Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Ketua DPR Puan Ingatkan Anggaran Negara Digunakan Maksimal untuk Rakyat

    Ketua DPR Puan Ingatkan Anggaran Negara Digunakan Maksimal untuk Rakyat

    Jakarta –

    Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Puan mengingatkan agar anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat.

    “Dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai. Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan, dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

    Adapun APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Di dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” tuturnya

    Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global pascapandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” ujar Puan.

    Politisi PDIP ini menilai pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Di sisi lain, Puan meminta agar pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Hal itu, menurutnya, akan menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urainya.

    Diketahui, Prabowo Subianto mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

    Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

    “Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD,” tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10).

    Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

    (eva/whn)

  • Ketika Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat: Kurangi Pemborosan dan Perangi Kebocoran Anggaran

    Ketika Presiden Prabowo Ingatkan Pejabat: Kurangi Pemborosan dan Perangi Kebocoran Anggaran

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran negara.

    “Kurangi pemborosan, kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.

    “Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

    Prabowo menegaskan, APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian sehingga pemerintah dapat terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.

    Dia menyebut, hal yang harus dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.

    “Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.

    Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah meluncurkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.

    “Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” ucapnya.

    Hal itu juga dikatakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.

    “Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.

    Luhut membeberkan setidaknya lima dampak positif yang dapat dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.

    Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.

    “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia karena dengan sistem online penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” ujar Luhut.

    Sebagai contoh, Luhut menjelaskan, implementasi e-katalog Indonesia berhasil menarik lebih dari 13 ribu penyedia. Hal ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

    “Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya. [hen/ian]

  • Prabowo: Dengan Makan Bergizi untuk Anak, Rp 8 M Beredar per Desa per Tahun – Halaman all

    Prabowo: Dengan Makan Bergizi untuk Anak, Rp 8 M Beredar per Desa per Tahun – Halaman all

    “(Program) Makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi,” kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Prabowo Subianto mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

    “Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Perangi kemiskinan dan kelaparan agenda dunia

    “Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

    “Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan,” ujarnya.

  • Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama, Prabowo Subianto: Inilah Jalan Keluar Sesungguhnya dari Kemiskinan

    Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas Utama, Prabowo Subianto: Inilah Jalan Keluar Sesungguhnya dari Kemiskinan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya cukup besar. Dua sektor ini bahkan menjadi prioritas utama.

    Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran 2025.

    Itu diungkapkan Prabowo pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12).

    “Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Namun, pendidikan dan kesehatan tetap akan menjadi pilar utama untuk terhindar dari kemiskinan.

    “Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata dia dilansir jpnn.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan pentingnya subsidi dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Prabowo menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat dirasakan secara adil dan merata.

  • Prabowo Minta Waspada, Negara yang Dianggap Kaya dan Maju Justru Kondisinya Tidak Stabil – Halaman all

    Prabowo Minta Waspada, Negara yang Dianggap Kaya dan Maju Justru Kondisinya Tidak Stabil – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung kondisi geopolitik global yang terus memanas saat memberikan sambutan acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/12/2024).

    Prabowo mengatakan, kondisi geopolitik global sekarang ini penuh dengan ketidakpastian.

    “Berkali-kali saya ingatkan dan kita semua sadari bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, diwarnai oleh ketegangan peperangan, persaingan ketat antar negara-negara besar,” kata Prabowo.

    Ketegangan geopolitik tersebut menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Bahkan, ada kecenderungan perlambatan ekonomi negara negara besar.

    “Kita patut waspada, tapi patut juga kita bersyukur bahwa kondisi bangsa dan negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai,” katanya.

    Namun, menurut Prabowo, bangsa yang stabil dan damai sekarang ini justru menjadi tidak biasa. Banyak negara negara yang lebih kaya dan maju, justru diguncang ketidakstabilan. Salah satunya karena ada upaya darurat militer.

    “Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang,” tuturnya.

    Oleh karena itu, kata Prabowo, APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusifitas, keberlanjutan, dan kehati-hatian.

    “Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik,” pungkasnya.

  • Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

    Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen

    Luhut Ungkap Belanja Lewat e-Katalog Capai Rp 50 Triliun, Pangkas Biaya Operasional hingga 40 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut
    Binsar Pandjaitan mengatakan belanja negara lewat
    e-katalog
    mencapai Rp 50 triliun hingga Desember 2024.
    Nilai belanja itu disebut mampu menurunkan
    biaya operasional
    hingga 40 persen.
    Hal ini dikatakan Luhut dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    “Sampai dengan Desember 2024 digitalisasi belanja negara melalui e-katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek,” kata Luhut, Selasa.
    Ia menyampaikan, hal ini merupakan manfaat nyata dari sistem digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa.
    Terlebih, transformasi digital bukan hanya tren global, tapi telah menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akutabel.
    “Digitalisasi memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadirkan dampak nyata yang kita butuhkan saat ini dan masa depan,” tutur dia.
    Karena keuntungan tersebut, pihaknya bersama LKPP dan PT Telkom Indonesia melakukan perbaikan dengan mengembangkan sistem e-katalog dari versi 5.0 yang digunakan saat ini menjadi versi 6.0.
    Melalui versi baru, e-katalog akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak pembayaran sampai pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.
    Dalam e-katalog versi 6.0 ini, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, sekaligus pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa.
    “Setidaknya terdapat 5 dampak positif yang dapat dicapai dari implementasi e katalog versi 6.0,” ucap dia.
    Pertama, lanjutnya, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Lalu, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem digital.
    Kemudian, transparansi dan akuntabilitas, karena sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
    “Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” ungkap Luhut.
    Tak hanya itu, peningkatan partisipasi penyedia, karena dengan sistem online penyediaan barang dan jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks.
    Sebagai contoh, implementasi e-katalog Indonesia telah menarik lebih dari 13.000 penyedia dengan produk tayang yang sudah mencapai 11 juta per kemarin.
    Hal ini membuka perluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
    “Kelima, optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan anlisa data dalam sistem digital. Pemerintah dapat merancang pengeluaran yang strategis sekaligus mematikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tandas Luhut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas

    Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas

    Ungkap Belum Semua Pengajuan Pemda Disetujui, Prabowo: Ada Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan bahwa tidak semua program pengajuan pemerintah daerah (pemda) disetujui untuk dilaksanakan pada tahun depan.
    Hal ini disebabkan oleh adanya program prioritas yang harus dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan visi dan misi pemerintah.
    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).
    “Saudara sekalian, dalam rangka kita meningkatkan efisiensi, tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah atau dari K/L bisa kita penuhi tahun ini,” kata Prabowo.
    Meskipun demikian, Prabowo optimis bahwa pemerintah, termasuk di daerah, akan mampu menjalankan semua program prioritas yang telah direncanakan.
    “Saya percaya dengan strategi kita, di saat-saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara sudah rencanakan,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Prabowo menekankan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
    Salah satu langkah yang diambil adalah melalui
    digitalisasi
    .
    Ia meminta kementerian dan lembaga untuk mulai menggunakan e-Katalog versi 6.0 mulai tahun depan.
    E-katalog versi 6.0 merupakan pembaruan dari e-katalog versi 5.0 yang sebelumnya digunakan Pemda untuk pengadaan barang dan jasa secara online guna mencegah korupsi.
    “Ini adalah upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025,” tutur Prabowo.
    Prabowo juga menambahkan bahwa katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi biaya pengadaan sebesar 20-30 persen dan menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen.
    Ia berharap penggunaan digitalisasi dapat meningkatkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.
    Saat ini,
    ICOR Indonesia
    berada di angka 6, lebih rendah dibanding beberapa negara tetangga yang mampu mencapai 5 dan 4.
    “Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi tetangga kita. Bahkan tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” sebutnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Ini Ikan yang Cocok Jadi Menu di Dalamnya – Halaman all

    Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu Per Porsi, Ini Ikan yang Cocok Jadi Menu di Dalamnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap ikan yang cocok menjadi salah satu menu di Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

    Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo menilai ikan layang cocok menjadi menu MBG dengan harga per porsi tersebut.

    “Sekarang kalau ikan layang, contohnya ya, itu kalau 1 kilo itu isi 10, harganya Rp 20 ribu. Berarti Rp 2 ribu kan (per 100 gram). Kalau dimasak, biaya masaknya Rp 1.000, masuk. Kalau umpamanya anggaran per porsi Rp 10 ribu juga masuk,” katanya ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Ia pun menegaskan bahwa keputusan makanan apa yang ada di menu MBG tergantung pada masing-masing dapur yang akan menyediakannya.

    Ahli gizi di masing-masing dapur akan bertanggungjawab pada asal dan besaran gizi yang dibutuhkan di daerah tersebut.

    “Nanti yang tanggung jawab masing-masing dapur. Misalnya Satuan Penyediaan Pelayanan Gizi (SPPG) Masyarakat. Nah, mereka kan ada kepalanya, ada ahli gizinya, mereka yang menganalisa masing-masing,” ujar Budi.

    Ikan-ikan lainnya yang menurut dia cocok menjadi menu MBG adalah tongkol, lele, dan kembung.

    Sementara itu, untuk bisa memasok bahan pangan program MBG, ia mengatakan para pemasok harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Gizi Nasional agar bisa menjadi mitra.

    Setelah bermitra, mereka baru bisa memasok untuk satu dapur SPPG.

