Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • 2 Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah Nasional

    2 Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah Nasional

    Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh: Gus Dur, Soeharto, hingga Marsinah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Adapun acara penganugerahan dimulai dengan pengumandangan lagu “Indonesia Raya”.
    Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, diiringi dengan lagu mengheningkan cipta.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” kata Prabowo saat mengheningkan cipta.
    Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan
    Gelar Pahlawan Nasional
    yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
    “Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
    Dari
    10 tokoh
    , ada dua nama Presiden RI yang diberikan gelar.
    Mereka adalah Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Ada pula Marsinah yang sudah diusulkan sejak tahun-tahun sebelumnya sebagai tokoh yang dikenal memperjuangkan buruh.
    Berikut ini 10 nama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Prabowo:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sah! Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh, Termasuk Soeharto

    Sah! Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional ke 10 Tokoh, Termasuk Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

    Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar para tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Republik Indonesia.

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

    Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan bahwa pemberian gelar ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan dedikasi, pengorbanan, dan keteladanan bagi bangsa.

    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” pungkas Prabowo.

    Upacara penganugerahan turut dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, para menteri kabinet merah putih, serta keluarga ahli waris dari para tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

    Berikut daftar 10 tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun 2025:

    1. Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur

    2. Jenderal Besar TNI Soeharto – Jawa Tengah

    3. Marsinah – Jawa Timur

    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat

    5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah – Sumatra Barat

    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah

    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat

    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur

    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatra Utara

    10. Zainal Abisin Syah – Maluku Utara

  • Sherly Tjoanda hadiri penganugerahan pahlawan Sultan Tidore ke-37

    Sherly Tjoanda hadiri penganugerahan pahlawan Sultan Tidore ke-37

    Jakarta (ANTARA) – Perwakilan keluarga dan tokoh masyarakat dari sejumlah daerah berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, untuk menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2025 untuk sejumlah tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan yang akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, mulai pukul 10.00 WIB itu merupakan pengumuman yang terbaru setelah penetapan Pahlawan Nasional pada 8 November 2023 oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Salah satu yang hadir sebagai perwakilan adalah Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Kepada awak media, Sherly menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore ke-37.

    Dalam pernyataannya, Sherly menyatakan bahwa Sultan Zainal Abidin Syah bukan hanya tokoh penting bagi Maluku Utara, tetapi juga bagi sejarah keutuhan wilayah Indonesia.

    Sultan Zainal Abidin Syah dikenal sebagai salah satu tokoh pemersatu wilayah Papua Barat, yang saat itu disebut Irian Barat, ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan integrasi wilayah Papua Barat ke dalam NKRI dan menjadi gubernur Irian Barat pertama yang ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno pada tahun 1956,” ujarnya.

    Sherly menambahkan, penganugerahan gelar ini bukan hanya merupakan bentuk penghormatan kepada Sultan Zainal Abidin Syah, melainkan juga pengakuan atas kontribusi besar Maluku Utara dan kawasan Indonesia Timur dalam menjaga kedaulatan negara.

    “Ini adalah momentum bersejarah. Penghargaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Maluku Utara dalam perjuangan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia tercatat dan diakui,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Usai Tiga Kali Diusulkan, Soeharto Akhirnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto, akan memperoleh gelar pahlawan nasional pada hari ini, Senin (10/11/2025).
    Pengumuman penganugerahan gelar tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari sepuluh tokoh yang akan menerima gelar tersebut.
    “Besok (hari ini), Insya Allah akan diumumkan. Kurang lebih sepuluh nama. Iya, (Presiden Soeharto) masuk,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Prasetyo belum menyebut siapa saja nama selain Soeharto yang turut menerima gelar itu. Namun, dia memastikan bahwa seluruh tokoh yang dipilih telah dianggap berjasa bagi negara.
    “(Kesepuluh tokoh tersebut) sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” ucapnya.

