Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Airlangga Sebut Ada Pabrikan Mau Bantu Indonesia Kembangkan Mobnas, Ini Mereknya

    Airlangga Sebut Ada Pabrikan Mau Bantu Indonesia Kembangkan Mobnas, Ini Mereknya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia sedang menggodok rencana memproduksi mobil nasional dalam tiga tahun ke depan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada pabrikan luar negeri yang siap membantu Indonesia mengembangkan mobil nasional. Merek apakah itu?

    Mengutip Antara, pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor disebut-sebut menunjukkan kesiapan buat berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional Indonesia berbasis kendaraan listrik.

    “Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan (31/10).

    Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.

    “Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” tambah Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

    Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air. Prabowo sebelumnya bilang pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

    “Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (20/10).

    Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

    (lua/din)

  • IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala

    IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala

    IKN Dilabeli Media Asing Kota Hantu, Legislator Minta OIKN Update Berkala
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan perkembangan pembangunan IKN pasca disebut kota hantu oleh media asing.
    Ia menyebut, label kota hantu harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progres report secara berkala kepada publik.
    “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin dalam siaran pers, Sabtu (1/11/2025).
    Khozin menyampaikan label yang disematkan itu perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi OIKN dalam meningkatkan kinerjanya, khususnya di bidang komunikasi publik.
    Ia tidak memungkiri, komunikasi publik menjadi salah satu persoalan hingga label itu muncul.
    Adapun label tersebut juga disebutkan oleh salah satu media asing.
    “Karena salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN,” ungkap Khozin.
    Lebih lanjut ia menegaskan, pemerintah secara jelas sudah mengatur bahwa pembangunan IKN terus berjalan.
    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang mengatur arah pembangunan nasional, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
    Regulasi ini menargetkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan dukungan pemindahan ASN serta penyediaan infrastruktur yang memadai.
    “Pesan politik dari Perpres Nomor 79 Tahun 2025 ini, pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen atas pembangunan dan masa depan IKN. Mestinya, ini menjadi trigger bagi kinerja OIKN,” tutur Khozin.
    Khozin menyampaikan, pasca terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, IKN disebut sebagai Ibu Kota Politik yang menjadikan pembangunannya makin jelas.
    Seharusnya, Perpres ini menjadi penyemangat bagi OIKN untuk meningkatkan kinerjanya.
    “Artinya, target itu mesti dikawal dengan optimal oleh OIKN dari pelbagai aspek, termasuk urusan komunikasi publik,” ujarnya.
    Khozin pun menilai pemberitaan yang cenderung negatif dan pesimistis dari media asing akan berdampak pada citra buruk IKN dan Indonesia di mata internasional dan lokal, apabila tidak dilakukan mitigasi dan upaya netralisasi oleh OIKN.
    “Bagaimanapun ekosistem pembangunan IKN juga membutuhkan masuknya investor asing, image yang baik harus terus dijaga tentunya berbasis kondisi real di lapangan. Di antara cara yang bisa ditempuh dengan perbaikan pola komunikasi publik,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, media asal Inggris, The Guardian, merilis laporan panjang lebar soal kondisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas sejak era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam artikel yang dipublikasikan pada Rabu (29/10/2025), Guardian menyoroti bagaimana muncul sebuah ide dari pemerintah Indonesia untuk membangun ibu kota di tengah-tengah hutan Kalimantan.
    Guardian menulis, gedung-gedung pemerintahan dibangun dengan menelan anggaran sangat besar, misalnya Istana Negara yang dibangun dengan arsitektur mirip elang bersayap.
    Media ini menyoroti bagaimana kota ini dibangun sedemikian masif namun masih belum digunakan sebagaimana mestinya.
    “Di sepanjang deretan gedung-gedung baru yang futuristik, jalan-jalan raya di IKN sebagian besar kosong, kecuali beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran,” tulis Guardian.
    Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif.
    OIKN mengeklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut.
    “Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN,” tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Masalah Apa Sampai Pengusaha-Buruh Mau Datang “Bertemu” Purbaya?

