Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas: Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

    Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas: Kenaikan PPN 12 Persen Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas angkat bicara tentang keputusan Pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen berlaku tahun depan. 

    Menurutnya, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bisa membuat daya beli masyarakat turun yang berisiko membuat perekonomian lesu. 

    “Pihak pemerintah tampak bersikeras untuk memberlakukan ketentuan tersebut pada tanggal 1 Januari 2025. Alasannya ada 2 hal  yang sangat mengemuka. Pertama, karena hal demikian sudah  merupakan tuntutan dari UU HPP. Kalau tidak dilaksanakan maka pemerintah tentu akan dicap telah melanggar UU,” kata Anwar Abbas dalam keterangannya Kamis (26/12/2024).

    Kedua lanjutnya karena pemerintah saat ini memang sedang memerlukan dana besar untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. 

    “Untuk itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam  melaksanaan kenaikan PPN 12 persen tersebut, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai langkah seperti mengecualikan kenaikan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok, obat-obatan dan layanan pendidikan,” kata Anwar Abbas. 

    Menurutnya, masyarakat dan dunia usaha tampak resah dan sangat keberatan dengan  pemberlakuan UU tersebut.

     

    “Karena dengan adanya kenaikan PPN 12 persen jelas akan mendorong terjadinya kenaikan harga barang dan jasa,” kata Waketum MUI itu. 

    Bila hal demikian yang terjadi, diterangkannya maka tentu daya beli masyarakat akan menurun. 

    “Jika daya beli masyarakat menurun maka tingkat keuntungan pengusaha dan  kesejahteraan serta  kemakmuran masyarakat tentu  juga akan menurun,” tegasnya. 

    Diketahui, Pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo. 

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN. 

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco. 

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Wapres Gibran Perintahkan Menteri Pertanian Tuntaskan Masalah Petani

    Wapres Gibran Perintahkan Menteri Pertanian Tuntaskan Masalah Petani

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuntaskan masalah petani di antaranya terkait benih, pupuk, dan irigasi agar Indonesia bisa segera swasembada pangan.

    Gibran mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto yang harus secepatnya direalisasikan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri, terutama melalui pencapaian ketahanan pangan.

    Dia juga mengatakan bahwa swasembada pangan selalu disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai rapat terbatas di Istana Negara.

    “Jadi perintah dan arahan dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Kita diwajibkan untuk swasembada pangan,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/12).

    Gibran mengatakan dalam beberapa kali rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto, beberapa masalah yang dibahas di antaranya mengenai isu irigasi, pupuk, benih dan berbagai alat serta mesin pertanian.

    “Pak Menteri ini juga kan intens sekali ke lapangan. Jadi pesan dari beliau, Pak Presiden, itu pasti selalu diulang-ulang di Ratas, di Sidang Kabinet. Pasti masalah irigasi, masalah pupuk, masalah benih, masalah mekanisasi,” katanya.

    Menurut Gibran, swasembada pangan itu sudah sesuai dengan misi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini aejalan dengan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air,” ujarnya.

  • Paus Fransiskus ke Indonesia Usai 35 Tahun

    Paus Fransiskus ke Indonesia Usai 35 Tahun

    Jakarta –

    Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia menjadi salah satu momen bersejarah di tahun 2024. Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia ini kembali berkunjung ke Tanah Air setelah penantian 35 tahun.

    Paus Fransiskus tiba di Indonesia pada 3 September 2024. Paus Fransiskus tercatat merupakan Paus ketiga yang melawat ke Indonesia. Sebelumnya ada Paus Paulus VI di tahun 1970 dan Paus Yohanes Paulus II pada 1989.

    Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia merupakan rangkaian perjalanan apolostiknya ke sejumlah negara di Asia Tenggara di tahun 2024. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus melanjutkan perjalannya ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

    Nilai Kesederhanaan Paus Fransiskus

    Kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia menyisakan banyak pesan mendalam. Setibanya di Tanah Air, Paus dengan nama asli Jorge Mario Bergoglio ini menunjukkan nilai kesederhanaan yang diterapkan dalam kehidupannya.

    Pria kelahiran Argentina ini tidak datang ke Indonesia dengan penuh gemerlap kemewahan. Paus Fransiskus memilih menggunakan mobil medium MPV dan menginap di Kedutaan Besar (Kedubes) Vatikan selama berada di Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan fasilitas sederhana itu diminta langsung oleh Paus.

    “Ya, beliau maunya begitu, kami turutin,” kata Luhut di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, 3 September 2024.

    Luhut mengatakan pemerintah Indonesia sebenarnya menyiapkan akomodasi dan transportasi terbaik dengan keamanan tingkat tinggi untuk setiap kepala negara yang berkunjung di Indonesia, termasuk untuk Paus Fransiskus. Namun, Paus hanya meminta disiapkan mobil biasa dan ingin menginap di Kedubes Vatikan.

