Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Prabowo Mulai Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, ASN Pindah Duluan Tahun Depan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkantor Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028.

    Sementara itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan pindah terlebih dahulu ke IKN pada awal 2025.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan persiapan pemindahan ASN dari sekarang.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan alokasi anggaran untuk kelanjutan infrastruktur IKN masih tersedia.

    “Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya,” kata Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (10/12/2024).

    Diana menyebut, berdasarkan arahan Prabowo, pembangunan ibu kota negara IKN masih menjadi sebuah keharusan.

    Hal itu salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

    Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp 89 triliun sebesar 61,7 persen.

    Rinciannya, batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun progres pembangunannya sebesar 95,8 persen.

    Batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun progres pembangunannya sebesar 75,1 persen.

    Batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun progres pembangunanya sebesar 27,9 persen.

    Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini dapat diresmikan dalam waktu dekat.

    Infrastruktur tersebut, kata Diana, di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

    Selain pembangunan infrastruktur, Diana memastikan pemelihaaran dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya juga menjadi prioritas.

    “Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” ujar Diana.

    Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya.

    “Infrastruktur kawasan eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis.

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.”

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

     

  • Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. 

    Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

    Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. 

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. 

    “Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis. 

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Peresmian sejumlah infrastruktur  Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Presiden Prabowo terima Mualem-Dek Fadh di Istana Negara

    Presiden Prabowo terima Mualem-Dek Fadh di Istana Negara

    “Pertemuan ini berlangsung di Istana Negara, selepas shalat magrib secara berjamaah antara Prabowo Subianto dan Mualem – Dek Fadh,”

    Banda Aceh (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima silaturahmi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang mengantongi suara terbanyak Muzakir Manaf – Fadhlullah Mualem – Dek Fadh, di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Pertemuan ini berlangsung di Istana Negara, selepas shalat magrib secara berjamaah antara Prabowo Subianto dan Mualem – Dek Fadh,” kata Juru Bicara Badan Pemenangan Aceh Mualem – Dek Fadh, Mahfudz Y Loethan, di Banda Aceh, Senin.

    Dalam pertemuan itu, kata dia, Presiden Prabowo mengucapkan selamat atas kemenangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah. Diharapkan agar eks panglima GAM itu dapat menjalankan amanah dengan baik demi kesejahteraan rakyat Aceh.

    “Pertemuan tersebut berlangsung lebih kurang sekitar satu jam, dan banyak membahas terkait arah pembangunan Aceh kedepan untuk lebih baik,” ujarnya.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Hadi Prasetyo Sekretaris Negara, Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet Merah Putih, serta T Irsyadi MD.

    Mahfudz menyampaikan, pertemuan ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Pusat memperhatikan Aceh sebagai salah satu provinsi prioritas pembangunan kedepan.

    Kemudian, lanjut dia, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Mualem-Dek Fadh dalam membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera.

    Presiden, tambah dia, juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pusat. Berharap Aceh dapat menjadi salah satu contoh provinsi yang mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

    Dalam kesempatan itu, Mualem dan Dek Fadh mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan dan perhatian Presiden Prabowo.

    Mereka berkomitmen untuk bekerja keras dan memastikan visi serta misi yang diusung selama kampanye dan juga visi dan misi Prabowo – Gibran dapat diwujudkan dengan baik di tanah rencong.

    “Kami siap mengemban amanah ini dan akan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan Aceh, sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan seluruh masyarakat Aceh,” demikian Mualem.

    Sebagai informasi, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada serentak untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Aceh 2024.

