Tempat Fasum: Istora Senayan

Tak Sampai Reshuffle, Prabowo Diyakini Sudah Beri Teguran Keras Bahlil Buntut Polemik LPG 3 Kg

Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM – Di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran sudah banyak suara agar dilakukan rombakan atau reshuffle kabinet.

Sebab, karena ada sederet kebijakan kontroversi yang terjadi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Diantaranya mulai dari kenaikan PPN 12 persen, keberadaan pagar laut hingga larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram.

Presiden Prabowo Subianto juga seakan telah mengultimatum para menterinya akan adanya reshuffle.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan pada Rabu (5/1/2025).

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada dua kriteria yang dijadikan dasar Prabowo untuk menindak kabinetnya, yaitu tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

Soal tidak setia, kata dia, bisa jadi Prabowo sudah mengendus ada menterinya yang loyalitasnya ganda atau mendua.

“Menteri tersebut punya nahoda bukan hanya pada Prabowo, tapi ada sosok lain yang menjadi acuannya dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” kata Jamiluddin saat dihubungi, Jumat (7/2/2025).

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Telah Memasang kuda-kuda untuk Mencopot Menterinya yang dableg. Sufmi Dasco Pertegas ada Evaluasi 100 hari.

Menurutnya, para menteri tersebut memang sudah seharusnya ditindak. Sebab, menteri tersebut berpeluang akan terus merongrong Prabowo melalui kebijakannya.

“Menteri tersebut seharusnya sudah diketahui Prabowo. Karena itu, Prabowo tampaknya sengaja memberi sinyal tegas agar menterinya hanya setia kepadanya dan negaranya,” kata Jamiluddin.

Sedangkan dasar kedua bagi Prabowo yakni akan menindak menteri yang kebijakannya tidak pro rakyat. Menteri seperti ini tentu tidak sejalan dengan visi dan misi Prabowo.

Penegasan Prabowo itu bisa saja memberi sinyal kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait kebijakannya gas LPG 3 kg.

“Kebijakan kontroversial ini dinilai sangat tidak berpihak kepada rakyat. Prabowo dengan pernyataannya itu bisa jadi sebagai teguran keras kepada Bahlil.

Pernyataan itu juga ditujukan kepada menteri lain agar tetap sejalan dengannya dalam membuat kebijakan yang pro rakyat,” paparnya.

Namun, ia meyakini nampaknya Prabowo masih memberi kesempatan kepada para menterinya untuk instropeksi sebelum mengambil keputusan reshuffle.

“Jadi, Prabowo tampaknya baru sekedar memberi peringatan keras kepada para menterinya yang tidak setia dan kebijakannya tidak pro rakyat.

Peringatan itu belum akan akan berlanjut pada reshuffle. Sebab, Prabowo masih berharap menteri tersebut bisa berubah. Karena itu, dalam waktu dekat ini tampaknya belum ada reshuffle kabinet,” tuturnya.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

07/02/2025 11:18
Isu Rombak Kabinet Prabowo, Menteri Ara: Siapapun yang Direshuffle Harus Siap

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) harus siap bilamana memang akan ada perombakan atau reshuffle kabinet.

Sebagai pembantu presiden, ujar Ara, menteri-menteri harus menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Ya kita kan sebagai pembantunya harus siap dong [dengan reshuffle kabinet], kita harus siap dan kita pembantu presiden ya menjalankan tugas presiden,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Tak hanya itu, politikus Gerindra ini menyebut menteri di Kabinet Merah Putih harus mengimplementasikan visi Prabowo dengan cara bekerja keras, tak boleh korupsi, dan bekerja sama.

“Kita bekerja seperti kata visi Prabowo, belerja keras, tidak boleh korupsi dan bisa bekerja sama. Karena nggak mungkin kita bekerja sendirian,” tuturnya.

Dilanjutkan dia, mengenai reshuffle ini seyogyanya merupakan kewenangan penuh alias hak prerogatif Presiden Prabowo yang harus dihormati.

“Dan itu tentunya para menteri harus siap, siapapun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

07/02/2025 10:20
Maruarar Sirait soal Reshuffle Kabinet: Harus Siap – Page 3

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Djiwandono menepis isu Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet Merah Putih. Dia mengklaim tak mengetahui soal kabar reshuffle kabinet.

“Saya enggak tahu itu desas-desus dari mana ya. Sama sekali tidak ada,” kata Budi kepada wartawan usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dia juga membantah soal adanya anggota kabinet Merah Putih yang tak seirama dengan visi misi Prabowo. Budi menilai Prabowo masih percaya dengan anggota kabinetnya.