    “Kalau maunya begitu, ya kami berikan semuanya,” ujar Luhut.

    Selepas mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Paus menaiki mobil sipil untuk bergerak menuju Kedubes Vatikan di Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanannya di mobil, Paus Fransiskus duduk di kursi penumpang depan. Di kawasan Bundaran HI Paus Fransiskus juga membuka kaca mobilnya dan melambaikan tangan serta senyum merekah kepada masyarakat yang telah menantinya.

    Pesan Damai dan Cinta Kasih ke Sesama

    Foto: Paus Fransiskus menyapa satu persatu peserta kegiatan di KWI (INDONESIA PAPAL VISIT COMMITTEE/DANU KUSWORO)

    Paus Fransiskus lalu melanjutkan kunjungannya di Indonesia dengan bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 4 September 2024. Di momen itu Jokowi juga memperkenalkan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Indonesia kepada Paus Fransiskus.

    Dalam pidatonya di Istana Negara, Paus Fransiskus berbicara mengenai perdamaian dengan kerukunan. Dia mengatakan perbedaan tidak harus menjadi bibit permusuhan.

    “Kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang dan ketika seluruh kelompok suku dan agama bertindak dalam semangat persaudaraan,” ujar Paus Fransiskus dalam bahasa Italia yang diterjemahkan oleh penerjemah.

    Paus Fransiskus mengatakan menjaga nilai-nilai kerukunan merupakan hal yang dapat dilakukan setiap orang. Dia juga menekankan hal itu menjadi tanggung jawab lebih besar bagi orang-orang yang memegang kewenangan.

    “Solidaritas dan upaya mencapai perdamaian baik di dalam masyarakat maupun dengan bangsa-bangsa lain untuk memperkuat kerukunan yang damai dan berbuah yang menjamin perdamaian dan menyatukan upaya menghapus ketimpangan dan penderitaan di berbagai wilayah negara, gereja Katolik berkeinginan untuk meningkatkan dialog antaragama. Dengan cara ini, prasangka dapat dihapus dan suasana saling menghargai dan saling percaya dapat tumbuh,” ujarnya.

    Di hari ketiga kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus juga mengunjungi terowongan silaturahim penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Momen itu terjadi pada 5 September 2024. Paus memuji bangunan itu sebagai simbol kerukunan beragama di Indonesia.

    “Mengenai hal ini, haruslah disebut terowongan bawah tanah ‘terowongan persahabatan’ yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga. Ini adalah simbol yang bermakna, yang memperkenankan dua tempat ibadah agung tidak hanya berada berhadapan satu sama lain, tapi terhubung satu sama lain,” kata Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, 5 September 2024.

    Dia mendorong agar sikap saling menghargai dan mengasihi ini dilanjutkan sehingga bisa bersama-sama mengembangkan spiritual dan mengamalkan agama masing-masing. Hal itu disebut akan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia.

    “Saya mendorong Anda untuk melanjutkan di jalan ini sehingga kita semua bersama sama, masing-masing mengembangkan spiritualitasnya dan mengamalkan agamanya, dapat berjalan dalam pencarian akan Allah, berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang terbuka, yang didasarkan atas sikap saling menghargai dan mengasihi satu sama lain, mampu melindungi diri dari kekerasan hari, fundamentalisme dan ekstremisme, yang selalu berbahaya dan tak pernah dibenarkan,” imbuhnya.

    Momen Hangat Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno

    Foto: Paus Fransiskus di Indonesia (REUTERS/Willy Kurniawan)

    Paus Fransiskus juga memimpin misa akbar yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 September 2024. Misa yang berlangsung hangat dan khusyuk itu diikuti hampir 70 ribu orang di dalam stadion dan ribuan lainnya di luar stadion.

    Meski sempat diguyur hujan, seluruh jemaat yang hadir tetap setia berada di Stadion GBK. Mereka menanti pesan yang disampaikan Paus Fransiskus dalam khotbahnya.

    Dalam khotbahnya, Paus Fransiskus berpesan soal perdamaian dan menjadi umat yang taat. Paus Fransiskus khotbah dalam bahasa Italia yang diterjemahkan oleh seorang penerjemah. Memulai khotbahnya, Paus Fransiskus mengatakan seorang umat Tuhan seharusnya menjadi pendengar yang taat terhadap ajaran penciptanya.

    “Saudara dan saudari, janganlah kita lupa hal ini. Tugas pertama seorang murid bukanlah mengenakan jubah kerohanian yang sempurna secara luar atau melakukan hal-hal luar biasa atau mengerjakan usaha-usaha besar,” kata Paus Fransiskus di Stadion GBK, 5 September 2024.

