mendapatkan gas melon tersebut.

    Warga antre untuk membeli elpiji 3 kilogram di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh (Serambi Indonesia/M Anshar)

    Ia terpaksa menggunakan gas non subsidi untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Iya beberapa warung deket rumah enggak dikirimin gas,” katanya.

    Fitri mengaku tidak tahu, mengapa gas sekarang langka.

    Penjual selalu mengatakan stok gas kosong, saat ia hendak membeli.

    Padahal, katanya, gas elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.

    “Butuh banget gas 3 kg, karena praktis, dan bisa langsung beli enggak repot, tapi malah susah sekarang,” katanya.

    Sementara itu seorang penjual bakso di Jalan Pekayon, Ragunan, Jakarta Selatan, Ngatino, juga mengalami hal yang sama.

    Ia mengatakan kemungkinan dirinya tidak bisa berjualan Senin (3/2/2025).

    Pasalnya ia tidak mendapatkan gas 3 kg untuk kebutuhan jualannya.

    “Biasanya pulang jualan beli gas, kalau sekarang enggak dapet ya enggak bisa jualan,” pungkas Ngatino.

    Di tempat lain, warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Gunawan (39), curhat mengenai perjuangannya mencari gas 3 kg pada Senin (3/2/2025).

    Bahkan Gunawan harus mendatangi 10 warung dan dua pangkalan gas demi mencari tabung gas melon. 

    Ayah dua anak ini berkeliling kampung di rumahnya mulai dari RT 1. 

    Ia akhirnya mendapatkan tabung gas 3 kg seharga Rp25 ribu di RT 12 Lenteng Agung.

    Gunawan mencari gas mulai pukul 06.00 WIB, bersamaan dengan mengantar anaknya ke sekolah.

    Ia kembali mencari tabung gas pada pukul 09.00 WIB.

    “Pas lagi mendung. Panas-panas dikit dan mendung. Sampai gerah muter-muter kampung bawa gas,” kata Gunawan kepada Tribun Jakarta.

    Gunawan menceritakan, tabung gas 3 kg kosong saat dirinya mendatangi dua pangkalan.

    “Cuma ada gas pink dan biru,” tuturnya.

    Tak hanya dirinya, Gunawan menuturkan, banyak tetangga khususnya ibu-ibu yang menenteng gas berkeliling kampung demi mendapatkan gas 3 kg.

    “Di sini enggak ada yang sampai ngantri di pangkalan. Karena pangkalan semuanya habis stok,” imbuhnya.

    Gunawan mengaku heran dengan sikap pemerintah yang selalu membuat sulit masyarakat.

    “Bahkan tega ngelihat masyarakat pada antre. Kok tega. Saya berharap pemerintah bisa segera mengatasi kelangkaan ini,” harap Gunawan.

    Akhirnya, Gunawan membuat pantun bertemakan gas 3 kg yang langka.

    “Beli beras di Cinangka, pulangnya lewat Sasak Beji. Gara gara gas lagi langka, mau masak sampai enggak jadi,” ujar Gunawan.

    Warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, mengular di depan agen gas LPG imbas langkanya gas melon, dan suasana antrean panjang di agen gas LPG di toko Tri Wijaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (3/2/2025). (TribunTangerang.com/Nurmahadi – TribunTangerang.com/Ikhwana Mutuah Mico)

    Hal serupa juga dialami pedagang dan pelaku UMKM di Desa Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

    Seorang pedagang nasi goreng, Ahmad (39), mengeluh lantaran dirinya tak bisa berjualan imbas langkanya gas melon.

    Ahmad terlihat ikut antre di pangkalan gas melon di pinggir Jalan Raya Pantura, sejak pukul 10.00 WIB pagi.

    Dirinya tampak membawa sang istri untuk ikut mengantre, demi mendapatkan satu buah gas melon.

    “Sebagai pedagang tentunya sangat terkena dampaknya ya, karena enggak ada gas, akhirnya saya enggak bisa berjualan,” keluh Ahmad di lokasi.

