Xcloud.id

Tempat Fasum: kantor DPP PKB

  • Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Ma’ruf Amin buka kajian kitab Arrisalah tradisi PKB saat Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) K.H. Ma’ruf Amin membuka program kajian kitab karya Roisul Akbar Hadratussyaikh K.H. Hasyim Asy’ari, Arrisalah Jami’atul Maqashid, yang merupakan tradisi partai tersebut di momentum Ramadhan.

    “Alhamdulillah sore hari ini kita akan memulai sesuatu hal yang menjadi tradisi PKB, yaitu pengajian Ramadhan. Kali ini mengambil kitab Arrisalah Jam’iatul Maqashid karya hadratus syeikh K.H. Hasyim Asy’ari,” kata Ma’ruf di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Wakil Presiden ke-13 RI itu mengatakan inti dari kitab Arrisalah ialah memaknai jalan hidup menurut jalan Allah Swt. Menurut dia, jalan Allah sebetulnya menjadi bacaan setiap hari oleh seluruh umat Islam.

    “Karena itu, menurut Imam Syafi’i, andai kata Allah menurunkan satu surat saja dari 114 surat itu, (surat) Wal-‘Ashri saja sudah cukup menjadi pedoman (jalan kehidupan),” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP PKB M. Hasanuddin Wahid menyebut kajian kitab-kitab karya K.H. Hasyim rutin digelar PKB sejak tahun 2021.

    Menurut dia, ada 11 kiai dan nyai yang akan mengkaji kitab ini, yaitu K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Said Aqil Siroj, K.H. Badawi Basyir, K.H. Maman Imanulhaq, K.H. Yusuf Chudlory, K.H. Abdussalam Shohib, Gus Ahmad bin Kafabih, Nyai Badriyah Fayumi, Nyai Hindun Anisah, K.H. Rif’an Nashir, dan K.H. Muhammad Nur Hayid.

    Ia menjelaskan kajian kitab tersebut selalu digelar secara luring dan daring. Kajian juga disiarkan melalui kanal YouTube DPP PKB sehingga dapat diikuti bukan saja oleh kader dan pengurus PKB, tetapi juga masyarakat umum.

    “Pascangaji sampai nanti berbuka puasa kami menggelar buka bersama, lalu sholat berjamaah, termasuk juga shalat tarawih di sini dengan imam tetap Romo K.H. Saifullah Ma’shum,” kata Cak Udin, sapaan akrabnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK

    PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK

    PKB Cari Pengganti Calon Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku sedang berkoordinasi dengan daerah dan partai politik pengusung untuk mencari pengganti calon bupati terpilih Tasikmalaya Ade Sugianto yang didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi/MK (24/2).
    “Sedang dikoordinasikan di tingkat teknis DPC, DPW, partai pengusung untuk mencari pasangan calon,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.
    Dia juga berharap secepatnya diambil keputusan untuk menggantikan posisi calon bupati Tasikmalaya yang diusung oleh PKB dan PDI Perjuangan (PDIP).
    Menurutnya, kemenangan yang diperoleh kemarin akan tetap menjadi kemenangan di masa yang akan datang.
    “Kita harap untuk secepatnya diambil keputusan dan kita juga berharap pasangan calon yang nanti dimunculkan tetap pasangan calon,” ujarnya.
    Ade Sugianto, yang berpasangan dengan Iip Miftahul Paoz dari PKB, sebelumnya dinyatakan menang dalam Pilkada Tasikmalaya oleh KPU dengan raihan suara 52 persen.
    Namun, MK menyatakan Ade telah menjabat sebagai bupati selama dua periode sehingga tidak memenuhi syarat pencalonan.
    Masa jabatan pertama Ade Sugianto harus dihitung sejak 5 September 2018 hingga 23 Maret 2021.
    “Berdasarkan perhitungan tersebut, Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya selama lebih dari dua setengah tahun sehingga harus dihitung sebagai satu periode,” kata Guntur Hamzah (24/2).
    Dengan demikian, MK menyatakan Ade telah menjabat dua periode dan tidak memenuhi syarat pencalonan dalam Pilkada Tasikmalaya 2024.
    MK pun memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Ade Sugianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB harap kepala daerah yang diusung tak kecewakan rakyat

    PKB harap kepala daerah yang diusung tak kecewakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kepala daerah yang diusung partainya tidak mengecewakan rakyat.