    “Sebaliknya, langkah pertama terdiri dari tahu menempatkan diri di dalam mendengar satu-satunya sabda yang menyelamatkan, yaitu sabda Yesus,” sambungnya.

    Selain esensi menjadi umat beragama yang taat, Paus Fransiskus juga kembali menyerukan pesan perdamaian. Paus menekankan pentingnya kasih di antara sesama manusia.

    Paus Fransiskus juga mengingatkan umat untuk tidak lelah berbuat kebaikan. Dia menyebut berbuat baik memang tidak selalu berbalas kebaikan. Namun, upaya untuk menjadi aktor perdamaian harus terus dilakukan.

    “Saudara dan saudari, saya juga hendak berkata kepada Anda, kepada bangsa ini, kepada Nusantara yang mengagumkan dan beranekaragam ini. Janganlah lelah berlayar dan menebarkan jalamu, janganlah lelah bermimpi dan membangun lagi sebuah peradaban perdamaian. Beranilah selalu untuk mengimpikan persaudaraan,” tutur Paus Fransiskus.

    Lawatan empat hari Paus Fransiskus di Indonesia memberikan kenangan yang membekas. Di tengah posisi strategis dan penuh kuasa yang digenggamnya, Paus Fransiskus memberikan teladan bagaimana hidup sederhana dan cinta kasih kepada sesama.

    Halaman 2 dari 3

    (ygs/imk)

  • Gelar Perkara Penetapan Hasto Jadi Tersangka Dilakukan di Hari yang Sama saat Sertijab Pimpinan KPK – Halaman all

    Gelar Perkara Penetapan Hasto Jadi Tersangka Dilakukan di Hari yang Sama saat Sertijab Pimpinan KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.

    Berdasarkan penuturan sumber Tribunnews yang mengetahui perkara ini, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

    Namun demikian, menurut sumber itu, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristiyanto itu sudah dilakukan pimpinan KPK pada Jumat (20/12/2024) pekan lalu.

    Hari itu bertepatan dengan serah terima jabatan (sertijab) lima Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024–2029 dengan Pimpinan dan Dewas KPK periode sebelumnya.

    Lima pimpinan baru KPK itu yakni Setyo Budiyanto (mantan Direktur Penyidikan KPK sekaligus Irjen Kementerian Pertanian), Johanis Tanak (Komisioner KPK periode sebelumnya), Fitroh Rohcahyanto (jaksa yang sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK), Agus Joko Pramono (mantan Wakil Ketua BPK) dan Ibnu Basuki Widodo (hakim di Pengadilan Tinggi Manado).

    Sertijab digelar di lantai 3 Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    Sebelum sertijab itu, Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 sudah lebih dulu dilantik di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Setyo Budiyanto sendiri saat sertijab pimpinan KPK menyebut bahwa kasus Harun Masiku merupakan utang perkara yang harus segera diselesaikan.

    Menurut Setyo Budiyanto, semua orang yang menjadi pimpinan dan pejabat di KPK ingin mantan caleg PDIP itu segera ditangkap.

    “Pasti akan kami respons. Kami akan melihat perkembangannya sudah sejauh mana,” kata Setyo menjawab pertanyaan awak media dalam sesi jumpa pers perdana setelah dia dan empat orang lainnya resmi menjadi pimpinan KPK periode 2024–2029, Jumat (20/12/2024).

    “Ini utang yang memang sudah cukup lama, sudah cukup panjang. Saya yakin semua orang yang menjadi pimpinan, deputi, direktur punya keinginan besar untuk menyelesaikan perkara ini,” sambungnya.

    Komisaris Jenderal Polisi itu pun berharap mendapat dukungan dari masyarakat selama lima tahun ke depan dalam bekerja memberantas korupsi.

    “Mudah-mudahan dengan dukungan semuanya kita bisa menuntaskan,” kata Setyo.

    Harun Masiku adalah buron KPK sejak 2020 lalu.

    Mantan caleg PDIP itu harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR tetapi meninggal dunia.

    Kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020.

    Komisioner KPU (saat itu) Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut.

    Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp600 juta dari mantan caleg PDIP itu.

    Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

    Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron.

    KPK mengatakan Harun berada di lokasi yang masih bisa terpantau, namun belum bisa dilakukan penangkapan.

    “Informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman posisinya, penyidik juga masih secara hati-hati mencari, melihat, kembali lagi, masih bisa dipantau itu clue saja yang disampaikan saya tadi. Bukan berarti saya secara eksplisit mengatakan dia ada di dalam atau di luar negeri,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat (6/12/2024).

    Terhadap pencarian Harun Masiku, KPK sudah memeriksa sejumlah orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

    KPK memeriksa Sekjen PDIP itu pada 10 Juni 2024 silam.

