Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Cara Wajib Pajak Login Coretax yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Cara Wajib Pajak Login Coretax yang Berlaku Mulai 1 Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah menerapkan praimplementasi sistem pajak baru Coretax pada 16 Desember sampai 31 Desember 2024. Sistem tersebut akan resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan selama proses praimplementasi, wajib pajak bisa melakukan login ke sistem Coretax.

    “Harapannya adalah, saat implementasi nanti wajib pajak tidak menemui kesulitan penggunaan aplikasi,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Selasa (24/12).

    Coretax Administration System atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) sendiri adalah proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

    Dengan begitu, sistem perpajakan diklaim menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan coretax merupakan bagian dari reformasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan sistem yang ada saat ini. Dengan sistem ini, wajib pajak akan dimudahkan karena kewajiban perpajakan akan otomatis dan digital.

    Salah satunya, kata Sri Mulyani, adalah cara pelaporan SPT yang saat ini dilakukan mandiri melalui website pajak, nantinya akan otomatis dengan Coretax. Dengan begitu wajib pajak tak perlu lagi lapor SPT sendiri.

    “Pada dasarnya Coretax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan, di mana wajib pajak bisa lakukan layanan mandiri dan pengisian SPT bersifat otomatis, dan transparansi akun wajib pajak akan meningkat,” jelas Sri Mulyani di Istana Negara, Rabu (31/7).

    Lantas bagaimana wajib pajak login sistem Coretax?

    Coretax DJP dapat diakses oleh Wajib pajak yang telah memiliki akun DJP Online pada tautan https://www.pajak.go.id/coretaxdjp dengan langkah sebagai berikut:

    -Masukkan “ID Pengguna”, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    -Masukkan “Kata Sandi” DJP Online
    -Masukkan kode captcha
    -Klik tombol “Login”

    Setelah melakukan log in, Wajib Pajak akan diminta untuk mengatur ulang kata sandi dengan langkah sebagai berikut:

    -Pilih “Tujuan Konfirmasi” (“Surat Elektronik” atau “Nomor Gawai”) dan masukkan alamat posel (email) jika memilih “Surat Elektronik” atau nomor gawai jika memilih “Nomor Gawai”
    -Masukkan kode captcha
    -Centang “Pernyataan”
    -Klik tombol “Kirim”
    -Periksa posel atau SMS yang berisikan tautan ubah kata sandi yang dikirimkan oleh sistem. Pastikan pengirim posel atau SMS tersebut adalah domain @pajak.go.id (untuk posel) atau “DJP” (untuk SMS)
    -Klik tautan tersebut dan lakukan perubahan kata sandi

    Saat melakukan perubahan kata sandi, Wajib Pajak juga diminta mengisi frasa sandi (passphrase). Passphrase disarankan tidak sama dengan kata sandi, karena akan digunakan sebagai pengganti tanda tangan digital dalam memanfaatkan layanan yang disediakan oleh Coretax DJP.

    Dengan telah dibuatnya kata sandi baru dan passphrase, maka Wajib Pajak sudah dapat log in ke Coretax DJP. Namun, dalam tahap praimplementasi, fitur Coretax DJP masih dibatasi.

    Wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh layanan Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

    Sementara, bagi Wajib Pajak yang belum memiliki akun DJP Online atau Wajib Pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, permintaan akses digital dan aktivasi NIK menjadi NPWP dapat dilakukan melalui Coretax DJP mulai 1 Januari 2025.

    (fby/sfr)

  • Menag Buka Peluang Ibadah Haji Lebih Pendek: Kami Diskusikan ke Arab Saudi

    Menag Buka Peluang Ibadah Haji Lebih Pendek: Kami Diskusikan ke Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasarudin Umar membuka peluang untuk memperpendek atau menyingkat pelaksanaan ibadah haji untuk para Jemaah.

    Menurutnya, pemerintah akan segera membuka diskusi kepada pemerintahan di Arab Saudi untuk mengkaji inisiasi tersebut.

    Hal itu disampaikannya usai menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan ibadah haji dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Kemudian di samping itu juga kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasarudin.

    Alasannya, kata Nasaruddin, masih cukup ada waktu kosong untuk para jemaah sebelum melaksanakan ibadah pada puncak haji.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa hal tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Arab Saudi,” pungkas Nasaruddin.

  • Jelang Demo PPN 12% di Patung Kuda, Lalin ke Istana Ditutup Sore Ini

    Jelang Demo PPN 12% di Patung Kuda, Lalin ke Istana Ditutup Sore Ini

    Jakarta –

    Mahasiswa akan berdemo menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Lalu lintas di Patung Kuda mengarah ke Istana Merdeka ditutup siang ini.

