Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,
Bahlil Lahadalia
, menegaskan,
reshuffle
atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Hal ini disampaikan Bahlil merespons isu Presiden Prabowo Subianto yang berencana melakukan perombakan kabinet terhadap para pembantunya yang tidak seirama.
“Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Pak Presiden,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menilai tidak ada satu pun pihak yang bisa melampaui batas kewenangan untuk ikut campur dalam hak mutlak presiden untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya.
“Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden,” ucapnya.
Bahlil menegaskan, siapa pun yang ditunjuk menjadi pembantu Presiden harus ikut arahan Kepala Negara.
Pasalnya, menteri merupakan pembantu Presiden untuk merealisasikan program dan arah kebijakan Kepala Negara.
“Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu Presiden,” kata Bahlil.
“Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden,” imbuhnya.
Isu
reshuffle
Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo semakin memanas sejak Rabu (5/2/2025).
Isu
reshuffle
sendiri mulai diperbincangkan usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya tak segan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo.
Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menilai bahwa pidato Presiden Prabowo merupakan sinyal akan adanya
reshuffle kabinet
.
Menurut Dasco, pernyataan Prabowo juga bisa diartikan sebagai peringatan terhadap para menteri.
Ia pun menilai semua menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dia menuturkan bahwa para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.
“Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tempat Fasum: Istora Senayan
-
/data/photo/2025/02/08/67a6dfd7ec12e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Beri Sinyal “Reshuffle” Menteri, Bahlil: Hak Prerogatif Presiden Nasional 8 Februari 2025
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5125333/original/073728100_1738928172-Banner_Infografis_100_Hari_Kerja_Prabowo-Gibran_dan_Sinyal_Reshuffle_Kabinet.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Infografis 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran dan Sinyal Reshuffle Kabinet serta Menteri Terpopuler – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih berembus dan menjadi perhatian publik belakangan ini. Sinyal reshuffle kian menguat terutama setelah Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal peluang perombakan kabinet usai 100 hari kerja pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, 100 hari kerja bertepatan pada 28 Januari 2025.
Prabowo Subianto memberikan ultimatum atau peringatan kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Ultimatum disampaikan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu saat berpidato di peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 5 Februari 2025.
Prabowo menegaskan tidak segan menyingkirkan menteri maupun jajaran pemerintahan yang tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan.”
Presiden mengingatkan masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih. Untuk itu, Prabowo menginginkan semua pejabat negara di Kabinet Merah Putih serius bekerja untuk kepentingan rakyat.
“100 hari pertama, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih. Siapa yang tidak patuh saya akan tindak,” Prabowo menekankan.
Ultimatum ini dinilai kalangan pengamat maupun politikus sebagai sinyal reshuffle kabinet. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, misalnya, mengatakan Prabowo sosok yang terbuka.
“Kalau dia (Prabowo) sudah bicara terbuka. Artinya itu adalah warning (peringatan) kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.
Kendati demikian, Dasco menegaskan perombakan kabinet sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo. Pihak Istana Negara pun menegaskan hal serupa.
“Ya yang paling tahu soal reshuffle itu di republik ini hanya Pak Presiden (Presiden Prabowo). Jadi ini kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Jadi soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya Presiden yang tahu,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.
Apa saja ultimatum Prabowo terhadap jajaran pemerintahan? Siapa saja yang masuk deretan menteri terpopuler Kabinet Merah Putih versi 3 lembaga survei? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:
-

Kapan Prabowo Reshuffle Menteri? PDIP Prediksi 3-4 Bulan Lagi
loading…
Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA – Ketua DPP PDIP Said Abdullah memperkirakan reshuffle menteri akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 3-4 bulan lagi. Prediksi itu disampaikan Said saat merespons 100 hari kerja pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, 100 hari kerja sudah waktu yang cukup bagi Prabowo dalam menilai kinerja para menterinya. “Tampaknya Presiden akan melihat, katakanlah 3 atau 4 bulan lagi, menurut perkiraan saya untuk dilakukan reshuffle,” ujar Said, Jumat (7/2/2025).
Dia menilai kinerja pemerintahan Prabowo bagus dalam 100 hari pertama. Apalagi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo mencapai di atas 80 persen.
Namun, dia tetap berharap Presiden mengevaluasi menterinya yang kurang baik dalam bekerja. Sejumlah pejabat masih tertatih-tatih mengikuti ritme kerja Prabowo yang cepat.