    Ada Masalah Apa Sampai Pengusaha-Buruh Mau Datang “Bertemu” Purbaya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Belum lama ini, pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Isinya menyoroti industri tekstil dan upaya menyelamatkannya.

    Surat itu tertanggal 10 Oktober 2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta.

    Dalam surat disebutkan soal kebutuhan hubungan pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8%.

    Redma juga menyoroti soal impor TPT ilegal. Masalah ini memperlebar gap data perdagangan dengan negara lain, khsuusnya China dan Singapura.

    “Selain kehilangan pendapatan sekitar Rp54 triliun per tahun, negara dirugikan dengan persaingan pasar tidak sehat sehingga tingkat utilisasi produsen dalam negeri turun, melakukan PHK hingga menutup perusahaannya terutama di sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik hingga perkakas rumah tangga,” isi salah satu bagian surat tersebut.

    Redma juga menyebutkan 5 akar sumber permasalahan tersebut.

    Berikut rangkumannya:

    1. Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port-to-port manifest, yakni Pemberitahuan Impor Barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat tidak berdasarkan pada Master B/L. Hal ini membuat praktik misdeclared digunakan importir nakal dan masuk dalam jalur hijau atau tanpa pemeriksaan fisik oleh oknum Ditjen Bea Cukai.

    2. Pemeriksaan kontainer tanpa AI Scanner. Sebagian kontainer disebut juga masuk jalur hijau karena untuk mengurangi dweling time.

    3. Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor (KB/PLB/GB/MITA) berlebihan. Namun tidak ada sumber daya cukup untuk mengawasi

    4. Aturan barang bawaan dan kiriman yang ringan. Hal ini membuat oknum importir melakukan modus menghindari membayar Bea Mausk dan Perpajakan

    5. Lemahnya penegakan hukum dan kerjasama antar oknum importir, logistik, petugas Ditjen Bea Cukai, dan oknum pejabat lain dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum kian kuat dan membentuk jaringan mafia impor.

    Usulan Solusi

    Redma juga memberikan lima solusi untuk mengatasi masalah tersebut:

    a. Menerapkan sistem Elektronic Data Interchange (EDI). Master B/L menjadi dokumen utama PIB (port to port manifest)

    b. Semua kontainer harus masuk melalui AI scanner. Saat terdeteksi ada ketidak sesuaian antara isi container dengan dokumen harus masuk pemeriksaan fisik pada jalur merah. Selain itu menetapkan pelabuhan untuk importasi barang jadi hanya dipelabuhan tertentu yang mempunyai fasilitas AI Scaner lengkap

    c. Fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Adanya perbaikan pada sistim pengawasan serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA

    d. Perbaikan aturan terkait barang bawaan dan barang kiriman

    e. Melarang praktik impor borongan/kubikasi, serta melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang terkait dengan praktik importasi ilegal.

    Karena itu, APSyFI pun meminta waktu bertemu dengan Menkeu Purbaya.

    “Atas dasar tersebut, kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini. Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiflier effect atas pemberlakuan trade remedies. Untuk waktu dan tempat, kami menyesuaikan dengan agenda Bapak,” demikian bagian dari surat APSyFI kepada Menkeu Purbaya.

    10 Ribu Buruh Mau Datangi Purbaya

    Serupa, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) juga menyoroti soal impor ilegal. Mereka akan melakukan aksi untuk menuntut pemberantasan impor ilegal dan menghukum pelakuanya.

    Demo akan dilakukan di Kementerian Keuangan pada 27 November 2025 mendatang. Diklaim aksi unjuk rasa akan melibatkan 10 ribu anggotanya dari berbagai wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

    Unjuk rasa dilakukan dengan tuntutan memberantas impor ilegal dan menghukum pelakunya. Aksi serupa juga pernah dilakukan KSPN pada 1 Juniar 2025 di depan Istana Negara Jakarta.

    “Presiden Prabowo saat itu berkomitmen menindak tegas pelaku impor ilegal, termasuk akan membakar kapal-kapal penyelundup dan merevisi Permendag No 8/2024 yang dianggap melonggarkan arus impor. Namun hingga kini, komitmen itu belum sepenuhnya terwujud. Revisi Permendag 8/2024 sudah positif, namun kami menilai belum menjawab secara utuh persoalan industri TPT (tekstil dan produk tekstil) nasional,” kata Presiden KSPN Ristadi.

