Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Bahas Isu Teknologi hingga Ketahanan Pangan

    Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Bahas Isu Teknologi hingga Ketahanan Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrance Wong melakukan pertemuan di Istana Negara, Rabu (6/11/2024). Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas isu teknologi rendah karbon hingga ketahanan pangan. 

    “Topik pertama yang kami bahas adalah mengenai kerja sama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia berkomitmen untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian kerja sama pertahanan termasuk pengaturan wilayah latihan militer,” jelas Prabowo dalam pidatonya seusai sesi pertemuan dengan PM Lawrance.

    Topik kedua, mengenai kerja sama ekonomi. “Singapura adalah salah satu mitra perdagangan dan investor terbesar di Indonesia. Saya berharap, Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar,” kata Prabowo. 

     

  • Jadi Kepala Otorita IKN, Gaji Pak Bas Naik Ratusan Kali Lipat

    Jadi Kepala Otorita IKN, Gaji Pak Bas Naik Ratusan Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Basuki Hadimuljono resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN oleh Prabowo Subianto pada Selasa, 5 November 2024.

    Basuki dilantik untuk memegang amanah sebagai Kepala OIKN itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Mohammad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara,” kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti di Istana Negara.

    Penetapan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN itu per tanggal 4 November 2024.

    Mengacu pada alasan ini, Basuki kini mendapatkan gaji yang berbeda seperti ketika dirinya menjadi Menteri PUPR.

    Gaji Ketua Otorita IKN

    Setelah Basuki menjadi Ketua Otorita IKN, maka dirinya akan mendapatkan gaji hingga ratusan juta per bulan.

    Sebagaimana diketahui, IKN dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Otoria IKN.

    Besaran gaji dua bos IKN diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

    Dalam beleid tersebut, Kepala OIKN mendapat Hak Keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

    Angka itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

    Semetara Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan.

    Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

    Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN itu juga masih dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional.

    Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

    “Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya,” tulis beleid tersebut.

    Gaji Pak Bas saat jadi Menteri PUPR

    Saat masih jadi Menteri PUPR, Basuki mendapat gaji pokok sebesar Rp5,04 juta. Tak hanya menerima gaji, mengacu pada surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, Menteri negara juga mendapat tunjangan sebesar Rp13,6 juta.

    Dengan demikian, gaji dan tunjangan Basuki sebagai Menteri PUPR belum termasuk insentif, uang makan, transportasi dan lainnya sebesar Rp18,64 juta.

  • Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Ida Oetari Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Satu-satunya Jenderal Wanita Anggota Kompolnas

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 

    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.

    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.

    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045

    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.

    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 

    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian
    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.

    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 

    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.

    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk periode 2024-2028, termasuk Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, satu-satunya wanita dalam susunan baru ini. 
     
    Upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para anggota Kompolnas.
     
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” bunyi sumpah jabatan tersebut yang diucapkan serentak oleh para anggota.
    Baca juga: Prabowo Instruksikan Kaji Ulang Semua Regulasi untuk Indonesia Emas 2045
     
    Dalam pelantikan ini, Menkopolhukam Budi Gunawan dilantik sebagai Ketua Kompolnas merangkap anggota. Selain itu, anggota lain yang diambil sumpahnya adalah Menteri Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua, Menteri Hukum, dan enam tokoh lainnya yang terdiri dari para pakar kepolisian dan tokoh masyarakat: Irjen (Purn) Arief Wicaksono Sudiutomo, Irjen (Purn) Ida Oetari Purnamasasi, Dr. Supardi Hamid, Gufron, Mochammad Choirul Anam, dan Dr. Yusuf.
     
    Sosok Ida Oetari Purnamasasi menjadi sorotan khusus. Di antaranya karena satu-satunya wanita dan perjalanan kariernya yang panjang serta berprestasi di kepolisian. Lahir di Probolinggo pada 1964, Ida adalah lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 1987. 
     
    Ia merupakan salah satu jenderal perempuan Polri dengan karier yang panjang dan berpengalaman luas dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Purnawirawan Polri ini terakhir menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Kalimantan Tengah, sebuah jabatan yang diembannya hingga purna tugas.

    Pendidikan dan Karier di Kepolisian

    Sebagai lulusan Sekolah Perwira (Sepa) Polri tahun 1987, Ida terus mengembangkan kemampuannya melalui berbagai pendidikan lanjutan di Polri. Ia menempuh Selapa pada 1998, Sespim pada 2007, dan Lemhannas pada 2012, menunjukkan dedikasinya untuk memperkaya kompetensinya di bidang keamanan dan SDM.
     
    Ida Oetari memulai kariernya di Polri sebagai Panit Dis Dokkes Biddokkes Polda Jawa Timur pada tahun 1988. Kemudian, ia dipercaya menjabat sebagai Paur Set Spripim Polda Jawa Timur pada 1996 dan terus naik pangkat dengan berbagai posisi strategis. 
     
