Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Estafet kepemimpinan Jokowi-Prabowo menuju Indonesia maju-sejahtera

    Jakarta (ANTARA) – Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi perjalanan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tahun ini terjadi berlangsung estafet kepemimpinan dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo kepada Presiden kedelapan RI Prabowo Subianto.

    Estafet kepemimpinan berjalan begitu mulus “tanpa drama”, karena disiapkan dengan sangat baik melalui harmonisasi kedua pemimpin.

    Sejak Prabowo ditetapkan Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden Terpilih RI pada 24 April 2024, transisi kepemimpinan telah disiapkan.

    Sejak penetapan itu, Joko Widodo hampir selalu mengajak dan melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih dalam setiap kesempatan, tidak terkecuali saat menerima tamu negara.

    Pada tanggal 29 April atau lima hari setelah Prabowo menyandang predikat Presiden Terpilih RI, Jokowi mengajak Prabowo ikut serta menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    Ajakan ini bukan tanpa sebab. Jokowi secara khusus ingin memperkenalkan Prabowo selaku Presiden Terpilih kepada para pemimpin negara-negara sahabat.

    Pada kesempatan itu PM Singapura Lee juga memperkenalkan Wakil PM Singapura Lawrence Wong yang akan menggantikannya, terhitung tanggal 15 Mei 2024.

    Tidak hanya bertemu pemimpin negara tetangga, Jokowi juga sering mengajak Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju, untuk mengikuti rapat-rapat terbatas di Istana.

    Yang cukup krusial adalah saat rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, tanggal 5 Agustus 2024.

    Rapat terbatas ini melibatkan Prabowo selaku Presiden Terpilih, untuk mendengarkan masukan terkait kebutuhan program-program pemerintahan berikutnya. Jokowi, bahkan mengajak Prabowo untuk duduk di sampingnya dalam rapat terbatas tersebut.

    Secara gamblang, Joko Widodo, saat itu menyatakan dirinya menginginkan rancangan APBN 2025 betul-betul mengakomodasi seluruh program Presiden Terpilih.

    Beberapa bulan sebelum rapat terbatas dilaksanakan, Presiden Joko Widodo juga melantik beberapa “orang kepecayaan” Prabowo, di antaranya Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, serta Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Thomas merupakan keponakan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai bendahara dalam partai yang dipimpin Prabowo.

    Masuknya Thomas di kabinet mempermudah penyesuaian transisi pemerintahan. Thomas menjadi tokoh yang membantu komunikasi Presiden Terpilih dalam pemerintahan Jokowi, saat itu.

    Bersama Menteri Sri Mulyani, Thomas memastikan kebutuhan pemerintahan berikutnya terakomodasi dalam RAPBN 2025.

    Sementara Hasan Nasbi, kala itu, secara tidak langsung bertugas mempersiapkan pola komunikasi pemerintahan Prabowo kepada publik dan media.

    Kelanjutan Menteri Jokowi

    Hanya berselang satu hari usai dilantik sebagai Presiden kedelapan RI, Prabowo Subianto langsung mengumumkan sekaligus melantik menteri-menteri kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih, di Istana Negara Jakarta.

    Kabinet Merah Putih memiliki total 48 menteri. Dari nama-nama yang muncul, terdapat belasan menteri di era Jokowi yang kembali ditunjuk Prabowo untuk menjabat di kabinetnya.

    Tanpa bermaksud mengecilkan jabatan menteri lain, beberapa menteri Jokowi yang kembali ditunjuk di kabinet Prabowo, di antaranya adalah menteri-menteri dengan urusan krusial.

    Misalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Ada juga beberapa nama yang kembali ditunjuk sebagai menteri, namun dengan tugas berbeda, seperti Pratikno, yang sebelumnya menjabat Menteri Sekretaris Negara, kini menjabat Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Harimurthi Yudhoyono yang sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Selanjutnya Zulkifli Hasan yang dulu Menteri Perdagangan, kini sebagai Menko Pangan, Bahlil Lahadalia yang sebelumnya Menteri Investasi, menjadi Menteri ESDM, Budi Arie Setiadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika (kini disebut Menteri Komunikasi dan Digital), saat ini diberi tugas baru sebagai Menteri Koperasi.