    “Sebagai contoh, diperbolehkanya perusahaan importir di kawasan berikat menjual barang impornya di dalam negeri. Ini pasti berdampak akan menekan barang produsen industri di luar kawasan berikat, karena harganya akan lebih murah. Dengan demikian selain barang impor ilegal, barang import legal pun dengan praktik seperti itu akan ikut menekan barang-barang produsen industri dalam negeri,” tambahnya.

    Ristadi juga menyoroti beberapa ucapan Purbaya yang ingin memberantas praktik impor ilegal. Pihaknya menyambut baik ucapan itu dan berharap adanya penegakan hukum bagi penyimpanan tersebut.

    “Sebagaimana kita tahu bahwa bea cukai adalah direktorat di bawah Kemenkeu yang merupakan palang pintu masuknya barang impor. Ketika terjadi praktik penyimpangan importasi dan impor ilegal terus merajalela, maka kami meyakini ada yang tidak beres dengan bea cukai dalam mengatur arus impor,” tukasnya.

    Berikut tuntutan KSPN nanti:

    1. Mendesak pemerintah memperketat importasi dengan mengambil langkah-langkah kebijakan teknis yang melindungi sektor TPT, seperti kebijakan larangan terbatas (lartas), tindakan nontarif, BMAD dan BMTP. Dan secara bersamaan memberantas praktik impor ilegal yang merugikan industri nasional, menghancurkan lapangan kerja, dan menekan kesejahteraan buruh Indonesia

    2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menghukum pelaku impor ilegal, baik dari kalangan swasta maupun pejabat yang terlibat

    3. Mendesak Kementerian Keuangan, Kemendag, dan Kemenperin untuk membangun koordinasi lintas lembaga dalam menutup celah regulasi yang dimanfaatkan penyelundup dan importir ilegal

    4. Meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, bukan menjadi penonton di tengah gelombang industri lokal oriented yang pelan2 mati dan akibatkan PHK massal

    5. Menyerukan seluruh pekerja/buruh dan masyarakat luas untuk bersatu melawan mafia praktik bisnis yang merusak kedaulatan dan kemandirian industri nasional.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Airlangga sebut Hyundai siap dukung mobil nasional berbasis listrik

    Airlangga sebut Hyundai siap dukung mobil nasional berbasis listrik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik.

    “Mereka siap dengan modal tertentu dan itu perlu pembahasan lebih detail dan tentu yang namanya kendaraan ini kan ada desainnya, ada basisnya, tetapi, basisnya yang dibahas berbasis EV (kendaraan listrik),” ujar Airlangga di sela agenda KTT APEC 2025 di Kota Gyeongju, Gyeongsang Utara, Korea Selatan, Jumat waktu setempat.

    Menurut Airlangga, pembahasan mengenai skema kerja sama dengan raksasa otomotif Korea Selatan tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut.

    Selain Hyundai, Airlangga mengungkapkan sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia.

    “Beberapa Korea kan sudah siap, kemarin Lotte Chemical sudah siap dan akan ada peresmian. Investasi sekitar 4 miliar dolar AS. Yang lain kan kalau Posco ada program terkait 10 juta ton. yaitu tahap berikutnya seperti apa,” kata Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap menjalan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

    ‎Ia mengatakan dirinya juga sudah mengusulkan untuk menjadikan program mobil nasional ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), dan sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

    Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air.

    ‎Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah telah memulai langkah awal untuk menghadirkan mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

    ‎”Saudara-saudara belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis. Kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam tiga tahun yang akan datang,” kata Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    ‎Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan alokasi dana dan lahan untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan dalam negeri. Saat ini, tim pengembang disebut tengah bekerja menyiapkan hal tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Berapa Cc Mobil Maung yang Bakal Jadi Kendaraan Dinas Menteri?

    Berapa Cc Mobil Maung yang Bakal Jadi Kendaraan Dinas Menteri?

