Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Kasus Harun Masiku, KPK Dikabarkan Bakal Periksa Yasonna Laoly Jumat (13/12)

    Kasus Harun Masiku, KPK Dikabarkan Bakal Periksa Yasonna Laoly Jumat (13/12)

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan bakal memanggil Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku.

    Untuk diketahui, KPK masih terus mengejar dan mencari keberadaan Harun sejak 2020. Mantan caleg PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK dikabarkan menjadwalkan pemanggilan Yasonna pada pekan ini, Jumat (13/12/2024). Pria yang kini menjabat anggota DPR itu dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi.

    Saat dimintai konfirmasi, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengaku belum mendapatkan informasi mengenai rencana kegiatan penyidikan itu.

    “Saya belum mendapat informasi mengenai hal itu. Nanti akan saya cek terlebih dahulu,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Rabu (10/12/2024).

    Berdasarkan catatan Bisnis, KPK telah menetapkan Harun sebagai buron sejak 2020 atau kala periode awal pimpinan masa jabatan 2019-2023 (diperpanjang hingga 2024 sebab putusan MK). Namun, hampir lima tahun berselang, Harun belum kunjung ditemukan.

    Teranyar, KPK telah memperbaharui upaya penangkapan DPO tersebut. Salah satunya dengan memperbaharui surat pencarian Harun. Pada surat DPO terbaru bernomor R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024, ada empat buah foto Harun yang dilampirkan.

    Ciri-cirinya yakni tinggi badan 172 cm, rambut berwarna hitam, warna kulit sawo matang serta berciri khusus yakni berkacamatan, suara sengau dengan logat Toraja/Bugis.

    Kasus yang menjerat Harun masih sama, yakni dugaan pemberian suap kepada Anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hal itu dilakukan olehnya bersama-sama dengan Saeful Bahri. Baik Wahyu dan Saeful telah menjalani hukuman pidana penjara.

    Nama penyidik yang bisa dihubungi pada surat itu yakni Rossa Purbo Bekti, dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

    Lampiran DPO Harun yang diteken 5 Desember lalu itu berbeda dengan yang ditandatangani pada 17 Januari 2020 silam. Pada surat bernomor R/143/DIK.01.02/01-23/01/2020 itu, hanya ada satu foto Harun yang disertakan. Ciri-cirinya pun tidak terperinci sebagaimana surat terbaru, hanya ada rambut hita dan warna kulit sawo matang.

    Nomor telepon penyidik yang disertakan juga masih bernama Wahyu Indrajaya, yang kini sudah tidak lagi bertugas di KPK. Di sisi lain, surat itu masih diteken oleh Firli Bahuri, Ketua KPK 2019-2024 yang sebelumnya mengundurkan diri usai ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan.

    Sebelumnya, usai dilantik menggantikan Firli Bahuri, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penangkapan Harun.

    “Semua perkara yang berstatus seperti itu [penangkapan buronan seperti Masiku] menjadi prioritas daripada KPK,” katanya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (27/11/2023).

    Dalam perjalanannya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi di lingkaran PDIP terkait dengan upaya pencarian Harun dan kasus suap PAW. Salah satu saksi yang telah diperiksa yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

  • Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Pesan Prabowo Soal APBN 2025: Kurangi Seremonial dan Hemat Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Terdapat pesan menarik yang selalu diulangi Presiden Prabowo Subianto setiap kali menyampaikan pidato atau arahan dalam forum tertentu, yaitu penghematan anggaran.

    Orang nomor satu di Indonesia itu selalu meminta agar jajaran pemerintah baik pusat di kementerian/lembaga hingga daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif.

    Salah satunya, kembali dia ulangi saat menghadiri acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12/2024).

    “Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita  sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat,” tuturnya dalam forum itu.

    Kepala Negara pun kian aktif menyuarakan agar pemerintahannya mampu dan harus dalam mengurangi kebocoran dari anggaran. Bahkan, kata Prabowo, tekadnya jelas untuk memerangi kebocoran di semua tingkatan pemerintahan.

    Oleh sebab itu, dalam agenda tersebut, Prabowo juga memohon semua unsur terutama pada pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat dalam melakukan penghematan.

    “Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif. Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” tandasnya.