    Menurut Ahmad, peraturan satu KK dan KTP hanya bisa membeli satu buah gas tidak cukup bagi kebutuhan keluarga maupun dagangannya.

    Pasalnya kata dia, saat berdagang dia membutuhkan kurang lebih dua gas melon dalam sehari.

    “Saya cuma bisa dapat satu gas saja, enggak cukup pasti, paling cuma buat kebutuhan masak di rumah, kalau buat dagang nasi goreng, enggak akan cukup,” paparnya.

    Ahmad pun berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan persoalan gas melon yang langka tersebut.

    “Semoga bisa segera diatasi, sebagai rakyat kecil, pedagang khususnya, saya cukup kesulitan, mungkin pedagang yang lain juga merasakan hal yang sama,” harapnya.

    Seorang pedagang nasi goreng, Ahmad (39), mengeluh lantaran tak bisa berdagang imbas langkanya gas melon di Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Senin (3/2/2025). (TribunTangerang.com/Nurma Hadi)

    Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara tegas membantah adanya kelangkaan elpiji 3 kg di publik.

    Dalam sebuah acara di Bogor, ia menyatakan bahwa pemerintah sedang menata pengelolaan elpiji untuk mencegah oknum menaikkan harga.

    “Elpiji itu tetap ada. Sekarang lagi ditata kelolanya agar tidak boleh ada oknum yang menaikkan harga elpiji 3 kg,” kata Bahlil.

    Dia juga menegaskan bahwa stok elpiji 3 kg aman menjelang bulan Ramadan dan memastikan tidak ada pengurangan kuota subsidi, yang tetap sebesar Rp87 triliun.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa harga elpiji 3 kg yang dijual di pangkalan resmi akan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

    “Kami pastikan harga LPG 3 kg di pangkalan resmi mengikuti HET yang ditetapkan setiap pemda. Jika ada harga LPG 3 kg yang mahal, kemungkinan karena masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer,” jelas Heppy dalam keterangannya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Bahlil Tak Bergeming Soal Aturan Baru Pendistibusian Elpiji 3 Kg: Butuh Waktu untuk Penyesuaian  – Halaman all

    Bahlil Tak Bergeming Soal Aturan Baru Pendistibusian Elpiji 3 Kg: Butuh Waktu untuk Penyesuaian  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengisyaratkan tetap akan memberlakukan aturan baru penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan resmi Pertamina meski muncul protes keras di masyarakat.

    Bahlil mengatakan, penerapan aturan baru yang menghapus penjualan lewat toko dan warung pengecer ini hanya butuh waktu saja untuk penyesuaian.

    Bahlil mengemukakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

    Bahlil mengatakan, yang terjadi saat ini adalah masa penyesuaian dengan aturan baru dalam menata distribusi penjualan elpiji 3 kg di masyarakat. 

    Dia juga menegaskan, Pemerintah tidak bermaksud membuat kelangkaan stok elpiji 3 kg di masyarakat.

    “Karena aturan perubahan ini pasti butuh penyesuaian, pasti butuh penyesuaian dalam waktu yang ada.”

    “Namun, kami ingin untuk supaya lebih cepat kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut, Senin (3/2/2025).

    Bahlil menjamin tidak ada pengurangan jumlah elpiji dan pengurangan subsidi. Dia berjanji akan memperbaiki aturan baru agar penyaluran LPG menjadi lebih baik.

    “Tidak ada pengurangan volume dan tidak ada pengurangan subsidi ini persoalan perubahan sedikit saja.”

    “Tapi mudah mudahan kalau ada masukan bapak ibu dewan yang terhormat dengan senang hati kami coba untuk memperbaiki atau menyempurnakan yang menjadi kebijakan kami dengan Pertamina,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan, proses distribusi elpiji 3 kg ini tengah diperbaiki melalui aturan baru. 

