Tempat Fasum: Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto Serahkan DIPA dan Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan APBN 2025 dirancang dalam situasi transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. “Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dengan presiden terpilih untuk memastikan program prioritas pembangunan dapat diakomodasi secara optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya pengembangan Katalog Elektronik versi terbaru. Sistem baru ini, menurutnya, memungkinkan seluruh proses mulai dari pemesanan hingga pembayaran dan pengiriman, terintegrasi dalam satu platform.

“Fitur ini juga memudahkan pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi sambil tetap berfokus pada efisiensi belanja negara. “APBN 2025 dirancang untuk mendukung transformasi Indonesia menuju negara maju dan sejahtera. Namun harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan sejumlah pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

10/12/2024 17:35
Janji Sri Mulyani ke Prabowo soal APBN 2025 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi pembiayaan yang terukur dan efisien, termasuk pengelolaan cash buffer dan treasury yang dinamis, sesuai dengan perkembangan sektor keuangan.

“APBN 2025 dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. Hal ini akan dikelola secara hati-hati dengan strategi pembiayaan yang terukur, efisien termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang makin dinamis sesuai perkembangan sektor keuangan,” kata Sri Mulyani dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) 2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Selain itu, Menkeu mencatat bahwa penerimaan negara pada 2025 diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Angka ini akan diperoleh melalui pengoptimalan sumber-sumber penerimaan negara, yang meliputi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk mengejar berbagai potensi penerimaan ini dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Di samping itu, penerimaan negara juga akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, di mana kelompok yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi dari kelompok yang mampu untuk bergotong-royong dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.

“Bagi kelompok yang mampu memahami hasil pembangunan, diminta bergotong royong untuk memenuhi kewajiban secara patuh dan jujur untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.

10/12/2024 17:30
Serahkan Anggaran 2025, Prabowo Minta Menteri dan Kepala Daerah Berhemat – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyerahkan anggaran untuk tahun 2025 kepada pemerintah pusat dan daerah. Dia lantas meminta jajaran menteri dan kepala daerah hemat dalam menggunakan anggaran negara.

“Kita harus sekali lagi saya tekankan hemat, kita harus kurangi kebocoran anggaran,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala badan, dan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dia menegaskan komitmennya memerangi kebocoran anggaran baik di tingkat pusat dan daerah. Untuk itu, Ketua Umum Gerindra itu pun meminta pemerintah pusat dan kepala daerah memastikan agar anggaran negara terasa manfaatnya ke masyarakat.

“Saya mohon, semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama pemerintah pusat demi kepentingan rakyat, kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampe ke rakyat yang memerlukan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan dirinya tak mentoleransi kebocoran dan keborosan anggaran. Dia meminta menteri dan kepala daerah mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial dan seminar.

“Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal tidak produktif,” tuturnya.

“Saya mengajak seluruh unsur mengurangi pengeluaran bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” sambung Prabowo.

10/12/2024 17:29
Prabowo: Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya

Karena jasa semua pemimpin sebelum kita, yang semua lukisannya ada di dinding kita ini

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengatakan inflasi tahunan nasional yang dapat dicapai pada angka 1,55 persen pada November 2024, merupakan jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

“Inflasi yang kurang lebih 1,55 persen saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Ini sekali lagi hasil kerja kita semua, hasil bukan pemerintahan saya, saya baru 51 hari menjabat, berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa,” ujar Prabowo.

Demikian disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Prabowo mengatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan sebuah bangsa tidak dicapai lima tahun atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengatakan kehebatan bangsa Indonesia saat ini berkat jasa semua pemimpin sebelumnya.

“Karena jasa semua pemimpin sebelum kita, yang semua lukisannya ada di dinding kita ini,” ucap Prabowo merujuk kepada para Presiden RI sebelumnya.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 17:28
Sri Mulyani Klaim Daya Beli Terjaga, Inflasi RI Salah Satu Terendah di Dunia

Jakarta –

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa perekonomian Indonesia pada 2024 dalam kondisi yang baik di tengah melambatnya ekonomi global, terjadinya perang dagang, serta konflik di berbagai wilayah dunia.

Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc).

“Inflasi di bulan November 2024 adalah 1,55 persen yoy. Termasuk terendah di dunia,” kata Sri Mulyani di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, ia menjelaskan bahwa tingkat konsumsi masyarakat juga masih terjaga, ekspor menunjukkan peningkatan, neraca perdagangan Indonesia surplus.

“Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur dan juga sektor perdagangan dan konsumsi,” katanya.

Dengan kondisi yang masih relatif baik pada 2024, Sri Mulyani mengatakan bahwa pencapaian tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di 2025.

“Dengan pencapaian perekonomian yang relatif baik dan stabil hingga 2024 ini akan menjadi pijakan bagi akselerasi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan lebih tinggi di tahun 2025 atau 5 tahun ke depan,” katanya.

(rir/rir)

10/12/2024 17:18
Presiden: K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025

Pemanfaatan katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan seluruh transaksi kementerian/lembaga wajib menggunakan katalog elektronik versi 6.0 mulai 1 Januari 2025 untuk mendorong efisiensi pemerintahan.