    Penunjukan menteri sepenuhnya hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo Subianto memasukkan sejumlah nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi ke dalam kabinetnya, dapat dilihat sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang berkelanjutan.

    Dengan masuknya beberapa nama menteri lama ke kabinet Prabowo, mantan Menteri Pertahanan itu dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi program dan kebijakan pemerintahan, tanpa mengganggu program-program baik pemerintahan yang telah berjalan sebelumnya.

    Keberlanjutan program

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan komitmennya untuk terus melanjutkan sejumlah program Presiden Joko Widodo yang sudah berlangsung dengan baik.

    Prabowo berulang kali menyatakan komitmennya melanjutkan upaya swasembada pangan serta digitalisasi dan hilirisasi di berbagai sektor.​​​​​​​

    Prabowo sependapat dengan Joko Widodo bahwa swasembada pangan, digitalisasi dan hilirisasi (pengolahan produk/sumber daya agar memiliki nilai tambah), menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

    Di era Jokowi, upaya mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan membangun saluran irigasi, bendungan, dan lain sebagainya. Sementara hilirisasi sudah dimulai dari komoditas nikel, tembaga, hingga bauksit.

    Sementara digitalisasi juga didorong di berbagai sektor, salah satunya dengan mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE).

    Beragam fondasi yang telah dibangun pemerintahan Joko Widodo itu dilanjutkan Prabowo dalam pemerintahannya.​​​​​​​

    Prabowo melanjutkan upaya swasembada pangan dengan mendorong program cetak sawah baru. Prabowo optimistis Indonesia tidak mengimpor beras lagi pada tahun 2025.

    Dia juga memerintahkan jajaran menteri untuk mendorong digitalisasi dan hilirisasi. Amanat itu berulang kali ia sampaikan dalam rapat-rapat kabinet, seraya mengingatkan pentingnya mencegah serta menindak segala bentuk kebocoran dan korupsi dalam pemerintahan.

    Kelanjutan program hilirisasi juga dilakukan Prabowo dengan berbekal strategi yang sudah dibuat semasa pemerintahan Joko Widodo.

    Prabowo dalam suatu kesempatan bercerita bagaimana Menteri Investasi era Jokowi, yakni Bahlil Lahadalia (kini Bahlil menjabat Menteri ESDM) menemuinya pada suatu ketika, dan menyerahkan 26 buku tentang perencanaan hilirisasi.​​​​​​​

    Prabowo mengatakan buku perencanaan hilirisasi yang diserahkan Bahlil kepadanya itu kini menjadi panduan untuk melaksanakan hilirisasi bersama Kabinet Merah Putih.

    Menjaga komunikasi

    Prabowo Subianto bukan sosok yang ingin menang sendiri. Dia menghargai dan mengingat segala jasa-jasa para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dia menyatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan bangsa tidak dicapai 5 atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, dia menyatakan kehebatan bangsa Indonesia, saat ini, berkat seluruh jasa pemimpin terdahulu.

    Untuk menghargai jasa pemimpin sebelumnya dan sebagai upaya meneruskan estafet kepemimpinan, Prabowo masih menjaga dengan baik komunikasinya dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Prabowo dalam sebuah kesempatan menyambangi kediaman Jokowi di Solo, lantas keduanya makan malam di sebuah restoran favorit Jokowi.

    Sebaliknya Prabowo juga mengundang Joko Widodo datang dan santap malam di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

    Terlepas dari pembicaraan yang dilakukan keduanya, pertemuan tersebut menunjukkan betapa komunikasi dua pemimpin tetap terjaga dengan baik hingga saat ini.

