Tempat Fasum: Istana Negara

Menteri PKP Maruarar Tanggapi Kritik DPD Soal Rumah Gratis: Kebanyakan Pasti Bayarlah – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi kritik dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) perihal gagasan penyediaan rumah gratis untuk rakyat yang dinilai tidak memberikan dampak positif ke depannya.

“Ya kan memang sebagian ada rumah gratis dari teman-teman pengusaha, enggak apa-apa kita yang membutuhkan,” tutur Maruarar Sirait di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Tapi itu enggak banyak kok jumlahnya. Ada yang gratis, tapi kebanyakan kita pasti bayarlah,” sambungnya.

Maruarar menyatakan tidak semua rumah yang dibangun nantinya akan bersifat gratis untuk rakyat. “Oh iya dong, enggak mungkin semua gratis ya,” ucap Maruarar.

Diketahui, Anggota Komite II DPD Yulianus Henock Sumual mengkritik ide Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 Desember 2024. Adapun kebijakan yang dikritik yakni terkait ide rumah gratis.

Menurut Yulianus, konsep rumah gratis yang direncanakan Maruarar akan membuat rakyat malas. Sebaiknya, ke depan pemerintah menghadirkan rumah terjangkau.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, sejumlah raksasa properti telah menyatakan minat mereka untuk ikut gotong royong membangun rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Raksasa properti ini ingin ikut serta menyukseskan Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kita juga sudah ketemu Pak Aguan dari Agung Sedayu Group, Boy Thohir dari Adaro, Prajogo (Pangestu) dari Barito Group, Frankie Widjaja dari Sinar Mas Land, Lawrence Barki dari Harum Energy,” ungkap Ara dalam kegiatan groundbreaking pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

“Barusan saya ditelepon ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya. Saya terima, ‘berapa banyak?’ ‘Satu hektare,’ katanya. Ya enggak apa-apa,” ujar Maruarar.

“Saya juga barusan dapat laporan dari Kalimantan Barat ada yang menyiapkan,” sambungnya.

Namun, Ara belum mengungkap lebih detail apakah para pengusaha properti tersebut akan menyumbangkan dalam bentuk lahan atau dari segi pembiayaan hingga pengembangan.

Tetapi, dia yakin mereka memiliki semangat gotong-royong untuk ikut berkontribusi menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tadi Malam saya ketemu Pak Boy (Thohir), dia mau (garap rumah gratis) di Kalimantan Selatan. Kemudian ya yang lain-lain sesuai tempat usahanya. Disesuaikan dengan kebutuhan,” kata Maruarar.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengikuti kegiatan seremoni peletakan semen dan batu pertama Rumah Gratis untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

10/12/2024 19:10
Prabowo Luncurkan e-Katalog versi 6.0, Diklaim Tekan Biaya Pengadaan Barang hingga 30 Persen – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dia menekankan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah wajib menggunakan e-katalog versi 6.0 mulai 1 Januari 2025.

“Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi efisiensi kecepatan seluruh transaksi. Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” jelas Prabowo dalam acara penyerahab Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Dia mengataman e-katalog versi 6.0 dapat menekan biaya pengadaan barang dan jasa hingga 30 persen. Tak hanya itu, kata Prabowo, e-katalog versi terbaru ini dapat menurunkan biaya administrasi hingga 50 persen.

“Katalog versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30 persen biaya pengadaan. Menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40 persen sampai 50 persen,” ujar Ketua Umum Gerindra itu.

Prabowo menyampaikan skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini berada di angka 6,33, lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya.

Hal ini, kata dia, menandakan bahwa ekonomi Indonesia tak efisien dibandingkan negara tetangga.

“Dalam pendirian ekonomi kita ada suatu tolak ukur yang disebut ICOR. ICOR kita dinilai angkanya 6, ICOR beberapa tetangga kita icornya 4 atau 5. Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita, bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” jelas Prabowo.

10/12/2024 19:00
Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Prabowo Luncurkan Katalog Elektronik Versi 6.0

loading…

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 bersamaan dengan penyerahan secara digital DIPA dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan katalog elektronik versi 6.0 sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Dalam rangka kita tingkatkan pemerintahan yang bersih, salah satu terobosan melalui digitalisasi. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Dia berharap katalog elektronik versi 6.0 dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Untuk itu, dia mengimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memanfaatkan katalog tersebut yang mulai dapat digunakan awal tahun 2025.

“Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sekitar 40-50 persen,” katanya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada Incremental Capital Output Ratio atau ICOR. Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.

“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” ungkapnya.

Presiden juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.

“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” kata Prabowo.