    Dalam rapat pleno tersebut, KIP Aceh menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Bustami – Fadhil Rahmi memperoleh 1.309.375 suara. Serta pasangan nomor 02 Muzakir Manaf – Dek Fadh meraih sebanyak 1.492.846 suara.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Basuki Ungkap Persiapan Jelang Prabowo Berkantor di IKN

    Basuki Ungkap Persiapan Jelang Prabowo Berkantor di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana IKN guna memenuhi rencana Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan berkantor di IKN pada 2028 mendatang. Salah satunya adalah pembangunan 12 pos pengamanan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pembangunan 12 pos tersebut akan dilaksanakan pada 2025 mendatang. “2025 kita akan bikin pos-pos, ada 12 pos (pengamanan) yang akan kita buat,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Basuki juga menyebutkan akan ada pembangunan gedung kantor Kementerian Pertahanan, kantor BIN, TNI dan Polri yang sudah memasuki tahap lelang. Dia mengatakan saat ini tengah menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) hingga nantinya proses pembangunan.

    “Jadi sedang revisi DIPA. Kalau sudah revisi DIPA, terus tanda tangan kontrak, kemudian dilaksanakan (pembangunan),” katanya.

    Di samping itu, pihaknya juga akan menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Pada tahun depan direncanakan akan ada proses lelang. Untuk pembangunan tersebut pihaknya meminta tambahan anggaran sebesar Rp 8,1 triliun.

    Selain itu, Basuki mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Kalimantan Timur untuk mengamankan sejumlah objek vital nasional seperti Istana Negara.

    “Kami sudah koordinasi dengan Kapolda, dan di sana sudah ada kantor BIN juga. Kantor satelit BIN, dan dengan Kapolda termasuk untuk pengamanan pam air minum,” ungakpnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal berkantor di IKN pada bulan Agustus 2028 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    “Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Begitu pula dengan perangkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif, beserta para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga ditargetkan bisa menghuni IKN di waktu tersebut. Artinya, pada tahun 2028 diharapkan pemerintahan mulai berjalan di IKN.

    “Eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Berserta seluruh ASN penunjangnya,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Dituduh Makar, Presiden Korsel Dilarang ke Luar Negeri – Halaman all

    Gejolak politik di Korea Selatan ikut berimbas pada bursa saham di Seoul yang pada Senin (9/12) jatuh ke level terendah sejak lebih dari satu tahun.

    Kegamangan investor bersumber pada kebuntuan di parlemen seputar gagalnya upaya pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol, akibat aksi boikot partai pemerintah, Sabtu (7/12). Pada saat yang sama, polisi menahan menteri pertahanan yang bertanggung jawab menerbitkan darurat militer, sementara menteri dalam negeri mengundurkan diri.

    Kedua pejabat, ditambah Presiden Yoon, sedang diperiksa atas dugaan makar. Dia kini dikenakan larangan berpergian ke luar negeri, dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman. Adapun pihak oposisi mengaku akan kembali menggulirkan upaya pemakzulan pekan ini, yang membutuhkan dukungan suara sejumlah kader partai pemerintah untuk memenuhi syarat mayoritas mutlak.

    Bae Sang-up, seorang pejabat Kementerian Kehakiman, mengatakan bahwa larangan berpergian terhadap Yoon dikeluarkan atas permintaan dari kepolisian, jaksa, dan lembaga antikorupsi.

    Penahanan terhadap presiden?

    Pada hari Senin, seorang perwira senior Badan Kepolisian Nasional mengatakan kepada bahwa pihaknya berwenang menahan presiden jika memenuhi syarat. Pasalnya, meski kebal hukum selama menjabat, presiden Korea Selatan tidak dilindungi jika melakukan delik makar atau pengkhianatan negara.

    Artinya, Yoon bisa diinterogasi dan ditahan polisi atas keputusannya menerbitkan darurat militer. Namun begitu, sebagian besar pengamat meragukan polisi akan dengan paksa menahan kepala pemerintahan atau menggeledah istana negara.

    Kelompok oposisi di bawah Partai Demokrat menyebut status darurat oleh Presiden Yoon sebagai langkah “inkonstitusional, sebuah pemberontakan ilegal atau kudeta.” Partai tersebut mengklaim telah mengadukan setidaknya sembilan pejabat negara kepada polisi terkait dugaan makar, termasuk Presiden Yoon.

    Menteri Pertahanan Kim Yong Hyun pada Minggu (9/12) dijemput aparat kepolisian dan menjadi pejabat pertama yang ditahan dalam huru-hara seputar darurat sipil.