    Tujuannya agar masyarakat penerima subsidi itu tepat sasaran dengan harga yang sesuai. Pasalnya, selama ini yang terjadi harga yang sampai di masyarakat bisa mencapai lebih Rp20 ribu melalui pengecer. 

    Padahal, pemerintah menetapkan harga eceran kurang lebih Rp12 ribu. Sementara besaran subsidi yang diberi pemerintah mencapai Rp36 ribu 

    “Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar Rp15 ribu, tetapi apa yang terjadi harganya, bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat,” kata Bahlil.

    Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan meningkatkan status pengecer sebagai sub pangkalan. 

    “Tujuannya apa bapak ibu semua agar elpiji  yang dijual itu harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi agar  masyarakat mendapat elpiji dengan baik dan kemudian dengan harga terjangkau,” ujar Bahlil.

    Sebelumnya mulai 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan.

    Cara membeli elpiji 3 kg di pangkalan bisa dilakukan dengan menunjukkan NIK KTP.

    Larangan para pengecer menjual gas elpiji 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

    Salah satunya dialami Narti warga di Kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia sudah mencari ke banyak warung hingga SPBU untuk mencari gas tersebut.

    “Sudah nyari keliling dari sore ampe malem, engga dapet dapet, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga ga ada,” kata dia kepada Tribunnews, Minggu, (2/2/2025).

    Hal yang sama dialami Dede, asisten rumah tangga di kawasan Ampera Raya,Jakarta Selatan. Warung atau kios yang ia datangi selalu habis. Warung yang menjadi langganannya bahkan mengatakan gas habis sejak 3 hari terakhir.

    “Sudah keliling, dari warung deket rumah di Ampera, sampai ke Ragunan, bilangnya kosong,”katanya.

    Tidak hanya di Jakarta Selatan, warga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara juga mengalami hal serupa. Fitri seorang pegawai swasta mengatakan sudah beberapa hari terakhir sulit mendapatkan gas Melon tersebut. Ia terpaksa menggunakan gas non subsidi, untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Iya beberapa warung deket rumah ngga dikirimin gas,” katanya.

    Fitri mengaku tidak tahu, mengapa gas sekarang langka. Penjual selalu mengatakan stok gas kosong, saat ia hendak membeli. Padahal kata dia gas elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.

    “Butuh banget gas 3 kg, karena praktis, dan bisa langsung beli ngga repot tapi malah susah sekarang,” katanya.

  • Menteri Bahlil Bilang Pengecer Elpiji 3 Kg akan Diubah Jadi Subpangkalan – Halaman all

    Menteri Bahlil Bilang Pengecer Elpiji 3 Kg akan Diubah Jadi Subpangkalan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menata pola distribusi terkait elpiji 3 kilogram (kg). 

    Hal tersebut dikatakan Bahlil merespons tak lagi dijualnya gas melon tersebut ke para pengecer.

    Awalnya, Bahlil mengatakan bahwa dalam APBN 2025 anggaran Rp 87 triliun dialokasikan  negara untuk subsidi elpiji.

    “Harapannya adalah LPG (elpiji) ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil dalam rapat kerja Komisi XII bersama Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

    Dia mengatakan bahwa pemerintah ingin mengubah para pengecer gas LPG menjadi sub pangkalan.

    Pasalnya selama ini pengawasan distribusi gas melon itu hanya bisa dikontrol secara teknologi sampai pangkalan.

    “Berapa yang dijual harganya berapa itu masih clear. Karena diingat bahwa per kilogram LPG itu subsidi kita kurang lebih Rp12 ribu satu tabung kilogram LPG itu minimal subsidi kita Rp36 ribu rupiah ini biar kita tahu betul,” kata dia.

    “Dan harga yang ke masyarakat itu paling besar sekitar lima ribu rupiah, tetapi apa yang terjadi harganya bapak ibu tahu semua ada yang sesuai ada yang harganya sampai di atas Rp20 ribu. Padahal negara mengalokasikan ini untuk masyarakat,” ujar Ketum Golkar itu.

