Tempat Fasum: Istana Negara

BGN Ungkap Bakal Ada 19.000 Dapur MBG Baru pada Akhir Tahun

BGN Ungkap Bakal Ada 19.000 Dapur MBG Baru pada Akhir Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bakal ada 19.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru di akhir Desember 2025.
Hal ini diungkapkan Dadan dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden
Prabowo Subianto
di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
“Saya ingin menyampaikan bahwa
program MBG
diperkirakan di akhir Desember ini akan membentuk 19.000 SPPG dan itu menyangkut 70 persen penerima manfaat dan Insya Allah akan menggunakan seluruh anggaran yang ada yang sudah diberikan kepada BGN,” kata Dadan, Senin.
Dengan 19.000 SPPG baru itu, akan ada 19.000 sapi yang dimasak untuk satu menu di tiap SPPG, jika menunya berkaitan dengan daging sapi.
Berdasarkan diskusinya dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian, cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi program MBG tersebut.
“Kalau 4 kali sebulan, ya bisa dikalikan, Pak,” ucap Dadan.
Ia tidak memungkiri, masih ada tekanan yang cukup besar ketika BGN memerintahkan SPPG memasak satu menu yang sama secara nasional.
Saat ini saja, dalam satu kali masak, SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram sayur, dan 3.000 pisang atau setara dengan 150 sisir.
Dadan lantas mencontohkan ketika BGN memerintahkan SPPG memasak satu menu yang sama pada hari ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025.
“Ketika Bapak Presiden ultah, kami meminta agar SPPG memasak satu menu, yaitu nasi goreng dengan satu telur ceplok. Hari itu, Pak, telur terserap 2.100 ton, itu naik Rp 3.000. Tapi tahun depan, Pak, kalau Bapak ultah, kita dengan nasi goreng telur ceplok dibutuhkan 83 juta butir telur satu hari, itu artinya 5.000 ton,” kata Dadan.
Mendengar hal itu, Prabowo berseloroh menunya diganti saja menjadi nasi goreng dan ikan asin.
“Ya enggak usah telur ceplok, lah. Nasi goreng ikan asin aja,” ucap Prabowo berkelakar.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 21:13
Transaksi Belanja Online Black Friday 2025 Ditargetkan Tembus Rp34 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa transaksi belanja ritel secara daring selama periode Black Friday 2025 ditargetkan mencapai Rp34 triliun.

Laporan tersebut disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Airlangga menjelaskan, periode belanja online Black Friday di Indonesia berlangsung pada 12–16 Desember 2025. Hingga mendekati akhir periode tersebut, nilai transaksi diproyeksikan terus meningkat dan berpotensi menembus target yang telah ditetapkan.

“Untuk ritel, belanja ritel pak Presiden, kemarin yang belanja online kalau di luar negeri itu Black Friday tanggal 12 Desember sampai dengan 16 Desember 2025 atau sampai besok, target transaksi sampai Rp34 triliun.”

Menurut Airlangga, tingginya aktivitas belanja daring mencerminkan kuatnya konsumsi rumah tangga, khususnya pada sektor ritel digital. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memantau perkembangan sektor ritel dan perdagangan elektronik karena kontribusinya yang signifikan terhadap perputaran ekonomi, daya beli masyarakat, serta kinerja pelaku usaha.

Sektor ini juga dinilai berperan penting dalam mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital, sekaligus mendorong geliat pusat perbelanjaan secara luring.

“Kemudian, belanja di Indonesia saja hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80%. Ini target transaksinya Rp30 triliun kami lihat di pasar sudah mulai ramai,” pungkas Airlangga.

15/12/2025 20:52
Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

Dia menerangkan pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

“Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

“Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 20:33
Pesan Prabowo ke Pejabat: Saudara Kalau Dimaki-maki, Tenang Saja Itu Risiko

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara tetap tenang dan fokus bekerja meski menghadapi kritik dan cercaan. Menurutnya, kritik merupakan risiko yang wajar bagi pejabat yang bekerja keras demi kepentingan rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Saudara-saudara kalau pejabat sudah kerja, saudara dimaki-maki, tenang saja. Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin, tidak apa-apa itu risiko,” kata Prabowo.

Dia menegaskan bahwa yang terpenting bagi seluruh pejabat negara adalah bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tetap setia pada kepentingan publik.

Presiden Ke-8 RI itu juga meminta para pimpinan kementerian dan lembaga menilai kinerja bawahannya berdasarkan kerja nyata di lapangan.

“Yang penting kita kerja untuk rakyat. Kita setia kepada rakyat, kita enggak ragu-ragu. Saya ingin semua pejabat nilai anak buahnya bekerja keras di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada aparat dan petugas yang menunjukkan dedikasi tinggi, terutama mereka yang bertugas di wilayah bencana dan kondisi ekstrem.