    “Berserah kepada keputusan partai”

    Kementerian Pertahanan minggu lalu secara terpisah menskors tiga komandan militer atas dugaan keterlibatan mereka dalam penerapan darurat militer. Mereka termasuk di antara mereka yang menghadapi tuduhan pemberontakan yang diajukan oposisi.

    Pada hari Sabtu, Yoon mengeluarkan permintaan maaf atas keputusan darurat militer, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mengabaikan tanggung jawab hukum atau politik atas deklarasi tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya akan berserah kepada partai PPP untuk memetakan jalan keluar dari kekacauan politik, “termasuk hal-hal yang terkait dengan masa jabatan saya.”

    Sejak menjabat pada tahun 2022, Yoon yang dari partai konservatif sudah acap berseteru dengan kelompok liberal yang mengendalikan parlemen. Oposisi sebelumnya mengajukan serangkaian mosi untuk memakzulkan beberapa pejabat tinggi di kabinet dan menyerang Yoon atas skandal korupsi yang melibatkan istrinya.

    Dalam pengumuman darurat militer pada Selasa malam, Yoon menyebut parlemen sebagai “sarang penjahat” yang menghambat urusan negara dan bersumpah untuk melenyapkan “pengikut Korea Utara yang tidak tahu malu dan pasukan anti-negara.” Dekrit darurat militer Yoon hanya bertahan selama enam jam karena digugurkan Majelis Nasional, yang memaksa pemerintah memulihkan status sebelum fajar pada hari Rabu (4/12).

    Awalnya, dekrit oleh Yoon ditentang sejumlah petinggi Partai Kekuatan Rakyat, PPP. Namun, dalam pencoblosan pemakzulan di parlemen, tidak ada suara membelot dari fraksi pemerintah seperti yang sebelumnya diharapkan.

    rzn/yf (rtr/ap)

  • Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Menag Bakal Rapat Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Haji Minggu Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar memastikan akan melaksanakan rapat untuk membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH) tahun 2025 pada pekan depan.

    “Dalam waktu dekat kita akan rapat. Mungkin minggu depan lah,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    Kendati demikian, Nasarudin mengatakan bahwa persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah berjalan.

    Bahkan, dia mengaku dari Kementerian Agama pun terdapat sejumlah catatan yang telah disesuaikan agar seirama dengan keinginan pemerintahan Arab Saudi.

    “Ya kami juga menyesuaikan perkembangan di Saudi. Kan Saudi Arabia ada perkembangan-perkembangan, jadi kita menyesuaikan,” tandas Nasarudin.

    Menurut catatan Bisnis, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan perpanjangan tahap II pelunasan biaya haji 2024 atau biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H ditutup pada 5 April 2024.

    Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Saiful Mujab mengatakan bahwa kuota nasional jemaah haji reguler sudah terpenuhi.

    Indonesia pada tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota. Sehingga, total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

    “Alhamdulillah, kuota jemaah haji reguler pada penutupan proses pelunasan 5 April 2024, sudah terpenuhi,” kata Saiful Mujab di Jakarta, Sabtu (6/4/2024).

    Pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler dibuka dalam dua tahap yakni tahap pertama, dibuka sejak 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Tahap ini kemudian diperpanjang hingga 23 Februari 2024.

    Adapun, tahap kedua dibuka dari 13 – 26 Maret 2024. Saat itu baru 194.744 jemaah reguler yang melakukan pelunasan, sehingga pelunasan diperpanjang pada 1 – 5 April 2024.

    “Sampai hari terakhir, ada 196.272 kuota yang terlunasi, terdiri atas 194.285 jemaah haji reguler, 1.484 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 503 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU),” ujarnya.

    Masih ada 17.048 kuota jemaah haji reguler. Sisa kuota ini akan diisi oleh jemaah haji reguler yang sudah melunasi, tapi dengan status cadangan.

    “Saat ini tercatat ada 26.689 jemaah yang juga sudah melunasi dengan status cadangan. Jadi bahkan sudah melebihi sisa kuota yang ada,” sebut Saiful.