    Bahlil dan tim di Kementerian ESDM tengah mendorong agar para pengecer gas dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan.

    “Tadinya (status) mereka menjadi pangkalan tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan rekan Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita buat kesimpulan agar pengecer ini menjadi subpangkalan,” kata Bahlil.

    “Tujuannya agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi agar betul-betul masyarakat mendapat LPG dengan baik dan kemudian dengan harga terjangkau,” tandasnya.

    Tak Dijual di Pengecer Lagi

    Seperti diketahui mulai 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer. 

    Masyarakat bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina.

    Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai pangkalan.

    Cara membeli elpiji 3 kg atau Liqueefied Petroleum Gas (LGP) 3 kg di pangkalan bisa dilakukan dengan menunjukkan NIK KTP.

    Larangan para pengecer menjual gas LPG 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

    Salah satunya dialami Narti warga di Kelurahan Ragunan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan.

     Ia sudah mencari ke banyak warung hingga SPBU untuk mencari gas tersebut.

    “Sudah nyari keliling dari sore ampe malem, engga dapet dapet, ada kali 20 warung. Sampai SPBU juga ga ada,” kata dia kepada Tribunnews, Minggu, (2/2/2025).

    Hal yang sama dialami Dede, asisten rumah tangga di kawasan Ampera Raya,Jakarta Selatan. Warung atau kios yang ia datangi selalu habis.

     Warung yang menjadi langganannya bahkan mengatakan gas habis sejak 3 hari terakhir.

    “Sudah keliling, dari warung deket rumah di Ampera, sampai ke Ragunan, bilangnya kosong,”katanya.

    Tidak hanya di Jakarta Selatan, warga di kawasan Rorotan, Jakarta Utara juga mengalami hal serupa.

    Fitri seorang pegawai swasta mengatakan sudah beberapa hari terakhir sulit mendapatkan gas Melon tersebut. Ia terpaksa menggunakan gas non subsidi, untuk kebutuhan rumah tangga.

    “Iya beberapa warung deket rumah ngga dikirimin gas,” katanya.

    Fitri mengaku tidak tahu, mengapa gas sekarang langka.

    Penjual selalu mengatakan stok gas kosong, saat ia hendak membeli. Padahal kata dia gas elpiji merupakan kebutuhan vital masyarakat.

    “Butuh banget gas 3 kg karena praktis, dan bisa langsung beli ngga repot tapi malah susah sekarang,” katanya.

  • Demam Konten Bus Telolet Membahayakan, Peringatan untuk Sopir: Modifikasi Klakson Bisa Dipenjara! – Halaman all

    Demam Konten Bus Telolet Membahayakan, Peringatan untuk Sopir: Modifikasi Klakson Bisa Dipenjara! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Demam konten bus klakson telolet sudah dalam taraf membahayakan, seiring jatuhnya korban jiwa.

    Teranyar, insiden nahas tersebut terjadi di Kabupaten Serang, Banten.

    MS, bocah berusia 6 tahun, mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya, saat mengejar bus berklakson telolet di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Baros, Kabupaten Serang, Banten, Sabtu (1/2/2025) sore, sekitar pukul 16.40 WIB.

    Saat kejadian, AM (16) mengendarai motor dengan membonceng korban MS (6).

    Setibanya di lokasi kejadian, AM diduga kehilangan konsentrasi dan menabrak tiang telekomunikasi yang berada di pinggir jalan.

    Seketika, MS terpental ke badan jalan dan terlindas oleh bus telolet yang melaju di belakangnya.

    Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Polresta Serang Kota, Ipda Dedi Yuanto mengatakan, diduga kecelakaan itu dipicu kurang konsentrasinya korban saat berkendara.

    “Tiba di tempat kejadian menabrak tiang telkom yang berada di luar badan jalan sebelah kiri. Korban terpental ke badan jalan lalu terlindas oleh bus,” kata Dedi, Minggu (2/2/2025).

