Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Proyek IKN Telan Dana APBN Capai Rp 43,4 Triliun Sepanjang 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi belanja negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 43,4 triliun sepanjang 2024.

    “Senilai Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3% dari total pagu Rp 44,5 triliun,” ungkap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2024, di kantor Kemenkeu, pada Senin (6/1/2024).

    Ada pun anggaran Rp 43,4 triliun tersebut dibelanjakan antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator dan Kementerian lain, serta gedung Otorita IKN.

    Selain itu, untuk pembangunan tower rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Kemudian, untuk pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan serta Bandara di IKN. Terakhir, untuk penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, hingga pengendalian banjir di sekitar IKN.

    Menurut Suahasil, belanja negara APBN untuk IKN ini telah memberikan dampak pembangunan bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan.

    “Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan ini menjadi yang tertinggi. Pada 2022, ekonomi Kalimantan tumbuh 4,5%, 2023 naik 6,2%, di kumulatif kuartal III 2024 ini juga mencapai 6,2% walaupun harga komoditas batu bara, CPO dan harga komoditas lain yang berasal dari Kalimantan mengalami tekanan harga, tetapi ekonomi Kalimantan tetap terjaga,” jelasnya.

    Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di provinsi Kalimantan Timur menurun menjadi 5,14% pada 2024 dan lapangan kerja meningkat 129.000 pekerja menjadi 1,98 juta pekerja pada 2024.

    “Ini adalah bentuk dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bekerja sama membangun daerah,” pungkasnya.

    Sementara itu, secara total, APBN telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun sejak 2022 hingga 2024. Perinciannya, yakni pada 2022 mencapai Rp 5,5 triliun, pada 2023 mencapai Rp 27 triliun dan pada 2024 mencapai Rp 43,3 Triliun.

  • Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah

    Dimulai Besok, Berikut Skema Pemberian Makan Bergizi Gratis yang Disiapkan Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pelaksanaan
    makan bergizi gratis
    (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka bakal berlaku mulai, Senin (6/1/2025).
    Prabowo menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.
    Hal ini disampaikan saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa 10 Desember 2024.
    Pasalnya, memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini. Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pemerintah akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
    “Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah,” kata Prabowo.
    Di sisi lain, program makan bergizi gratis juga akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.
    “Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” kata Prabowo.
    Peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen. Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.
    “Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.
    Dalam acara ini, dia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.
    “Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” imbuh dia.
    Sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada seluruh kepala daerah dan jajaran instansi TNI-Polri hingga Kejaksaan Agung untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
    Permintaan itu disampaikan langsung kepada jajaran pemerintah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis, 7 November 2024.
    “Saya minta tolong semua, Bapak, Ibu, yang hadir di sini untuk mendukung program ini (makan bergizi gratis). Ini program yang sangat ditunggu-tunggu bahkan sebelum saya dilantik itu tiap hari orang nagih ‘kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas’,” kata Gibran.
    “Jadi, sekali lagi Bapak Ibu ini mohon kerja samanya, semua yang ada di sini untuk menyukseskan program ini,” tambah dia.
    Apalagi, menurut Gibran, Presiden Prabowo Subianto sudah berulang kali menegaskan, program makan bergizi gratis adalah salah salah satu program strategis pemerintah.
    Pasalnya, program makan bergizi gratis bakal menggerakkan perekonomian di daerah untuk pengadaan sampai pada distribusinya.
    “Pak Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini,” kata dia.
    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, ada sekitar 3,2 juta-3,3 juta siswa yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis saat program ini pertama kali digelar.
    “Jadi kita targetkan kurang lebih ada 3,2 juta atau 3,3 juta lah yang akan menerima manfaat makan bergizi gratis ketika kick off nanti tanggal 6 Januari,” kata Dedek dilansir siaran Kompas TV, Sabtu 4 Januari 2024.
    Nantinya akan ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang di berbagai daerah di Indonesia yang siap untuk melaksanakan makan bergizi gratis.
    Dalam sehari, satu SPPG akan bertanggungjawab memberikan makanan sebanyak 3.000-3.500 porsi.
    Sementara, Juru Bicara PCO lainnya, Adita Irawati mengatakan, lebih dari 3 juta penerima makan bergizi gratis itu merupakan target penerima manfaat pada Januari hingga Maret 2025.
    nantinya, ibu hamil dan balita yang akan menerima makan bergizi gratis. Jumlah penerima makan bergizi gratis akan ditingkatkan bertahap.
    “Nantinya pada April-Juni penerima manfaat MBG akan bertambah menjadi 6 juta. Lalu, Juli-Agustus akan bertambah lagi jadi sekitar 15 juta penerima,” ungkap Adita. “Targetnya pada 2025 ini sekitar 40 persen penerima manfaat dari MBG bisa terpenuhi,” kata dia.
    Adapun jumlah total penerima manfaat makan bergizi gratis, yakni 82 juta orang. Program ini rencananya akan berjalan selama lima tahun hingga 2029.
    Sementara itu, untuk pelaksanaan makan bergizi gratus selama 2025, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun.
    Adita menjelaskan, program makan bergizi gratis akan langsung diberikan setiap hari selama hari masuk sekolah. Setiap harinya, siswa sekolah akan dapat makanan senilai Rp 10.000.
    Nilai Rp 10.000 tetap mempertimbangkan angka kecukupan gizi. Nilai tersebut juga di luar unsur produksi dan jasa makan bergizi gratis.
    “Untuk menu bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sesuai situasi daerah setempat,” kata Adita.
    Pemberian makanan dilakukan di jam sekolah menurut tingkat satuan pendidikan, yakni mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), TK, SD, SMP dan SMA.
    “Kalau MBG kan memang tiap hari ya di jam-jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis,” kata Adita.
    Untuk PAUD dan TK, makanan akan diberikan di pagi hari karena jam sekolah yang terbatas tidak sampai siang hari. Lalu untuk siswa SD makanan akan diberikan sebelum pukul 12.00 waktu setempat.
    “Sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
    Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program makan bergizi gratis akan melakukan tiga skema penyaluran. Ketiga skema program tersebut, pertama, membangun dapur pusat.
    Kedua, BGN akan membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang. Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam.
    Untuk daerah yang harus dijangkau dalam waktu satu hari, nanti dikirim menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu dengan menu makan yang bervariasi.
    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan makan bergizi gratis akan disalurkan melalui satuan pelayanan di setiap daerah.
    Setiap satuan pelayanan akan mengelola anggaran yang cukup fantastis setiap tahunnya. “Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar-Rp 11 miliar per tahun,” terang Dadan, Sabtu, 4 Januari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    10 Ribu Buruh Sritex akan Geruduk Istana 14 sampai 15 Januari, Siapkan 200 Bus dari Solo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 10 ribu pekerja Sri Rejeki Iman Textile Tbk atau Sritex akan melakukan unjuk rasa di Jakarta pada pekan depan. 