    “Satu dapur SPPG itu harus radius 3 kilometer melayaninya, untuk 3000 siswa. Nah, penyedia terdekatnya di mana? Itu dari proses pendaftaran itu kan kelihatan sebetulnya yang menyediakan siapa saja, suppliernya yang terdaftar. Ini kan tata kelola yang cukup bagus,” ucap Budi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 10 ribu per anak per hari.

    Hal itu diputuskan setelah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Program makan bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil, itu Rp 10 ribu per hari,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta.

    Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp 15 ribu.

    Namun, pemerintah menilai paket makanan bergizi dengan alokasi anggaran Rp 10.000 per porsi sudah cukup layak dan bergizi untuk dikonsumsi.

    “Kita ingin Rp 15.000 (per porsi) tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” ucap Prabowo.

    Prabowo mengatakan program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan menambah kesejahteraan rakyat termasuk para buruh.

    Menurut Prabowo, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3 sampai 4 anak yang harus diberi makan.

    Dengan begitu, sebenarnya setiap keluarga mendapatkan bantuan makan bergizi gratis Rp 30-40 ribu per hari.

    “Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa 30.000 rupiah per hari. Ini kalau satu bulan bisa 2,7 juta,” kata Prabowo.

  • Prabowo Sebut Makan Bergizi Gratis Edarkan Rp 8 Miliar Per Tahun Setiap Desa – Page 3

    Prabowo Sebut Makan Bergizi Gratis Edarkan Rp 8 Miliar Per Tahun Setiap Desa – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, dan kabupaten. Dia menyebut peredaran uang di desa akan meningkat 800 persen, dari Rp1 miliar menjadi Rp8 miliar per tahun karena program makan bergizi gratis. 

    “Sebagai contoh sederhana dengan dana desa, kita gulir Rp1 miliar (per) desa. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo saat menyerahkan anggaran 2025 kepada menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Kita akan balikkan, yang uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” sambungnya.

    Dia menyampaikan makan bergizi gratis merupakan program strategis pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Prabowo menekankan komitmennya memberantas kemiskinan dan kelaparan di Indonesia.

    “Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan  dan kelaparan, itu menjadi agenda dunia. Jadi waktu saya hadir di G2P itu tema dunia, menerangi kemiskinan dan kelaparan,” ujar dia.

    Prabowo menuturkan pemerintah akan memperbaiki subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran serta berkeadilan. Dia tengah merumuskan lagkah-langkah agar hal ini dapat terwujud.

    “Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

    Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita yang paling lemah” tutur Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil. Dia menyampaikan makan bergizi gratis per anak dan ibu hamil Rp10.000 untuk 1 hari.

    “Kalau kita rinci, program (makan) bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

    Prabowo menuturkan bahwa pemerintah ingin anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per anak dan ibu hamil untuk 1 hari. Namun, kata dia, anggaran negara tak memadai.

    “Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000,” ujarnya.

     

    Usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya makan bergizi gratis turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per porsi. Badan Gizi Nasional memastikan itu adalah harga rata-rata. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku makanan, bukan …

  • Luhut: Belanja Pemerintah di e-Katalog Tembus Rp 50 Triliun – Page 3

    Luhut: Belanja Pemerintah di e-Katalog Tembus Rp 50 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital kini bukan hanya menjadi tren global, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi pemerintah Indonesia.

    Digitalisasi dilakukan untuk menciptakan tata kelola yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. 

    Luhut menyebut, digitalisasi memiliki potensi besar dalam menghadirkan dampak nyata yang dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

    Salah satu contoh nyata dari digitalisasi yang tengah diterapkan adalah sistem e-Katalog, yang telah menunjukkan hasil signifikan. Sejak penerapannya, hingga Desember 2024, digitalisasi belanja negara melalui e-Katalog telah mengakumulasi transaksi pemerintah mencapai Rp 50 triliun dari berbagai sektor. Sistem ini juga telah berhasil menurunkan biaya operasional hingga 40 persen pada proyek-proyek pengadaan. 

    “Sampai dengan desember 2024 Digitalisasi belanja negara melalui e katalog telah mencapai akumulasi pemerintah hingga Rp 50 triliun dari berbagai sektor serta menurunkan biaya operasional hingga 40 persen dalam proyek. Ini adalah manfaat nyata dari sistem e-Katalog,” kata Luhut dalam penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA)  2025 kepada kementerian dan lembaga pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Tingkatkan Transparansi 

    Menurut Luhut, hal tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya menguntungkan dalam hal efisiensi biaya, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Lebih lanjut, sebagai bagian dari komitmen untuk memperbaiki tata kelola pengadaan barang dan jasa, PT Telkom Indonesia, yang berperan penting dalam pengembangan e-Katalog, telah memperkenalkan versi terbaru, yaitu e-Katalog 6.0.

    Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi pengadaan.