(jon)

10/12/2024 18:58
Prabowo Luncurkan E-Katalog 6.0, Klaim Kurangi 30% Biaya Pengadaan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto optimistis katalog elektronik (e-katalog) versi 6.0 mampu membawa perubahan signifikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Prabowo menghimbau kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan e-katalog versi 6.0 tersebut yang dapat digunakan mulai awal 2025.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

“Semua kementerian lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025. Katalog ini versi 6 diharapkan dapat mengurangi 20%—30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40%— 50%,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa peluncuran katalog elektronik versi 6.0, sebagai bagian dari langkah strategis dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam rangka upaya peningkatkan pemerintahan yang bersih, Prabowo menegaskan salah satu terobosan yang tepat adalah melalui digitalisasi.

“Karena itu, saya ucapkan terima kasih dengan keberhasilan daripada kelompok-kelompok kerja yang selama ini bekerja di bawah koordinasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang hari ini menyelenggarakan peluncuran katalog elektronik versi 6.0,” ucapnya.

Dalam arahannya, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan ekonomi nasional dengan mengacu pada incremental capital output ratio atau ICOR.

Berdasarkan penilaian tersebut, nilai ketidakefisienan Indonesia masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga.

“Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30%. Diharapkan dengan penggunaan e-katalog ini, ketidakefisienan ini dapat kita kurangi,” katanya.

Prabowo kembali mengapresiasi upaya seluruh pihak yang telah mendorong upaya efisiensi kinerja dengan menghadirkan katalog elektronik versi 6.0.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan pengelolaan dan kepemimpinan yang baik.

“Marilah kita wujudkan pemerintah yang bersih melalui semua upaya antara lain dengan pengelolaan, manajemen yang baik, leadership yang baik dari semua unsur, dan penggunaan teknologi. Tentunya di ujungnya kita harus berani tegakkan hukum,” pungkas Prabowo.

10/12/2024 18:30
Prabowo Dorong Anak Kuasai Kecerdasan Buatan: Serangan Siber Terus Jalan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong peserta didik di Tanah Air untuk bisa menguasai kecerdasan buatan hingga perkembangan teknologi dan sains.

Hal ini dia sampaikan saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

“Serangan-serangan siber kian berjalan, untuk itu kita harus bekerja keras terutama menghasilkan anak-anak yang menguasai menguasai teknologi ini, menguasai siber, artificial intelligence,” ujarnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengungkapkan alasan pemerintah lebih mengedepankan pendidikan dalam gelontoran APBN 2025 hingga Rp724,3 triliun adalah agar anak didik mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi.

“Karena itu kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sains, teknologi, engineering, mathematics. Ini akan kita rebut walaupun bidang-bidang lain pun kita akan bina juga demikian,” ucapnya.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kekayaan alam yang melimpah, tetapi pemerintah harus selalu waspada. Mengingat banyak pihak yang tak menghendaki Indonesia menjadi Negara maju.

“Karena itu kita optimistis walaupun tetap harus waspada. Karena kita kaya, karena kita besar, kita selalu ada pihak yang tidak menghendaki kita maju,” pungkas Prabowo.

10/12/2024 18:08
Prabowo Pamer RI Masuk 3 Negara Bisa Swasembada Energi

Jakarta, CNN Indonesia —

Presiden Prabowo Subianto memamerkan Indonesia masuk dalam tiga negara bersama Brazil dan Kongo yang bisa melakukan swasembada energi.

“Kita bersyukur bahwa kita diberi karunia, bahwa hanya tiga negara di dunia yang dalam waktu tak lama lagi bisa swasembada energi. Dan dari tanaman,” ujar Prabowo dalam pidatonya dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Prabowo mengatakan swasembada energi Indonesia ini diperoleh dari tanaman yang tumbuh di Indonesia. Baginya, sumber daya alam ini mampu menjadi sumber energi terbarukan di Indonesia.

“Karena itu kita harus pandai manfaatkan karunia ini. Kita tak boleh malas dan kita tak bisa ikuti kebiasaan yang tak produktif,” ujarnya.

Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung Indonesia harus melakukan swasembada pangan. Sebab, ia melihat produksi beras di Indonesia belakangan ini sangat membanggakan.

Ia juga berencana Indonesia harus memiliki lumbung pangan di tingkat nasional hingga desa-desa.

“Ini kearifan bermasyarakat nenek moyang kita. Kita belajar tiap desa punya lumbung pangan desa, lumbung desa adalah tradisi nenek moyang kita. Tiap desa punya tanah yang diamankan untuk cadangan desa itu. Tiap lereng dan bukit dan lahan di desa harus kita manfaatkan secara baik,” terangnya.

(rzr/sfr)

10/12/2024 17:58
Prabowo ingatkan pentingnya lumbung pangan tradisi nenek moyang bangsa

Setiap bukit, lereng dan lahan desa harus kita manfaatkan dengan baik. Hanya dengan swasembada kita aman dan kuat

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya keberadaan lumbung pangan yang merupakan tradisi nenek moyang bangsa dalam menjaga ketahanan pangan.