Meski begitu, Budi mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai Presiden RI. Dia pun tak membahas soal reshuffle kabinet saat bertemu Prabowo.

“Kita selalu mengikuti kerja Pak Presiden. Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Prabowo yakin dengan timnya. Apa pun nanti itu adalah kebijakan dan hak prerogatif presiden,” jelas keponakan Prabowo itu.

“Kami selaku pimpinan fraksi tadi cuma berdiskusi melaporkan tadi kegiatan fraksi di DPR RI terkait ulang tahun Gerindra,” sambung Budi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan atau reshuffle kabinet, usai 100 hari kerja pemerintahan. Prabowo menegaskan dirinya tak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran kabinet yang tak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo kepada wartawan di Istora Senayan Jakarta, Rabu (5/2/2025).”Mau lebih jelas lagi?” sambungnya.

07/02/2025 10:02
Ancam Pecat Menteri Ndablek Ternyata Sering Disampaikan Prabowo

GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan untuk jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah. Para pembantu Prabowo itu bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar alias ndablek.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 PBNU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu malam 5 Februari 2025.

Menanggapi hal ini, Jurubicara pribadi Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan peringatan yang disampaikan Prabowo kepada para pembantunya di ruang publik, mulanya hanya untuk konsumsi terbatas.

“Namun, kini beliau sampaikan terbuka,” kata Dahnil seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Jumat 7 Februari 2025.

Presiden juga menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main. Prabowo mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

“Bila itu dalam bentuk formal, itu bisa bermakna SP 1, dan SP2. Dan, diwaktu yang beliau inginkan pasti ada langkah final yakni SP 3,” sambung Dahnil yang kini jabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji tersebut.

Lebih lanjut, Dahnil menilai bahwa ancaman reshuffle yang disampaikan Prabowo adalah bentuk tekanan agar para menteri lebih serius dalam menjalankan tugasnya.

“Sinyalemen serupa ditunjukkan melalui pernyataan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco,” tandasnya.

Publik kini menunggu langkah konkret yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika politik di awal masa pemerintahannya.

07/02/2025 09:30
Muncul Sinyal Reshuffle Kabinet Prabowo, Muzani Ingatkan Menteri Gerindra Harus Kerja Tulus

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan kader Gerindra yang menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bekerja dengan tulus, di tengah munculnya sinyal perombakan atau reshuffle kabinet.

Tak lupa, dia juga meminta agar para kader Gerindra itu bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam membantu Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahannya.

“Teman-teman yang duduk dalam pemerintahan di kabinet ini, yang dari Gerindra, kami berharap mereka membantu sepenuhnya dengan ketulusan, kerelaan untuk membantu Presiden RI mencapai Asta Cita seperti yang dijanjikan di dalam kampanye-kampanye beliau,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Ketua MPR ini menyebut bahwasannya soal reshuffle kabinet sepenuhnya hak presiden selaku kepala pemerintahan untuk menilai para pembantunya.

Dia percaya seluruh insan Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, guna mengefektifkan pemerintahan ini.

“Karena beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu,” ujar Muzani.

Akan tetapi, dia terus terang tak mengetahui kapan reshuffle ini akan dilakukan, apalagi menteri mana yang akan di-reshuffle dia mengaku tak tahu.

“Tapi kapan [reshuffle dilakukan], kami terus terang belum tahu, siapa [yang di-reshuffle] apalagi saya lebih enggak tahu,” pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Nah oleh karena itu, presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden, untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Prabowo Bakal Tindak Menteri yang Tak Kerja dengan Baik

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.

Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

07/02/2025 09:11
Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih, para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat maka akan ditindaki. Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.

Seruan Presiden Prabowo ini kemudian memunculkan rumor bahwa akan ada reshuffle atau kocok ulang menteri dalam waktu dekat.

Menanggapi peringatan keras tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Adian Napitupulu menantang Prabowo membuktikan ucapannya agar tidak terkesan hanya omong-omong.

“Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omonganya? Kita lihat dalam proses ke depan,” ucap Adian di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

Adian mengatakan masyarakat juga bisa menilai mana menteri yang kebijakannya merugikan rakyat dan menciptakan kegaduhan.

“Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan. Ya proses waktu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

07/02/2025 09:02
Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?

Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.

Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.

Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.

“Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).

Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.

Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.

“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.

Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?

Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.

Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.

Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.

Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;

Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih.

“Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.

“Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.

Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari

“Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.