    Pantauan detikcom pada Jumat (27/12/2024) pukul 15.00 WIB, belum terlihat kelompok massa aksi di lokasi. Sementara polisi terlihat mulai membentangkan beton berkawat duri di ruas Jalan Medan Merdeka arah Barat atau Istana Merdeka.

    Lalu lintas ke arah Harmoni sudah mulai ditutup dengan beton dan kawat berduri. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi aksi.

    Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka yang mengarah ke Bundaran HI masih dibuka. Arus lalu lintas masih terlihat normal.

    Kondisi lalu lintas di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, menjelang demo penolakan PPN 12%, Jumat (27/12/2024) sore. (Joakim Tharob/detikcom)

    Menurut info yang diterima, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI)akan menggelar aksi unjuk rasadi Istana Negara terkait kenaikan pajak 12 persen hari ini. Sebanyak 611 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi.

    Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, pemda DKI, dan instansi terkait. Para personel ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

    Dari undangan aksi yang diterima detikcom, aksi unjuk rasa BEM SIrencananya digelar pukul 15.00 WIB di depan Istana negara. Aksi tersebut bertajuk ‘Pajak Naik, Rakyat Tercekik’ sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN 12 persen.

    (mea/mea)

  • Prabowo Kaji Buat Perkampungan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia di Arab Saudi

    Prabowo Kaji Buat Perkampungan Jemaah Haji dan Umrah Indonesia di Arab Saudi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk membentuk perkampungan jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

    Menteri Agama Republik Indonesia Nasarudin Umar menyampaikan alasan orang nomor satu di Indonesia itu memiliki inisiatif tersebut guna menampung para jemaah haji dan umrah. 

    Hal itu disampaikan Nasarudin usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jemaah haji, tapi juga untuk dipakai di jemaah-jemaah umrah yang lain,” katanya kepada wartawan.

    Nasaruddin menegaskan bahwa melalui kehadiran perkampungan Indonesia di Arab Saudi, maka harapannya pemerintah dapat lebih menghemat biaya dan lebih efisien terkait biaya haji 2025.

    Kendati demikian, Imam Besar Masjid Istiqlal itu melanjutkan bahwa perkampungan itu bukan untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Hal itu, katanya akan dibicarakan pasca musim haji.

    “Belum, itu nanti kita bicarakan setelah musim haji ini. Tapi tahun ini kita masih regular, masih seperti biasa ya,” ucapnya.

    Nasarudin menekankan, pembentukan kampung tersebut bagian dari alternatif untuk lebih menghemat biaya haji dan juga membuat ibadah haji dan umrah lebih efisien.

    “Tapi sambil jalan kita juga akan memikirkan beberapa macam alternatif yang bisa kita lakukan. Dan itu makanya kita mulai berpikir sekarang ini apa-apa yang bisa kita lakukan lebih efisien, lebih efektif untuk kepentingan Indonesia di masa depan,” tandas Nasaruddin.

  • 10.000 Karyawan Sritex Bakal Demo di Jakarta, Tolak Putusan Pailit – Page 3

    10.000 Karyawan Sritex Bakal Demo di Jakarta, Tolak Putusan Pailit – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Textile (Sritex) Tbk merencanakan aksi di Jakarta menyusul penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) terkait putusan pailit Sritex yang sebelumnya dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang.

    Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons langsung dari para pekerja yang ingin menyuarakan aspirasi mereka.

    “Para pekerja telah menyatakan niatnya untuk menggelar aksi di Jakarta. Hal ini sudah kami komunikasikan sebelumnya,” ujar Slamet setelah kegiatan doa bersama dan mimbar terbuka di Sukoharjo, Jawa Tengah dikutip dari ANTARA, pada Jumat (25/12/2024).

    Rencana Aksi dan Dukungan untuk Presiden

    Slamet menjelaskan bahwa aksi akan berlangsung pekan depan, dimulai dari Kantor MA dan dilanjutkan dengan roadshow ke beberapa lokasi strategis di Jakarta, termasuk Istana Negara.

    “Kami berencana mengunjungi kantor Presiden untuk memberikan dukungan moral kepada Presiden Prabowo. Ini bukan aksi tuntutan, tetapi lebih kepada upaya memberikan semangat kepada beliau, yang sebelumnya telah menyatakan kesiapannya untuk membantu buruh Sritex,” kata Slamet.

    Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk mendukung keberlangsungan operasional Sritex dan mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa buruh Sritex mendukung langkah Presiden yang ingin membantu agar perusahaan tetap berjalan dan tidak pailit. Selain itu, kami juga akan mengunjungi kementerian-kementerian terkait yang sudah disebutkan oleh Presiden, serta lembaga peradilan seperti MA untuk menyampaikan masukan penting terkait nasib puluhan ribu pekerja Sritex,” imbuhnya.