    Jakarta –

    Mobil Maung bakal digunakan jadi kendaraan dinas menteri. Berapa cc mobil Maung yang akan dijadikan kendaraan dinas menteri itu?

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya untuk menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Wacana ini sebenarnya sudah muncul sejak Mantan Menteri Pertahanan itu dilantik jadi RI 1. Namun baru-baru ini, Prabowo kembali menegaskan bahwa para pembantunya di kabinet juga akan menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.

    “Sebentar lagi saudara-saudara semua harus pakai Maung, saya nggak mau tau,” kata Prabowo kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Senin (20/10/2025) seperti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau boleh lah pakai mobil itu,” ujar Prabowo.

    Menjadikan mobil untuk kendaraan dinas menteri tentu tak sembarangan. Spesifikasi kubikasi mesinnya diatur Pemerintah. Ditelisik melalui aturan terbaru PMK 138 tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, menteri mendapat jatah maksimal mobil dinas 2 unit sedangkan wakil menteri 1 unit. Berdasarkan beleid tersebut, sudah ditentukan standar barang sesuai dengan jabatannya. Mulai dari mobil bensin hingga electric vehicle (EV).

    Berapa Cc Mobil Maung?

    Untuk Menteri, mobil dinasnya bisa berupa mobil listrik atau internal combustion engine (ICE). Sementara itu, untuk modelnya bisa SUV, sedan, dan MPV. Syarat pengadaan mobil dinas pejabat selevel menteri masuk kualifikasi A; diatur spesifikasi mesin atau muntahan tenaga. Mobil dinas konvensional untuk menteri antara lain mesin 3.500 cc 6 silinder, dan mobil listrik harus punya spesifikasi 250 kW.

    Bagaimana dengan mobil Maung? Berapa cc mobil Maung bikinan Pindad itu? Dari spesifikasi yang dibeberkan Pindad, mobil Maung Garuda pakai mesin 2.200 cc. Mesin pada Maung Garuda disebut memiliki tenaga setara 202 PS atau setara dengan 199 HP. Sedangkan torsinya mencapai 441 Nm. Mesinnya dikawinkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Kalau dari cc dan juga jenisnya, mobil Maung masih masuk dalam kriteria untuk kendaraan dinas menteri.

    (dry/din)

  • Rekam jejak Kolonel Donny, dari Dan Grup Kopassus hingga Kadispenad

    Rekam jejak Kolonel Donny, dari Dan Grup Kopassus hingga Kadispenad

    Jakarta (ANTARA) – Kolonel (Inf) Donny Pramono resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) menggantikan Brigjen TNI Wahyu Yudhayana yang saat ini masuk ke lingkungan Istana Negara sebagai Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

    “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah jabatan menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat,” kata Donny usia menjalani upacara serah terima jabatan di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat.

    Kepada awak media sesaat setelah upacara serah terima jabatan, Donny sedikit bercerita tentang rekam jejaknya selama berkarir di TNI AD.

    Donny mengatakan, dirinya lama berkecimpung di Baret Merah satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

    “Jadi saya cukup lama di Korps Baret Merah kurang lebihnya 19 tahun saya di sana, Mulai dari pangkat Letnan 2 sampai pangkat Kolonel, saya dapatnya di Kopassus,” kata Donny kepada awak media.

    Jabatan terakhir Donny di satuan Kopassus yakni Komandan Grup 3/ Sandi Yudha Kopassus yang saat ini berubah menjadi Satuan 71 Kopassus.

    Pria lulusan Akademi Militer (Akmil) 1999 ini juga pernah mencicipi beberapa jabatan di luar Korps Kopassus diantaranya jabatan teritorial seperti Dandim Banten dan Dandim Cilegon.

    “Sebelumnya saya juga berdinas di Kodam 4 Diponegoro sebagai Asintel. Kemudian sebelumnya lagi saya sekolah Sesko TNI,” kata Donny.

    “Jabatan selanjutnya semuanya berada di Kopassus mulai dari Danyon, Wadanyon, kasi-kasi, dan unit dan tim semuanya ada di Kopassus. Semua satuan Kopassus Saya pernah, sudah pernah berada di dalam,” jelas Donny.