    Akibat kejadian tersebut, MS (6) tewas di lokasi kejadian dengan luka berat.

    Sementara, pengemudi motor AM mengalami luka-luka dan kemudian dibawa ke RS Ar Rahman Baros untuk mendapatkan perawatan medis.

    Sedangkan awak bus bersama warga kemudian membawa korban ke RSUD Dr Drajat Prawiranegara Serang, Banten.

    “Sedangkan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas diamankan menuju kantor Unit Gakkum Laka Lantas,” kata Dedi.

    Kasus kecelakaan di Serang, Banten ini menambah panjang deret perkara anak kecil tewas karena mengejar bus berklakson telolet di jalan raya.

    Berdasarkan catatan Tribun pada tanggal 19 Maret 2024 lalu seorang bocah berusia lima tahun juga tewas terlindas bus di Cilegon, Banten. Sopir bus mengaku tak melihat ada bocah yang mengejar busnya.

    Setelah itu, terjadi lagi di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada 13 Juni 2024.

    Dalam rekaman yang diunggah oleh akun Instagram @memomedsos, memperlihatkan bus yang sedang berjalan sambil membunyikan klakson telolet.

    Tampak sejumlah anak kecil menggunakan sepeda turut mengiringi bus tersebut, ada juga yang sambil merekam momen menggunakan ponsel.

    Tak berselang lama, terlihat bocah mengenakan kaos berwarna hitam hilang keseimbangan saat mengendarai sepeda.

    Bocah itu pun terjatuh tepat di depan bus hingga kemudian terlindas. Namun, dijelaskan dalam narasi tersebut, korban selamat dan hanya mengalami luka ringan.

    Peristiwa serupa terjadi lagi pada 3 Oktober 2024 di wilayah Ragunan, Jakarta Selatan. Seorang bocah meninggal dunia usai tertabrak taksi saat mengejar bus telolet.

    Kecelakaan-kecelakaan ini semakin menyoroti pentingnya kesadaran berkendara dan bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan iseng mengejar bus yang sedang membunyikan klakson telolet.

    Modifikasi klakson telolet melanggar hukum

    Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan, bunyi klakson mobil sebetulnya sudah diatur oleh Undang-Undang.

    Memodifikasi klakson yang tidak sesuai spesifikasi maka dianggap melanggar hukum.

    “Aturan sudah jelas dengan demikian kendaraan bermotor yang memasang atau menggunakan klakson tolilet, apakah kendaraan pribadi atau bus dapat dikenakan sanksi,” ujar Budiyanto, seperti diberitakakn Kompas.com (2/2/2025).

    Regulasi mengenai klakson tertuang dalam dua aturan, pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, dan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan bermotor.

    Aturan klakson pada UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ:

    1. Pasal 106 Ayat 3 menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.

    2. Pasal 48 Ayat 3 huruf b menyebut kan persyaratan layak jalan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas huruf b tentang kebisingan suara.

    Adapun untuk tingkat kebisingan suara klakson diatur dalam PP Nomor 55 tahun 2012. Pada pasal 69 disebutkan bahwa suara klakson paling rendah 83 dB dan paling tinggi 118 dB.

    Berdasarkan regulasi tersebut, Budiyanto mengatakan, sanksi pemilik sepeda motor yang melanggar diancam dengan pidana kurungan satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

    Sedangkan untuk mobil dan selebihnya diancam pidana kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

    Sementara itu, Founder Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu mengatakan, klakson telolet dapat membahayakan pengguna jalan lain karena menganggu konsenstrasi dan pejalan kaki.

    “Bunyi klakson ini juga sudah mulai mirip pada sirine non operasional polisi. Kemudian bunyi seperti ini sebetulnya di Eropa mulai digunakan ambulans,” ujar Jusri kepada Kompas.com, belum lama ini.

    Sebelum mewabah, Jusri meminta polisi untuk bertindak tegas melarang klakson telolet pada mobil pribadi.

     

    (Abdul Qodir/TribunTangerang.com/Kompas.com)