    Anggaran Desa Bisa Naik

    Dari penghematan yang baik, Prabowo pun mengklaim bahwa ada peluang kenaikan hingga 800% uang yang bakal bergulir di desa setelah program Makan Bergizi Gratis berjalan.

    Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa apabila sebelumnya dana desa yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp1 miliar, maka setelah program andalannya berjalan akan ada Rp8 miliar uang yang akan beredar di desa-desa per tahun.

    “Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” katanya dalam forum itu.

    Oleh sebab itu, Kepala Negara mengatakan bahwa program makan bergizi gratis menjadi kebijakan yang strategis sebab dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

    Termasuk, kata Prabowo, program ini bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

    “Kami akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” ucapnya

    Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Dia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

    “Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah,” pungkas Prabowo.

  • Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Terima DIPA dan TKD 2025, Pj Gubernur Jatim Tancap Gas Optimalkan Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama Kementerian, Lembaga Negara dan Gubernur se-Indonesia menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara digital.

    DIPA dan TKD digital tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto secara simbolis di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Selain penyerahan DIPA dan TKD TA 2025, juga ada peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo sebagai upaya meningkatkan kinerja sistem e-Purchasing atau sistem pengadaan secara elektronik pemerintah melalui berbagai kemudahan bagi para pemangku kepentingan dalam transaksi atau belanja pemerintah.

    Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera bergerak cepat dalam merealisasikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran guna meningkatkan pembangunan menuju Indonesia maju, makmur dan Indonesia emas tahun 2045.

    “Tentunya segala kebijakan dan program yang digulirkan Pemprov Jatim akan berselaras dengan program kebijakan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya, kita akan tancap gas lakukan percepatan optimalisasi penggunaan anggaran yang berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya saat di Istana Negara.

    Adhy menambahkan, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 sendiri memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi serta perumahan.
    Maka, lanjut dia, semuanya itu akan menjadi dasar kebijakan bagi pemprov bersama DPRD Jatim dalam menyusun program pembangunan Jawa Timur yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim.

    “Hal tersebut selaras dan sinergi dengan program yang dirancang pemprov bersama DPRD Jawa Timur, dimana dari anggaran APBD tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 29,9 triliun, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi konsen kami dalam pembangunan Jawa Timur tahun 2025,” ungkapnya.

    “Di bidang pendidikan kita alokasikan sebesar 32 persen dari APBD, sedangkan sektor kesehatan sebesar 19,4 persen. Semua alokasi ini melebihi dari Mandatory Spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, artinya kita sangat serius dalam peningkatan pembangunan kedua sektor ini,” terang Adhy menambahkan.

    Lebih lanjut, kata Adhy, bahwa alokasi APBD Jatim TA 2025 sudah sejalan juga dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim, dimana ’Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Tranformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’ menjadi tema RKPD Jatim tahun 2025.

    Hal itu, nantinya akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan Jawa Timur, antara lain pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan dan peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan.

    Selanjutnya, pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

    “Seluruh anggaran yang kita belanjakan harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudahan dalam pelayanan dan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Semoga kebermanfaatannya dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

    Sementara itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia maju, Indonesia makmur, dan Indonesia emas tahun 2045.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengatakan bahwa APBN TA 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, namun tetap dengan kehati-hatian.

    “Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara pruden hati-hati, dan terencana dengan baik. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” tandasnya. [tok/aje]

  • K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025

    K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025

    Sumber Foto: Antara

    Presiden: K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan seluruh transaksi kementerian/lembaga wajib menggunakan katalog elektronik versi 6.0 mulai 1 Januari 2025 untuk mendorong efisiensi pemerintahan.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam sambutan dan arahannya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    “Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo.

    Presiden berharap pemanfaatan katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi 20—30 persen biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menurunkan biaya administrasi sampai 40—50 persen.

    Dalam penilaian ekonomi dengan tolok ukur Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia memperoleh angka ICOR 6, sedangkan beberapa negara tetangga memiliki nilai ICOR 4—5.

    “Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi negara tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” jelas Prabowo.

    Dengan katalog elektronik versi 6.0, diharapkan ketidakefisienan dapat dikurangi.