    Pasalnya, kepala daerah yang didukung PKB wajib menyukseskan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “PKB mendorong ada sinergi antara kekuatan pusat dan daerah agar kepala daerah yang diusung PKB tidak mengecewakan rakyat,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Dia juga berharap kepala daerah yang dimenangkan PKB akan memunculkan inovasi demi pembangunan di daerah yang semakin maju.

    “Agar kepala daerah yang dimenangkan PKB muncul inovasi di daerahnya menjadi daerah yang berkembang dan maju,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kamis (26/2), Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu, pentingnya sinergi dan kolaborasi di bawah satu komando Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menilai berbagai program prioritas pemerintah dapat sukses manakala ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    “Walaupun agama, suku, partai kita berbeda-beda, tetapi kita lahir dalam keluarga besar Nusantara. Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, kita butuh kolaborasi kuat, kita butuh sinergi erat di bawah satu komando Bapak Presiden Prabowo,” kata Wapres saat memberi pembekalan kepada para kepala daerah.

    Oleh karena itu, dia mengajak seluruh kepala daerah untuk “keroyokan” bersama-sama mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk mengawasi pelaksanaannya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB soal Anies Hadir di Ormas Gerakan Rakyat: Mudah-mudahan Lancar

    PKB soal Anies Hadir di Ormas Gerakan Rakyat: Mudah-mudahan Lancar

    Jakarta –

    Waketum PKB Jazilul Fawaid menanggapi kehadiran Anies Baswedan pada deklarasi organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat hari ini. Jazilul mengatakan itu adalah hak Anies jika benar menjadikan ormas Gerakan Rakyat untuk mendukungnya.

    Diketahui, Ormas Gerakan Rakyat digadang-gadang akan menjadi kendaraan Anies untuk mendukungnya menjadi calon presiden pada 2029. Jazilul mendoakan gerakan yang dilakukan ormas tersebut berjalan lancar.

    “Ya itu hak Pak Anies, ya. Mudah-mudahan lancar gerakannya,” kata Jazilul kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Diketahui pada kehadirannya di deklarasi ormas Gerakan Rakyat Anies menyampaikan kenangan perjalanan 1,5 tahun bersama anggota Gerakan Rakyat saat pilpres belum dimulai. Anies mengatakan para anggota ormas Gerakan Rakyat memiliki peran penting dalam perjalanan pilpresnya dan berharap agar terus menjaga silaturahmi bersama.

    “Sudah satu setengah tahun perjalanan dilewati selama ini, dan sekarang berkumpul kembali dan sekarang mengorganisasikan diri, insyaallah menjadi awalan yang baik untuk semuanya,” ujar Anies di acara deklarasi pengukuhan ormas Gerakan Rakyat, di Gedung Jakarta Inisiatif Office, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

    “Kita sudah lihat, pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk. Tapi silaturahmi antara komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu,” jelasnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    PKB: Kehadiran Puan di retret kepala daerah sebagai ketua DPR

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani pada kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai ketua DPR RI.

    “Mungkin Mbak Puan datang sebagai kapasitas, sebagai ketua DPR, lembaga legislatif, ketua lembaga legislatif,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Dia mengatakan bahwa sikap partai berlambang banteng moncong putih itu tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Menurutnya, PDIP selalu tegak lurus pada konstitusi.

    “Dan kalau sikap partai-partai yang lain, PDIP, setahu saya ya, itu tegak kepada konstitusi. Jadi, sikap PDIP dari dulu sampai hari ini tidak berubah,” ujarnya.

    Ketua DPR RI Puan Maharani akan menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng), hari ini. Kehadiran Puan bersamaan dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan arahan kepada kepala daerah.

    Dalam keterangan resmi tim media Ketua DPR RI, Kamis (27/2), dari Jakarta, Puan akan terbang ke Magelang bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, siang ini. Mereka akan menuju Akademi Militer (Akmil) Magelang, tempat lokasi retret kepala daerah diadakan.