    Usai pemeriksaan sekitar empat jam itu, Penyidik KPK kemudian juga menyita tas dan HP milik Hasto.

    Hasto sendiri mengaku bertatap muka dengan penyidik hanya selama sekitar 1,5 jam, tapi belum masuk ke pokok perkara.

    Dia malah menyebut keberatannya soal penyitaan tas dan ponselnya oleh penyidik karena dianggap tidak berdasar pada KUHAP.

    Selain itu Hasto merasa keberatan lantaran tak didampingi pengacara saat proses pemeriksaan.

    Selain Hasto, terakhir KPK juga memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Rabu (18/12/2024) pekan lalu.

    Dalam pemeriksaan itu Yasonna dicecar seputar proses pergantian antar waktu (PAW) Fraksi PDIP terkait Masiku.

    Yasonna mengaku dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP.

    Ia diperiksa karena adanya surat permohonan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).

    “Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa,” ujar Yasonna usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    Permintaan fatwa yang dimaksud adalah terkait putusan MA Nomor 57/P/HUM/2019 tanggal 19 Juli 2019.

    Fatwa itu diajukannya karena adanya perbedaan tafsir KPU saat PDIP memperjuangkan Harun Masiku menjadi anggota DPR menggantikan Riezky Aprilia melalui PAW.

    “Karena waktu proses pencalegan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung Nomor 57. Kemudian DPP mengirim surat tentang penetapan caleg, kemudian KPU menanggapi berbeda,” jelas Yasonna.

    Sebagai informasi, Riezky merupakan caleg DPR terpilih pengganti Nazarudin Kiemas yang meninggal sebelum pencoblosan.

    Dalam Pileg 2019 di Dapil Sumsel I, Riezky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin.

    Sehingga KPU, dengan merujuk UU Pemilu, menetapkan Riezky sebagai caleg DPR terpilih.

    Namun, PDIP kemudian lebih menginginkan Harun yang ditetapkan sebagai caleg DPR terpilih.

    Padahal, suara yang diperoleh Harun hanya menempati posisi keenam.

    Yasonna melanjutkan, permintaan fatwa itu kemudian dibalas oleh MA.

    Hingga akhirnya, Harun terpilih melalui proses PAW.

    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum. Supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ungkapnya.

    Selain itu, Yasonna juga dicecar penyidik soal data perlintasan Harun Masiku.

    Diketahui, Harun ditetapkan sebagai tersangka saat Yasonna menjabat Menkumham.

    “Yang kedua ya adalah kapasitas saya sebagai menteri saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” ujar dia.

    Yasonna mengaku tak ditanya soal posisi Harun saat ini.

    Namun, dari data yang diserahkannya, sempat terjadi perlintasan Harun Masiku sebelum dicegah ke luar negeri.
    “Kan itu dia (Harun Masiku), masuk tanggal 6 (Januari 2020) keluar tanggal 7 (Januari 2020), dan baru belakangan keluar pencekalan,” ucap Yasonna.

  • Eks Menkeu Ini Beberkan Data Sebenarnya Soal ‘Dompet’ Warga RI

    Eks Menkeu Ini Beberkan Data Sebenarnya Soal ‘Dompet’ Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sejumlah kesempatan bersikeras menyatakan daya beli masyarakat Indonesia baik-baik saja. Namun, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro mengungkapkan fakta sebaliknya.

    Bambang mengatakan, untuk melihat data sebenarnya daya beli masyarakat bisa merujuk pada realisasi kondisi ekonomi pada kuartal III-2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya, kuartal III-2024 bisa menjadi acuan dalam melihat daya beli sesungguhnya masyarakat RI karena tidak ada faktor musiman yang menolong angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Pada kuartal III-2024, konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah 5%, yakni hanya 4,91% secara tahunan atau year on year (yoy). Membuat, laju pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,95%.

    “Jadi sebenarnya kalau saya melihat turunnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi dari di atas 5% menjadi di bawah 5% itu sebenarnya tanda yang clear bahwa ada potensi pelemahan daya beli,” kata Bambang dalam program Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Senin (23/12/2024).

    Bambang mengatakan, pada kuartal I-2024 dan kuartal II-2024 tidak bisa mencerminkan kondisi sebetulnya daya beli masyarakat karena pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangganya ditopang faktor musiman tahunan dan lima tahunan, seperti Pemilu 2024, momen perayaan tahun baru, hingga bulan Ramadhan dan Idul Fitri atau Lebaran.

    “Di triwulan 3 tidak ada apa-apa, tidak ada pemilihan umum kan, Pilkada itu hitungannya baru triwulan 4 meskipun barangkali kampanye sudah dimulai, kemudian tidak ada hari raya keagamaan atau libur panjang, kecuali libur Juni, Juli, libur anak sekolah. Maka terlihat ekonomi kita melemah,” tegasnya.