“Saya tegaskan lagi kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan desa. Ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita ribuan tahun,” jelas Prabowo.

Demikian diutarakan Prabowo di sela acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Kepala Negara mengatakan masalah ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan. Prabowo meyakini tidak ada negara yang aman jika negara itu tidak mampu menjamin pangan untuk seluruh rakyatnya.

Presiden lantas mengatakan bangsa Indonesia harus belajar bahwa setiap desa, suku dan daerah di nusantara memiliki lumbung, sebagai tradisi nenek moyang. Menurut Presiden, setiap desa harus mempunyai tanah yang diamankan untuk cadangan pangan.

“Setiap bukit, lereng dan lahan desa harus kita manfaatkan dengan baik. Hanya dengan swasembada kita aman dan kuat,” ujarnya.

Lebih jauh Prabowo juga menyampaikan bahwa selain swasembada pangan, swasembada energi juga merupakan prioritas strategi transformasi saat ini.

Presiden menyatakan bangsa Indonesia harus bersyukur karena diberikan karunia sumber daya yang luar biasa. Dia meyakini hanya tiga negara di dunia yang dalam waktu tidak lama bisa 100 persen swasembada energi dari tanaman yang menjadi sumber energi terbarukan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

10/12/2024 17:45
Sri Mulyani Target Pendapatan Negara Rp 3.005 T di 2025

Jakarta –

Pemerintah Indonesia menargetkan pendapatan negara pada 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan tersebut diperoleh melalui pengumpulan sumber penerimaan negara yakni dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sri Mulyani juga mengatakan bahwa dalam mengejar berbagai potensi penerimaan. Pemerintah akan tetap menjaga iklim investasi.

Sementara untuk penerimaan negara baik dari perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan.

Ia juga menyampaikan bahwa bagi kelompok masyarakat yang mampu dan menikmati hasil pembangunan diminta untuk bergotong-royong memenuhi kewajibannya.

“Bagi mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan kesehatan termasuk subsidi, termasuk pembebasan pajak,” katanya. di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kemudian, pemerintah akan terus melakukan reformasi di bidang perpajakan, termasuk penerapan teknologi informasi dan digital untuk perbaikan layanan dan sekaligus menciptakan dan melindungi basis pajak yang kuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama dari ancaman praktik penghindaran pajak dan persaingan pajak global yang semakin tinggi akan terus dilakukan.

“Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian,” katanya

(rrd/rrd)

10/12/2024 17:45
Prabowo Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Edarkan Rp 8 Miliar ke Desa per Tahun

Prabowo Ungkap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Edarkan Rp 8 Miliar ke Desa per Tahun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
mengumumkan bahwa
program makan bergizi
gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.
“Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.
Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.
“Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.
“Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.
Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan
subsidi dan perlindungan sosial
yang lebih tepat sasaran.
”
Subsidi dan perlindungan sosial
akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah,” kata Prabowo.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/12/2024 17:40
Prabowo Yakin Cuma 3 Negara yang Bisa Swasembada Energi, Termasuk RI

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto meyakini cuma 3 negara saja di dunia ini yang mampu mencapai swasembada energi. Hal itu bisa dilakukan dengan mengembangkan bahan bakar nabati.

Dia yakin Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara itu, dua negara lainnya adalah Kongo dan Brasil. Indonesia dan dua negara tersebut saat ini sedang mengebut pengembangan bahan bakar nabati.

“Kita bersyukur kepada yang maha kuasa karena kita diberi karunia. Mungkin hanya 3 negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu yang tidak lama lagi bisa 100% swasembada energi dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan,” beber Prabowo saat memberikan sambutan pada Penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

“Itu hanya 3 negara kemungkinan, yaitu Brasil, Kongo, dan Indonesia,” tegasnya.

Indonesia menurutnya memiliki karunia kekayaan alam yang bisa digunakan untuk menggenjot bahan bakar nabati. Prabowo meminta semua pihak memanfaatkan karunia ini.

“Karena itu kita harus pandai memanfaatkan karunia ini kita tidak boleh lengah, tidak boleh malas, tidak boleh mengikuti kebiasaan yang mungkin tidak produktif,” ujarnya.

Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan program biodiesel B35 yang implementasinya sudah dilakukan sejak 2023. Ini merupakan upaya mencampur bahan bakar minyak dengan 35% minyak nabati dari kelapa sawit.

Sejak awal tahun hingga bulan September kemarin saja, sudah ada 8,21 juta kiloliter (KL) B35 yang disalurkan dari target 13,4 juta kiloliter.

Kementerian ESDM sendiri pernah menyatakan mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan meluncurkan B40, yaitu biodiesel campuran solar dengan 40% minyak nabati dari kelapa sawit.

(acd/acd)

10/12/2024 17:37