Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

    Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

    “Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

    “Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain,” katanya.

    Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

    “Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai,” katanya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

    (fby/agt)

  • Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Main di Naik Pajak Hiburan 40 Persen

    Hotman Paris Curiga Ada Pejabat Main di Naik Pajak Hiburan 40 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris Hutapea mengklaim ada oknum pejabat yang bermain dalam kenaikan pajak hiburan menjadi 40-75 persen.

    Pengacara kondang itu mengklaim punya sumber resmi dari Istana Negara. Hotman menegaskan Presiden Joko Widodo pun marah karena tak diberi tahu detail soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    “Kemarin ketemu Pak Mendagri (Tito Karnavian), hari ini bertemu Pak Luhut (menko marves), dua-duanya sependapat bahwa memang angka 40 persen itu tidak masuk di akal. Sepertinya, waktu itu pembahasannya gak sampai ke level atas. Bahkan, menurut sumber yang saya tahu resmi dari Istana, Presiden (Jokowi) pun tidak tahu tentang itu. Berarti ada oknum bawahan yang tidak melaporkan secara detail,” jelas Hotman usai bertemu Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    Hotman memang tidak mau menyebut pejabat atau kementerian mana yang dimaksud. Namun, ia memberikan sederet kode, termasuk sosok yang disebutnya sudah berbeda haluan dengan Jokowi.

    Ia menegaskan masyarakat sudah tahu kementerian mana yang bertugas menyusun UU HKPD ini, bahkan mengesahkannya bersama DPR RI. Hotman lantas mendesak Presiden Jokowi mengevaluasi oknum pejabat yang diduga bermain tersebut.

    “Ada oknum tertentu yang menginginkan bisnis ini tutup di Indonesia dengan memakai itu (UU HKPD), bahkan di daerah sekarang ada yang sudah pakai 75 persen dari gross pendapatan. Coba, masuk di akal gak?” tuturnya.

    “Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini. Jadi, saya mohon ke Pak Jokowi agar pejabat terkait yang menyetujui dan tanpa menyosialisasikan ini (pajak hiburan) 40 persen-75 persen agar diperiksa, bila perlu segera diganti,” tegas Hotman.

    Pengacara kondang itu mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.

    Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    (skt/agt)

  • Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii

    Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

    Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    “Haiii,” ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    Pengacara kondang itu mengangkat tangan kiri untuk memberikan salam khasnya. Ia ‘menyapa’ Sri Mulyani sembari memamerkan sederet cincin di jari jemarinya.

    Hotman kembali mengungkit amarah Presiden Joko Widodo soal kenaikan pajak hiburan ini. Bahkan, ia mengklaim punya sumber alias orang dalam di Istana Negara.

    “Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini,” tuturnya.

    “Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan,” tandas Hotman.

    Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

    Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

    Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

    Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

    Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

    “Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balance fiskalnya,” ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

    Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

    “Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.

    Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

    Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

    “Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya,” pungkasnya.

    (skt/agt)

  • Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Ketua DPR RI Puan Maharani usai diisukan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan unggahan Sri Mulyani dalam instagram pribadinya, pertemuan itu berlangsung pada Kamis (25/1) di Gedung DPR RI. Tak sendiri, Ani sapaan akrabnya ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.

    Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, pergantian anggota akan dilakukan pada akhir bulan ini.

    “Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” ujar Ani dalam unggahannya, Jumat (26/1).

    [Gambas:Instagram]

    Ia menambahkan  presiden telah menyampaikan dua nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.

    Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat sesuai UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Investasi Pemerintah (LPI). Konsultasi dilakukan oleh menkeu sesuai dengan arahan surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

    “Proses ini sangat penting mengingat terdapat satu posisi Dewas yang harus diisi kembali per Januari ini. LPI merupakan salah satu kendaraan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan sustainabilitas,” jelasnya.

    Ani mengatakan bahwa LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Sehingga proses pemilihannya harus betul-betul dilakukan dengan tepat.

    “Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita,” pungkasnya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Terkait isu itu sendiri, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau membantahnya. Saat ditemui wartawan di di Istana Negara usai rapat dengan presiden pekan lalu enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Ia menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” jawabnya singkat saat ditanya, Jumat (19/1).

    (ldy/agt)

  • Dua Kata dari Sri Mulyani Jawab Isu Mundur Jadi Menkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah diisukan akan mundur dari kabinet Indonesia maju sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. Padahal isu dirinya akan mundur dari kabinet semakin kencang akhir-akhir ini.

    Isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan pertama kali diungkap oleh ekonom senior, Faisal Basri. Kata dia, Sri Mulyani adalah sosok menteri paling siap untuk mundur dari kabinet.

    Alasannya, karena Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sudah melanggar aturan dan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Para pembantunya yakni menteri merasa sudah tak sejalan dalam membangun negeri.

    Bahkan menurut Faisal, bukan hanya Sri Mulyani yang akan mundur. Sejumlah menteri lain, mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga akan mundur dari kabinet.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncullah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki. Dalam kaitannya dengan Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” kata Faisal.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Keesokan harinya setelah pernyataan Faisal Basri, Sri Mulyani malah mengunggah foto bersama Basuki.

    Dalam unggahan di akun instagramnya @smindrawati pada Minggu (14/1), keduanya tampak berdiskusi. Sri Mulyani mengungkapkan ia dan Basuki sedang membahas ibu kota negara (IKN) Nusantara hingga APBN.

    “Pak Bas dan saya Sahabat dalam kerja. Minggu lalu Hari Selasa Di Istana Negara Tukar pikiran dan tukar kata Tentang membangun negara Juga Ibu Kota Nusantara Dan anggaran belanja Yang terencana dan tertata Wujud tanggung jawab kita Untuk Nusa Bangsa,” katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.

    Ini bukan pertama kali isu Sri Mulyani disebut bakal mundur jadi Menkeu. Sebelumnya isu serupa juga pernah muncul .

    Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo sendiri sudah pernah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang Bendahara Negara kecewa dengan pemerintahan saat ini.

    “Klarifikasi: Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mengundurkan diri dari jabatan Menkeu, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab,” tegas Prastowo di akun X @prastow, Jumat (5/1) lalu.

    (tst/chs)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pernyataan Sri Mulyani tentang Isu Mundur dari Menteri Keuangan

    Pernyataan Sri Mulyani tentang Isu Mundur dari Menteri Keuangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Isu terkait Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini santer beredar.

    Kabar ini awalnya mencuat dari ekonom senior Faisal Basri. Menurut dia, Sri Mulyani adalah menteri yang paling siap untuk meninggalkan kabinet.

    Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menekankan dirinya saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke, makasih,” jawab dia singkat, Jumat (19/1).

    Tanggapan itu ia lontarkan saat ditemui di Istana Negara usai rapat dengan Jokowi. Kendati, ia enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Faisal sebelumnya mengungkapkan para menteri teknokrat ini disebut sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, kepala negara dinilai sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah, muncul lah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki (Menteri PUPR) juga. Dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” ungkap Faisal.

    Terpisah, terkait dengan mundurnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengaku tak tahu menahu mengenai isu tersebut. Namun ia menduga itu adalah bagian dari politik.

    “Itu politik, tidak tahu saya. Belum tahu. Saya juga belum ketemu Pak Menteri,” ujarnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga membantah isu Sri Mulyani bakal mundur dari kabinet. Airlangga menegaskan bahwa isu itu adalah hoaks.

    “Hoaks itu,” ujar dia kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (19/1).

    “Tidak, tidak (mundur). Bu Ani (Sri Mulyani) kan teman saya,” imbuh Airlangga.

    Bantahan Sri Mulyani bakal mundur juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

    Zulhas, sapaan akrabnya, menilai kabar itu diembuskan jelang Pemilu. Dia mengatakan kabar semacam itu tidak seharusnya beredar.

    “Jangan suka bikin isu ya, 14 Februari pemilu saja kita lihat nanti yang damai, pemilunya yang gembira. Jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain,” kata Zulhas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/1).

    (del/sfr)

  • Selandia Baru Buka Suara soal 9 Bulan Pilot Susi Air Disandera OPM

    Selandia Baru Buka Suara soal 9 Bulan Pilot Susi Air Disandera OPM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Selandia Baru buka suara soal salah satu warganya yang merupakan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, masih disandera Organisasi Papua Merdeka (OPM) sejak Februari 2022 atau sembilan bulan lalu.

    Mehrtens merupakan warga negara Selandia Baru yang menikah dengan warga negara Indonesia beberapa tahun lalu. Ia diculik OPM pada 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

    juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru mengatakan pihaknya masih terus mengupayakan segala cara untuk membebaskan Mehrtens dengan selamat dan aman, termasuk bekerja sama dengan otoritas Indonesia.

    “Keselamatan dan kesejahteraan Phillip Mehrtens tetap menjadi prioritas utama kami,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (MFAT) Selandia Baru ke CNNIndonesia.com via email, Kamis (30/11).