     

  • Menag Bicara Kemungkinan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci Diperpendek

    Menag Bicara Kemungkinan Masa Tinggal Jemaah Haji di Tanah Suci Diperpendek

    loading…

    Menag Nasaruddin Umar memberikan keterangan kepada media usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024). FOTO/RAKA DWI NOVIANTO

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, pemerintah sedang mengkaji opsi mempersingkat masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Arab Saudi untuk kemungkinan pelaksanaan opsi tersebut.

    “Kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan apakah jemaah haji nanti dimungkinkan bisa lebih pendek daripada sebelum-sebelumnya,” kata Nasaruddin Umar usai menghadiri rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan pada hari ini Jumat (27/12/2024).

    Menurut Menag, ada beberapa waktu kosong saat pelaksanaan ibadah haji. Meski begitu, Nasaruddin akan tetap berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi terlebih dahulu.

    “Karena kan satu hari itu kan kosong sama dengan berapa ya. Tapi ini menyangkut masalah Saudi Arabia juga, tidak bisa kita memutuskan sepihak. Hal-hal yang berkaitan dengan Saudi Arabia, itu kekewenangannya Saudi Arabia. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan dalam negeri, itu kekewenangan kita,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Menag Nasarudin didampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jumat (27/12/2024). Dalam pertemuan tersebut dirapatkan mengenai penyelenggaraan haji tahun 2024. Dilaporkan juga bahwa Kemenag dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) juga sedang mempersiapkan penyelenggara haji tahun 2025.

    “Dan kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Nasaruddin menjelaskan persiapan tersebut menyangkut seleksi calon jamaah haji. Hingga saat ini, katanya, proses seleksi sudah 80%. “Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, karena siapa yang istita’ah, siapa yang enggak istita’ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80%. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah nanti, sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi,” katanya.

    Nasaruddin menyebut pihaknya juga melakukan seleksi terhadap petugas haji. Dirinya ingin petugas haji yang terpilih bekerja secara profesional dan mampu membimbing jamaah haji. “Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji, tentu yang betul-betul profesional. Profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan,” kata Nasaruddin.

    “Dan kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jemaah hajinya dari berbagai macam masalah,” sambungnya.

    Selain itu, kata Nasaruddin, turut dibahas juga mengenai bagaimana menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi jamaah haji saat beribadah. “Kemudian juga kita membicarakan banyak hal, kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” katanya.

    (abd)

  • Menag Temui Mensesneg di Istana, Bahas Persiapan Haji 2025

    Menag Temui Mensesneg di Istana, Bahas Persiapan Haji 2025

    loading…

    Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan ibadah haji 2025. Foto/Raka

    JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Pertemuan tersebut membahas penyelenggaraan ibadah haji 2025 .

    “Kami melaporkan bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Nasaruddin menjelaskan bahwa persiapan tersebut menyangkut seleksi calon jemaah haji. Hingga saat ini, katanya, proses seleksi sudah 80 persen.

    “Antara lain kita sudah melakukan seleksi calon jemaah haji ya, karena siapa yang istita’ah, siapa yang enggak istita’ah, siapa yang sakit, siapa yang meninggal. Dan itu sudah 80 persen. Dan dalam waktu mungkin awal Januari ini sudah nanti, sudah selesai siapa nanti akan jadi calon jemaah haji secara resmi,” jelasnya.

    Nasaruddin menyebut pihaknya juga melakukan seleksi terhadap petugas haji. Dirinya ingin petugas haji yang terpilih bekerja secara profesional dan mampu membimbing jamaah haji.

    “Kemudian juga sudah dilakukan tes siapa nanti akan menjadi petugas haji, tentu yang betul-betul profesional. Profesional artinya dia memiliki kemampuan untuk membimbing, tapi juga kemampuan fisiknya, bukan pengurus yang mau diurus gitu kan,” kata Nasaruddin.

    Nasaruddin mengatakan, pihaknya tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jemaahnya. “Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jemaah hajinya dari berbagai macam masalah,” ujarnya.

    Selain itu, kata Nasaruddin, turut dibahas juga mengenai bagaimana menciptakan kenyamanan dan ketenangan bagi jemaah haji. “Kira-kira apa yang bisa membikin jemaah haji nanti kita ini lebih nyaman, lebih tenang, dan yang paling penting juga adalah lebih murah,” katanya.