    Puan pun akan ikut hadir dalam Parade Senja, yang akan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, bagi kepala daerah yang mengikuti retret. Puan disebut turut diundang mengikuti acara malam keakraban sekaligus farewell dinner bagi para kepala daerah.

    Retret kepala daerah gelombang I akan resmi ditutup setelah Presiden Prabowo memberikan pengarahan esok hari, Jumat (28/2). Pengarahan diberikan Presiden dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah seluruh Indonesia.

    Seperti diketahui, retret kepala daerah gelombang I ini digelar sejak 21 Februari, tepat sehari seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah kegiatan dilakukan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, di antaranya sesi pengarahan dan pembekalan dari para tokoh pemerintahan mengenai pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.

    Selama retret, para kepala daerah juga mengikuti kegiatan, seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris, yang menjadi bagian dari program untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    PKB doakan pengukuhan ormas Gerakan Rakyat yang dihadiri Anies lancar

    teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendoakan acara deklarasi pengukuhan organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat yang dihadiri mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjalan lancar.

    Dia juga mengatakan bahwa Anies mempunyai hak apabila ternyata didukung ormas Gerakan Rakyat untuk maju pada Pilpres 2029.

    “Itu hak Pak Anies, ya. Mudah-mudahan lancar gerakannya,” kata Jazilul saat ditemui awak media di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis sore.

    Sementara itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab terkait potensi ormas Gerakan Rakyat menjadi partai politik pengusungnya pada Pilpres 2029, dengan mengatakan potensi itu terlalu jauh.

    “Kejauhan (ormas Gerakan Rakyat jadi parpol pengusung pada Pilpres 2029),” ujar Anies di Jakarta, Kamis.

    Ia menyampaikan terima kasih kepada ormas Gerakan Rakyat yang telah mengundangnya pada acara deklarasi pengukuhan.

    Anies mengatakan saat ini dirinya akan fokus pada kegiatan sosial. “Saya sampaikan apresiasi atas undangannya. Saya ikut bersyukur bahwa ikatan silaturahmi yang selama ini terjaga itu bisa diwujudkan dalam sebuah organisasi yang lebih tertata,” tambahnya.

    “Jadi, itu aja dulu, sekarang kita syukuri bahwa teman-teman yang dulu berjuang melalui berbagai gerakan relawan, sekarang berkumpul dalam gerakan rakyat. Dah sampai situ, saya sendiri terus akan melakukan kegiatan sosial, kegiatan pendidikan dan itu kita ya,” sambungnya.

    Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Sahrin Hamid juga menanggapi kemungkinan ormas tersebut menjadi parpol dengan mengatakan saat ini pihaknya akan fokus di organisasi kemasyarakatan.

    “Kita masih fokus pada gerakan rakyat sebagai perkumpulan berbadan hukum. Kita masih konsolidasi gerakan rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan,” ujar Sahrin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) ihwal pembentukan
    Kementerian Haji
    dan Umrah.
    Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
    “Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
    Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
    Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
    Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
    Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cak Imin Harap Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah – Page 3

    Cak Imin Harap Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar berharap Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Alasannya, agar permasalahan terkait haji dan umrah yang terus berulang.

    “Salah satu, usulan kita dari awal adalah pemisahan kementerian agama dan kementerian haji,” kata pria karib diaapa Cak Imin dalam acara diskusi publik di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, (19/2/2025).

    Cak Imin lalu menceritakan permasalaham soal haji yang dialaminya saat menjadi pengawas haji. Kala itu, dia harus menunggu hingga dua hari di bandara ketika akan kembali ke Indonesia. Selain itu, ada juga problem jemaah terkait tenda saat berada di Mina.

    “Pasti ada persoalan yang terulang ulang. Apakah di tenda, Mina. Apakah di saat Arafat, apakah transportasi yang delay, kepulangannya itu saya saja harus menunggu hampir 2×24 jam di bandara. Sebuah pengalaman yang amat sangat rumit,” kritik dia.