    Komunikasi yang baik dari para elite, memberikan asa bagi publik atas estafet kepemimpinan yang berjalan baik serta keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia sejahtera dan maju.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isi Garasi 5 Pimpinan Baru KPK

    Isi Garasi 5 Pimpinan Baru KPK

    Jakarta –

    Ada lima pimpinan baru KPK periode 2024-2029. Menilik sisi lain dari Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono, berikut ini isi garasinya.

    Sebagai pemimpin lembaga anti rasuah, sudah diwajibkan untuk melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kelimanya terpantau sudah menyampaikan kekayaan terbaru.

    Dimulai dari Setyo Budiyanto, sebelumnya menjabat sebagai Inspektorat Kementerian Pertanian. Dia terakhir kali menyampaikan hartanya pada 4 April 2024. Total hartanya Rp 9.611.000.000 (Rp 9,6 miliaran).

    Setyo Budiyanto memiliki isi garasi senilai Rp 946 juta, berikut ini daftarnya:

    1. Sepeda RB tahun 2020 hasil sendiri, senilai Rp 15 juta
    2. Motor Piaggio Vespa tahun 2016 hasil sendiri, senilai Rp 21 juta
    3. Sepeda Trek RB tahun 2022 hasil senidiri, senilai Rp 35 juta
    4. Mobil Toyota LX tahun 2012 hasil sendiri, senilai Rp 875 juta

    Lanjut kedua, Fitrah Rohcahyanto, sebelumnya merupakan Direktur Penuntutan KPK. Dia punya kekayaan sebanyak Rp 4.111.000.000 (Rp 4,1 miliaran) yang disampaikan pada 16 Januari 2023. Khusus isi garasi, berikut ini daftarnya:

    1. Motor Yamaha Nmax tahun 2017 hasil sendiri, senilai Rp 5 juta
    2. Motor Honda Scoopy tahun 2017 hasil sendiri, senilai Rp 3 juta
    3. Motor Honda Vario tahun 2015 hasil sendiri, enilai Rp 3 juta
    4. Mobil Honda SUV tahun 2018 hasil sendiri, senilai Rp 200 juta
    5. Mobil Mazda sedan tahun 2019 hasil sendiri, senilai Rp 100 juta
    6. Mobil Nissan XTrail tahun 2015 hasil sendiri, senilai Rp 75 juta

    Ketiga, Ibnu Basuki Widodo. Dia merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Manado, total hartanya Rp 4.191.606.703 (Rp 4,1 miliaran) yang disampaikan pada 5 Februari 2024. Sebesar Rp 391 juta merupakan alat transportasi dan mesin, ini daftarnya:

    1. Mobil Toyota Fortuner tahun 2015 hasil sendiri, senilai Rp 220 juta
    2. Motor Yamaha Mio J tahun 2013 hasil sendiri, senilai Rp 4 juta
    3. Motor Honda BeAT tahun 2017 hasil sendiri, senilai Rp 7 juta
    4. Mobil Honda Brio tahun 2022 hasil sendiri, senilai Rp 140 juta
    5. Motor Honda Cario 125 tahun 2023 hasil sendiri, senilai Rp 20 juta

    Keempat, Johanis Tanak yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua KPK. Dia punya harta Rp 9.063.508.326 (Rp 9 miliaran). Dari total harta miliaran, Johanis Tanak punya isi garasi senilai Rp 685 juta. Urusan mobil, ada dua mobil tergolong “motuba” , yakni mobil yang sudah tergolong tua. Berikut ini daftar isi garasi Johanis Tanak:

    1. Mobil Toyota Corolla tahun 1997 hasil sendiri, senilai Rp 40 juta
    2. Mobil Willys Universal CJ 7 Tahun 1980 hasil sendiri, senilai Rp 250 juta
    3. Motor KTM 350 cc tahun 2013 hasil sendiri, senilai Rp 100 juta
    4. Mobil Honda CRZ tahun 2013 hasil sendiri, senilai Rp 295 juta