    Bambang menganggap, data konsumsi rumah tangga saat tidak adanya faktor musiman bisa mencerminkan kondisi riil daya beli masyarakat karena memang pertumbuhan ekonomi Indonesia paling dominan ditopang konsumsi rumah tangga, dengan porsi mencapai 53,08%.

    “Jadi otomatis karena ekonomi kita bergantung pada konsumsi dan pertumbuhan ekonominya turun, sebenarnya tanpa harus mengurai data lebih dalam lagi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada pelemahan daya beli,” tutur Bambang.

    Data ini pun kata Bambang diperburuk dengan jelasnya data penurunan jumlah kelas menengah. Sebagaimana diketahui, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia masih sebanyak 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Namun, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

    “Kombinasi itulah dari menurunnya kelas menengah dan masih tingginya aspiring middle class dan near poor yang mengindikasikan ada kemungkinannya pelemahan konsumsi. Kalau daya beli kita melemah otomatis konsumsi juga melemah,” ucap Bambang.

    Maka, tak heran Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari 15 kebijakan insentif khusus untuk menyelamatkan kondisi ekonomi kuartal I-2025, yang semuanya terarah untuk mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga guna menyelamatkan angka pertumbuhan ekonomi awal tahun.

    “Jadi tentunya beliau tidak ingin di triwulan 1 yang barangkali sepenuhnya sudah tanggung jawab beliau itu ada pertumbuhan ekonomi yang kurang menggembirakan,” kata Bambang.

    “Peralihan dari triwulan 4 ke triwulan 1 ini akan challenging karena sebenarnya daya beli melemah itu sudah terdeteksi,” ungkapnya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengklaim perekonomian Indonesia pada 2024 dalam kondisi yang baik, di tengah perlambatan ekonomi global. Terbukti, ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 mampu tumbuh sebesar 4,95% (yoy), 1,5% (qtq), atau sebesar 5,03% (ctc). Lalu, inflasi Indonesia juga cukup terjaga rendah.

    Bahkan, inflasi Indonesia pada bulan November 2024 sebesar 1,55% (yoy), termasuk terendah di dunia. Dia pun menambahkan itngkat konsumsi masyarakat juga masih terjaga, ekspor menunjukkan peningkatan, neraca perdagangan Indonesia surplus.

    “Hal ini menunjukkan daya tahan dan sekaligus potensi perekonomian Indonesia di sektor-sektor yang mampu menghasilkan barang komoditas ekspor seperti manufaktur dan juga sektor perdagangan dan konsumsi,” paparnya saat ditemui di Istana Negara, beberapa waktu lalu (16/12/2024).

    (haa/haa)

  • Prabowo terbitkan Perpres 202/2024 tentang pembentukan DPN

    Prabowo terbitkan Perpres 202/2024 tentang pembentukan DPN

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebelum penandatangan bertia acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024). Presiden melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU/pri)

    Prabowo terbitkan Perpres 202/2024 tentang pembentukan DPN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 22 Desember 2024 – 12:01 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

    Dokumen salinan yang dilansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Minggu, menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

    Pada Bab 1 yang memuat Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, disebutkan DPN sebagai lembaga non-struktural dengan tugas strategis untuk memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan terkait kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.

    Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2, DPN memiliki beberapa fungsi, yaitu menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara sebagai pedoman bagi kementerian, lembaga, dan masyarakat dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab masing-masing untuk mendukung pertahanan negara.

    Selain itu, DPN juga bertugas menyusun kebijakan terpadu terkait pengerahan komponen pertahanan negara dalam rangka mobilisasi dan demobilisasi, menilai risiko kebijakan pertahanan negara, serta merumuskan solusi kebijakan yang berkaitan dengan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi untuk menyelaraskan kebijakan strategis serta program prioritas di bidang pertahanan nasional.

    Dalam Bab II terkait Organisasi, susunan organisasi DPN terdiri atas Ketua DPN yang dijabat oleh Presiden, anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi.

    Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Pasal 6 Perpres itu menyebutkan Ketua DPN akan dibantu Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Pertahanan, serta sekretaris yang dijabat oleh Wakil Menteri Pertahanan.

    DPN bertugas merumuskan kebijakan strategis terpadu yang mencakup geostrategi, geopolitik, geoekonomi, serta mobilisasi dan demobilisasi komponen pertahanan negara. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait.

    Pelaksanaan tugas DPN akan didukung pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Kementerian Pertahanan. Perpres ini juga mengatur pengalihan pendanaan, sumber daya manusia, dan dokumen dari Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ke Kementerian Pertahanan dalam waktu enam bulan setelah Perpres mulai berlaku.