    Cak Imin meyakini, dengan pemisahan kementerian urusan agama dan haji maka masing-masing bisa lebih fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga persoalan haji tidak lagi terjadi.

    Dia pun mengapresiasi bila saat ini baru hadir Badan Penyelenggaraan Haji. Sebab hal itu menjadi itikad baik Presiden Prabowo untuk membenahi masalah haji.

    “Ini salah satu revolusi penyelenggaraannya. Alhamdulillah Pak Prabowo telah memulai, meskipun baru setengah revolusi. Yaitu ada badan penyelenggaraan haji, tapi belum menjadi kementerian. Kita berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti badan penyelenggara haji kita usulkan diubah menjadi kementerian haji dan umrah,” dia menandasi.

     

  • Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan Nasional 6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan Nasional 6 Februari 2025

    Soal Efisiensi Anggaran, DPR: Jamuan dan Seremonial yang Tak Perlu Dihilangkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III
    DPR
    RI, Jazilul Fawaid mengatakan bahwa jamuan dan seremonial yang tidak perlu dihilangkan karena efisiensi atau pemangkasan anggaran.
    Jazilul mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran merupakan keputusan Presiden
    Prabowo
    Subianto untuk memprioritaskan program penting dalam pemerintahan.
    “Justru itu
    concern
    Pak Prabowo untuk memfokuskan pada hal-hal yang prioritas, rapat-rapat yang tidak perlu, perjalanan dinas yang tidak perlu, jamuan-jamuan tidak perlu, upacara-upacara sermonial yang tidak perlu dihilangkan,” ujar Jazilul saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
    Jazilul mengatakan, anggaran pasti akan dikembalikan kepada sektor-sektor melalui program yang lebih prioritas.
    Dia meyakini bahwa Prabowo memiliki tekad untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.
    “Itu akan dikembalikan pasti kepada sektor-sektor yang prioritas. Keberpihakan Pak Prabowo pada SDM (Sumber Daya Manusia), menurut saya, selama ini ya sangat luar biasa. Punya
    track record
    kalau itu,” katanya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
    Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa inisiatif
    efisiensi anggaran
    ini bertujuan agar kas negara dapat digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Gelar Ta’aruf, Perempuan Bangsa Miliki Semangat Keterbukaan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menggelar ta’aruf di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis 23 Januari 2025. Menurut Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa periode 2024-2029, Nihayatul Wafiroh (Ninik) kegiatan bertujuan dalam rangka memperkuat silaturahmi sesama kader Perempuan Bangsa.

    “Syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah banyak wajah-wajah lama yang kemarin malang melintang di tempat lain, Alhamdulillah hari ini kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Ninik kepada para kadernya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025).

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKB ini menegaskan, Perempuan Bangsa memiliki semangat kebersamaan dan terbuka untuk semua golongan. Menurut dia, sebagai otonom dari PKB, Perempuan Bangsa sangat terbuka seperti PKB yang menjadi partai terbuka untuk semua agama untuk semua golongan.

    “Semangat kita adalah semangat kebersamaan terbuka untuk semua, jadi kita mencoba untuk mengakomodir banyak pihak. Ada yang dari Tionghoa, dari artis hingga pekerja sosial, akademisi hingga dokter,” tambah Ninik.

    Pada kesempatan itu, Ninik mengatakan, Perempuan Bangsa memiliki gerakan politik feminim. Artinya, Perempuan Bangsa harus bisa lebih maksimal dalam melayani masyarakat, khususnya urusan perempuan.

    “Perempuan Bangsa nantinya tidak hanya tujuannya bagaimana merebut power (kekuasaan) tapi juga bagaimana kita bisa maksimal melayani masyarakat kita dengan lebih baik lagi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Ninik menyampaikan, Perempuan Bangsa akan meningkatkan perannya di masyarakat. Karena itu, Ninik mengajak para pengurus agar menyusun program-program andalan untuk melayani masya

    “Saya ingin ke depannya Perempuan Bangsa lebih bisa Go Public dan nantinya kita akan mengadakan Rapat Kerja (Raker) di bulan puasa sehingga bisa menyusun dan menyiapkan program-program andalan dan reguler,” dia menandasi.