Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Mengenal Apa Itu BRIN yang Punya Kepala Baru

    Mengenal Apa Itu BRIN yang Punya Kepala Baru

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru, Arif Satria. Ia menggantikan Kepala BRIN sebelumnya, Laksana Tri Handoko. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11) kemarin.

    Apa Itu BRIN

    BRIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang membidanginya. Awalnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

    Adapun tugas BRIN, seperti dirangkum dari laman resmi BRIN.go.id adalah menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi yang terintegrasi.

    BRIN awalnya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun dalam perjalanannya, pada 5 Mei 2021, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional.

    Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

    Adapun posisi BRIN bukan lagi sebagai regulator, karena fungsi regulasi tetap berada di kementerian. BRIN menjadi satu badan tersendiri dengan peleburan BATAN, BPPT, LAPAN dan LIPI serta lembaga riset di kementerian dan lembaga.

    Kepemimpinan BRIN

    Kepala BRIN pertama adalah Laksana Tri Handoko. Sosok yang sebelumnya memimpin LIPI itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021.

    Di tahun yang sama, Jokowi juga melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

    Lalu pada Agustus 2023, Megawati Soekarnoputri melantik Amarulla Octavian, sebagai Wakil Kepala BRIN. Pengangkatan wakil ini disambut baik Handoko mengingat BRIN sebagai organisasi yang membidangi riset dengan cakupan yang luas, membutuhkan sosok yang bisa membantu percepatan pelaksanaan tugas BRIN.

    Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria menjadi Kepala BRIN yang baru. Tak hanya Arif, Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN yang memang sudah mendampingi Handoko sejak 2023. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

    Sebelum menggantikan Handoko, Arif Satria diketahui menjabat sebagai Rektor Insitut Pertanian Bogor (IPB) University. Ia menyatakan segera mundur dari jabatan Rektor IPB University setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo.

    (rns/fay)

  • Arif Satria Mundur dari Jabatan Rektor IPB Usai Dilantik jadi Kepala BRIN

    Arif Satria Mundur dari Jabatan Rektor IPB Usai Dilantik jadi Kepala BRIN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria memastikan akan segera menyesuaikan jabatannya sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Menjawab pertanyaan awak media terkait statusnya di IPB, Arif menegaskan bahwa dirinya akan melepaskan jabatan tersebut sesuai aturan internal kampus. 

    “Ya, status rektor harus. Sampai hari ini kan masih, belum diperhentikan. Salah satu aturan yang ada di IPB, saya harus melepas jabatan rektor di IPB. Itu yang karena tugas di sini,” ujarnya. 

    Ketika ditanya apakah dirinya akan mundur dari jabatan rektor, Arif membenarkan. 

    “Ya, harus diganti,” katanya singkat.

    Dalam kesempatan yang sama, Arif juga menegaskan komitmennya untuk mendukung arahan Presiden Prabowo dalam memperkuat riset di tiga sektor utama, yakni pangan, energi, dan air.

    Dia menilai bidang pangan menjadi salah satu area strategis yang akan menjadi fokus utama riset BRIN.

    “Kan pangan banyak sekali ya mulai dari on farm hingga off farm. Jadi dari mulai soal benih, soal pupuk, soal teknik budidaya, soal pascapanen, soal pengolahan, banyak sekali. Soal pangan saja sudah luas sekali. Sekarang presiden meminta pangan, ya kita harus kawal,” tutur Arif.

     Terkait proyek dan lokasi prioritas riset yang akan dijalankan BRIN, Arif menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian teknis, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mempercepat upaya swasembada nasional.

    “Iya ke situ, makanya kita gandeng kementerian teknisnya, kementan kan harus segera swasembada,” ujarnya.

    Namun, dia menegaskan bahwa rincian proyek dan lokasi prioritas masih dalam tahap pemetaan internal. 

    “Belum, saya baru tahu ini kan dilantik. Itu kira-kira arahnya ke sana, dan suatu saat akan kami sampaikan setelah kami memetakan di dalam internal dulu,” kata Arif.