    Sepanjang kariernya, Ida telah dipercaya mengisi berbagai posisi di Divisi SDM Polri, termasuk sebagai Kepala Bagian Kermalugri di tahun 2010 dan Kasubbag Jianlat di tahun 2008.
     
    Pada tahun 2013, Ida ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, menunjukkan kapabilitasnya dalam peran-peran yang lebih luas. Ia juga berperan sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri pada 2017 sebelum akhirnya diangkat sebagai Wakapolda Kalimantan Tengah pada 2021.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, ‘Anak Buah’ Luhut Resmi Bekerja

    Prabowo Lantik Wakil dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, ‘Anak Buah’ Luhut Resmi Bekerja

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 150/P yang mengatur pengangkatan para pejabat tersebut.

    Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan di depan para pejabat yang baru dilantik. Sumpah yang diucapkan tersebut menegaskan komitmen para pejabat DEN untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

    “Mereka yang dilantik hari ini diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang strategis,” ujar Prabowo.
    Susunan Dewan Ekonomi Nasional

    Pejabat yang dilantik meliputi Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN, yang akan didampingi oleh enam anggota, yaitu:

    Muhammad Chatib Basri
    Arief Anshory Yusuf
    Haryanto Adikoesoemo
    Heriyanto Irawan
    Septian Hario Seto
    Firman Hidayat

    Para anggota tersebut akan bekerja di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Ketua DEN pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Para pejabat ini dikenal sebagai profesional di bidang ekonomi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi nasional di bawah arahan Luhut.

    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.

    Baca juga: Tugas Opung Luhut di Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 150/P yang mengatur pengangkatan para pejabat tersebut.
     
    Dalam prosesi pelantikan, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan di depan para pejabat yang baru dilantik. Sumpah yang diucapkan tersebut menegaskan komitmen para pejabat DEN untuk setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
     
    “Mereka yang dilantik hari ini diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang strategis,” ujar Prabowo.

    Susunan Dewan Ekonomi Nasional

    Pejabat yang dilantik meliputi Mari Elka Pangestu sebagai Wakil Ketua DEN, yang akan didampingi oleh enam anggota, yaitu:

    Muhammad Chatib Basri
    Arief Anshory Yusuf
    Haryanto Adikoesoemo
    Heriyanto Irawan
    Septian Hario Seto
    Firman Hidayat

    Para anggota tersebut akan bekerja di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya dilantik Prabowo sebagai Ketua DEN pada Senin 21 Oktober 2024 lalu. Para pejabat ini dikenal sebagai profesional di bidang ekonomi dan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ekonomi nasional di bawah arahan Luhut.
    “Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan,” kata Luhut lewat instagramnya, Selasa 5 November 2024.
     
    Baca juga: Tugas Opung Luhut di Dewan Ekonomi Nasional
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Darurat  Judi Online, Menkomdigi Sebut Kelas Atas Turut Kecanduan

    Darurat  Judi Online, Menkomdigi Sebut Kelas Atas Turut Kecanduan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut pemain judi online tidak hanya kalangan menengah kebawah, juga kelas atas dari kalangan pemerintahan hingga partai politik.

    Meutya menuturkan, jika data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) praktik judi online tidak hanya menyasar kepada kalangan menengah kebawah saja.

    Praktik judi online menurut data PPATK, kata Meutya juga banyak terjadi di wilayah pendidikan, pemerintahan, hingga menyesal lingkungan partai politik.

    “Di profesi manapun, jadi artinya tidak hanya di kelas bawah di kelas atas dengan berbagai sistem yang berbeda ada yang melalui gim ada yang melalui bentuk lain jadi di lingkungan terdekat kita dulu kita perangi sama-sama,” kata kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

    Maka dari itu, Meutya menuturkan pentingnya literasi digital agar tidak ada lagi praktik judi online di dalam negeri.

    Dirinya pun tidak memungkiri, literasi juga diperlukan di Komdigi. Sehingga, dirinya bakal mengupgrade sistem, serta mengaudit sistem secara teknologi dan SDM. 

    “Maka literasi menjadi penting, maka kami mengajak bapak ibu sebagai wakil rakyat di komisi I bersama sama tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama untuk bersama sama memerangi judol,” ucapnya.

    Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

    Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

    Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

    Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

    “Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

  • Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua Nasional 5 November 2024

    Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua Nasional 5 November 2024

    Daftar Anggota Kompolnas 2024-2028, Budi Gunawan Jadi Ketua
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto melantik sembilan anggota Komisi Kepolisian Nasional (
    Kompolnas
    ) periode 2024-2028 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
    Sembilan orang tersebut dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan tanggal 4 November 2024.
    Menariknya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    Budi Gunawan
    didapuk menjadi Ketua Kompolnas dan wakilnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Budi Gunawan.
    Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), anggota Kompolnas terdiri dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
    Berikut bunyi pasal 39 UU Nomor 2 Tahun 2002, “
    (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
    (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
    (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden
    ”.
    Ketua merangkap anggota
    Wakil Ketua merangkap anggota
    Anggota
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: Presiden Prabowo Lantik Anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Video: Presiden Prabowo Lantik Anggota Dewan Ekonomi Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 7 orang anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara pagi hari ini. Salah satu sosok yang dilantik adalah mantan Menteri Perdagangan yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (05/11/2024).

  • Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    Basuki Hadimuljono sebut Jokowi ingin lebih sering berkunjung ke IKN

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,”Jakarta (ANTARA) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ingin lebih sering berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, usai purna-tugas sebagai Kepala Negara.

    “Iya nanti lihat beliau. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana,” kata Basuki dijumpai di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Basuki menyampaikan dirinya terakhir berkomunikasi dengan Joko Widodo dua hari lalu dan Jokowi memang berniat mengunjungi IKN kembali.

    Basuki Hadimuljono dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala OIKN di Istana Negara Jakarta, Selasa.

    Basuki pada era kabinet Presiden Joko Widodo merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas OIKN.

    Terkait tugas yang diberikan Prabowo kepadanya, Basuki menyebut Presiden Prabowo sudah menginstruksikan kepadanya untuk melaksanakan pembangunan IKN.

    Basuki menekankan Prabowo meminta IKN dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun ke depan.

    Dia mengatakan selama empat tahun ke depan, OIKN akan membangun gedung-gedung yudikatif dan legislatif termasuk ekosistem prasarana dasar, hunian, perkantoran, hingga kementerian.

    Selain itu pembangunan juga tidak hanya berfokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, karena ada beberapa investor yang berminat melakukan investasi di wilayah II IKN.

     

    Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Siap Tegakkan Profesionalitas Polri

    Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Siap Tegakkan Profesionalitas Polri

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Budi Gunawan memastikan bakal melakukan konsolidasi, koordinasi, dan sinergi untuk mendukung penegakan profesionalitas Polri. 

    “Sesuai masa bakti kami, Polri kan perlu banyak didukung, dalam hal profesionalitasnya, anggarannya dan sebagainya. Maka, kami akan mendukung itu sesuai dengan rencana strategis polri, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11/2024). 

    Lebih lanjut, Menkopolkam tersebut menjabarkan bahwa konsolidasi yang dimaksudkan adalah dengan memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan arahan kebijakan terhadap Polri. 

    Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Kompolnas akan memperkuat kapasitas, kapabilitas, kemampuan, dan profesionalisme Polri.

    “Termasuk kemandirian Polri dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di dalam pemeliharaan stabilitas keamanan ketertiban masyarakat penegakan hukum juga dalam hal pelayanan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat,” pungkas Budi.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional masa jabatan tahun 2024-2028, pada Selasa (5/11/2024) di Istana Negara, Jakarta.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024. 

    Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional 2024-2028 

    1.⁠ ⁠Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, sebagai ketua merangkap anggota;

    2.⁠ ⁠Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

    3.⁠ ⁠Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, sebagai anggota;

    4.⁠ ⁠Arief Wicaksono Sudiutomo, sebagai anggota;

    5.⁠ ⁠Ida Oetari Poernamasasi, sebagai anggota;

    6.⁠ ⁠Supardi Hamid, sebagai anggota;

    7.⁠ ⁠Gufron, sebagai anggota;

    8.⁠ ⁠Mochammad Choirul Anam, sebagai anggota;

    9.⁠ ⁠Yusuf, sebagai anggota.

  • Keppres IKN Tak Kunjung Diteken Prabowo, Bos Otorita Bilang Begini

    Keppres IKN Tak Kunjung Diteken Prabowo, Bos Otorita Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengaku belum ada pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

    Dia mengatakan bahwa keputusan Nusantara di Kalimantan Timur agar menjadi Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wewenang penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini dia sampaikan usai mengikuti pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional dan Kepala Otorita IKN di Istana Negara, Selasa (5/11/2024).

    “Belum [ada pembicaraan]. Itu saya kira wewenang presiden,” kata Basuki kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI memberi arahan agar Basuki bersama instansinya dalam waktu dekat mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas pada 2025 untuk IKN.

    Oleh sebab itu, Basuki memastikan bakal lebih sering untuk wara-wiri berada di Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu. Mengingat, saat ini pembangunan di batch 1 sudah mencapai 94% dengan target pada akhir tahun mencapa 98%.

    Sementara untuk pembangunan di batch II mencapai 60% dan batch III di 36% hingga November 2024.

    “Ya itu tadi sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya mempelajari Keputusan Presiden (Keppres) mengenai perpindahan IKN dari Jakarta menuju Nusantara.

    Hal ini disampaikannya usai melaksanakan Retreat Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

    “Ya nanti kami lihat  dan kami pelajari dulu semuanya, begitu semua sudah ready dan semua siap, maka beliau [Prabowo] yang akan tanda tangan,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Prasetyo tak menutup kemungkinan bahwa Keppres bahkan dapat diteken sebelum proyek pembangunan rampung seutuhnya. Mengingat sebelumnya Presiden Prabowo Subianto merencanakan dan menargetkan untuk merampungkan pembangunan IKN dalam kurun 4 tahun.