    Dengan diberlakukannya Perpres ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres ini diundangkan pada 14 Desember 2024. Informasi lebih lengkap terkait Perpres Nomor Nomor 202 Tahun 2024 dapat diunduh pada tautan ini.

    Sumber : Antara

  • Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan di IKN Capai 90 Persen

    loading…

    Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kaltim yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%. Foto/SINDOnews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) di kawasan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah berlangsung dua tahun telah mencapai 90%.

    Pada April 2025 mendatang direncanakan mulai dilakukan pemindahan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Saat ini Istana Negara dan Istana Garuda sudah berdiri megah dengan latar belakang patung Garuda yang berdiri gagah.

    ”Jadi saat ini total keseluruhan kawasan inti pusat pemerintahan di IKN ini boleh dikatakan pembangunannya sudah selesai 90-an persen lebih. Bahkan Istana juga boleh dikatakan sudah selesai,” kata Staf Khusus Kepala Otorita IKN (OIKN) Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw di sela-sela kegiatan Media Gathering Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di IKN, dikutip Minggu (22/12/2024).

    Saat ini pembangunan infrastruktur terus dikebut. Pantauan SINDOnews di lokasi, kawasan IKN saat pagi cukup sejuk dan sering berembun dengan hamparan hijau hutan yang terbentang. Sedangkan saat siang cukup panas dan berdebu dengan lalu lalang kendaraan truk dan mobil proyek karena masih dalam proses pembangunan.

    Pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di antaranya kantor kementerian seperti kantor kementerian koordinator (kemenko). Kemudian tower rusun hunian untuk ASN dan para pekerja sektor pemerintahan di IKN yang saat ini sudah ada 4 unit siap huni.

    Sejumlah fasilitas hiburan atau entertainment juga disiapkan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) dalam pembangunan infrastruktur IKN di Penajam Passer Utara.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Peluang Investasi IKN, Agung Wicaksono menjelaskan, entertainment yang di antaranya berupa mal dan olah raga.

    “Jangan sampai ASN ini mati gaya (di IKN). Dari segi investasi, nanti akan ada groundbreaking mal, namanya mal Nusantara yang lokasinya berdekatan dengan hotel Nusantara,” ujar Agung.

  • Menanti 38 tahun, Warga Kebon Kosong kini bisa nikmati layanan air minum perpipaan

    Menanti 38 tahun, Warga Kebon Kosong kini bisa nikmati layanan air minum perpipaan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Menanti 38 tahun, Warga Kebon Kosong kini bisa nikmati layanan air minum perpipaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 21 Desember 2024 – 16:53 WIB

     Elshinta.com – PAM Jaya terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan air di Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menghadirkan pelayanan air minum perpipaan bagi warga di area RW 04 hingga RW 09, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Penantian selama lebih dari 38 tahun bagi warga Kebon Kosong kini telah usai. Warga pun tidak perlu lagi membeli air dari gerobak maupun menggunakan air tanah.

    Warga Kebon Kosong lantas sudah bisa tersenyum bahagia dengan adanya pelayanan air minum perpipaan dari PAM Jaya.

    Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, momen berkesan dirasakaannya kala penantian selama lebih dari 38 tahun untuk layanan air minum perpipaan dapat terlaksana bagi warga Kebon Kosong.

    Arief pun tak memungkiri, sejumlah kendala dan tantangan terus dihadapinya demi mencapai target layanan air bersih 100 persen pada 2030. Pasalnya air perpipaan masih sangat kecil di Indonesia, termasuk Jakarta.

    Bahkan, ungkap Arief, radius 20 kilometer dari Istana Negara yang berada di ring satu tidak dapat layanan air bersih lewat pipa lebih dari 38 tahun.

    “Kita masuk, 3 dekade, berhasil melobi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) memberikan izin untuk menyalurkan air perpipaan,” ujar Arief dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/12).

    Arief juga memaparkan, pemasangan pipa jaringan sudah dimulai pada 1 September 2023 dengan 20 rumah yang airnya telah mengalir. Untuk yang lainnya masih terus akan dikerjakan secara bertahap dan ditargetkan selesai ditahun 2024.

    “Untuk memaksimalkan suplai air sampai ke rumah pelanggan, PAM JAYA juga membangun reservoir air dengan kapasitas 200 meter kubik di wilayah KebonKosong, Kemayoran,” paparnya.

    Di sisi lain, Ketua RW 04 Sardjono turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PAM Jaya yang menghadirkan layanan air di wilayahnya.

    Ia mengungkapkan, warga hanya memanfaatkan air dengan membeli dari gerobak dan air tanah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Kita berusaha minta Air PAM dari 1992. Hingga saat ini baru terlaksana. Selama ini untuk minum kita beli dari gerobak, kalau untuk mandi pakai air tanah,” katanya.