    Berdasarkan catatan Kompas.com, nama Soeharto pertama kali masuk dalam pembahasan Dewan Gelar pada 2010, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
    Namun, ketika itu pengusulan belum dilanjutkan, dengan pertimbangan masih diperlukan proses “pengendapan.”
    Pada era Presiden Joko Widodo, nama Soeharto kembali diusulkan, tetapi lagi-lagi keputusan tersebut tidak diambil pemerintah.
    Tahun 2025 menjadi kali ketiga usulan kembali dibahas, hingga akhirnya diputuskan untuk ditetapkan sebagai penerima gelar pahlawan nasional. Dengan demikian, butuh waktu 15 tahun bagi Soeharto untuk memperoleh gelar ini.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
    Fadli yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menjelaskan pengusulan gelar pahlawan tidak hanya bersifat administratif.
    Setiap nama yang diajukan harus melewati proses penilaian berlapis, dimulai dari tingkat kabupaten/kota.
    “Jadi, proses dari pengusulan pahlawan nasional ini adalah proses dari bawah, dari masyarakat, dari kabupaten, kota. Kemudian di sana ada tim peneliti yang terdiri dari para pakar dari berbagai latar belakang,” kata Fadli.
    Setelah dinilai di tingkat daerah, berkas nama-nama tokoh diteruskan ke tingkat provinsi, lalu dibawa ke Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP) Kementerian Sosial untuk dikaji lebih mendalam.
    “Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini,” kata Fadli.
    “Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya, jadi tidak ada yang tidak memenuhi syarat,” sambungnya.
    Dalam proses penilaian itu, kata Fadli, salah satu jasa Soeharto yang menjadi dasar penetapan adalah keterlibatannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
    Peristiwa tersebut disebut sebagai salah satu momen penting karena munculnya pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia.
    “Serangan Umum 1 Maret itu salah satu yang menjadi tonggak Republik Indonesia itu bisa diakui oleh dunia. Karena Belanda waktu itu mengatakan Republik Indonesia sudah cease to exist, sudah tidak ada lagi,” ujar Fadli.
    Keputusan pemberian gelar kepada Soeharto mendapat sorotan publik. Sebanyak 500 akademisi dan aktivis telah menyatakan penolakan atas rencana penganugerahan tersebut.
    Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Soeharto memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
    “Ya, Pak Presiden Soeharto memenuhi syarat. Presiden Gus Dur memenuhi syarat. Pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat, dan banyak lagi,” kata Gus Ipul saat ditemui di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Gus Ipul memahami bahwa perdebatan mengenai rekam jejak Soeharto masih berlangsung di tengah masyarakat. Namun, dia mengajak publik melihat secara utuh perjalanan sejarah.
    “Mari kita ingat yang baik-baik, sambil kita catat yang kurang-kurang untuk mudah-mudahan tidak terulang lagi ke depan,” ujarnya.
    Dia memastikan bahwa keputusan ini tetap berlandaskan kajian formal dan pertimbangan mendalam.
    “Siapa pun nanti yang diputuskan oleh Presiden, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” jelas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masyarakat diajak heningkan cipta satu menit pada 10 November

    Masyarakat diajak heningkan cipta satu menit pada 10 November

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengheningkan cipta selama satu menit pada Hari Pahlawan, Senin 10 November 2025.

    “Saya mengajak untuk mengheningkan cipta bersama-sama di tempat masing-masing pada pukul 08.15 WIB,” katanya usai menjenguk korban ledakan SMAN 72 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta, Minggu.

    Dirinya mengajak untuk berdoa dan mengenang para pahlawan, para syuhada yang telah berjuang dengan ikhlas dan mewariskan negara yang luar biasa yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Semoga peringatan Hari Pahlawan besok (10/11) berjalan lancar,” kata dia.

    Dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November, Kementerian Sosial menggelar sejumlah kegiatan mulai dari kegiatan utama Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata tanggal 10 November 2025 pukul 08.00 WIB.

    Kemudian, Upacara Tabur Bunga di Laut pada 10 November 2025 pukul 08.00 WIB di Perairan Teluk Jakarta dan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.

    Selanjutnya, kegiatan pokok yakni Upacara Bendera di Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga-Lembaga pada 10 November 2025 pukul 08.00 waktu setempat disesuaikan dengan kondisi masing-masing (pada Upacara Bendera tersebut Pembina Upacara membacakan Amanat Menteri Sosial dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025).

    Adapun bagi Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah, Lembaga- Lembaga yang tidak menyelenggarakan upacara bendera dapat menyaksikan Upacara Ziarah Nasional di TMPN Utama Kalibata dengan Inspektur Upacara Presiden RI melalui siaran TVRI atau Channel Resmi Kemensos RI.

    Kemudian pengibaran Bendera Merah Putih satu tiang penuh di setiap rumah dan lingkungan permukiman penduduk pada 10 November 2025.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Amankan Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    KPK Amankan Uang Tunai Saat OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

    Ponorogo (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dalam operasi tersebut, turut diamankan pula adik Sugiri, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, dan beberapa pejabat serta pihak swasta lain.

    “Selain mengamankan sejumlah 13 orang dalam giat tangkap tangan di Ponorogo, tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi belum merinci jumlah uang yang diamankan maupun dari pihak siapa uang tersebut disita. Namun, ia memastikan uang tersebut menjadi bagian penting dari barang bukti yang kini tengah dianalisis oleh penyidik.

    “Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” kata Budi.

    Menurutnya, dari total 13 orang yang diamankan, tujuh di antaranya telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, adiknya, Sekda, Direktur RSUD, Kabid Mutasi Setda, serta dua pihak swasta. “Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujar Budi menegaskan.

    Belum ada keterangan resmi terkait status hukum Sugiri dan para pihak lain yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK masih memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka sesuai ketentuan undang-undang.

    Sebagaimana diketahui, pasangan Sugiri Sancoko dan Lisdyarita baru saja dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. [hen/beq]

  • 7 Orang Termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai OTT, Langsung Diperiksa Intensif

    7 Orang Termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai OTT, Langsung Diperiksa Intensif

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak tujuh orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Sabtu (8/11/2025). Setibanya di lokasi, seluruhnya langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik KPK.

    “Tujuh orang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi menjelaskan, tujuh orang yang diamankan terdiri atas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah, Direktur Utama RSUD, Kepala Bidang Mutasi Setda, serta tiga pihak swasta, termasuk adik Bupati.