“Ada menteri yang membuat kebijakan justru kebijakannya membebani Presiden. Sehingga, ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh menteri akhirnya Presiden sampai langsung turun tangan menyetop kebijakan menteri tersebut,” kata Said.
“Jadi hemat saya, Presiden sesungguhnya lebih tahu mana yang layak di-reshuffle dan mana yang diteruskan, serta mana kementerian yang perlu digenjot,” sambungnya.
Sebelumnya, Prabowo menegaskan bakal menyingkirkan menteri yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
“Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain,” ucapnya.
(jon)
-

Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Ini Kata Wakil Ketua DPR Dasco
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo. Dasco mengaku dirinya mendengar kabar terkait kemungkinan kabinet.
Namun, menurutnya, keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Masalah reshuffle, kapan waktunya, dan apakah ada reshuffle atau tidak, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tentunya kita tidak ingin mendahului keputusan tersebut. Kita tunggu apakah Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi dan perubahannya nanti,” ujarnya seperti dilansir laman resmi DPR, Jumat (7/2/2025).
Mengenai informasi adanya Menteri yang tidak seirama, Dasco tidak bisa memastikan apakah evaluasi tersebut akan berujung pada reshuffle atau cukup dengan teguran.
Pernyataan Dasco ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet masih dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Presiden, dan keputusan akhir akan sepenuhnya diserahkan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih (KMP) tidak mampu bekerja dengan baik.
Dia mengatakan bahwa sudah berkali-kali meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).
“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.
-

Santai Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Menteri PU Dody Hanggodo: Saya Ini Pembantu Presiden
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menanggapi dengan santai isu reshuffle Kabinet Merah Putih. Menurutnya, seorang menteri adalah pembantu Presiden Prabowo Subianto yang harus siap menerima keputusan pemimpin negara.
“Saya ini batur, pembantu. Seorang pembantu tidak memiliki kontrak kerja. Jika majikan memutuskan untuk mengganti saya, maka saya harus menerimanya,” ujarnya.
Dody menegaskan jika Presiden Prabowo Subianto tidak lagi menghendakinya sebagai menteri, ia akan menerimanya dengan lapang dada.
“Kalau Pak Presiden mengatakan, ‘Dod, saya sudah tidak suka lagi dengan caramu,’ ya sudah, saya selesai. Saya tidak perlu protes, meskipun saya merasa telah bekerja dengan baik. Karena saya ini batur,” kata Dody.
Ia juga menyebut sejak awal dirinya menyadari posisinya sebagai pembantu presiden.
“Saya tidak tahu bagaimana yang lain, tetapi saya menempatkan diri sebagai batur. Jika diberikan tugas A, saya akan maksimalkan. Namun, kalau majikan saya merasa sudah tidak cocok, ya sudah selesai, tidak perlu protes. Beda dengan karyawan yang memiliki kontrak kerja, aturan, dan hak-hak tertentu. Kalau saya ini batur,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat akan melakukan perombakan kabinet setelah 100 hari pemerintahannya. Dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025), Prabowo menegaskan pemerintahan harus bersih dan berpihak kepada rakyat.
“Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan!” tegas Prabowo.
-
/data/photo/2025/02/02/679eb537d3aaa.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prabowo Lempar Sinyal "Reshuffle", Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik Nasional 7 Februari 2025
Prabowo Lempar Sinyal “Reshuffle”, Golkar: Hubungan dengan Gerindra Baik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai
Golkar
, Idrus Marham mengakui bahwa hubungan antara Golkar dengan Partai
Gerindra
baik-baik saja dan tidak ada masalah.
Hal ini dikatakan Idrus menanggapi sinyal
reshuffle
yang dilemparkan oleh Presiden
Prabowo
Subianto.
“Enggak (dengar
reshuffle
). Setahu ini, saya kira Golkar besok ada Rakernas. Dan itu ya aman-aman saja karena kita tidak menganggap tidak ada masalah,” kata Idrus Marham di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).
Dia menyebut, hubungan Golkar dengan Gerinda berjalan baik dalam bentuk personal maupun institusional.
Dia mengatakan, hubungan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah disorot karena polemik elpiji 3 kilogram,
Bahlil
Lahadalia, dengan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sangat produktif bukan saja cair.
Dari sisi institusional, kedua partai meyakini keahlian sebagai inisiator dan inspirator. Bahkan, sudah memiliki kesepahaman terkait koalisi permanen.