    Oleh sebab itu, Sardjono sebagai perwakilan warga Kelurahan Kebon Kosong berterima kasih atas inisiatif PAM Jaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang telah ditunggu selama puluhan tahun.

    “Kami ucapkan terima kasih ke Dirut PAM Jaya yang sudah masuk ke wilayah kami,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, kebutuhan jaringan perpipaan air minum di area Kelurahan Kebon Kosong RW 04 hingg RW 09 adalah sejumlah 2.119 Sambungan Rumah (SR) dengan detail:

    * RW 04: 282 SR, Panjang pipa 1.234 km;
    * RW 05: 330 SR, Panjang pipa 3.273 km;
    * RW 06 dan RW 07: 431 SR, Panjang pipa 5.714 km;
    * RW 08 dan RW 09: 1.076 SR, Panjang pipa 7.239 km. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kucing Hingga Anjing, Ini Ragam Hewan Peliharaan Milik Pemimpin Negara

    Kucing Hingga Anjing, Ini Ragam Hewan Peliharaan Milik Pemimpin Negara

    Jakarta: Kepemilikan hewan peliharaan di kalangan pemimpin negara sering kali mencerminkan sisi humanis mereka dan memberikan momen yang lebih ringan dalam konteks tugas kenegaraan. 

    Keberadaan hewan peliharaan di kalangan pemimpin negara tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka tetapi juga membantu menciptakan citra yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat.

    Interaksi mereka dengan hewan peliharaan sering kali menjadi sorotan media dan memberikan momen-momen menyentuh yang mengurangi ketegangan dalam tugas kenegaraan. 

    Dengan demikian, hewan peliharaan dapat memperlihatkan sisi personal pemimpin yang lebih hangat, yang sering kali membawa dampak positif terhadap cara mereka dipandang oleh publik. 

    Berikut Medcom.id merangkum beberapa hewan peliharaan terkenal yang dimiliki oleh para pemimpin dunia.

    Peliharaan Pemimpin Negara

    1. Bobby Kertanegara – Prabowo Subianto (Indonesia)

    Kucing bernama Bobby Kertanegara adalah peliharaan Presiden Prabowo Subianto. Bobby, yang diadopsi pada tahun 2017, kini menjadi terkenal setelah ikut pindah ke Istana Negara Jakarta setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. 

    Kucing ini memiliki akun Instagram @bobbykertanegara yang diikuti ribuan orang, dan interaksi antara Prabowo dan Bobby sering menarik perhatian publik.

    2. Larry – Rishi Sunak (Inggris)

    Larry adalah kucing yang diadopsi oleh mantan Perdana Menteri David Cameron pada tahun 2011 dan kini berfungsi sebagai “Chief Mouser” di Downing Street. Larry dikenal karena kemampuannya menangkap tikus dan telah menjadi ikon di kalangan masyarakat Inggris.

    3. Anjing-anjing Vladimir Putin (Rusia)

    Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki beberapa anjing, termasuk Konni, yang merupakan hadiah dari Menteri Situasi Darurat Rusia. Selain itu, Putin juga memiliki anjing lain seperti Buffy dan Yume, yang masing-masing merupakan hadiah dari pemimpin negara lain.

    4. Willow dan Commander – Joe Biden (Amerika Serikat)

    Presiden AS Joe Biden memiliki seekor kucing bernama Willow dan anjing gembala Jerman bernama Commander. Willow diambil dari nama kampung halamannya di Willow Grove, Pennsylvania, sementara Commander sering terlihat mendampingi Biden di Gedung Putih.

    5. Harimau – Prince Mateen (Brunei Darussalam)

    Sultan Brunei memiliki kebun binatang pribadi yang menampung berbagai hewan eksotis, termasuk harimau. Hewan-hewan ini sering diperlihatkan kepada para pemimpin negara lain saat berkunjung.

    6. Nemo – Emmanuel Macron (Prancis)

    Nemo adalah anjing Labrador Retriever-Griffon yang diadopsi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte pada tahun 2017. Anjing ini sering terlihat berkeliling Istana Elysee.

    Interaksi mereka dengan hewan peliharaan sering kali menjadi sorotan media dan memberikan momen-momen menyentuh yang mengurangi ketegangan dalam tugas kenegaraan. (Angel Rinella)

    Jakarta: Kepemilikan hewan peliharaan di kalangan pemimpin negara sering kali mencerminkan sisi humanis mereka dan memberikan momen yang lebih ringan dalam konteks tugas kenegaraan. 

    Keberadaan hewan peliharaan di kalangan pemimpin negara tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi mereka tetapi juga membantu menciptakan citra yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat.
     
    Interaksi mereka dengan hewan peliharaan sering kali menjadi sorotan media dan memberikan momen-momen menyentuh yang mengurangi ketegangan dalam tugas kenegaraan. 