  • 1 PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh Nasional

    1 PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh Nasional

    PDI-P Hanya Terima Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Bagi 9 Tokoh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus PDI-P Guntur Romli menyatakan, pihaknya hanya menerima gelar pahlawan nasional yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada sembilan tokoh.
    Sementara itu, untuk penganugerahan gelar
    pahlawan nasional
    kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, mereka tak menerimanya.
    ”
    PDI Perjuangan
    menerima gelar
    pahlawan
    bagi Gus Dur, Marsinah, dan lain-lain, kecuali kepada Soeharto. Kami menolak gelar pahlawan pada Soeharto,” ujar Guntur kepada
    Kompas.com
    , Selasa (11/11/2025).
    Menurutnya, pemberian gelar pahlawan ke Soeharto sama saja dengan pengkhianatan terhadap Reformasi ’98.
    “Bagaimana mungkin sosok yang sudah digulingkan rakyat Indonesia, tiba-tiba disebut pahlawan? Bagaimana mungkin Marsinah dan Gus Dur yang menjadi sasaran kekerasan di era Orde Baru, pelaku (Soeharto) dan korbannya sama-sama ditempatkan sebagai pahlawan?” tuturnya.
    “Negara/pemerintah harusnya menagih kepada Soeharto dan ahli warisnya ganti rugi triliunan sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bukan malah memberikan gelar pahlawan dan tunjangan tahunan, belum lagi proses pengadilan HAM berat,” imbuh Guntur.
    Sebelumnya, Presiden
    Prabowo
    Subianto menganugerahkan
    gelar pahlawan nasional
    kepada 10 tokoh di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (10/11/2025).
    Adapun acara penganugerahan dimulai dengan pengumandangan lagu “Indonesia Raya”.
    Kemudian, dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, diiringi dengan lagu mengheningkan cipta.
    “Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa Indonesia yang telah memberi segala-galanya agar kita bisa hidup merdeka dan kita bisa hidup dalam alam yang sejahtera,” kata Prabowo saat mengheningkan cipta.
    Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
    “Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” bunyi kutipan Keppres.
    Berikut ini 10 nama yang dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Prabowo:
    1. Abdurrahman Wahid, tokoh dari Jawa Timur
    2. Jenderal Besar TNI Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah
    3. Marsinah, tokoh dari Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja, tokoh dari Jawa Barat
    5. Hajjah Rahma El Yunusiyyah, tokoh dari Sumatera Barat
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, tokoh dari Jawa Tengah
    7. Sultan Muhammad Salahuddin, tokoh dari NTB
    8. Syaikhona Muhammad Kholil, tokoh dari Jawa Timur
    9. Tuan Rondahaim Saragih, tokoh dari Sumatera Utara
    10. Zainal Abisin Syah, tokoh dari Maluku Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Top 3 News: Prabowo Tetapkan 10 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional Mulai Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah

    Top 3 News: Prabowo Tetapkan 10 Tokoh Jadi Pahlawan Nasional Mulai Soeharto, Gus Dur hingga Marsinah

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara semasa hidupnya. Itulah top 3 news hari ini.

    Upacara penganugerahan digelar di Istana Negara Jakarta, bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional, Senin 10 November 2025.

    Salah satu tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional yakni, Presiden kedua RI Soeharto (Jawa Tengah) dan Presiden keempat RI Abdurachman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur. Ada pula nama mertua Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo.

    Sementara itu, Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan ada sebanyak tujuh peledak yang dibawa terduga pelaku di kasus ledakan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut).

    Juru Bicara Densus 88 AKBP Mayndra Eka Wardhana membenarkan temuan timnya, bahwa ada sebanyak tujuh peledak berdasarkan hasil Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Jumat, 7 November 2025.

    Menurutnya, sebanyak empat peledak berhasil diledakkan di dua lokasi berbeda dalam lingkungan SMAN 72 Jakarta. Meski begitu, dia belum merinci lebih jauh perihal temuan peledak tersebut.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Penyelidikan difokuskan pada indikasi ketidakwajaran harga lahan yang dibeli untuk proyek strategis nasional tersebut.

    Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan awal, dengan fokus pada aspek pengadaan tanah, bukan pada proses pembangunan fisik proyeknya.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 10 November 2025:

    Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana yang akrab disapa Mbak Tutut tak mempermasalahkan apabila ada pihak yang kontra terkait penetapan mendiang ayahnya sebagai Pahlawan Nasional. Mbak Tutut memastikan keluarganya tidak dendam.

  • Kabar Mbak Tutut Hari ini, Tetap Setia di Samping Pak Harto

    Kabar Mbak Tutut Hari ini, Tetap Setia di Samping Pak Harto

    Liputan6.com, Jakarta – Di ruang megah Istana Negara, Senin pagi, 10 November 2025, sorotan muncul ketika nama Presiden Indonesia ke-2, Soeharto disebut sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional. Momen selama  lebih dari satu dekade itu akhirnya tiba tepat pada peringatan Hari Pahlawan, 10 November. 