    Kelima, Agus Joko Pramono. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakili Ketua BPK periode 2019-2023. Dia memiliki kekayaan sebesar Rp 18.607.156.521 (Rp 18,6 miliaran). Harta itu disampaikan pada 7 September 2023. Berikut ini daftar isi garasi dari Agus:

    1. Mobil Toyota Fortuner tahun 2011 hasil sendiri, senilai Rp 175 juta
    2. Mobil Peugeot RCZ tahun 2015 hasil sendiri, senilai Rp 325 juta
    3. Mobil Wuling E230R Ev tahun 2023 hasil sendiri, senilai Rp 269 juta
    4. Mobil Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2015 hasil sendiri, senilai Rp 113.217.400

    Sebelumnya, lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara. Pengucapan sumpah jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 itu disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    Pengucapan sumpah jabatan Pimpinan KPK ini digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Upacara pengucapan sumpah diawali dengan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’.

    (riar/din)

  • Video Gibran ‘Santai’ Tetap Jalankan Pemerintahan Dampingi Prabowo di Istana usai Dipecat Megawati – Halaman all

    Video Gibran ‘Santai’ Tetap Jalankan Pemerintahan Dampingi Prabowo di Istana usai Dipecat Megawati – Halaman all

    Megawati Soekarnoputri resmi memecat Presiden ke-7 Joko Widodo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Tayang: Selasa, 17 Desember 2024 11:44 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Megawati Soekarnoputri resmi memecat Presiden ke-7 Joko Widodo, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) pada Senin (16/12/2024).

    Gibran pun tampak melakukan aktivitas sebagai wapres di hari dirinya dipecat sebagai kader PDIP.

    Bahkan Wapres Gibran tampak menghadiri acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan para Pejabat Negara di Istana Negara.

    Ia hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Tito Karnavian Dukung Wacana Prabowo, Pilkada Melalui DPRD Lebih Efisien

    Tito Karnavian Dukung Wacana Prabowo, Pilkada Melalui DPRD Lebih Efisien

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Tito, langkah ini akan mengurangi biaya besar yang selama ini dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    “Ya, saya sependapat tentunya. Kita semua melihat bagaimana besarnya biaya untuk pilkada,” ujar Tito di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Tito juga menyoroti dampak negatif dari pilkada langsung, seperti potensi kekerasan di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap bisa dianggap sebagai bentuk demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan.

    “Dari dulu saya mengatakan pilkada asimetris salah satunya melalui DPRD. Demokrasi kan bisa diterjemahkan sebagai demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kalau melalui DPRD, itu juga demokrasi, tapi dengan perwakilan,” jelas Tito.

    Pemerintah, lanjutnya, tengah merancang pembahasan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah ini. Tito mengungkapkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). “Nanti gongnya akan kita cari, tapi sebelum itu, kita akan mengadakan rapat bersama teman-teman DPR, parpol, dan akademisi,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyuarakan pandangan serupa. Dalam acara HUT Partai Golkar di Sentul, Kamis (12/12/2024), Prabowo membandingkan sistem pemilihan di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India. Menurutnya, sistem di negara-negara tersebut jauh lebih efisien karena pemilihan hanya dilakukan untuk anggota DPRD, sementara DPRD yang menentukan kepala daerah, termasuk bupati dan gubernur.

  • Setyo Budiyanto Bakal Evaluasi Kasus Mandek di KPK

    Setyo Budiyanto Bakal Evaluasi Kasus Mandek di KPK

    ERA.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029, Setyo Budiyanto bakal mengevaluasi kasus-kasus yang mandek di lembaga antirasuah. Dia akan berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan.

    “Pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus diprirotaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas,” kata Setyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Dia mengatakan, pimpinan KPK yang baru juga akan mengevaluasi sejumalah pekerjaan yang ditinggalkan oleh pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2024.

    Setyo menambahkan, setelah serah terima jabatan, maka tugas lama menjadi tanggung jawab pimpinan yang baru.

    “Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kami akan kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru,” katanya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada pimpinan KPK yang baru sudah sangat jelas. Hal itu juga kerap disampaikan kepala negara dalam sejumlah kesempatan.