    Dengan demikian, hewan peliharaan dapat memperlihatkan sisi personal pemimpin yang lebih hangat, yang sering kali membawa dampak positif terhadap cara mereka dipandang oleh publik. 

    Berikut Medcom.id merangkum beberapa hewan peliharaan terkenal yang dimiliki oleh para pemimpin dunia.

    Peliharaan Pemimpin Negara

    1. Bobby Kertanegara – Prabowo Subianto (Indonesia)

    Kucing bernama Bobby Kertanegara adalah peliharaan Presiden Prabowo Subianto. Bobby, yang diadopsi pada tahun 2017, kini menjadi terkenal setelah ikut pindah ke Istana Negara Jakarta setelah pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. 

    Kucing ini memiliki akun Instagram @bobbykertanegara yang diikuti ribuan orang, dan interaksi antara Prabowo dan Bobby sering menarik perhatian publik.

    2. Larry – Rishi Sunak (Inggris)

    Larry adalah kucing yang diadopsi oleh mantan Perdana Menteri David Cameron pada tahun 2011 dan kini berfungsi sebagai “Chief Mouser” di Downing Street. Larry dikenal karena kemampuannya menangkap tikus dan telah menjadi ikon di kalangan masyarakat Inggris.

    3. Anjing-anjing Vladimir Putin (Rusia)

    Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki beberapa anjing, termasuk Konni, yang merupakan hadiah dari Menteri Situasi Darurat Rusia. Selain itu, Putin juga memiliki anjing lain seperti Buffy dan Yume, yang masing-masing merupakan hadiah dari pemimpin negara lain.

    4. Willow dan Commander – Joe Biden (Amerika Serikat)

    Presiden AS Joe Biden memiliki seekor kucing bernama Willow dan anjing gembala Jerman bernama Commander. Willow diambil dari nama kampung halamannya di Willow Grove, Pennsylvania, sementara Commander sering terlihat mendampingi Biden di Gedung Putih.

    5. Harimau – Prince Mateen (Brunei Darussalam)

    Sultan Brunei memiliki kebun binatang pribadi yang menampung berbagai hewan eksotis, termasuk harimau. Hewan-hewan ini sering diperlihatkan kepada para pemimpin negara lain saat berkunjung.

    6. Nemo – Emmanuel Macron (Prancis)

    Nemo adalah anjing Labrador Retriever-Griffon yang diadopsi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya Brigitte pada tahun 2017. Anjing ini sering terlihat berkeliling Istana Elysee.

    Interaksi mereka dengan hewan peliharaan sering kali menjadi sorotan media dan memberikan momen-momen menyentuh yang mengurangi ketegangan dalam tugas kenegaraan. (Angel Rinella)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Sertijab, Pimpinan dan Dewas KPK Resmi Berganti

    Sertijab, Pimpinan dan Dewas KPK Resmi Berganti

    Jakarta, Beritasatu.com – Upacara serah terima jabatan (sertijab) pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029 berlangsung di gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

    Dalam sertijab, Setyo Budiyanto ditunjuk sebagai ketua baru KPK. Wakilnya adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. 

    Sementara anggota Dewas KPK yang dilantik adalah Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Mereka kompak membacakan pakta integritas dalam upacara sertijab.

    Dalam pakta integritas ini, mereka menyatakan bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan kode etik serta perilaku KPK. 

    Mereka juga berkomitmen menghindari pertentangan kepentingan dalam bertugas. Lalu bersedia diproses jika ditemukan adanya perbuatan yang melanggar undang-undang selama di KPK.

    “Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata pimpinan dan Dewas KPK dalam sertijab.

    Mereka kemudian menandatangani pakta integritas yang telah dibacakan sebelumnya. 

    Ketua KPK demisioner Nawawi Pomolango dan ketua Dewas KPK periode sebelumnya Tumpak H Panggabean menjadi saksi dalam penandatanganan pakta integritas pimpinan KPK dan Dewas KPK 2024-2029.

    Masa jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK periode 2019-2024 diketahui berakhir hari ini. Dengan sertijab ini, maka KPK dan Dewas KPK resmi dinakhodai oleh sosok-sosok baru untuk periode 2024-2029.

    Para pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029 sebelumnya telah menjalani proses induksi atau pembekalan. Dalam pembekalan yang berlangsung selama tiga hari, mereka diberikan pemahaman mengenai nilai-nilai, peran, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta tantangan yang dihadapi lembaga antirasuah tersebut.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewas KPK 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta pada Senin (16/12/2024). Pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 161/P Tahun 2024 tentang pengangkatan pimpinan dan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029. Hari ini sertijab pimpinan dan Dewas KPK digelar.