    Di antara barisan tamu undangan, Siti Hardijanti Rukmana, atau akrab disapa Mbak Tutut, tampak menunduk haru. Dengan tenang, ia menyeka sudut matanya, barangkali mengingat kembali begitu banyak kenangan bersama ayahnya, dari masa keemasan Orde Baru, hingga hari-hari ketika sang ayah mengumumkan pengunduran diri dari kursi kepresidenan 27 tahun silam. 

    Kini, di ruang yang sama, sejarah seakan berputar. Soeharto, yang dulu turun di tengah badai kritik, kini diakui negara sebagai salah satu pahlawan bangsa.

    Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto bukan tanpa perdebatan. Selama lebih dari 10 tahun, nama Soeharto selalu muncul dalam daftar usulan, namun urung ditetapkan karena perbedaan pandangan di masyarakat. Mbak Tutut, yang sejak muda menjadi tangan kanan sekaligus bayang-bayang setia ayahnya, menanggapi dinamika itu dengan bijak.

    “Untuk yang kontra, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa. Negara kita ini kan Bineka, banyak macamnya. Monggo-monggo saja,” ujarnya lembut usai upacara di Istana.

    Ia memahami bahwa warisan sejarah tak pernah hitam putih. Bagi sebagian orang, Pak Harto, biasa Soeharto disapa, adalah Bapak Pembangunan yang menegakkan stabilitas dan swasembada pangan. Bagi yang lain, masa pemerintahannya diingat dengan luka dan pembatasan kebebasan.

    Namun bagi Tutut, semuanya adalah bagian dari perjalanan bangsa yang harus diterima dengan lapang dada.

    “Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan. Pro dan kontra itu wajar, yang penting jangan ekstrem,” katanya dengan nada teduh.

     

    Presiden ke-2 Indonesia Soeharto mendapat anugerah Pahlawan Nasional dari Presiden RI Prabowo Subianto.

  • Sarwo Edhie pahlawan nasional, AHY kenang pelajaran hidup “Pak Ageng”

    Sarwo Edhie pahlawan nasional, AHY kenang pelajaran hidup “Pak Ageng”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang pelajaran hidup dari mendiang kakeknya, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sarwo Edhie, yang di lingkungan keluarga dipanggil dengan sebutan “Pak Ageng”, menerima anugerah Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    “Beliau selalu mengajarkan kepada kami semua, Beliau adalah seorang tokoh yang, seorang figur yang sederhana, tetapi memiliki nilai dan prinsip yang kuat baik dalam kepemimpinan maupun dalam memaknai kehidupan. Beliau selalu mengajarkan kepada kami anak cucunya untuk terus menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas upacara penganugerahan gelar pahlawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (10/11).

    “Itu kalimat yang selalu terkenal dalam hati dan pikiran kami semua, menegakkan kebenaran di atas jalan Tuhan, artinya kita harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk negeri ini, untuk masyarakat. Saya tentunya bukan hanya mengidolakan beliau, tetapi juga ingin bisa melanjutkan (perjuangan, red.) Beliau,” sambung AHY.

    Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional berlangsung di Istana Negara tepat saat peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Dalam prosesi itu, AHY mewakili keluarga besar Sarwo Edhie untuk menerima penghargaan dari Presiden Prabowo kepada Sarwo Edhie Wibowo.

    “Untuk kami, keluarga besar Sarwo Edhie Wibowo, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang telah menganugerahkan anugerah Pahlawan Nasional ini. Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa atas jasa dan pengabdian Beliau sebagai seorang prajurit, yang kemudian menjadi salah satu tokoh,” kata AHY.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY mengangkat kembali peran Sarwo Edhie dalam sejarah bangsa.

    “Beliau memiliki jasa yang penting dalam pemberantasan G30S/PKI. Ini sudah tentunya menjadi pengingat kepada kami semua, keluarga besar, dan generasi penerus untuk bisa melanjutkan segala legacy, dan sekaligus cita-cita dan nilai-nilai perjuangan Beliau semasa hidupnya. Saya bersama keluarga juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia yang juga masih terus mengenang dan memuliakan Beliau,” ujar AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Andi Firdaus
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Netizen Sebut Bapak Pembangunan Vs Diktator

    Netizen Sebut Bapak Pembangunan Vs Diktator

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menetapkan Presiden kedua RI, Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional pada peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11/2025). Pengangkatan ini diumumkan dalam upacara di Istana Negara dan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada keluarga Cendana.