    Salah satu langkah yang mereka tempuh yakni bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia dan mengerahkan staf konsuler Selandia Baru ke Papua.

    Mereka juga mendukung keluarga Mehrtens yang di Aotearoa maupun di Indonesia.

    “Mereka meminta privasi pada saat yang sangat menantang ini,” lanjut jubir itu.

    OPM pimpinan Egianus Kogoya menyandera Mehrtens pada 7 Februari sesaat setelah mendaratkan pesawat di Paro, Kabupaten Nduga.

    Pada 26 Mei, OPM merilis video yang menunjukkan kondisi pilot itu. Dia mengatakan kelompok ini akan menembak mereka jika tak ada negosiasi dalam dua bulan.

    Baru-baru ini, panglima TNI yang belum lama dilantik Agus Subiyanto buka suara soal operasi pembebasan Mehrtens.

    “Kita akan melibatkan Forkopimda di sana untuk komunikasi, berkomunikasi,” kata Agus pada pekan lalu di Istana Negara.

    Dia juga mengatakan operasi teritorial juga dilakukan untuk membebaskan Mehrtens.

    “Mudah-mudahan dengan langkah itu ada kabar lah,” lanjut Agus.

    (isa/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Dielu-elukan Warganet, Nama Bjorka Trending Topic Twitter

    Dielu-elukan Warganet, Nama Bjorka Trending Topic Twitter

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Warganet di Twitter terus memperbincangkan seorang peretas dengan nama Bjorka. Hal itu terlihat dari jumlah cuitan yang beredar dalam beberapa hari terakhir.

    Mengutip Trends 24, nama Bjorka ada di urutan ke-4 dengan jumlah cuitan menyangkutnya sebanyak 117 ribu. Bjorka mendadak populer setelah meretas beberapa data diduga milik instansi pemerintah dan beberapa tokoh.

    Terkini, Bjorka membocorkan data diduga surat-surat Presiden Jokowi di situs Breached Forum. Pihak Istana Negara dan Badan Intelijen Negara (BIN) membantah hal tersebut.

    “Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara (BIN) yang diberi label rahasia,” tulisnya di situs itu.

    Pantauan CNNIndonesia.com, Bjorka lewat akun twitternya ikut menyebut nama beberapa tokoh semisal Ketua DPR, Puan Maharani, Menteri BUMN, Erick Thohir, serta Pegiat Media Sosial, Denny Siregar.

    Pada cuitan soal Denny Siregar misalnya, Bjorka menulis “hi @Dennysiregar7 how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people? (hi @dennysiregar7 bagaimana rasanya hidup dari uang pajak rakyat Indonesia, tetapi Anda malah menggunakan internet untuk mempolarisasi masyarakat?”

    hi @Dennysiregar7. how does it feel to live using tax money from Indonesian people but instead you use the internet to polarize people?

    — Bjorka (@bjorkanism) September 11, 2022

    Di sisi lain, aksi Bjorka meretas data-data sejumlah instansi pemerintah justru dielu-elukan warganet. “Apakah seseorang bernama Bjorka ini butuh bebersih rumah, laundri, atau pihat kaki? saya dengan senang hati akan melakukannya, gratis,” tulis akun @synthsins.

    does this bjorka dude needs house cleaning, laundries done or perhaps foot massage? I’ll gladly do it for free

    — aby (@synthsins) September 11, 2022

    “Please do supersemar, bjorka,” tulis akun @jeisreading.

    please do supersemar, bjorka https://t.co/cILpP9rz5Z

    — mima (@jeisreading) September 11, 2022

    Sementara itu, akun dengan nama @angelinadeaid mengaku terpukau dengan aksi Bjorka terhadap pemerintah Indonesia. “Melihat Bjorka melawan pemerintah hari ini, saya merasa salah satu episode Mr. Robot nyata. Mengesankan,” tulisnya.

    please do supersemar, bjorka https://t.co/cILpP9rz5Z

    — mima (@jeisreading) September 11, 2022

    Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan aparat tengah memproses kasus kebocoran data yang dilakukan Bjorka. Pemerintah juga akan memproses memburu pelaku pembocoran tersebut.

    “Perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya,” kata Heru, dikutip dari Antara, Sabtu (10/9).

    (lth/lth)

  • DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    DPR Kritik Pemerintah Defensif soal Data Publik Bocor Besar-besaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Anggota Komisi I DPR Sukamta mengkritik sikap defensif pemerintah merespons kasus kebocoran data yang belakangan terjadi, salah satunya 1,3 miliar data terkait SIM Card yang disebut terbesar di Asia.