07/02/2025 07:30
Sinyal Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Sederet Menteri Prabowo yang Berulah di 100 Hari Pertama

TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto telah memberi sinyal akan mengatur ulang komposisi kabinetnya atau reshuffle.

Saat pidato di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025), Prabowo tegas menyatakan akan menindak pembantunya yang bandel dan tidak melayani masyarakat dengan baik akan ditindak.

100 hari kerja menjadi tenggat bagi Prabowo menilai para menterinya.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya memahami berbagai tantangan yang ada dan tidak akan gentar menghadapi pihak-pihak yang mencoba menghambat perubahan.

Prabowo memastikan bahwa pemerintahannya akan tetap fokus pada tugas utama, yakni bekerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia,” ucapnya.

Sinyal reshuffle menguat setelah Wakil Ketua DPR RI yag juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara.

Dasco mengaku dirinya memang mendengar keluhan adanya kabinet yang masih kurang sejalan atau seirama.

“Nah memang saya ada dengar keluhan sedikit sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud nanti kita akan lihat seperti apa demikian,” kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco juga mengingatkan, para menteri telah menandatangani pakta integritas sebelum dilantik, dan isinya termasuk soal evaluasi.

“Jadi begini menteri atau wamen sebelum diangkat jadi menteri itu membuat atau menandatangani pakta integritas di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah pakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi,” kata Dasco.

Lantas siapa menteri yang disebut dablek ataupun kurang seirama?

TribunJakarta merangkum sederet menteri yang berulah pada 100 hari pertama:

Kop Surat Menteri Yandri

Pada hari pertama kerja, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto sudah membuat gaduh dengan kop surat resmi kementeriannya.

Yandri membuat surat dengan nomor 19/UMM.02.03/X/2024,bersifat penting dan berperihal undangan haul, hari santri dan tasyakuran.

Surat tersebut ditujukan kepada para Kepala Desa, para sekretariat desa, para staf desa, para Ketua RW, Para Ketua RT, Para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Keramat Watu.

Keramat Watu sendiri merupakan kecamatan di Kabupaten Serang.

Isi surat adalah undangan untuk menghadiri haul kedua ibunda Yandri Susanto di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, Serang.

Surat tersebut tertera tanda tangan Yandri sebagai menteri.

Acara haul itupun terlaksana sekira pukul 09.00-12.00 WIB.

Yandri dan istrinya yang calon Bupati Serang, Ratu Zakiyah hadir pada acara tersebut

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah juga hadir.

Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, alat peraga kampanye (APK) calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas terpampang di dalam area ponpes.

Terlihat juga stiker Paslon nomor urut 2, Zakiyah-Najib di aula ponpes yang menjadi tempat utama acara tersebut.

Surat Yandri diduga sebagai penggalangan terkait pencalonan istrinya. Aksi Yandri juga dikritik lantaran menggunakan kop kementerian untuk urusan pribadi.

Yandri akhirnya minta maaf setelah ditegur Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya.

Menteri Pigai Minta Anggaran Rp 20 T

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta anggaran kementeriannya dinaikkan menjadi di atas Rp 20 triliun.

Menurutnya, anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

“Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Pigai di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa, (22/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa ia memiliki banyak rencana program untuk dikembangkan, termasuk mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia, yang akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurut Pigai, Kementerian HAM akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Anggaran besar yang diminta Pigai pun memancing amarah publik hingga ramai dikritik di media sosial.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Bikin Gaduh

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad berulah terkait penggunaan patroli dan pengawalan atau patwal.

Seperti diketahui, video mobil dinas RI 36 sempat viral di media sosial karena menerobos jalan Ibu Kota sambil dikawal petugas patwal.

Aksi tersebut mendapat sorotan karena petugas patwal tidak hanya memaksa mobil lain untuk berhenti, tapi juga menunjuk-nunjuk sopir taksi.

Hal ini menimbulkan kritik dari masyarakat yang menilai penggunaan patwal secara sembarangan dapat mengganggu pengguna jalan lain.

Video tersebut juga ramai membuat masyarakat menghujat penggunaan patwal karena pejabat jadi diistimewakan dibandingkan masyarakat umum.

Setelah peristiwa pada Rabu (8/1/2025), masyarakat kesulitan mencari pengguna mobil dinas itu.

Sebab, sejumlah pejabat kompak membantah menggunakannya.

Saat kritik masyarakat atas RI 36 dan penggunaan patwal semakin ramai, utamanya di media sosial, Raffi Ahmad muncul.

Raffi menyatakan, RI 36 adalah mobil dinas yang ia gunakan.