    Keputusan tersebut disambut dengan reaksi publik yang terbelah di media sosial. Sebagian menganggap Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”, sementara yang lain mengkritiknya sebagai pemimpin otoriter yang meninggalkan rekam jejak pelanggaran HAM dan korupsi.

    Saking ramainya yang membahas, nama Soeharto masih memuncaki daftar trending topic di X.com hingga Selasa pagi (11/10/2025). Lebih dari 115 ribu postingan membahas polemik pengangkatan pahlawan nasional tersebut.

    Bapak Pembangunan

    Pendukung pengangkatan ini banyak yang menyoroti era Orde Baru sebagai masa stabilitas politik, ekonomi, dan sosial.

    “soeharto bukan sekadar presiden, ia adalah bapak pembangunan yang membawa indonesia dari ketidakpastian menuju kemajuan. dari swasembada pangan hingga listrik masuk desa, karya nyatanya tak terbantahkan,” ujar @textcicicuit.

    Sementara @pranatadayken menambahkan “Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan yang telah memberikan fondasi kuat bagi kemajuan bangsa, dengan berbagai karya dan kebijakan yang membawa Indonesia menuju era pertumbuhan dan stabilitas.”

    Akun @are_inismyname juga membela, “Suka atau tidak dia pernah memimpin di negeri ini dan Indonesia menjadi negara macan asia. Stabilitas tercapai saat itu baik bidang politik, ekonomi dan sosial budaya.”

    Diktator

    Di sisi lain, gelombang penolakan turut membanjiri X. “Benar-benar berita di luar nalar: Soeharto dikabarkan memperoleh gelar pahlawan nasional! Sudah mempersekusi etnis Tionghoa, melarang jilbab di sekolah, melakukan tindakan penghilangan orang dan penangkapan tanpa pengadilan, parahnya belum diadili semasa hidupnya terus tau-tau jadi pahlawan nasional,” kata @erlanishere.

    “Resmi sudah, Orde Baru hidup kembali. Soeharto jadi pahlawan nasional. Pembunuh begitu banyak orang, diktator yang mengurung begitu banyak tahanan politik, jadi pahlawan,” ujar @sunatlaserbeam.

    “Kau bisa aja mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan. Tapi bagi kami yg pernah ikut peristiwa Trisakti, Soeharto adalah DIKTATOR yang tangannya berlumuran darah.!!!” ucap @pejuang_nasib.

    Penetapan Pahlawan Nasional

    Penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional. Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

    Diberitakan sebelumnya oleh detiknews, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional ke sepuluh tokoh. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Pemberian gelar pahlawan nasional ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Dari sepuluh tersebut, terdapat nama Presiden ke-2 Soeharto.

    Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) menegaskan bahwa Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, memenuhi seluruh persyaratan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
    Pernyataan tersebut disampaikan Fadli seusai melaporkan 40 nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional yang baru diusulkan, serta 9 nama tambahan hasil lanjutan dari tahun sebelumnya, kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Seluruh nama yang diajukan telah melalui penelitian dan pengkajian mendalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP), melibatkan pakar lintas disiplin ilmu, serta disinergikan antara pemerintah daerah dan pusat. Proses ini dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan,” ujar Fadli, dalam keterangan tertulis.

    Menurut Fadli, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan wujud penghormatan negara kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan jasa besar bagi bangsa dan negara.

    Dukungan terhadap penilaian tersebut datang dari berbagai kalangan, termasuk organisasi keagamaan. Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr Adian Husaini, turut menyatakan dukungannya terkait penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

    Menurut Fadli, nama Soeharto telah diusulkan sebanyak tiga kali, termasuk pengusulan sebelumnya pada 2011 dan 2015, dan semua pengusulan tersebut telah memenuhi syarat. Dalam usulan tahun 2025 ini, nama Soeharto menjadi salah satu dari 40 usulan nama penerima gelar pahlawan nasional dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.

    Fadli menjelaskan proses pengkajian gelar kehormatan tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pengkajian turut melibatkan para ahli dari berbagai bidang ilmu.

    Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom) Foto: Bambang Trihatmodjo dan Tutut Soeharto di Istana (Eva/detikcom)

    Menanggapi polemik di masyarakat terkait penetapan Soeharto jadi pahlawan nasional, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana, mengaku tak masalah dengan pro dan kontra yang terjadi.