    “Selanjutnya, pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif,” ujarnya.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, OTT tersebut dilakukan setelah KPK menerima laporan dugaan transaksi suap yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penindakan dilakukan di wilayah Ponorogo dengan sejumlah barang bukti yang kini telah diamankan penyidik.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko diketahui baru dilantik bersama Lisdyarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut dilakukan secara serentak dengan 961 kepala daerah di seluruh Indonesia.

    Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi, nominal transaksi, maupun barang bukti yang disita. Pemeriksaan terhadap tujuh orang tersebut akan menjadi dasar bagi lembaga antirasuah untuk menentukan status hukum masing-masing pihak yang terlibat. [hen/beq]

  • OTT Bupati Ponorogo, KPK Juga Amankan Adik Sugiri, Sekda, dan Dirut RSUD

    OTT Bupati Ponorogo, KPK Juga Amankan Adik Sugiri, Sekda, dan Dirut RSUD

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 13 orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Dari total tersebut, tujuh orang dibawa ke kantor KPK di Jakarta, termasuk adik kandung Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), dan Direktur Utama RSUD Ponorogo.

    “Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan 3 pihak swasta. Salah satunya adik Bupati,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi menambahkan, para pihak yang diamankan tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci kasus yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.

    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebelumnya membenarkan adanya OTT terhadap Bupati Ponorogo. “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (7/11/2025). Ia belum membeberkan lebih lanjut mengenai identitas lengkap pihak-pihak yang diamankan maupun kronologi detail operasi tersebut.

    Sebagai informasi, Sugiri Sancoko dan Lisdyarita baru dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan itu dilakukan secara serentak bersama 961 kepala daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. [hen/beq]

  • 13 Orang Diamankan KPK Terkait OTT Bupati Ponorogo, 7 Dibawa ke Jakarta

    13 Orang Diamankan KPK Terkait OTT Bupati Ponorogo, 7 Dibawa ke Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo dan mengamankan 13 orang, termasuk Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Operasi ini dilakukan pada Jumat (7/11/2025) malam dan masih dalam tahap pemeriksaan awal oleh tim penyidik.

    “Dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Ponorogo, hingga Jumat malam, tim berhasil mengamankan 13 orang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (8/11/2025).

    Budi menjelaskan, tidak semua orang yang diamankan dibawa ke Jakarta. Menurutnya, sebagian masih menjalani pemeriksaan di daerah, sementara tujuh orang lainnya telah diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

    “Tujuh orang di antaranya pagi ini dibawa ke Jakarta,” ujarnya.

    Kabar OTT tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. “Benar,” kata Fitroh saat dikonfirmasi beritajatim.com, Jumat (7/11/2025). Ia belum mengungkapkan identitas pihak-pihak yang diamankan maupun dugaan kasus yang menjerat Bupati Sugiri.

    Sebagai informasi, Sugiri Sancoko bersama Lisdyarita baru dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo periode 2025–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan itu dilakukan secara serentak bersama 961 kepala daerah di seluruh Indonesia yang terdiri atas 33 gubernur dan wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. [hen/beq]

  • Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Jakarta –

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penjualan barang thrifting atau bekas terutama pakaian yang dilarang oleh pemerintah. Saleh mengatakan perlu ada alternatif bagi pedagang yang terdampak di samping kebijakan pelarangan itu.

    “Kalau tiba-tiba dilarang, pasti ada yang tidak puas. Ada tuntutan agar penghasilan dan kebutuhan keluarga mereka tidak terganggu. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu tidak mudah menyelesaikannya,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Saleh mengatakan langkah presiden melakukan rapat terbatas dengan menko dan kementerian terkait dinilai sudah tepat. Diharapkan, ada pemikiran dan langkah strategis yang bisa dilahirkan, bahkan jika perlu pemerintah mendukung permodalan bagi pedagang yang terdampak.

    “Ini kan yang diajak Kementerian UMKM. Di situ ada KUR dan akses pada permodalan. Jika memang para pedagang itu mau beralih ke produksi dalam negeri, mungkin butuh tambahan modal. Pada titik ini, kementerian UMKM bisa langsung mendampingi dan memberikan jaminan agar mereka mendapatkan akses dari bank-bank penyalur,” ujar Waketum PAN ini.

    Ia mengatakan jika tak didampingi, masyarakat akan kesulitan. Ia berharap proses administrasi hingga persyaratan dari pemberian modal itu dipermudah.

    Menurutnya pendampingan dan bimbingan bagian dari afirmasi kepada para pedagang thrifting. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, katanya, para pedagang akan ikhlas untuk beralih ke penjualan produk UMKM.

    Kendati demikian, Saleh menyarankan agar peralihan yang dimaksud tetap terbuka pada bidang usaha lain. Ia menyebut jika para pedagang thrifting mau beralih ke usaha selain tekstil, pemerintah tetap harus memfasilitasi.

    “Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau selama ini ada yang dinilai melanggar, tugas negara adalah mengingatkan dan memberikan pembelajaran,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.

    Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

    (dwr/jbr)