    Dia menuturkan jemaah yang sudah melunasi dengan status cadangan ini akan mengisi sisa kuota. Termasuk jika ada jemaah yang sudah lunas, tapi karena satu alasan menunda keberangkatannya.

    “Ini juga akan diisi kuota cadangan. Pengisian kuota cadangan berdasarkan nomor urut porsi,” tuturnya.

    Saiful Mujab bersyukur seluruh kuota jemaah haji reguler tahun ini sudah terpenuhi. Dia berharap, jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan masuk kuota keberangkatan, semuanya bisa berangkat pada operasional haji 1445 H/2024 M.

    “Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024,” ungkapnya.

  • Kementerian PU dan Pak Bas Kasih Bocoran Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN – Page 3

    Kementerian PU dan Pak Bas Kasih Bocoran Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN – Page 3

    Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka kemungkinan pengerjaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) akan melambat di kabinet pemerintahan saat ini. Lantaran Presiden Prabowo Subianto menaruh prioritas pada sejumlah program andalannya, utamanya swasembada pangan. 

    Dody mengatakan, Kementerian PU saat ini tengah dihadapi soal pengadaan air untuk sawah. Sebab, Prabowo terus memacu jajarannya untuk mempercepat swasembada pangan. 

    Sehingga, program-program lain semisal kelanjutan IKN mungkin tidak akan selesai sesuai jadwal. “Lambat sekali ya enggak, tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah. Prioritasnya saja mungkin,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Diabetes tak terhindarkan? Mulailah gunakan ini!Buka Di sisi lain, Dody menyebut kocek negara untuk mendanai itu pun terbatas. Sehingga ia mempersilakan jika ada pihak swasta maupun asing yang mau ikut berinvestasi di IKN. 

    “On track 100 persen enggak lah, duitnya terbatas. Kami semua lagi cari-cari duit. Kalau ada yang membangun ya kita dengan senang hati, monggo,” ungkap dia.

    Meskipun begitu, Kementerian PU tetap akan menuntaskan berbagai proyek IKN yang berada di bawah kendalinya dan telah mulai digarap. Untuk membuat para pengurus negara dari sisi eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota baru. 

    “Mungkin kami menyelesaikan apa yang pernah dibebankan kepada kami. Tapi next-nya seperti apa, belum. Karena tadi, saya masih dikejar-kejar soal air,” kata Dody. 

    Semisal pembangunan Istana Negara dan gedung perkantoran di IKN yang bakal dipercepat. Untuk membuat Prabowo dan jajarannya bisa mulai berkantor di IKN pada perayaan HUT RI ke-83.

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029, eksekutif, legislatif sama yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” pungkas Dody. 

  • MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras pada 2025 jika stok pangan dalam negeri kuat. Menurut Muzani, pernyataan Prabowo tersebut relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan, sudah mulai membuahkan hasil signifikan.

    “Pernyataan itu (stop impor beras) didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat, seperti misalnya program cetak sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, kata Muzani, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk termasuk perbaikan benih-benih. Hanya saja, kata Muzani, penghentian impor beras tersebut tidak perlu dipaksakan jika stok pangan dalam negeri belum terlalu kuat.

    “Kemungkinan pada 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tetapi menurut saya, jangan dipaksakan. Karena, stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup, dan bagus serta harus cukup kuat,” imbuh Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak perlu impor beras lagi pada 2024. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri mengalami kenaikan.

    “Kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024). Hal itu karena cadangan pangan saat ini cukup dan jadi yang terbesar dalam beberapa tahun belakang.

  • Meski Dihina, Sunhaji Memohon ke Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah: Saya Sudah Memaafkan – Halaman all

    Meski Dihina, Sunhaji Memohon ke Prabowo Tolak Pengunduran Diri Gus Miftah: Saya Sudah Memaafkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang penjual es teh, Sunhaji yang telah dihina Gus Miftah memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden.

