Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Indonesia Harus Maju, Kita Harus Menghilangkan Kemiskinan

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang modern dan maju, sehingga dia menekankan transformasi di setiap kabupaten/kota.

    “Tidak ada, tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” kata dia saat memberikan pengarahan kepala daerah se-Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (16/12/2025).

    “Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota, harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” sambungnya.

    Prabowo mengaku dirinya tak ingin ada rakyat Indonesia yang masih mengalami kelaparan dan kesulitan hidup.

    “Negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” jelasnya.

    Prabowo pun mengajak semua pihak lebih bekerja keras untuk meneruskan tranformasi bangsa.

    “Transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita, untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita,” pungkas Prabowo.

    Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan semua kepala daerah Provinsi Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025). Total ada 42 bupati se- Papua, 6 gubernur, dan 10 anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang hadir.

    “Hari ini Bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan Komite Eksekutif Percepatan Otonomi Khusus Papua dan juga Kementerian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 Bupati se Papua,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/12/2025).

     

  • Targetkan Swasembada Energi, Prabowo Ingin Lahan di Papua Ditanami Sawit

    Targetkan Swasembada Energi, Prabowo Ingin Lahan di Papua Ditanami Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal di Papua, mulai dari kelapa sawit, tebu, hingga singkong, sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan dan swasembada energi nasional.

    Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025). 

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan, Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkan bahan baku bioenergi yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) maupun etanol. Menurutnya, pengembangan sektor ini akan memperkuat kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.

    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga tebu menghasilkan etanol, singkong atau cassava juga untuk menghasilkan etanol,” kata Prabowo.

    Kepala negara pun menargetkan dalam lima tahun ke depan seluruh daerah, termasuk Papua, mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan dan energi.

    “Sehingga kita rencanakan dalam lima tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri, swasembada pangan dan juga swasembada energi,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan, swasembada energi akan berdampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara, khususnya dalam pos subsidi dan impor BBM yang selama ini menelan biaya sangat besar.

    “Dengan demikian kita bisa menutup ratusan triliun untuk subsidi, ratusan triliun untuk impor BBM dari luar negeri. Tahun ini, setiap tahun kita mengeluarkan ratusan triliun untuk impor BBM,” tegasnya.

    Dia menambahkan, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air harus berjalan seiring dengan pengembangan bioenergi dari sektor pertanian.

    “Kalau kita bisa tanam kelapa sawit, tanam singkong, tanam tebu pakai tenaga surya dan tenaga air, bayangkan berapa ratus triliun kita bisa hemat tiap tahun,” pungkas Prabowo.

  • Kepala BGN Ungkap Kondisi Korban yang Ditabrak Mobil Pengangkut MBG

    Kepala BGN Ungkap Kondisi Korban yang Ditabrak Mobil Pengangkut MBG

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kronologi sopir pengatar makan bergizi gratis (MBG) menabrak guru dan siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.

    Hal itu disampaikan Dadan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Rapat ini dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan anggota Kabinet Merah Putih.

    “Saya ingin melaporkan terkait insiden kemarin, ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing,” kata Dadan.

    Dia menceritakan bahwa sopir utama yang bertugas mengantar MBG sedang sakit pada hari tersebut. Kemudian, sopir cadangan ditelepon pada pukul 03.00 WIB untuk mengantar MBG ke SDN Kalibaru 01 Pagi Cilincing.

    Menurut dia, sopir cadangan saat itu dalam kondisi yang kurang prima, namun tetap bekerja. Hal inilah yang menyebabkan sopir tersebut menabrak guru dan siswa saat mengantar MBG.

    “Kelihatannya dalam kondsi kurang prima dan tetap kerja untuk melayani dan timbul kejadian,” ujarnya.

    Dadan melaporkan sebanyak 22 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Dia menuturkan 4 siswa menjalani perawatan di RS Koja dam 1 di RS Cilincing.

    “Satu masih di PICU karena mengalami fraktur di wajah, tapi sudah dioperasi selama 5 jam, 2 hari yang lalu, sekarang masih proses pemulihan,” tutur Dadan.