    Sebelum resmi menjabat sebagai Kadispenad, Donny juga sempat berkantor di Mabes AD sebagai Paban VI/Inteltek Sintelad.

    Kini, Donny akan menjadi corong utama arus informasi yang berkaitan dengan aktivitas TNI AD. Donny berharap tugas ini dapat diemban dengan baik demi terciptanya keterbukaan informasi dari TNI AD untuk masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    Demo Ribuan Guru Madrasah Swasta Usung Empat Tuntutan, Langsung Dipanggil ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demo ribuan guru madrasah swasta di kawasan Monas pada Kamis, 30 Oktober 2025, mendapat respons dari istana. Hal itu bagi mereka tentu saja menjadi angin segar.

    Ini setelah 30 guru madrasah swasta yang mewakili empat forum dipanggil Istana Negara.

    “Alhamdulillah kami tadi dipanggil pihak Istana Negara. Kami memang tidak bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto, tetapi kami diterima wakil menteri sekretariat negara,” kata Ketum Perkumpulan Guru Madrasah Mandi (PGMM), Tedi Malik dilansir PNN.

    Dia mengungkapkan, dalam pertemuan itu disampaikan Presiden Prabowo belum bisa menerima perwakilan guru madrasah swasta karena menuju bandara untuk lawatan luar negeri.

    Begitu juga Menteri Agama, Nasaruddin Umar yang baru mendarat di Jakarta belum bisa menemui massa aksi.

    “Namun, tadi wamen Setneg bilang semua aspirasi guru madrasah swasta akan disampaikan kepada Bapak Presiden,” kata Tedi.

    Dia mengimbau agar seluruh guru madrasah swasta untuk terus mengetuk pintu langit agar pemerintah bisa mengabulkan permohonan mereka.

    Selain itu, forum juga akan terus melakukan lobi dengan DPR RI. Salah satunya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. “Mudah-mudahan pekan depan kami bisa diterima Pak Sufmi, orang terdekat Bapak Presiden,” ucapnya.

    Adapun tuntunan seluruh guru madrasah swasta ada empat, yakni:

    Kebijakan afirmatif yang juga mencakup madrasah swasta.

    Akses terbuka terhadap PPPK dan ASN untuk guru swasta.

    Distribusi anggaran pendidikan yang adil dan merata.

    Pengakuan formal madrasah swasta sebagai bagian sah dari sistem pendidikan nasional.
    “Kami tidak minta dikasihani, kami hanya minta diperlakukan adil, apalagi kualitas guru madrasah swasta tidak ecek-ecek,” kata Tedi Malik. (fajar)

  • Purbaya Alirkan Uang Sitaan Korupsi ke Pendidikan, Robert Adhi: Modal untuk Anak Muda

    Purbaya Alirkan Uang Sitaan Korupsi ke Pendidikan, Robert Adhi: Modal untuk Anak Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Pustaka KSP Kreatif, Robert Adhi, menyebut langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana sitaan korupsi untuk pendidikan merupakan keputusan yang sarat makna bagi bangsa.

    Dikatakan Robert, berdasarkan keterangan Purbaya, hasil diskusi antara Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Keuangan menghasilkan kesepakatan penting.

    Kesepakatan itu, meliputi uang sitaan Kejaksaan Agung dari para koruptor senilai Rp13,2 triliun akan digunakan untuk memperkuat dana pendidikan LPDP.

    Dengan tambahan tersebut, total dana LPDP kini mencapai sekitar Rp25 triliun.

    Langkah ini disebut sebagai terobosan strategis yang memperlihatkan komitmen pemerintah terhadap investasi sumber daya manusia, bukan sekadar pembangunan fisik.

    Robert menegaskan, keputusan itu menyampaikan pesan moral yang sangat kuat bagi publik, bahwa uang hasil kejahatan korupsi bisa diubah menjadi modal masa depan generasi muda.