Namun, Raffi mengaku tidak ada di dalam mobil saat peristiwa viral itu terjadi.

“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan, namun pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ujar Raffi dalam keterangannya, Sabtu (11/1/2025).

Raffi mengaku baru mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya setelah melakukan klarifikasi kepada seluruh jajaran tim patwal yang mengawal dirinya.

Dijelaskan Raffi, kronologi kejadian bermula saat tim patwal melihat adanya taksi Alphard berwarna hitam.

Menurutnya, di depan taksi tersebut ada truk berhenti, sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil di jalur tersebut.

“Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen,” jelasnya.

Lebih lanjut, Raffi menambahkan petugas patwal yang melihat hal tersebut, khawatir akan menimbulkan kemacetan karena lalu lintas yang sedang lumayan padat, langsung menegur pengemudi taksi.

“(Petugas patwal) mengatakan ‘sudah, maju pak’ dengan gestur yang terlihat di video,” pungkasnya.

Atas peristiwa tersebut, Raffi mendapat teguran dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Petugas patwal yang menunjuk-nunjuk sopir taksipun disanksi oleh Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Menteri Trenggono dan Pagar Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono sempat ramai jadi sorotan karena pernyataannya soal pagar laut.

Setelah pasukan TNI AL telah melakukan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Trenggono justru bersikap beda.

Dia menyayangkan pembongkaran tersebut, karena menurutnya pagar laut tersebut sedang dalam penyelidikan.

Setelah ramai jadi perbincangan publik, Trenggono kembali angkat bicara, menyamakan sikapnya dengan TNI AL.

“Jadi sudah akhirnya tadi sepakat, jadi bukan silang pendapat,” kata Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Jadi saya sampaikan kepada KSAL, saya harus ada bukti dulu, Pak, sabar ya. Kita kasih batas waktu sampai dengan hari Rabu. (Dia bilang), Oke setuju, maka nanti secara bersama-sama hari Rabu dengan berbagai macam (kita melakukan pembongkaran),” ucap Trenggono.

Menteri Bahlil Bikin Gaduh Gas 3 Kg

Terkini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat gaduh Indonesia dengan kebijakannya soal pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di pengecer atau warung kelontong.

Sudah sejak Sabtu (1/2/2025), gas mulai langka di pengecer, dan masyarakat mulai kebingungan memenuhi kebutuhan energi untuk memasak itu.

Pasalnya, pengguna gas subsidi itu bukan hanya untuk dapur memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, tapi juga untuk para pelaku UMKM berjualan sehari-hari.

Kebijakan Bahlil yang tanpa sosialisasi itu membuat antrean panjang di pangkalan gas elpiji.

Bahkan, syarat harus membawa KTP setiap pembelian juga tak kalah merepotkan.

Seorang nenek di Pamulang, Tangerang Selatan, sampai harus meninggal dunia setelah membeli dua tabung gas 3 kg, diduga karena kelelahan.

Sudah harus mengantre, di beberapa pangkalan stok gas melon pun habis dan menjadi langka.

Presiden Prabowo pun bersikap cepat dan meminta Bahlil membatalkan kebijakannya.

“Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia Kembali aktif dengan nama sub-pangkalan.”

“Nanti PERTAMINA dengan ESDM akan membekali mereka system aplikasi dan proses mereka menjadi sub-[angkalan tidak dikenakan biaya apapun.”

“Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagan yang formal, agar mereka juga bisa menjadi UMKM,” kata Bahlil saat wawancara dengan awak media di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Selasa (4/2/2025).

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

06/02/2025 22:12
Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek Isu Reshuffle Mencuat Usai Prabowo Sentil Anak Buah Ndablek

Jakarta –

Perombakan Kabinet Merah Putih atau reshuffle kabinet mencuat setelah 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo tak segan-segan menyingkirkan anak buahnya yang tidak bekerja untuk rakyat dan ndablek.

Pernyataan tegas disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama (Harlah NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2) malam. Prabowo mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih mengoreksi diri.

“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.

Prabowo menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.

“Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” ujarnya.

Prabowo telah mewanti-wanti jajarannya di Kabinet Merah Putih. Ketum Partai Geridra itu menegaskan siapa yang masih bandel dan ndablek serta tidak patuh, dirinya tak akan segan untuk menindak.

“100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” katanya.

Selepas acara Harlah NU, Prabowo kembali menjelaskan maksud pernyataan menyingkirkan anak buah yang ndablek. Ditemui wartawan, Prabowo sempat ditanya mengenai potensi reshuffle usai 100 hari pertamanya bekerja.