  • Prabowo Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ditabrak Mobil MBG

    Prabowo Pastikan Pemerintah Tanggung Biaya Pengobatan Korban Ditabrak Mobil MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit (RS) Koja, Jakarta Utara, Selasa (16/12/2025), untuk menjenguk korban yang masih menjalani perawatan medis.

    Kunjungan dilakukan sekitar pukul 12.20 WIB, sebelum Presiden memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, Presiden meninjau langsung kondisi tiga pasien yang masih dirawat, terdiri dari satu orang guru dan dua siswa.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada para korban. Kepada anak-anak.

    Dadan memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional.

    “Iya, pemerintah,” kata Dadan singkat.

    Terkait evaluasi dari Presiden mengenai penyaluran makanan, Dadan menyebut Presiden menekankan pentingnya kondisi petugas yang bertugas di lapangan.

    “Pak Presiden hanya minta petugas pengantaran makanan dalam keadaan fit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi para korban kecelakaan mobil pengangkut makanan yang terjadi di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta di Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Koja pada Selasa (16/12/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu pun menengok sebanyak sembilan pasien sempat menjalani perawatan di RSUD Koja, dengan enam diantaranya telah diperbolehkan kembali ke rumah. Sementara itu, tiga pasien lainnya masih menjalani perawatan intensif dan mendapatkan pemantauan medis secara ketat.

    Pasien yang dikunjungi Presiden yakni Fillio yang tengah dirawat di pediatric intensive care unit (PICU) pascaoperasi rekonstruksi wajah.

    Tidak hanya itu, Kepala negara juga mengunjungi Maryono, seorang guru yang menjalani perawatan pascaoperasi akibat patah kaki, serta Werren, siswa yang masih dirawat inap dengan kondisi yang dilaporkan makin stabil.

    Dari tim dokter, Presiden Prabowo pun mendapatkan penjelasan langsung mengenai kondisi terkini para korban serta langkah-langkah perawatan yang tengah dilakukan. Saat menjenguk Fillio, Presiden menyapa dengan hangat dan penuh perhatian.

    “Cepat sembuh ya. Begitu sembuh nanti makan. Sehat-sehat ya, Filio. Baik-baik kamu ya, Hebat, yang berani,” ucap Prabowo memberikan semangat kepada Fillio.

    Sementara kepada Werren, Presiden turut memberikan pesan motivasi agar tetap bersemangat menjalani perawatan dan pendidikan.

    “Belajar yang baik ya. Nanti kamu bisa jaga nenek,” tandas Prabowo.

  • Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Prabowo Kumpulkan Tim Percepatan Otsus Papua di Istana, Sinkronkan Program Pusat dan Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua bersama kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).

    Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, pertemuan tersebut dihadiri unsur kementerian/lembaga terkait, enam gubernur di Papua, serta para bupati. Presiden dijadwalkan memberikan arahan langsung terkait langkah konkret percepatan pembangunan.

    “Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga kementerian K/L dan pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua. Tujuannya untuk mencerahkan dan nanti sebentar ada arahan dari Pak Presiden langsung terkait dengan percepatan pembangunan di Papua,” kata Ribka.

    Ribka menyebutkan, dialog antara Presiden dengan para gubernur dan bupati akan menjadi ruang penyampaian perkembangan serta berbagai persoalan di lapangan. Namun, secara garis besar pertemuan ini diarahkan pada harmonisasi kebijakan.

    “Ya mungkin sebentar dalam dialog antara bapak Presiden dengan gubernur dan bupati menunggu perkembangan, tetapi intinya untuk harmonisasi antara program dan kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan,” ujarnya.

    Terkait agenda ke depan, Ribka menyampaikan bahwa Komite Percepatan Otsus Papua bersama Bappenas baru saja meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) yang akan menjadi acuan pembangunan jangka menengah.

    “Ya tadi baru saja kami launching dengan Bappenas terkait dengan RIPP, rencana pembangunan jangka menengah percepatan pembangunan Papua,” kata Ribka.

    Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan bahwa arahan Presiden diharapkan menyentuh percepatan pembangunan di seluruh sektor.

    “Papua perlu percepatan pembangunan di semua sisi-sisi,” ujarnya.

    Dia juga berharap kepemimpinan Presiden Prabowo mampu menjawab aspirasi yang disampaikan para kepala daerah Papua.

    “Mudah-mudahan bapak Presiden yang punya hati untuk orang Papua itu bisa menjawab apa yang kami para gubernur sampaikan,” kata Mathius.

    Mathius menambahkan, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh gubernur di Papua. “Kami semua enam gubernur ada. Dan saya belum tahu, mungkin para bupati juga. Tapi kami enam gubernur,” pungkasnya.

  • Sudah 65 Juta Orang Ikut CKG, Menkes Ungkap Masalah Kesehatan Terbanyak

    Sudah 65 Juta Orang Ikut CKG, Menkes Ungkap Masalah Kesehatan Terbanyak

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka-bukaan soal jumlah masyarakat yang sudah ikut program cek kesehatan gratis (CKG). Pada sidang paripurna di Istana Negara, Menkes mengungkapkan peserta cek kesehatan gratis sudah masuk di angka 65 juta orang.

    Sebagai informasi, program ini dimulai pertama kali pada bulan Februari 2025.

    “Untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus ke angka 65 juta pak. Diharapkan akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta,” ungkap Menkes pada Presiden Prabowo, dilihat detikcom dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/12/2025).

    Kondisi penyakit kronis seperti kolesterol, hipertensi, diabetes, lalu ditambah penyakit gigi menjadi masalah-masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan dalam program CKG. Misalnya, kolesterol dan hipertensi yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu penyakit jantung hingga stroke di masa depan.

    “Nah, yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah, kolesterol, hipertensi, dan diabetes,” ucap Menkes dalam presentasinya.

    Menkes menyebut pada 2026 pihaknya akan mulai fokus pada proses perbaikan kesehatan masyarakat yang terdampak. Kemenkes juga akan melakukan ekspansi CKG ke kantor-kantor untuk meningkatkan jumlah peserta.

    Sebelumnya, program CKG ini hanya dilakukan di puskesmas saja. Lalu, programnya berkembang ke sekolah hingga tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan.

    “Jadi di 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya, Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor, termasuk kementerian, lembaga, dan swasta. Jadi kami mohon arahan bapak presiden yang pertama, kalau boleh tahun depan dilombakan tahun depan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat, dikasih hadiah pak,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (avk/naf)

  • Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah

    Kapolri Sigit Ungkap Perpol 10/2025 Akan Ditingkatkan Jadi Peraturan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jendeal Listyo Sigit Prabowo menyebut, Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).
    Sebagai informasi,
    Perpol 10/2025
    mengatur soal polisi aktif yang boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga.
    “Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP,” ujar Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
    Setelah itu, Sigit mengungkap bahwa ada kemungkinan aturan tersebut akan dimasukkan ke revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Kemudian kemungkinan akan dimasukkan dalam revisi undang-undang,” ujar Sigit.
    Perpol 10/2025, kata Sigit, merupakan bentuk penghormatan Polri terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan tersebut diketahui memutuskan bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Setelah adanya putusan MK itu, Polri berkonsultasi dengan kementerian/lembaga sebelum terbitnya Perpol 10/2025.
    “Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri, tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK,” ujar Sigit.
    Sementara itu, pakar hukum tata negara, Mahfud MD mengatakan bahwa polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga tidak bisa hanya diatur lewat Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
    Menurutnya, anggota polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil jika hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Polri.
    “Ketentuan Perkap (Perpol 10/2025) itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam undang-undang, tidak bisa hanya dengan perkap jabatan sipil itu diatur,” ujar Mahfud dalam kanal Youtube MahfudMD, dikutip Senin (15/12/2025).
    Mahfud menjelaskan, Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur soal jabatan sipil di tingkat pusat dapat diduduki anggota TNI dan Polri.
    Namun, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa jabatan-jabatan sipil yang boleh ditempati harus sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.
    Mahfud melanjutkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI telah mengatur bahwa anggota TNI boleh menduduki jabatan sipil di 14 kementerian/lembaga.
    Sedangkan dalam UU Polri, belum mengatur soal anggota polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga mana saja.
    “Nah oleh sebab itu saya kira harus diproporsionalkan agar asas legalitas tidak dipertentangkan dengan fakta-fakta keluarnya Perkap yang sudah dibuat oleh Bapak
    Kapolri
    ,” ujar Mahfud.
    Selain itu, Perpol 10/2025 itu sendiri dinilainya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    “Di mana di dalam Pasal 28 ayat (3) (UU Polri) disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri,” ujar Mahfud.
    Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut semakin dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
    Putusan MK tersebut mengatur secara tegas bahwa anggota Polri harus mengundurkan diri atau mengajukan pensiun dari dinas kepolisian jika akan menduduki jabatan sipil.
    Diketahui, anggota Polri aktif kini resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga pemerintah.
    Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri.
    Berdasarkan salinan aturan yang dilihat Kompas.com dari situs peraturan.go.id, Kamis (11/12/2025), daftar kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel Polri diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Perpol tersebut.
    ”
    Pelaksanaan Tugas Anggota Polri pada kementerian/lembaga/badan/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan,
    ” bunyi pasal tersebut.
    Berikut 17 kementerian/lembaga yang bisa diisi polisi aktif:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satgas PKH Cari ‘Biang Kerok’ Perusahaan Perusak Hutan Sumatra

    Satgas PKH Cari ‘Biang Kerok’ Perusahaan Perusak Hutan Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memburu perusahaan-perusahaan yang menjadi biang kerok bencana di Sumatra akibat pembalakan hutan ilegal.

    Dalam mengusut hal tersebut, pemerintah menerjunkan Kementerian Kehutanan dan Satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH. Saat ini, satgas tersebut tengah menghitung kerugian lingkungan terkait bencana alam banjir dan longsor di Sumatra.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan penelusuran asal-usul kayu gelondongan yang menjadi perhatian publik dalam bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah memasuki tahap penyelidikan aparat penegak hukum.

    Proses tersebut ditangani Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersama Bareskrim Polri, sehingga detail temuan belum dapat disampaikan ke publik. 

    Hal ini disampaikannya usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Saya tidak bisa buka ke publik, sekali lagi ini kan ada Satgas PKH dan Kabareskrim, kami sudah ada pertemuan dan sudah ada list nama-nama perusahaan yang sedang di… makanya levelnya sudah sampai ke penyelidikan,” ujar Raja Juli Antoni.

    Sementara itu, Satgas PKH  mengaku telah mengantongi identitas pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Sumatra.

    Ketua Pelaksana Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan informasi itu diperoleh usai pihaknya melakukan pemetaan hutan di wilayah yang terdampak bencana.

    “Sudah diketahui identitas, sudah diketahui lokasi, sudah diketahui kira-kira perbuatan pidana seperti apa yang terjadi,” ujar Febrie di Kejagung, Senin (15/12/2025).

    Dia menambahkan, subjek hukum dalam perkara ini terdiri dari perorangan maupun korporasi. Selain proses pidana, Satgas Hutan besutan Presiden Prabowo ini bakal melakukan evaluasi perizinan hutan di Sumatra.

    Nantinya, Satgas PKH akan mengevaluasi izin korporasi atau subjek hukum jika terbukti melanggar dan memperparah bencana alam di Sumatra.

    “Jika mereka memiliki izin, akan dilakukan evaluasi atas perizinan yang telah dikeluarkan kepada korporasi yang terindikasi menjadi subjek hukum penanggung jawab pidana yang telah terjadi,” tambah Febrie.

    Febrie menambahkan saat ini Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menangani perusahaan yang diduga melanggar di daerah aliran sungai (DAS) Anggoli dan Garoga. Perusahaan itu berinisial TBS.