    “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua unsur. Mari kita wujudkan pemerintahan bersih melalui semua upaya,” seru Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya

    Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo: Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan inflasi tahunan nasional yang dapat dicapai pada angka 1,55 persen pada November 2024, merupakan jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

    “Inflasi yang kurang lebih 1,55 persen saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Ini sekali lagi hasil kerja kita semua, hasil bukan pemerintahan saya, saya baru 51 hari menjabat, berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa,” ujar Prabowo.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    Prabowo mengatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan sebuah bangsa tidak dicapai lima tahun atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, Kepala Negara mengatakan kehebatan bangsa Indonesia saat ini berkat jasa semua pemimpin sebelumnya.

    “Karena jasa semua pemimpin sebelum kita, yang semua lukisannya ada di dinding kita ini,” ucap Prabowo merujuk kepada para Presiden RI sebelumnya.

    Presiden pun menyampaikan bangsa Indonesia harus optimistis sekaligus waspada karena Indonesia merupakan negara yang kaya, sehingga akan selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan Indonesia.

    Sumber : Antara

  • RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo

    RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo

    Sumber Foto: Antara

    Presiden: RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 19:38 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu dari tiga negara di dunia yang bisa mencapai swasembada energi bersama dengan Brasil dan Kongo.

    “Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu tidak lama lagi bisa 100 persen swasembada energi. Dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan, hanya tiga negara, Brasil, Kongo, Indonesia,” kata Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden menekankan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi melalui tanaman, dalam hal ini minyak kelapa sawit yang menjadi bahan bakar energi terbarukan.

    Menurut Presiden, Indonesia harus pandai memanfaatkan kekayaan alam tersebut, terutama mengingat swasembada energi menjadi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian global.

    Kepala Negara menilai bahwa selain swasembada energi, swasembada pangan juga menjadi strategi pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan

    “Karena itu selalu swasembada energi dan pangan, saya tegaskan kembali harus kita laksanakan,” kata Presiden.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini pemerintah melaksanakan program B35 yang merupakan kebijakan yang mewajibkan pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar solar.

    Biodiesel ini berasal dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, yang kemudian dicampur dengan solar untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

    Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan bahan bakar nabati untuk mencapai swasembada energi. Beragam upaya lain juga terus dilakukan, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT), percepatan penggunaan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi energi.

    Sumber : Antara

  • Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025

    Sumber Foto: Antara

    Menkeu sebut alokasi Belanja Negara Rp2.701,4 triliun pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi Belanja Negara pada 2025 sebanyak Rp2.701,4 triliun, di mana Belanja Pemerintah Pusat akan ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan seperti swasembada pangan, swasembada energi hingga program makan bergizi gratis.

    Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    “Belanja Pemerintah Pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun,” kata Menkeu.

    Menkeu mengatakan belanja pendidikan Rp724,3 triliun merupakan belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN.

    Sementara belanja kesehatan ditetapkan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp503,2 triliun dan untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.

    Sedangkan untuk program makan bergizi dialokasikan anggaran Rp71 triliun dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk menyuplai kebutuhan program makan siang bergizi.

    “Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan Dana Desa yang sebesar Rp70 triliun akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan volume uang yang meningkat,” jelasnya.

    Selain itu, kata Menkeu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan dengan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, serta terbangunnya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.

    “Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai Rp919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Sri Mulyani.

    Adapun Pendapatan Negara dalam APBN 2025 ditargetkan sebanyak Rp3.005,1 triliun dan akan diwujudkan dengan cara salah satunya melakukan reformasi perpajakan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam struktur APBN Tahun 2025 ditujukan untuk sektor pendidikan, bukan bidang pertahanan, seperti negara lainnya, yakni Amerika Serikat dan India.

    “Banyak negara alokasi terbesarnya dalam APBN adalah pertahanan, demikian Amerika Serikat, demikian India, alokasi terbesarnya adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” kata Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden mengatakan bahwa sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat dan India mengalokasikan porsi terbesar dalam anggaran belanja mereka pada bidang pertahanan.

    Berbeda dengan itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengalokasikan porsi terbesar pada APBN Tahun 2025 pada sektor pendidikan. Hal itu karena Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan.

    Kepala Negara menilai bahwa perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat hanya strategi maupun langkah perantara menuju kebangkitan ekonomi.

    “Di ujungnya, pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.