Namun, untuk pertanyaan potensi reshuffle Prabowo tidak menjawab tegas. Mantan Danjen Kopassus itu hanya menegaskan ingin pemerintahannya bekerja dengan benar sesuai yang rakyat inginkan.

“Jadi begini kita ingin rakyat, menuntut, pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar jadi saya ingin tegakkan itu,” katanya.

Prabowo menegaskan kepentingan pemerintah saat ini hanya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, dia kembali menekankan pihak yang tidak bekerja untuk rakyat akan disingkirkan.

“Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo.

“Mau lebih jelas lagi? Ha-ha-ha…,” tegasnya.

Dasco Dengar Keluhan Ada Anak Buah Prabowo Kurang Seirama

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara soal pernyataan Prabowo terkait pihak yang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh akan disingkirkan. Dasco mendengar adanya keluhan anak buah Prabowo yang tidak seirama.

Dasco mulanya angkat bicara soal pidato Prabowo di Harlah ke-102 NU, yakni bakal menindak aparat yang menghalangi kebijakan untuk bantu rakyat. Dasco menyebut belum tahu persis siapa yang dimaksud oleh Presiden.

“Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2).

Wakil Ketua DPR itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mendengar masih ada pihak yang belum seirama. Dasco menyerahkan hal itu kepada Prabowo sebagai sosok yang memiliki hak prerogatif menentukan kabinet.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (Rusman-Biro Pers Sekretariat Presiden)

“Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa,” katanya.

Dasco juga menyikapi pernyataan Prabowo yang tak segan menyingkirkan anak buah jika tak sejalan. Dasco menilai hal itu sebagai hak Prabowo dalam menilai kinerja anak buahnya di 100 hari kepemimpinan.

“Ya yang saya tahu kan Pak Prabowo sebagai Presiden tentunya paling mengerti tentang pembantu-pembantunya yang bisa kemudian mengimbangi kerja dan kemudian mengimbangi Presiden dalam menunaikan janji kampanye Presiden pada saat ini,” kata Dasco.

Dasco menyebut Presiden Prabowo yang merasakan apakah menteri-menterinya sudah bekerja secara maksimal atau belum. Dasco menyerahkan keputusan akhir pada Presiden.

“Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” ujar Dasco.

“Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal,” tambahnya.

Kata Mensesneg soal Isu Reshuffle

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menanggapi isu potensi reshuffle kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Prasetyo menyebut rencana tersebut belum ada.

“Reshuffle apa, nggak ada reshuffle,” kata Prasetyo usai menghadiri acara HUT Gerindra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Ditanya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bicara akan menyingkirkan menteri tak berkinerja baik saat Harlah NU, dia menampik. Menurutnya, semua pihak di kabinet masih terus melakukan tugasnya.

“Nggak ada, belum, belum. Masih lagi kerja,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga ditanyakan soal pakta integritas yang diteken menteri saat sebelum dilantik sempat disorot belakangan ini. Menurutnya, evaluasi merupakan hal biasa di pemerintahan.

“Biasalah dievaluasi terus itu,” katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

06/02/2025 21:17
Prabowo Subianto Singgung Reshuffle, Maruarar Sirait: Siapa pun yang Direshuffle oleh Presiden Harus Siap

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana reshuffle kabinet terhadap menteri yang tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, seperti yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto menuai respons sejumlah pihak.

Respons salah satunya datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait atau Ara. Dia mengaku siap terkena reshuffle apabila Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan merombak susunan Kabinet Merah Putih.

Ia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2).

“Itu tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang direshuffle oleh presiden harus siap,” kata Ara, Kamis.

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo sebagai Presiden RI punya hak prerogatif dalam menentukan sosok pembantu di Kabinet Merah Putih.

“Itu, kan, haknya prerogatif dari presiden, jadi tentunya presiden memiliki hak sesuai dengan konstitusi yang harus dihormati,” kata Ara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka kemungkinan mereshuffle kabinet dengan menyingkirkan menteri yang tak bekerja buat rakyat.

“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Eks Danjen Kopassus itu mengatakan rakyat menuntut pemerintahan yang bersih dan bisa bekerja optimal menghasilkan program kemasyarakatan.

“Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ujarnya. (fajar)

06/02/2025 21:05

Tempat Fasum: Istora Senayan

Dasco Dengar Keluhan Ada Anak Buah Prabowo Kurang Seirama

Kata Mensesneg soal Isu Reshuffle