“Hubungan politik kita dengan yang ada, utamanya dengan Gerindra, saya katakan tadi itu, baik secara pribadi maupun secara institusional, itu justru tidak ada masalah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Idrus menjelaskan bahwa
reshuffle
atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
Dia pun tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai isu tersebut. Idrus mengaku, hanya ingin melihat hal yang tampak jelas, yakni pernyataan Prabowo terkait kebijakan pro rakyat.
Menurut dia, kebijakan melarang pengecer menjual gas elpiji yang diambil Menteri ESDM bermaksud untuk penataan yang membuat alur distribusi tidak terlalu panjang. Hal ini pun akan memudahkan masyarakat dalam jangka panjang.
Kemudian, setelah implementasinya justru menjadi gejolak, maka pemerintah pun mengaktifkan kembali peran pengecer dalam menjual elpiji 3 kg.
Lagi-lagi, Idrus mengatakan, langkah ini diambil untuk kemudahan rakyat, sesuai dengan kemauan Prabowo yang ingin kebijakannya berpihak ke rakyat.
Idrus mengatakan, Prabowo selalu berbicara bahwa dirinya sangat menghargai pemimpin patriotik, pemimpin jujur, dan pemimpin yang tidak menghindari masalah tetapi menghadapi masalah.
“Pak Bahlil begitu ini muncul Pak
bahlil
tidak menghindari, hadapi masalah. Yang kedua, pada Pak bahlil sebagai pemimpin tidak melempar tanggung jawab dia mengatakan, saya tanggung jawab. Nah ini juga ciri karakter yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Idrus.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo memberikan sinyal
reshuffle
. Dia mengatakan, bakal menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Dia pun menyatakan, akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sinyal
reshuffle
itu adalah peringatan bagi para menteri.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah
warning
kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Antara Reshuffle Atau Teguran, Dasco Serahkan Semua Putusan ke Prabowo soal Menteri Tak Seirama – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Mengenai menteri tidak seirama dengan kepala negara, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, mengakui bahwa dirinya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke depannya.
Dia mengatakan, belum berbicara lagi dengan Prabowo, apakah akan ada reshuffle kabinet (perombakan) atau cukup hanya ditegur saja menterinya.
Namun, yang jelas, keputusan soal reshuffle tersebut merupakan hak prerogatif presiden selaku kepala negara.
“Ya jadi saya dapatkan informasi soal yang tidak seirama, ya saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran, kan Presiden mempunyai kebijakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025), dilansir Kompas.com.
“Kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu (ada menteri yang tidak seirama), tetapi mengenai masalah reshuffle masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari presiden,” ujarnya.
Dalam hal ini, Dasco menegaskan bahwa pihaknya tak mau mendahului Prabowo karena Presiden lah yang memiliki hak sepenuhnya untuk mengevaluasi menteri.
“Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi-evaluasi,” kata Dasco.
Sebelumnya, Dasco menyebut bahwa ada menteri dalam Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo.
Hal ini dikatakan Dasco sehari setelah Prabowo memberikan sinyal reshuffle menteri dengan menyatakan akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.
“Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” ujar Prabowo dalam Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
Respons Istana
Mengenai peringatkan Prabowo yang disampaikan tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa bukan kali ini saja sang Presiden memperingatkan jajaran kabinetnya untuk bisa bergerak bersama di dalam pemerintahan.
“Saya rasa bukan peringatan pertama. Presiden sudah beberapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut, silakan di luar.”
“Yang mau ikut, sama kan gerak langkah dan keinginannya bersama Presiden,” kata Hasan di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat.
“Jadi ini bukan yang pertama menurut saya, Presiden senantiasa memberikan apresiasi, kemudian memberikan arahan, juga memberikan peringatan. Menurut saya, Presiden selalu seperti itu,” imbuh dia.
Hasan pun menilai bahwa peringatan yang disampaikan Prabowo berlaku umum untuk seluruh menteri, dan bukan ditujukan kepada salah satu anggota kabinetnya.
“Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum,” ujarnya.
“Jadi, siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari Presiden. Jadi bukan ditujukan ke orang-orang tertentu hari ini,” imbuh dia.
Mengenai adanya kemungkinan reshuffle kabinet, Hasan menegaskan bahwa hal itu hanya diketahui presiden.
Sebab, wewenang reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang presiden.
“Yang di luar ini kan cuman menerka-nerka saja. Kita juga tidak punya informasi yang cukup mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya.”