Dia meminta pimpinan TNI dan Polri mengusulkan bentuk penghargaan yang layak, termasuk kenaikan pangkat, bagi personel yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan masyarakat.

“Bekerja bikin jembatan di alam yang susah itu membahayakan nyawa. Kita sudah lihat berapa anggota kita hanyut berusaha menyelamatkan rakyat. Dia pertaruhkan nyawa, saya minta dikasih penghargaan yang layak,” tegasnya.

Selain aparat keamanan, Prabowo juga menyoroti peran tenaga kesehatan dan petugas lain yang tetap bertahan di pos pelayanan di tengah situasi sulit. Menurutnya, dokter dan tenaga medis yang tidak meninggalkan tugasnya juga pantas mendapatkan apresiasi dari negara.

“Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas di lapangan yang tidak meninggalkan pos-nya itu juga harus dikasih penghargaan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petugas di lapangan. Ia mengaku bangga dengan kinerja jajaran pemerintah dan aparat yang bekerja sepenuh hati untuk rakyat.

“Sampaikan terima kasih saya kepada semua petugas di lapangan. Hormat saya kepada mereka. Saya bangga saya sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, saya punya pemerintah dan petugas di lapangan yang semua bekerja untuk rakyat,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 20:30
7 BGN Lapor Menu MBG 1 Anak Dapat 1 Ikan Lele, Prabowo: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara Nasional

BGN Lapor Menu MBG 1 Anak Dapat 1 Ikan Lele, Prabowo: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melapor kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa menu satu ekor lele disediakan untuk satu orang dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini dikatakannya dalam sidang kabinet paripurna bersama Presiden
Prabowo Subianto
di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Mulanya, Dadan memerinci besarnya pasokan bahan baku yang diserap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur umum.
Dalam satu kali masak, SPPG membutuhkan 200 kilogram beras dan 350 kilogram sayur.
“Kalau pisang itu 3.000 pisang. Itu artinya 150 sisir dan itu artinya 15 tandan. Artinya 15 pohon pisang harus ada sekali makan. Nah, kemudian kalau masak lele itu, Pak, harus ada 3.000 lele. Itu dua kolam bioflok harus tersedia,” ucap Dadan.
Setelah Dadan memaparkan program MBG, Kepala Negara lantas bertanya mengenai menu lele.
“Itu yang 3.000 lele sehari, itu 3.000 lele di tiap SPPG?” tanya Prabowo.
“Satu SPPG, Pak,” jawab Dadan.
Prabowo lantas memastikan apakah benar jumlahnya mencapai 3.000 lele.
Ia pun memastikan 3.000 lele itu diberikan secara utuh kepada anak-anak atau dibagi dan dipotong kecil-kecil.
“3.000 lele?” tanya Prabowo.
“3.000 lele. Itu 2 kolam bioflok,” ucap Dadan.
“Berarti satu anak makan satu lele?” tanya dia lagi.
“Satu lele, Pak,” kata Dadan lagi.
Atas pernyataan itu, Prabowo membandingkannya saat ia masih berdinas menjadi tentara.
“Satu lele? Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Lelenya dipotong kecil-kecil itu,” seloroh Prabowo.
“Kepalanya saja dibuang, kemudian satu lele utuh diberikan,” jelas Dadan.
“Luar biasa itu,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

15/12/2025 20:29
Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

“Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

“Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

“Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

15/12/2025 20:05
Listrik Masih Padam di Sumatra, Prabowo: Saya Minta Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena pasokan listrik di sebagian besar wilayah terdampak banjir Sumatra belum sepenuhnya menyala. Sejumlah daerah masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan infrastruktur yang rusak.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menjelaskan masih terdapat wilayah yang terisolasi sehingga pemulihan listrik tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Menurutnya, proses normalisasi aktivitas masyarakat di beberapa daerah diperkirakan membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

“Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin mungkin 2, 3 bulan aktivitas akan benar-benar normal,” tuturnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu menyebut pemulihan jaringan listrik dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan.

Dia menekankan bahaya kabel listrik yang masih terendam banjir dan berpotensi menimbulkan korban jiwa apabila penanganannya tidak dilakukan secara hati-hati.

“Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya karena kabel-kabel kalau lewat air yang masih banjir, itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PT PLN (Persero) yang terus bekerja di lapangan dalam kondisi sulit.

Ia mengatakan para petugas telah berada di lokasi bencana selama lebih dari sepekan untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus mendorong percepatan perbaikan jaringan listrik di wilayah terdampak, sembari memastikan seluruh proses dilakukan dengan standar keselamatan yang ketat demi melindungi masyarakat dan petugas di lapangan.