    Hal tersebut disampaikan Sunhaji melalui rekaman video yang beredar di media sosial.

    “Saya Sunhaji. Saya menyayangkan keputusan Gus Miftah untuk mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah,” kata Sunhaji, dikutip dari video yang beredar di media sosial, Senin (9/12/2024). 

    Diketahui, Gus Miftah atau Miftah Maulana telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 

    Keputusan pengunduran diri Gus Miftah diumumkan di di Ponpes Ora Aji miliknya di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, pada Jumat, 6 Desember 2024. 

    “Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin menyampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam, setelah berdoa bermuhasabah, dan istiqoroh. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,” ucap Gus Miftah.

    “Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggungjawab saya yang mendalam kepada bapak presiden Prabowo Subianto, serta seluruh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, video yang merekam momen Gus Miftah menghina pedagang es teh saat dirinya berdakwah dalam tabligh akbar di Magelang, Jawa Tengah, viral di media sosial.

    Mulanya, Gus Miftah bertanya kepada penjual es teh tersebut terkait barang dagangannya.

    “Es tehmu jik okeh ra? Masih? Ya kono didol *** (Es teh kamu masih banyak atau tidak? Masih, ya sana dijual. Selanjutnya disensor),” ucap Gus Miftah dari atas panggung kepada pedagang es teh tersebut.

    “Dol’en ndisik ngko lak rung payu, wis, takdir (kamu jual dulu, nanti kalau belum laku, ya sudah, takdir),” sambungnya.

    Hinaan yang disebut Gus Miftah candaan itu turut membuat jemaah yang hadir tertawa.

    Sementara, dalam video tersebut, tampak kamera langsung menyorot pria pedagang es teh itu yang hanya diam sembari memanggul dagangan es tehnya.

    Usai video tersebut viral, akun Instagram Gus Miftah langsung dibanjiri hujatan dari warganet.

    Hargai Keputusan Gus Miftah

    Presiden Prabowo Subianto mengaku dirinya telah mendapat laporan apabila Gus Miftah telah mengundurkan diri.

    “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi saya mendapat laporan apabila beliau mengundurkan diri,” kata Prabowo di Istana Negara Jakarta, Jumat malam, (6/12/2024).

    Prabowo menghargai keputusan Miftah yang mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Apalagi Miftah telah mengakui dirinya melakukan kesalahan ucap.

    “Saya kira kita hargai sikap ksatria itu,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo keputusan Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden merupakan tindakan yang bertanggung jawab dan ksatria. Prabowo meyakini bahwa Miftah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat.

    “Saya kenal beliau dia mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina tapi terlepas itu salah ucap, beliau sadar, beliau salah, salah ucap beliau mengundurkan diri,” katanya.

    Menurut Prabowo jarang di Indonesia orang yang melakukan kesalahan lalu memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Oleh karena itu keputusan Miftah tersebut harus dihargai.

    “Saya kira itu jelas, saya kira di Indonesia juga jarang orang salah kemudian bertanggung jawab dan mengundurkan diri, jadi kita hargai itu, jadi beliau sendiri salah, sadar bahwa beliau ini salah,” pungkasnya.

    PKB Berharap Prabowo Menolak Pengunduran Diri Gus Miftah

    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, meminta Presiden Prabowo Subianto tak menyetujui pengunduran diri Miftah Maulana. 

    Jazilul menilai, Miftah bisa memberikan kontribusi dan dukungan yang sangat besar kepada Prabowo untuk membangun keumatan. 

    ”Kami berharap agar Pak Prabowo tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah, sebab sejatinya Gus Miftah ini juga pro wong cilik. Saya sangat yakin Gus Miftah akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keumatan,” kata Jazilul, dalam keterangannya pada Jumat (6/12/2024).

    Dia menegaskan, peristiwa cemoohan terhadap Sunhaji, pedagang es teh sejatinya sudah selesai karena keduanya sudah saling memaafkan. 

    Lagipula, kata Jazilul, Gus Miftah dengan penuh kerendahan hati bersedia datang dan meminta maaf langsung ke kediaman Sunhaji. 