    Salah satunya untuk memastikan tidak ada pemborosan apalagi korupsi dari APBN.

    “Kami pedomani itu, bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan, masalah perjalanan dinas. Nah itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan,” kata Setyo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Setyo Budiyanto sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Selain itu juga melantik empat pimpinan KPK terpilih lainnya.

    Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024). Diawali dengan pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 161p Tahun 2034 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan KPK dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024-2029.

    Setelah itu, kelima pimpinan KPK terpilih membacakan sumpah jabatan dihadapan Prabowo.

    “Bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adiil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertuntu. Dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara,” ucap kelima pimpinan KPK terpilih.

    “Bahwa saya senantiasa akan menolak, atau tidak mau menerima, atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya juga akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.”

    Selain Setyo Budiyanto, empat pimpinan KPK yang dilantik pada hari ini yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. 

  • Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

    Sembako Dibebaskan dari PPN yang Bakal Naik Jadi 12 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipastikan akan tetap naik dari 11 persen menjadi 12 persen. 

    Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Airlangga mengatakan, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen itu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    “Sesuai amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Meski demikian, Airlangga menegaskan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justri diberikan fasilitas bebas PPN. 

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    Selain itu, Airlangga menyebut ada tiga komoditas penting yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan, yakni Minyakita, gula, dan tepung terigu. Airlangga bilang, tiga komoditas itu nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat. 

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” kata Airlangga.

    Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stimulus ekonomi ini dilakukan untuk mendukung sektor produktif baik di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perumahan dan Permukiman dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja serta optimisme di dalam masyarakat.

    “Maka paket stimulus ini dibuat sekomplet mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukkan ke industri dan minyak goreng kita,” ujar Sri Mulyani. 

    “Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12 persen, 1 persennya di tahun pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50 persen,” sambungnya.

    Adapun sektor pertama yaitu meliputi stimulus untuk rumah tangga. Nantinya pemerintah bakal menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kilogram (Kg) untuk dua bulan dari Januari hingga Februari 2025 bagi 16 juta penerima bantuan pangan (PBP). 

    Kemudian, pemerintah juga memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga Komoditas yakni Minyakita, gula dan tepung terigu sebesar 1 persen. Artinya ketiga komoditas itu tetap PPN nya 11 persen.

    Lalu, pemberian diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya maksimal 2.200 VA selama dua bulan dari Januari hingga Februari. 

    “Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari menaikan akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industri-nya, juga ada insentif PPH Pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya,” jelas Sri Mulyani.

    Ketiga yaitu stimulus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yakni perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5 persen. Keempat, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji 10 juta per bulan. 

    Kemudian, pemberian industri padat karya dan bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya. 

    “Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPH 0,5 persen final, dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak,” terangnya.

    Kelima, stimulus untuk mobil listrik dan hybrid. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) berupa PPN ditanggung pemerintah 10 persen untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam keadaan terurai dan lengkap sebagai KBL Berbasis Baterai

    Kemudian, PPnBM Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 15 persen untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU dan CKD. Lalu bea masuk 0 persen untuk Bermotor Listrik Berbasis Baterai impor CBU. 

    Kendaraan bermotor hybrid diberikan stimulus berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditanggung pemerintah sebesar 3 persen. 

    Terakhir, sektor perumahan. PPN ditanggung pemerintah bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama, dengan skema diskon 100 persen untuk bulan Januari sampai Juni 2025 dan diskon 50 persen untuk bulan Juli sampai Desember 2025. 

    “Kemudian kita juga memberikan PPN DTP untuk sektor perumahan, karena ini adalah sektor yang selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hajat hidup orang banyak, juga memiliki multiplier dan penciptaan kesempatan kerja yang besar,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Pajak pertambahan nilai (PPN) tetap naik menjadi 12 persen pada tahun depan. 

    Tetapi menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN itu hanya menyasar barang mewah. 