“Kita tidak punya informasi soal itu. Itu betul-betul kewenangannya Presiden,” tegas Hasan.
(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)
-

Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat
Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik. Sikap tegas ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad (Gus Ali), yang menilai Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bekerja optimal untuk rakyat.
“Presiden Prabowo tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat. Orientasi kerjanya jelas, yaitu untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujar Gus Ali, Jumat (7/2/2025).
Pernyataan Prabowo ini disampaikan seusai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
Menurut Gus Ali, rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan bekerja secara efektif. Ia menegaskan, Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya sebagai presiden sehingga memunculkan wacana reshuffle kabinet.
“Presiden Prabowo bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Seperti kata Gus Dur, Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” tegas Gus Ali.
Gus Ali menyatakan, para menteri harus bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan pribadi atau golongan.
Ia juga yakin Prabowo memiliki catatan terkait kinerja para menterinya. Dalam waktu 100 hari kerja, performa kabinet bisa diukur, dan Prabowo akan menentukan langkah selanjutnya.
“Soal reshuffle kabinet, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Para menteri harus terus meningkatkan kinerjanya agar tidak tergeser,” pungkasnya.
-

Sinyal Prabowo “Reshuffle” Kabinet, Mensos Gus Ipul: Selalu Diingatkan untuk Melampaui Pemerintahan Sebelumnya
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sinyal reshuffle kabinet kian kuat di tengah banyaknya menteri kontroversial. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menganggap sinyal prabowo untuk menyingkirkan menteri yang tidak seirama sebagai peringatan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menyingkirkan semua yang tidak mau bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
“Mau lebih jelas lagi? Ha ha ha,” katanya lagi seraya tertawa.
Menanggapi sinyal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai sinyal r]perombakan kabinet dari Presiden Prabowo Subianto bentuk peringatan kepada para menteri untuk konsisten menjalankan tugas-tugasnya.
“Presiden Prabowo sering sekali mengingatkan para pembantunya untuk istiqomah, konsisten terhadap visi misi, cita-cita, serta arahan presiden. Seringkali disampaikan. Lisannya jelas, arahan tertulisnya juga jelas,” tuturnya.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo untuk kesekian kalinya mengingatkan kepada para menteri dan semua pembantunya supaya konsisten.
“Presiden selalu mengingatkan agar satu barisan dalam rangka melaksanakan program-program untuk melampaui target sebelumnya, pemerintahan sebelumnya,” tuturnya.
Lantas, apakah Prabowo akan segera merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri yang dianggap tidak seirama? Gus Ipul mengaku belum tahu.
“Saya tidak memaknai dan saya tidak sejauh itu memaknai. Tapi saya anggap ini peringatan bagi siapapun yang membantu presiden di posisi manapun. Tidak hanya para menteri di kabinet. Mungkin juga di bawah,” tuturnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4964597/original/086563700_1728478472-25.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Istana Tanggapi Isu Reshuffle: Tak Tahu Kapan, Hak Prerogatif Prabowo – Page 3
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana reshuffle kabinet Merah Putih dalam waktu dekat.
“Hah reshuffle apa? Nggak ada reshuffle, belum,” kata Prasetyo saat ditanya terkait isu reshuffle kabinet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (6/2/2025).
Prasetyo menegaskan bahwa saat ini kabinet pimpinan Prabowo Subianto tersebut sedang fokus bekerja.
“Belum, lagi kerja, lagi kerja,” kata dia seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak segan menindak para menteri yang tidak becus bekerja. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo adalah sosok yang terbuka dan hal itu berarti sinyal warning.
“Saya pikir kan Pak Prabowo itu orangnya terbuka, kalau dia sudah bicara terbuka artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing,” ujar Dasco, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Meski demikian, Dasco menegaskan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
“Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkau perbaikan di interna,” tandas Dasco.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak para menteri di Kabinet Merah Putih untuk mengoreksi diri.
“Sekarang kita harus berani, saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, saya ajak mereka kita harus berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dia menginginkan pemerintahan yang dia pimpin bebas dari penyelewengan dan korupsi. Oleh karena itu, dia memastikan akan menindak orang yang tidak mau mewujudkan hal itu.
“Itu tekad kami, kami akan terus dan kami mengerti kami tahu ada perlawanan-perlawanan. Tapi kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami tidak akan ragu bertindak,” pungkasnya.