    Tidak hanya itu, Gus Miftah juga berencana menggelar pengajian akbar di kediaman Sunhaji. 

    ”Sebagai manusia, kita semua, siapa pun termasuk kiai, tidak luput dari salah. Kalau Gus Miftah dalam ceramahnya ada yang keseleo lidah, itu manusia. Toh beliau sudah bersedia meminta maaf langsung dan sudah dimaafkan. Tetapi saya yakin, jauh lebih banyak nasihat baik yang diberikan beliau selama ini,” ujar Jazilul.

    Menurutnya, kini kondisi Sunhaji menjadi sangat terangkat oleh peristiwa yang menjadi viral dan perbincangan publik tersebut. 

    ”Kita ambil hikmahnya saja dan kita jadikan pelajaran bersama. Pasti ada banyak hikmah di balik peristiwa ini. Kita jadi tahu, kiai itu guyonannya saja menjadi berkah, apalagi doa dan nasihat-nasihatnya,” ucapnya.

    Jazilul menambahkan, selama ini, Gus Miftah sangat digemari oleh kalangan wong cilik. Terbukti, dalam setiap pengajian yang digelarnya, tidak pernah sepi dan memberikan keberkahan bagi masyarakat. 

    ”Berapa banyak orang yang mendapatkan hikmah dan berkah dalam setiap kali Gus Miftah menggelar pengajian. Ada pedagang kecil yang bisa berjualan, dan banyak lagi, selain nasihat baik yang beliau sampaikan,” ungkapnya.

  • Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    Enam Tokoh Pahlawan Nasional: Kahar Mudzakkir-Ruhana Kuddus

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh, yakni Abdul Kahar Mudzakkir, Alexander Andries (AA) Maramis, KH Masjkur, M Sardjito, Ruhana Kuddus, dan Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi.

    Pemberian gelar pahlawan nasional tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120/TK/2019 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertanggal 7 November 2019 dan diberikan langsung kepada para ahli waris di Istana Negara, Jakarta, Jumat 8 November.

    Enam tokoh yang semasa hidupnya berjuang di berbagai bidang, mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun 2019 ini.

    Mereka adalah Ruhana Kuddus, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi, Prof. Dr. M. Sardjito, Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakkir, Dr.(H.C.) A.A. Maramis dan K.H. Masjkur. pic.twitter.com/Ds0g8je22L

    — Joko Widodo (@jokowi) November 8, 2019

    Keenam tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini berasal dari beragam profesi dan latar belakang. Dua orang di antaranya merupakan anggota BPUPKI/PPKI, seorang sultan dari Sukawesi Tenggara, seorang dokter yang berjasa di dunia pendidikan, dan seorang perempuan yang berjasa di bidang jurnalis dan pendidikan.

    Berikut tokoh-tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional 2019: 

    Abdul Kahar Muzakkir 

    Abdul Kahar Muzakkir. Foto: Wikimedia Commons

    Abdoel Kahar Moezakkir (atau ejaan baru Abdul Kahar Muzakkir) merupakan tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Tokoh asal Kotagede ini juga pernah menjadi rektor kampus tersebut periode 1948-1960.

    Selain mendirikan UII, Kahar Muzakkir memang dikenang sebagai cendekiawan Muslim dan pejuang nasional. Dia juga sempat duduk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 

    Dr. Sardjito

    Doktor Sardjito. Foto: Wikimedia Commons

    Dr. Sardjito merupakan dokter sekaligus rektor pertama Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1950-1961. Selanjutnya dia juga menjadi rektor UII periode 1963 – 1970.

    Semasa hidupnya, Dr Sardjito kelahiran Magetan ini menciptakan sejumlah vaksin, misalnya untuk typhus, kolera, hingga disentri. Semasa perjuangannya, dia juga berkontribusi dengan membuat makanan dan multivitamin untuk para tentara RI yaitu Biskuit Sardjito. 

    Atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan, nama Dr Sardjito juga diabadikan sebagai nama rumah sakit di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Dr Sardjito.