Demikian disampaikan Prabowo dalam sambutan dan arahannya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

“Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo.

Presiden berharap pemanfaatan katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi 20—30 persen biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menurunkan biaya administrasi sampai 40—50 persen.

Dalam penilaian ekonomi dengan tolok ukur Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia memperoleh angka ICOR 6, sedangkan beberapa negara tetangga memiliki nilai ICOR 4—5.

“Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi negara tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” jelas Prabowo.

Dengan katalog elektronik versi 6.0, diharapkan ketidakefisienan dapat dikurangi.

“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua unsur. Mari kita wujudkan pemerintahan bersih melalui semua upaya,” seru Prabowo.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 17:11
Bikin Lumbung Pangan Sampai ke Desa

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan akan mencapai swasembada pangan. Menurutnya, menjamin kebutuhan pangan masyarakat dapat membuat sebuah negara menjadi aman.

Menurutnya tidak ada negara yang aman bila tidak mampu menjamin kebutuhan pangan bagi rakyat. Termasuk di Indonesia, swasembada pangan adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi untuk diwujudkan.

“Strategi kita adalah menjamin ketahanan pangan kita. Saya berkeyakinan tidak ada negara yang aman, kalau negara itu tidak bisa menjamin makanan untuk seluruh rakyatnya. Karena itu masalah ketahanan pangan ini menjadi prioritas utama,” beber Prabowo saat menyerahkan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengungkapkan strategi utamanya dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, ketahanan pangan bisa terjadi dengan menyediakan lumbung-lumbung pangan di semua tingkatan.

Mulai dari lumbung pangan tingkat nasional, lumbung pangan tingkat provinsi, lumbung pangan tingkat kabupaten dan kota, hingga lumbung pangan desa. Menurutnya, hal ini sudah dicontohkan sejak dahulu oleh nenek moyang Indonesia.

“Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita. Ribuan tahun kita belajar, tiap desa punya lumbung desa, semua suku, semua daerah di nusantara ini. Lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita,” tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan setiap desa nantinya harus punya tanah yang diamankan untuk produksi cadangan pangan di desa itu.

“Setiap lereng setiap bukti setiap lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik. Hanya dengan swasembada ini kita akan aman dan kuat,” tegas Prabowo.

(acd/acd)

10/12/2024 17:11
Di Depan Prabowo, Luhut Ungkap e-Katalog Hemat 40% Biaya Operasional

Jakarta, CNBC Indonesia-Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya operasional turun hingga 40%.

Hal ini disampaikan oleh Luhut saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Presiden Prabowo Subianto kepadal Kementerian Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024)

“Sampai dengan Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40% dalam proyek. Ini adalah manfaat nyata dari sistem e-katalog,” jelasnya.

Luhut menyampaikan, PT Telkom Indonesia telah mengembangkan sistem e-katalog versi terbaru yaitu 6.0. Diharapkan versi ini mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparan.

“Seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform, selain itu dalam e-katalog versi 6 ini juga para pihak akan semakin di mudahkan untuk melakukan pembayaran juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” papar Luhut.

Menurut Luhut, dampak positif dari e-katalog yaitu penghematan biaya 20-30% pengadaan dan efisiensi waktu. “Proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan bulan kini dapat dipercepat jadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital,” ujarnya.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan partisipasi penyedia. Luhut menyatakan, e-katalog dapat menghindarkan pelaku dari lokasi dan birokrasi yang rumit.

“Sebagai contoh implementasi e-katalog Indonesia telah berhasil menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta, 91 per hari kemarin,” kata Luhut.

E-katalog juga membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan anggaran juga akan lebih optimal ke depannya, dengan pemanfaatan analisa data dalam sistem digital. “Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus mematikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

(mij/mij)

10/12/2024 17:08
Luhut Sebut Belanja Negara di e-Katalog Rp 50 T, Pangkas 40% Biaya Operasional

Jakarta –

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan belanja negara melalui sistem digital di e-katalog mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024. Realisasi itu diklaim telah menurunkan biaya operasional hingga 40%.

“Sampai Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor, serta menurunkan biaya operasional hingga 40%,” kata Luhut dalam Peluncuran e-Katalog Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Luhut menyebut transformasi digital bukan sekadar tren global, melainkan telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Digitalisasi dianggap sebagai potensi luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata baik saat ini maupun di masa depan.

“Melalui pengembangan versi 6.0 ini, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform,” jelas Luhut.

Selain itu, pada e-katalog versi 6.0, para pihak dinilai akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.

Luhut membeberkan setidaknya terdapat lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-Katalog versi 6.0, yaitu:

1. Penghematan biaya melalui pengurangan 20-30% pengadaan.
2. Efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan, kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat implementasi sistem digital.
3. Transparansi dan akuntabilitas karena sistem seperti e-Katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing, sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan. Hal ini disebut akan meminimalkan perilaku korupsi.
4. Peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online, penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala birokrasi yang kompleks.
5. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan analisa data dalam sistem digital.

(aid/rrd)

10/12/2024 17:05
Presiden serahkan DIPA-TKD 2025 serta luncurkan e-katalog versi 6.0

Selasa, 10 Desember 2024 17:01 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 17:01