    “Bahwa ini sudah ada satu yang ditangani oleh Bareskrim Polri atas nama perusahaan PT TBS,” pungkasnya.

  • BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

    BMKG Sebut 3 Siklon Tropis Kepung Indonesia, Ini Daerah-Daerah yang Perlu Waspada

     

    Liputan6.com, Jakarta – Tiga siklon tropis mengepung Indonesia. Hal itu diutarakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani di hadapan Presiden Prabowo, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

    Faisal mengatakan, ketiga siklon tersebut antara lain siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S.

    “Saat ini ada tiga siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden,” katanya.

    Faisal menjelaskan, yang pertama siklon Bakung, berkembang di barat daya Lampung dan bergerak menjauhi Indonesia.

    Namun, menurut pemantauan BMKG, status siklon ini naik dari kategori 1 ke kategori 2. Dia pun mengingatkan bahwa siklon tropis Senyar yang mengakibatkan cuaca ekstrem di wilayah Sumatera hanya tercatat di kategori 1.

    BMKG memprediksi siklon Bakung ini dapat bergerak mendekati wilayah Indonesia, sehingga akan terus dipantau selama dua sampai tiga hari mendatang. Faisal berharap siklon ini tidak masuk ke Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi curah hujan.

    “Kami akan pantau terus dinamikanya, harapannya tidak masuk hingga mendekat lagi yang akan mempengaruhi curah hujan,” katanya.

    Kemudian ada bibit siklon 93S terpantau di Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur, sedangkankan di selatan Papua terpantau ada bibit siklon 95S.

     

  • Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Sebut Tongkat Nabi Musa, Ini 6 Arahan Prabowo Tangani Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto benar-benar menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Itu ditunjukkan dengan mengunjungi langsung lokasi terdampak. Tercatat Prabowo tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat. 

    Bahkan, selepas lawatan ke Pakistan, dan Rusia, Prabowo yang tidak terlihat lelah langsung kembali mengunjungi Aceh melihat proses pemulihan bencana. Berselang beberapa hari, Prabowo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) sore membahas penanganan bencana di Sumatera dan Aceh.

    “Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat baru saja mengalami banjir dan tanah longsor dan sebelumnya ada beberapa daerah, kita berdoa saudara-saudara kita segera pulih,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Dari rapat kabinet paripurna tersebut terdapat 6 poin arahan Prabowo mengenai penanganan bencana di Sumatera dan Aceh:

    1. Larang Pejabat Foto-Foto di Lokasi Bencana

    Presiden Prabowo Subianto menegur keras kebiasaan sejumlah pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk berfoto dan menunjukkan eksistensi. Ia menegaskan, wilayah terdampak bencana bukanlah tempat wisata, melainkan area darurat yang membutuhkan penanganan serius dan langkah konkret.

    “Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Menurut Prabowo, setiap kunjungan pejabat ke daerah terdampak bencana harus dilandasi niat tulus untuk membantu masyarakat. Kehadiran tersebut, kata dia, wajib dibarengi tugas, tanggung jawab, dan solusi nyata sesuai kewenangan masing-masing, bukan sekadar simbol kehadiran.

    Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12/2025), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

    2. APBN Sanggup Biayai Penanganan Bencana di Sumatera

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana di Sumatera berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga sehingga mengurangi pemborosan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kedua kiri) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). – (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

    “APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini, kita siapkan karena uangnya ada, karena di awal pemerintahan kita, kita menghemat ratusan triliun, yang saya diserang, dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    3. Apresiasi Bantuan Semua Pihak

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur pemerintah hingga relawan yang terlibat langsung dalam penanganan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Prabowo menilai kehadiran para pejabat kementerian hingga jajaran pelaksana meliputi TNI-Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, tim SAR gabungan, dan BUMN seperti Pertamina dan PLN menunjukkan komitmen kuat negara dalam membantu masyarakat terdampak.

    “Semua saya lihat, hampir semua kementerian/lembaga hadir di situ. Terima kasih,” ucap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).