    “Masyarakat Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang pro ada yang kontra itu wajar-wajar saja,” ujar sosok yang dikenal Tutut Soeharto ini di Istana Negara, Senin (10/11/2025).

    Dia mengajak semua pihak melihat apa yang telah dikerjakan Soeharto. Dia menyebut Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden selama 32 tahun, telah banyak berjuang untuk negara dan masyarakat Indonesia.

    “Yang pentingkan kita melihat apa yang telah dilakukan bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat itu semua perjuangan untuk negara dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Tutut berharap pihak yang kontra dengan Soeharto menjadi pahlawan tak bersikap ekstrem. Dia mengajak semua pihak menjaga persatuan.

    “Jadi boleh-boleh saja kontra, tapi juga jangan ekstrem, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Mengulik Sejarah dan Syarat Pemberian Gelar Pahlawan Nasional”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Politik kemarin, 10 pahlawan baru hingga soal Komisi Reformasi Polri

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (10/11). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo anugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Soeharto jadi Pahlawan, Tutut tanggapi pro-kontra stigma korupsi–HAM

    Putri Presiden RI ke-2 Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti (Tutut Soeharto), menanggapi pro dan kontra penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada ayahandanya di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pernyataannya seusai agenda itu, Tutut yang didampingi sang adik, Bambang Trihatmodjo, menyebut pro dan kontra yang muncul di masyarakat sebagai hal yang wajar dan bagian dari dinamika demokrasi.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Kakak Marsinah kepada Prabowo: Hapus outsourcing, sejahterakan buruh

    Kakak dari Pahlawan Nasional Marsinah, Marsini, menitipkan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus total praktik alih daya atau outsourcing di sektor tenaga kerja Indonesia.

    Marsini, seusai mewakili keluarga hadir pada Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional 2025 di Istana Negara, Jakarta, Senin, juga berharap terobosan pemerintah, termasuk kebijakan Upah Minimum Regional (UMR), benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup pekerja.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Presiden Prabowo lantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua MA

    Presiden Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Pelantikan Dwiarso sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial itu ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dengan Hormat Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi Reformasi Polri undang GNB dan sejumlah tokoh untuk belanja masalah

    Komisi Percepatan Reformasi Polri berencana mengundang organisasi Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dan beberapa tokoh masyarakat untuk belanja masalah sebagai langkah penyusunan rekomendasi terkait reformasi Polri.

    “Hari Kamis (13/11) diharapkan kami sudah mengadakan public hearing (dengar pendapat) pertama, khususnya kami akan mengundang Gerakan Nurani Bangsa dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lain yang punya aspirasi,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih, Pahlawan Nasional Asal Simalungun yang Dijuluki ‘Napoleon dari Tanah Batak’

    Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih, Pahlawan Nasional Asal Simalungun yang Dijuluki ‘Napoleon dari Tanah Batak’

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11/2025). Upacara penganugerahan ini digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.

    Salah satu penerima gelar tersebut adalah Tuan Rondahaim Saragih. Selain Tuan Rondahaim, ada sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Marsinah.

    Profil dan Jejak Juang Tuan Rondahaim Saragih

    Tuan Rondahaim Saragih Garingging dikenal sebagai salah satu tokoh besar asal Tanah Simalungun, Sumatera Utara yang lahir pada tahun 1828. Ia menjabat sebagai Raja Raya ke-14 dari Kerajaan Raya dan bergelar kehormatan “Raja Raya Namabajan,” yang bermakna raja berhati besar dan pemberani. Sebagai pemimpin adat sekaligus raja, Rondahaim dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap kemerdekaan serta martabat rakyatnya.

    Ia juga dikenal sebagai sosok yang gigih menentang penjajahan Belanda yang mencoba menguasai wilayah Simalungun. Ketika banyak kerajaan di sekitarnya mulai tunduk kepada kekuasaan kolonial, Rondahaim justru memilih untuk bertahan dan berjuang.

    Ia memimpin perlawanan melalui strategi diplomasi serta peperangan yang cerdas, hingga dijuluki “Napoleon der Bataks” atau “Napoleon dari Tanah Batak” oleh pihak Belanda karena keberaniannya dalam taktik perang.

    Semangat juang dan keberaniannya dalam mempertahankan kedaulatan menjadikannya simbol keteguhan rakyat Simalungun melawan penjajahan. Atas jasanya, Tuan Rondahaim Saragih kini dikenang sebagai pahlawan nasional yang menginspirasi generasi penerus untuk mencintai tanah air dan menegakkan keadilan.