    “Kalau saudara perhatikan, alokasi (anggaran) yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalo tidak salah ini alokasi terbesar dalam sejarah kita,” kata Presiden.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Dari total belanja itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun.

    “Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita,” kata Sri Mulyani.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 8,9 persen pada tahun 2025, dari sebelumnya  sebesar Rp665,02 triliun pada 2024.

    Adapun rincian dari anggaran pendidikan pada 2025 termuat dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Prabowo pada 30 November 2024.

    Sumber : Antara

  • 7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    7 Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028? Nasional

    Mengapa Presiden Prabowo Berencana Mulai Berkantor di IKN pada 2028?
    Penulis
    Istana Kepresidenan mengungkapkan pertimbangan bahwa Presiden
    Prabowo
    Subianto akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (
    IKN
    ) Nusantara pada 17 Agustus 2028.
    Pernyataan ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dengan alasan dan persiapan yang diperlukan agar pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses pada 2028 mendatang.
    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa IKN dipersiapkan untuk menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.
    Oleh karena itu, kantor-kantor yang mewakili tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bakal dipindahkan ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur tersebut.
    Setelah semuanya siap, Hasan menyebutkan, Presiden Prabowo baru akan berencana berkantor dari
    IKN Nusantara
    .
    “Presiden mengatakan kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ungkap Hasan pada Selasa (10/12/2024).
    Sementara itu, pembangunan kantor-kantor dari tiga cabang kekuasaan tersebut diperkirakan bakal selesai pada 2028.
    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa masih banyak persiapan yang harus dilakukan, terutama terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung, seperti gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
    “Presiden Prabowo masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana di IKN, seperti gedung legislatif dan yudikatif,” ujar Dody saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024.
    Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga lantas menjelaskan bahwa pembangunan kawasan eksekutif, yang mencakup Istana Negara dan kantor-kantor kementerian, saat ini masih menjadi prioritas dan diperkirakan akan rampung pada akhir 2025.
    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025.
    Kemudian, menurut Basuki, pembangunan infrasturktur tersebut ditargetkan selesai pada 2027.
    “Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini. Kalau dimulai dari 2025 ini, paling 2027 selesai,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).
    Pembangunan kedua lembaga ini sangat penting karena Prabowo menginginkan IKN menjadi ibu kota yang lengkap dengan semua cabang pemerintahan, tidak hanya eksekutif.
    Dengan rampungnya pembangunan legislatif dan yudikatif, IKN akan siap berfungsi sebagai pusat pemerintahan secara menyeluruh.
    Terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti keputusan pemerintah terkait pemindahan gedung Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD ke IKN.
    “Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintahan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.
    Dia juga menyebut bahwa DPR akan mempersiapkan diri sesuai dengan arahan pemerintah, termasuk jika diminta untuk mempersiapkan gedung DPR di IKN.
    Presiden Prabowo direncanakan untuk mengunjungi IKN pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, meskipun ini masih berupa usulan dan belum terjadwal secara resmi.
    Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa pihak Istana Kepresidenan yang akan menentukan jadwal kunjungan tersebut, termasuk peresmian dan groundbreaking proyek-proyek di IKN yang telah disiapkan.
    Pembangunan IKN saat ini fokus pada kawasan eksekutif yang direncanakan akan selesai pada Desember 2025.
    Setelah itu, pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025, dengan target selesai pada 2027.
    Dengan target-target tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik yang lengkap pada 2028.
    Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk memajukan Indonesia dan memastikan pemerintahan yang lebih efisien dan terpusat di IKN pada masa mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik

    APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo: APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

    “Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik,” kata Presiden Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, serta merupakan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya, dan disusun dengan kehati-hatian.

    Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, serta diwarnai oleh ketegangan akibat peperangan dan persaingan ketat antarnegara besar.

    Menurut Presiden, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.

    Kepala Negara menekankan bahwa kondisi negara Indonesia yang berada dalam perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang wajar dan biasa. Justru, keadaan tersebut, kata Presiden, merupakan hal yang tidak biasa.

    “Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang,” kata Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden meminta agar belanja pemerintah dalam APBN Tahun 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang.

    Presiden meminta kepada pimpinan daerah untuk memerangi kebocoran anggaran, dan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.

    “Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

    Kepala Negara juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian, mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung.

    Sumber : Antara