    “Pesannya jelas sekali, kalau uang negara tidak dikorupsi, maka akan lebih banyak anak muda Indonesia yang bisa merasakan manfaat pendidikan tinggi,” ujar Robert di trheads (30/10/2025).

    Kata Robert, kebijakan ini merupakan bentuk nyata bagaimana hasil penegakan hukum dapat kembali memberi manfaat langsung bagi rakyat.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar sebagian dana hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp13 triliun dialokasikan untuk memperkuat program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo menilai dana hasil sitaan Kejaksaan Agung itu sebaiknya diinvestasikan bagi masa depan pendidikan nasional.

  • Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    Imbas Ribut-ribut Kereta Cepat sampai Dugaan Korupsi, Prabowo Bakal Gelar Rapat Khusus Bahas Whoosh

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh terus disorot belakangan ini. Pemerintah menanggapinya dengan akan membuat rapat terbatas yang membahasnya.

    Bagaimana tidak, polemik Whoosh ini tengah menggelinding kemana-mana. Bahkan muncul dugaan korupsi mega proyek tersebut.

    Rencana pembahasan khusus polemik Whoosh itu, dikonfirmasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan rapat akan digelar Presidn Prabowo Subianto dengan anggota Kabinet Metah Putih.

    “Itu nanti dibahas khusus,” kata Airlangga kepada jurnalis di Istana Negara, Rabu (29/10).

    Pembahasan khususnya, terkait utang Whoosh. Mengingat utangnya tengah menggunung sebesar Rp 116 triliun.

    “Ada pembahasan khusus,” terangnya.

    Sekadar informasi Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun. Besarnya angka tersebut termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun dari rencana awal yang hanya sekitar USD 6,07 miliar.

    Sementara itu, KPK mengonfirmasi telah melakukan penyidikan atas dugaan mark up tersebut. Penyelidikannya, disebut telah berlangsung sejak awal 2025.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun. Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tim terus melakukan pencarian keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Informasi detail terkait perkembangan perkara belum bisa kami sampaikan secara terperinci,” tambah Budi.

  • Demo Buruh Hari Ini, Polisi Terjunkan 1.597 Personel di Jakarta

    Demo Buruh Hari Ini, Polisi Terjunkan 1.597 Personel di Jakarta

    Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menerjunkan 1.597 gabungan untuk mengawal aksi unjuk rasa kelompok buruh dan guru di Jakarta hari ini, Kamis (30/10/2025).

    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan ribuan personel itu dikerahkan agar aksi unjuk rasa berjalan tertib dan lancar.

    “Kuat pengamanan wilayah Jakpus 1.597 personel,” ujar Ruslan saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).

    Dia menambahkan, untuk kelompok guru yang unjuk rasa berasal dari Gabungan Organisasi Guru Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM).

    Kemudian, Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) dengan lokasi unjuk rasa di Lapangan Ikada, Monas.

    Sementara itu, aksi unjuk rasa buruh dari kelompok Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal terpusat di Jakarta Convention Center (JCC).

    “[1.597 personel] termasuk di JCC,” imbuhnya.

    Ruslan menekankan pengamanan dilakukan dengan mengedepankan tindakan humanis, tanpa senjata api. Dia juga mengingatkan agar massa yang menggelar aksi diharapkan dapat dilakukan secara damai dan tertib.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” pungkasnya.

    Dalam pemberitaan sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa kalangan buruh melakukan aksi demo untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar 8,5%–10,5% pada Kamis (30/10/2025). Menurutnya, pembahasan UMP 2026 masih menggantung.

    Dia menuturkan hingga saat ini belum ada titik terang terkait dengan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026, khususnya menjelang tenggat pengumuman pada November mendatang. Apalagi pertemuan lanjutan di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) belum terlaksana sejak rapat pertama berlangsung beberapa waktu lalu.

    “Belum ada progres [pembahasan UMP 2026]. Aksi tetap 30 Oktober,” kata Said baru-baru ini.

    Said memperkirakan bahwa jumlah massa yang akan bergabung pada aksi di Jakarta mencapai 5.000 hingga 10.000 buruh. Aksi demo rencananya bakal digelar di dua lokasi yakni di Istana Negara atau Gedung DPR RI.