    Menurutnya, kenaikan tarif PPN merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Kenaikan PPN sebesar 12 persen yang hanya menyasar barang mewah sudah dibocorkan DPR usai sejumlah pimpinan DPR RI bertemu Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan kenaikan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. 

    Namun, PPN tahun depan berpeluang tidak berlaku satu tarif.Menurutnya, pungutan 12 persen hanya untuk barang mewah, sedangkan sisanya yang mencakup barang pokok hingga layanan masyarakat tetap pada tarif lama.

    “Pemerintah hanya memberikan beban itu (PPN 12 persen) kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku (11 persen),” kata Misbakhun di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

    Misbakhun meminta masyarakat tidak khawatir. Ia juga mencontohkan bahan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan layanan lain yang sifatnya pelayanan umum tetap tak dipungut PPN.

    PPN di Indonesia saat ini hanya satu tarif, yakni 11 persen. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), PPN bakal dinaikkan menjadi 12 persen mulai tahun depan. 

    Pasal 7 UU HPP menetapkan PPN sebesar 11 persen berlaku 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen. Baru akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.(tribun network/nts/lit/dod)

  • Alasan Prabowo Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

    Alasan Prabowo Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkap bahwa pelantikan pimpinan KPK baru periode 2024-2029 dipercepat dari jadwal sebelumnya yakni 20 Desember 2024. 

    Nawawi menyebut percepatan itu karena Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal melakukan kunjungan kerja ke luar Jakarta. Hal itu diungkapnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK. 

    “Informasi dari pak Sekjen gitu karena sebelumnya kan dilaksanakan setiap tanggal 20, hanya saja kemungkinan ada perjalanan sehingga dipercepat dilaksanakan pada hari ini,” ujar Nawawi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/12/2024). 

    Nantinya, terang Nawawi, serah terima jabatan antara pimpinan KPK lama dan baru akan tetap digelar pada 20 Desember 2024. Oleh karena itu, dia menyebut pimpinan periode 2019-2024 masih akan bertugas sampai dengan Jumat pekan ini. 

    “Mereka [pimpinan baru] nanti melaksanakan ini kalau sudah ada serah terima saya pikir,” ungkap Ketua KPK jilid V itu. 

    Nawawi pun menyebut sudah mulai mengangkut barang-barang miliknya di kantor untuk dibawa pulang.  Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nawawi dan tiga orang pimpinan lainnya masih akan memberikan keterangan pers soal kinerja mereka selama lima tahun belakangan. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Berlangsung di Istana Negara pada siang 13.30 WIB, Ketua KPK periode 2024-2029 Setyo Budiyanto akan mengemban jabatan sebagai pimpinan komisi antirasuah selama lima tahun ke depan. 

    Setyo diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 161/P tahun 2024, tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan dewas KPK untuk masa jabatan 2024—2029.

    “Demi Allah, saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga,” ujar Setyo dalam pelantikan tersebut.

    Adapun lima orang pimpinan KPK baru adalah Setyo, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo dan Agus Joko Pramono. 

  • Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Akan Jalani Induksi 3 Hari

    Pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 Akan Jalani Induksi 3 Hari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 akan menjalani induksi selama tiga hari mulai Selasa (17/12).

    “Untuk pimpinan yang sudah dilantik ini akan mengikuti proses induksi yang akan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar dua sampai dengan tiga hari nanti ke depan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/12).

    Tessa menjelaskan induksi tersebut meliputi pengenalan nilai-nilai integritas yang menjadi pegangan setiap insan KPK. Proses itu juga berlaku untuk pegawai baru di KPK.

    “Induksi ini adalah satu kegiatan tidak hanya kepada pimpinan, tetapi kepada seluruh pegawai baru yang akan bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dengan maksud untuk memberikan nilai-nilai KPK kepada mereka dan bagaimana tugas-tugas yang harus mereka jalankan,” tutur Tessa.