“Jadi, PU itu PLN bekerja dengan sangat [hati-hati] menghadapi kondisi yang sangat menantang dan mereka sudah di situ sudah belasan hari,” pungkas Prabowo.

15/12/2025 19:35
Kata Prabowo Soal Status Bencana Nasional hingga ‘Wisata’ Tokoh ke Daerah Terdampak

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tidak akan menerapkan status bencana nasional atas banjir besar di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan yang telah menewaskan lebih dari 1.016 orang. Dia menyebut pihaknya masih mampu menangani bencana yang terjadi.

Menurut Prabowo, banjir dan longsor yang terjadi di tiga provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia, sehingga masih berada dalam batas kemampuan nasional untuk ditangani.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali,” ujarnya membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Prabowo menyebut penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat dimonitor secara langsung olehnya. Pemerintah, kata Prabowo, telah mengerahkan sumber daya yang diperlukan agar dampak bencana dapat segera diatasi dan kondisi masyarakat terdampak dapat segera pulih.

“Saya monitor terus,” tandas Prabowo.

Saat yang sama, Prabowo meminta jajarannya untuk tidak melakukan wisata bencana. Sindirian ini terkait adanya pejabat dan para tokoh yang datang ke lokasi bencana hanya untuk mengabadikan momen dan mengambil foto.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo meminta agar para pejabat yang datang ke lokasi bencana benar-benar membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan.

“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah,” kata Prabowo dalam sambutannya dikutip dari Antara.

Prabowo menilai kecenderungan wisata bencana bukan hal yang baik untuk dilihat. Kepala Negara meminta agar pimpinan yang memiliki tugas dan portofolio yang sesuai-lah yang meninjau lokasi bencana. Presiden meminta rakyat jangan dijadikan objek oleh para pejabat saat mengabadikan momen di lokasi bencana.

Sebaliknya, pejabat seharusnya dapat memberikan solusi jika lokasi bencana kekurangan air bersih, hingga BBM.

“Saya lihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih, apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi, bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu,” kata Prabowo.

Di sisi lain, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan/lembaga, hingga direktur utama BUMN strategis, seperti PLN dan Pertamina, yang ditemui saat melakukan kunjungan kerja di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Kepala Negara mengaku bersyukur atas kerja sama seluruh lembaga, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Tim SAR Gabungan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum yang membantu dalam penanganan bencana.

Relawan juga tak luput dari apresiasi Presiden karena telah bahu-membahu bersama masyarakat dalam membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan akses di sana.

“Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” kata Prabowo.

15/12/2025 18:59
Kapolri Ungkap 10.999 Personel Telah Dikerahkan untuk Penanganan Bencana Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan saat ini personel yang telah disiagakan di Sumatra mencapai 10.999 personel.

Sigit mengemukakan sepuluh ribuan personel itu disebarkan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

“Kekuatan personel Polri yang kita deploy ada 10.999 personel. Di mana kita bagi di Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar,” ujar Sigit dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dia menambahkan, tim Disaster Victim Identification (DVI), trauma healing 82 personel hingga siaga Brimob untuk tiga wilayah Sumatra yang terdampak sebanyak 2.321 personel.

Selain itu, sarana dan prasarana berupa pesawat hingga empat helikopter juga turut diterjunkan Polri dalam operasi bantuan ini. Secara terperinci, satu kapal di Polda Aceh dan Sumatra Barat, dua kapal di Sumatra Utara.

Selanjutnya, tiga helikopter di Aceh, kemudian di Sumut ada dua pesawat Fokker dan CN serta empat helikopter, serta satu helikopter di Sumatra Barat.

“Ini nanti digunakan untuk mengangkut logistik yang akan kita salurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian kita juga mengirimkan K-9 untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar,” imbuhnya.

Selain itu, total bantuan bahan pangan seperti 224 ton beras, gas LPG, 44 genset, pompa air 239 unit hingga solar panel 19.000 unit.

“Selanjutnya kami telah melayani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI 1.015 korban bencana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan,” pungkasnya.

15/12/2025 18:01
Ada yang Teriak Ingin Dinyatakan Bencana Nasional

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal desakan penetapan status bencana nasional terkait banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia menyebut bahwa pemerintah sudah mengerahkan semua kekuatan untuk menangani dampak banjir di Sumatra.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi,” kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna yang dihadiri para menteri-wamen di Istana Negara Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut dia, situasi di daerah bencana banjir Sumatra sudah terkendali. Prabowo juga telah menyiapkan badan atau satuan tugas khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruksur di tiga provinsi terdampak banjir.

“Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya. Dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau Satgas, rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.Prabowo memastikan pemerintah akan segera membangun hunian sementara dan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Dia menerima laporan bahwa 2.000 rumah akan dibangun pada pekan ini.

“Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya,” tutur Prabowo.

15/12/2025 17:45