    AA Maramis 

    Mr. Alexander Andries Maramis (1897-1977) akhirnya menjadi Pahlawan Nasional RI tahun 2019. pic.twitter.com/sL4IulHZ22

    — Bode Grey Talumewo (@bode_talumewo) November 8, 2019

    Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal sebagai AA Maramis merupakan tokoh yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ia merupakan anggota BPUPKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada era kemerdekaan RI. 

    AA Maramis juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan tanda tangannya ada dalam Oeang Republik Indonesia (ORI) — mata uang RI sebelum rupiah. AA Maramis juga keponakan dari Maria Walanda Maramis, tokoh pejuang perempuan dari Sulawesi Utara, yang sebelumya juga mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

    Roehana Koeddoes

    Roehana Koeddoes Foto: Wikimedia Commons

    Roehana Koeddoes (atau Ruhana Kuddus dengan ejaan kini) akhirnya mendapat gelar Pahlawan Nasional. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia ini, sempat gagal menjadi pahlawan nasional meski telah memenuhi seluruh persyaratan dalam proses pengusulan dari daerah.

    Roehana kelahiran Koto Gadang, Sumatera Barat, ini memiliki komitmen tinggi di bidang pendidikan dan literasi. Roehana hidup pada zaman yang sama dengan RA Kartini, di mana akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ia adalah pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia.

    Roehana pernah menjadi pimpinan beberapa surat kabar pada masanya. Ia pernah menulis untuk surat kabar Poetri Hindia, Oetoesan Melajoe, hingga mendirikan surat kabarnya sendiri, Soenting Melajoe. Selain di dunia pers, Roehana juga aktif menjadi penggerak kerajinan di Sumbar, khususnya untuk kaum perempuan.

    Sultan Himayatuddin

    Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau dikenal dengan gelar Oputa Yi Koo adalah putra daerah yang memimpin perlawanan terhadap agresi, invasi, dan imperialisme Belanda di wilayah kesultanan Buton pada abad ke-18. Himayatuddin pernah menjabat dua kali dipilih jadi sultan, yakni sebagai Sultan Buton ke-XX (1750-1752) dan ke-XXIII (1760-1760). Beliau wafat pada tahun 1776 masehi.

    Ia mendapat gelar pahlawan karena kegigihannya melawan penjajah Belanda di Tanah Air. Bahkan, ia sampai harus sempat turun tahta akibat perlawanannya dulu.

    KH Masjkur

    Alhamdulillah, KH Masjkur insya Allah akan dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional, pada 10 November 2019.#KyaikuPahlawanku

    | simak sosok beliau berikut ini. 👇🏻

    credit: @nahdlatululama pic.twitter.com/N4pjOSX6c1

    — PWNU Jatim | #HariSantri2019 (@pwnujatim) November 7, 2019

    KH Masjkur adalah tokoh dan ulama dari Nahdlatul Ulama. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama di tiga era Perdana Menteri, yakni Amir Syarifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto Tirtopordjo atau sekitar periode 1947-1949. Kemudian menjadi Menteri Agama lagi di era Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sekitar periode 1953-1955. 

    Pada zaman perjuangan kemerdekaan, KH Masjkur ikut menjadi anggota BPUPKI. Ia juga pernah tercatat sebagai pendiri Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian berubah nama Laskar Rakyat dan akhirnya menjadi TNI. Pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, ia memimpin barisan Sabilillah. 

    Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan enam nama pahlawan nasional pada 2018 melalui SK Presiden Nomor 123/TK tahun 2018 tentang Penganugrahan Gelar Pahlawan Nasional.

    Enam orang itu yakni almarhum Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta; almarhumah Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Provinsi Sulawesi Barat; dan almarhum Depati Amir, tokoh dari Provinsi Bangka Belitung.

    Kemudian, almarhum Mr. Kasman Singodimedjo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah; almarhum Ir. H. Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Provinsi Kalimantan Selatan; dan almarhum Brigjen KH Syam’un, tokoh dari Provinsi Banten.