    “Karena KPK juga memiliki standar integritas yang cukup tinggi dan juga akan disampaikan hal-hal termasuk kode etik, hal-hal kedisiplinan dan hal-hal lain yang tentunya ini akan disampaikan kepada pegawai yang baru maupun pimpinan yang baru yang akan bertugas ke depannya,” sambung dia.

    Juru bicara berlatar belakang pensiunan Polri ini menjelaskan materi induksi akan diberikan oleh internal KPK.

    “Dari KPK sendiri nanti yang akan menyampaikan, mungkin akan dibuka oleh pimpinan yang lama, tetapi untuk pelaksanaan induksi itu KPK sudah memiliki tim yang biasa memberikan induksi kepada pegawai-pegawai baru,” terang dia.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto pada hari ini melantik lima pimpinan dan anggota dewas KPK periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 20 Desember mendatang, mengikuti masa jabatan akhir pejabat KPK saat ini.

    Di kursi pimpinan KPK mendatang, terdapat nama Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK sekaligus Irjen Kementerian Pertanian), Johanis Tanak (Komisioner KPK saat ini), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

    Sementara di kursi dewan pengawas KPK akan diisi oleh Chisca Mirawati (Founder & Managing Partner CMKP Law), Benny Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas), Wisnu Baroto (jaksa), Sumpeno (hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda).

    (ryn/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • AHY: Pemerintah Kaji Diskon 50% Untuk Tiket Kereta Api Jelang Nataru

    AHY: Pemerintah Kaji Diskon 50% Untuk Tiket Kereta Api Jelang Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji untuk memberikan diskon atau potongan harga 50% untuk harga tiket kereta api.

    Dia melanjutkan potongan hingga 50% ini bakal diberlakukan menjelang Natal dan Tahun Baru dan berlaku untuk kereta api yang langsung atau direct train atau layanan perjalanan langsung tanpa transit atau berhenti di stasiun antara.

    “Saya dengar tadi untuk kereta api, untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50 persen inilah yang sedang terus diuji,” katanya saat konferensi pers di Istana Negara usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Nataru bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).

    Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku saat ini pihaknya bakal menguji kereta api langsung dengan rute Jakarta-Semarang. Termasuk dengan rute Jakarta-Yogyakarta pada malam ini.

    “Nanti malam saya bersama dengan menteri perhubungan akan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta sekaligus uji trek direct, Beberapa hari lalu saya sudah uji coba trek dari Jakarta ke Semarang secara langsung ini harapannya lancar dan dari Menhub akan memberikan potongan harga 50% untuk trek direct ini,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dalam kesempatan ke depan, AHY mengaku ingin berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengecekan dermaga dan fasilitas tol yang juga akan digunakan oleh masyarakat luas.

    Harapannya, giat Nataru, tahun ini, kata AHY, bisa siap mendukung mobilitas dan mengantisipasi kebutuhan dalam menghadapi peak season arus pulang pergi masyarakat pada 24—25 Desember maupun 31 Desember 2024—1 Januari  2025.

    “Ini mudah-mudahan bisa kami jalankan dengan baik bekerja sama dengan stakeholders termasuk Pemda,” pungkas AHY.

  • Presiden Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

    Presiden Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih untuk masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).

    Dalam pelantikan tersebut turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, para menteri kabinet Merah Putih, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Pengangkatan para pimpinan dan Dewas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

    Adapun kelima pimpinan KPK yang mengucapkan sumpah jabatan, adalah Setyo Budiyanto, sebagai Ketua KPK, serta para Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

    Sementara itu, kelima anggota Dewas KPK, adalah Gusrizal, sebagai Ketua Dewas, dengan para anggota Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar pimpinan dan Dewas KPK mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

    Dalam keterangannya kepada awak media, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan Dewas nanti akan berpedoman pada tugas dan fungsi dari KPK.

    Setyo juga menuturkan bahwa Presiden secara tegas telah menyampaikan pada beberapa kesempatan untuk memberantas pemborosan dan tindak korupsi.

    “Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan,” katanya. [hen/ian]