    (zik)

  • Kawal Aksi Demo Tolak PPN 12 Persen, 611 Personel Siaga di Bundaran Patung Kuda & Depan Istana – Halaman all

    Kawal Aksi Demo Tolak PPN 12 Persen, 611 Personel Siaga di Bundaran Patung Kuda & Depan Istana – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mengerahkan sebanyak 611 personel guna mengamankan aksi mahasiswa dalam rangka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    “Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro.

    Personel terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. 

    Mereka ditempatkan di sejumlah titik sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

    Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam kawasan Istana Negara.

    Polisi memfokuskan pengamanan di kawasan Sapta Pesona (Gambir) sebanyak 165 personel, silang Monas Barat Daya sebanyak 115 personel, lalu di Istana Negara 92 personel, dan sekitaran Jalan Medan Merdeka Barat.

    Sedangkan penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain bersifat situasional.

    Susatyo menyebut, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

    Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

    Kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ucap Susatyo.

    Personel diimbau tidak membawa senjata dan tetap menghargai massa aksi yang akan menyampaikan pendapatnya.

    Adapun aksi penolakan kenaikan PPN ini diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta di Silang Monas Barat Daya atau depan Patung Kuda sekitar pukul 13.00 WIB dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pukul 15.00 WIB.

    Sebelumnya, Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penetapan PPN 12 persen sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. 

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).
    —

  • Hari Ini BEM SI Demo Tolak PPN 12 Persen di Istana Negara, Ratusan Polisi Disiagakan  – Halaman all

    Hari Ini BEM SI Demo Tolak PPN 12 Persen di Istana Negara, Ratusan Polisi Disiagakan  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak kepolisian menyiagakan ratusan personel untuk mengawal aksi demo terkait kenaikan pajak 12 persen yang digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2024).

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan akan ada 611 personel yang akan dikerahkan.

    “Dalam rangka pengamanan aksi mahasiswa untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda dan sekitar, kami melibatkan 611 personel gabungan,” kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (27/12/2024). 

    Susatyo mengatakan ratusan personel yang dilibatkan yakni dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

    Nantinya, personel ini akan disebar di sejumlah titik mulai dari bundaran Patung Kuda Monas hingga depan Istana Negara.

    “Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lain,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Susatyo mengatakan pihaknya juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi demo. Namun sifatnya masih situasional.

    Untuk informasi, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen, menuai reaksi dari mahasiswa.

    Hari ini, Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

    Adapun aksi unjuk rasa hari ini dijadwalkan digelar mulai pukul 15.00 WIB. 

    “Tolak PPN 12 persen, suara kami suara rakyat,” demikian keterangan ajakan aksi yang diunggah melalui Instagram @bem_si.

    Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. 

    Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium.

  • BEM SI Gelar Demo Tolak PPN 12 Persen di Depan Istana Negara Hari Ini Megapolitan 27 Desember 2024

    BEM SI Gelar Demo Tolak PPN 12 Persen di Depan Istana Negara Hari Ini Megapolitan 27 Desember 2024

    BEM SI Gelar Demo Tolak PPN 12 Persen di Depan Istana Negara Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
    “
    Tolak PPN 12 persen
    , suara kami suara rakyat,” demikian keterangan ajakan aksi yang diunggah melalui Instagram @bem_si.
    Adapun aksi unjuk rasa hari ini dijadwalkan digelar mulai pukul 15.00 WIB.
    Aksi penolakan ini dilakukan karena mahasiswa menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen bukan solusi, tapi ancaman bagi rakyat kecil. Mahasiswa beranggapan, kebutuhan hidup saat ini semakin mahal dan merugikan semua elemen masyarakat.
    Untuk mengawal jalannya aksi, kepolisian akan menerjunkan 611 personel yang merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, hingga jajaran pemerintah daerah (pemda).
    “Personel yang diturunkan untuk mengawal aksi sebanyak 611 personel,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro.
    Saat ini, pihak kepolisian belum melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi aksi, mulai dari sekitar Patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat hingga ke kawasan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara.
    “Rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan eskalasi massa aksi di lapangan,” kata dia.
    Susatyo pun mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasi mereka dengan cara yang kondusif dan menghindari tindakan provokatif.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menerapkan tarif
    PPN 12 persen
    mulai 1 Januari 2025 sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif PPN 12 persen akan diterapkan pada barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau premium.
    Berikut contoh kelompok barang dan jasa mewah yang sebelumnya dibebaskan PPN lalu mulai tahun depan dikenakan PPN 12 persen:
    Sementara, ada barang-barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas bebas PPN rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Di antaranya adalah:
    Berikut beberapa jenis jasa yang bebas PPN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 meliputi:
    Pemerintah akan menggelontorkan insentif PPN 2025 sebesar Rp 265,5 triliun. Insentif diberikan kepada kelompok bahan makanan, otomotif, dan properti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.