    Ia menilai kementerian dan lembaga terkait saling melepas tanggung jawab.

    “Saya melihat ada nuansa defensif ‘bukan saya, bukan saya.’ Seolah-olah kalau ‘bukan saya’ selesai masalah,” kata Sukamta dalam acara Darurat Perlindungan Data Pribadi, Sabtu (10/9).

    Menurutnya, masalah kebocoran data ini adalah masalah bersama dan tidak bisa serta merta menunjuk salah satu pengelola data sebagai pihak yang salah.

    “Padahal ini masalah bersama karena kebocoran satu data kita tidak bisa menunjuk satu pengelola. Boleh jadi itu dari satu pihak atau dua pihak,” kata Sukamta.

    Sukamta juga mengatakan seluruh pengelola data di kementerian dan lembaga perlu introspeksi, kerja sama, serta mencari loophole atau celah keamanan yang ada di lembaganya masing-masing.

    “Kita tidak perlu mengatakan ‘bukan saya,’ tapi ayo kita bareng-bareng selesaikan persoalan ini,” ujarnya.

    Pada Rabu (31/8), kasus kebocoran 1,3 miliar data pendaftaran SIM Card terungkap ke publik. Peretas bernama Bjorka menjadi sosok yang mengklaim berada di balik kebocoran data ini.

    Setelah berselang lebih dari sepekan, belum ada pihak yang mengklaim dirinya bertanggung jawab atas kebocoran data ini.

    Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu melemparkan bola panas ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan dalih payung hukum Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

    “Terhadap semua serangan siber leading sector dan domain penting, tugas pokok, dan fungsi, bukan di Kominfo,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (7/9).

    “Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis Badan Siber dan Sandi Negara. Semua pertanyaan tadi terkait serangan siber, kami tak bisa menjawab atas nama BSSN,” katanya.

    Terbaru Bjorka mengaku membocorkan sejumlah dokumen rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN) pada Jumat (9/9) malam.

    Dalam keterangannya, dokumen yang dibobol pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

    Namun, BIN dan Istana Negara membantah klaim kebocoran sejumlah dokumen rahasia Jokowi tersebut.

    (lom/fra)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ojol Dapat THR Lebaran 2025, Perusahaan Wajib Beri Uang Tunai

    Ojol Dapat THR Lebaran 2025, Perusahaan Wajib Beri Uang Tunai

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyetujui permintaan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir paket untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) berupa bonus menjelang Lebaran 2025. Ia mengimbau perusahaan transportasi online memberikan bonus dalam bentuk uang tunai.

    Terkait besaran bonus, Prabowo menyatakan bahwa jumlah dan mekanismenya akan dirundingkan dan diumumkan melalui Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Ilustrasi ojol.

    Menurutnya, perusahaan dapat mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja dalam menentukan bonus. Saat ini, terdapat 250.000 pengemudi aktif dan 1-1,5 juta lainnya bekerja secara part time.

    “Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan angkutan untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    “Semoga dengan kebijakan ini para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dalam keadaan yang baik,” tambahnya.

    Aplikator wajib beri THR

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan aplikator memberikan THR kepada driver ojol.

    “Besarannya adalah satu bulan upah minimum provinsi dan diberikan 30 hari sebelum hari raya Idulfitri,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati.

    Lily menjelaskan bahwa permintaan tersebut mengacu pada Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurutnya, ketiga unsur itu sudah terpenuhi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi ojol.

    Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan bahwa perusahaannya selalu mengutamakan kesejahteraan mitra driver dan kemitraan merupakan fondasi utama bisnis mereka.

    “Kami memahami bahwa Ramadan adalah momen yang spesial, namun juga dapat menjadi tantangan bagi para mitra kami. Kali ini, dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan lebih bermakna,” ujarnya.

    Program Tali Asih Hari Raya Gojek akan memberikan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu, dan akan diterima sebelum Idulfitri.

    Sementara itu, Maxim mengaku tidak dapat memberikan Bonus Hari Raya karena keterbatasan finansial.

    Spesialis Humas Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menjelaskan bahwa hubungan Maxim dengan mitra pengemudi bersifat kemitraan. Namun, Maxim tetap memberikan Bantuan Hari Raya berupa bahan pokok, pengurangan komisi aplikasi untuk mitra yang menyelesaikan order, serta santunan kecelakaan dan musibah bagi mitra pengemudi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News