     

  • Marsinah Pahlawan Nasional, "Palu Godam" bagi Perjuangan Buruh Surabaya 10 November 2025

    Marsinah Pahlawan Nasional, "Palu Godam" bagi Perjuangan Buruh Surabaya 10 November 2025

    Marsinah Pahlawan Nasional, “Palu Godam” bagi Perjuangan Buruh
    Tim Redaksi
    NGANJUK, KOMPAS.com
    – Pemberian gelar Pahlawan Nasional di Bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada Marsinah, aktivis buruh asal Nganjuk yang meninggal dunia pada 1993, dinilai sebagai langkah tepat dan bersejarah.
    Menurut Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Nara Setya Wiratama, penetapan ini bukan hanya bentuk penghormatan terhadap keberanian
    Marsinah
    , tetapi juga dapat menjadi legitimasi moral dan politik bagi perjuangan kaum buruh di Indonesia.
    “Pemberian gelar
    pahlawan nasional
    ini adalah legitimate, sudah diakui oleh nasional. Meskipun itu seakan-akan hanya hitam di atas putih, tetapi itu menjadi fondasi (perjuangan buruh),” kata Nara kepada
    Kompas.com
    , Senin (10/11/2025).
    Nara mengatakan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Marsinah dapat menjadi “palu godam” bagi para buruh, ketika hak-hak mereka tidak dipenuhi atau bahkan didiskriminasi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
    “Dengan Marsinah yang saat ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional, itu menjadi palu godam yang bisa digunakan oleh teman-teman buruh ketika suatu saat nasib buruh itu dipontang-panting atau didiskriminasi,” tuturnya.
    Pria yang juga menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten
    Nganjuk
    ini sangat setuju dengan langkah pemerintah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional.
    Bagi Nara, keberanian Marsinah yang memperjuangkan hak-haknya sebagai buruh pada masa akhir pemerintahan Orde Baru merupakan tindakan yang luar biasa.
    “Waktu itu pemerintahannya begitu sentralistik dan cenderung otoriter, tidak ada siapa pun yang berani. Siapa pun yang yang berani ya risikonya dibungkam atau hilang,” ucap Nara.
    “Nah, Marsinah ini sosok yang berani, dia adalah salah satu contoh perjuangan, apalagi dia adalah seorang wanita,” kata dia.
    Menurut Nara, sosok Marsinah menembus batas sosial dan politik zamannya, apalagi sebagai seorang perempuan.
    Ia memperjuangkan nasib buruh yang kala itu bekerja dengan tekanan tinggi, tetapi menerima upah tidak layak.
    “Saya sangat cocok dan sepakat Marsinah menjadi pahlawan nasional, dan memang harusnya seperti itu, dan itu layak disandangkan untuk Marsinah,” kata dia. 
    Meski menyambut positif penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional, Nara menilai masih ada “utang sejarah” yang belum dituntaskan, yaitu pengungkapan dalang di balik pembunuhannya.
    Untuk itu, ia mendorong agar dibentuk tim ahli atau tim khusus untuk mengungkap dalang di balik terbunuhnya Pahlawan Nasional Marsinah.
    “Sebenarnya perlu ada tim khusus ya, atau tim ahli yang memang secara khusus untuk menyelidiki ini,” kata dia.
    Kendati demikian, Nara menyadari bahwa untuk mengungkap kasus ini tidak akan mudah.
    “Marsinah wafat tahun 1993, sudah 32 tahun kalau ditarik dari 2025. Artinya kalau mencari dalang siapa, itu sebenarnya sudah ada, banyak hipotesa yang menyatakan dalang si A, si B, dan sebagainya,” ujar dia. 
    “Tapi lagi-lagi ini kaitannya dengan kemauan pemerintah sendiri, itu mau atau tidak, gitu aja,” kata dia.
    Pada Senin (10/11/2025), Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan gelar pahlawan nasional di bidang Perjuangan Sosial dan Kemanusiaan kepada aktivis buruh, Marsinah.
    Pemberian gelar ini dilakukan Prabowo kepada ahli waris Marsinah di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025).
    Dalam proses pemberian gelar pahlawan ini, narator di Istana menyebutkan Marsinah sebagai simbol keberanian, moral, dan perjuangan hak asasi manusia (HAM).
    “Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan. Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa,” ujar narator di Istana.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.