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, mengatakan rencana unjuk rasa itu telah disepakati dalam rapat koordinasi. 

    “Sesuai hasil rakor hari ini terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta akan kami laksanakan pada hari Selasa – Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025,” tutur Slamet dalam keterangan, Jumat (3/12/2025).

    Slamet menambahkan bahwa rencana aksi itu akan dimatangkan setelah audiensi dengan DPRD Sukoharjo.

    “Akan kita matangkan lagi koordinasi setelah aksi di DPRD Sukoharjo hari Senin, 6 Januari 2025,” ujarnya.

    Slamet mengestimasi akan ada 10 ribu buruh Sritex yang akan berdemo selama dua hari berturut-turut. Ribuan pekerja itu akan berangkat dari Kota Surakarta dengan menaiki 200 armada bus. Slamet mengatakan rombongan akan bertandang ke Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.

    Sesampainya di Jakarta nanti, Slamet memilih Monumen Nasional sebagai titik kumpul aksi. “Kami akan sampaikan tuntutan keberlangsungan kerja dan usaha Sritex,” kata Slamet menyebutkan tujuan dari demonstrasi. Ia berujar ada sembilan target instansi, termasuk Mahkamah Agung yang mengukuhkan kepailitan Sritex lewat putusan kasasi.

    Para pekerja Sritex tak hanya menyasar Mahkamah Agung saja, tetapi juga kementerian-kementerian terkait. Khususnya, kementerian yang telah ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  

    Selain itu, dia menyebut, ribuan pekerja Sritex rencananya juga akan melakukan aksi demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR. “Nanti rencananya aksi akan kami lakukan selama dua hari, karena banyak yang dituju. Kami akan datangi semua,” kata dia pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Slamet juga menyampaikan kekecewaannya pada pemerintah. Dia menilai, hingga putusan kasasi yang memperkuat status kepailitan Sritex keluar, pemerintah masih belum melakukan langkah konkret. Sementara hingga saat ini, kondisi pabrik Sritex masih belum dapat beroperasi dengan optimal karena tidak adanya bahan baku yang impor.

    Adapun, izin impor dan ekspor Sritex sedang dibekukan karena status pailit. Hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pekerja Sritex yang dirumahkan, dari yang awalnya 2.500 kini bertambah menjadi 3.500 pekerja. “Jika kondisi ini terus berlanjut, lama-lama bisa PHK (pemutusan hubungan kerja),” ucap Slamet. Ia mengatakan, ribuan pekerja yang dirumahkan itu utamanya yang bekerja di bagian pemintalan. Perusahaan masih terkendala dalam memasok bahan baku, sehingga mereka kini tak memiliki sesuatu untuk dikerjakan.

    Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang. Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah. “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1/2025).

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat. “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok. “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Sritex terkait putusan dari Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan tekstil terbesar tersebut pailit. Putusan itu dibacakan dalam sidang pada Rabu, 18 Desember 2024 lalu. “Amar Putusan: Tolak,” bunyi putusan tersebut seperti dikutip dari laman resmi MA, Kamis, 19 Desember 2024.(tribun network/lit/dod)

  • Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Politik sepekan, respons Jokowi hingga pelantikan kepala daerah mundur

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi selama sepekan dalam kancah politik Indonesia, mulai dari Jokowi merespons soal sebutan dirinya sebagai pimpinan terkorup hingga pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak.

    Berikut rangkuman beritanya:

    Jokowi tanggapi soal sebutan pimpinan terkorup

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal sebutan pimpinan terkorup yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa?” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Presiden RI Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada tahun 2025.

    “Alhamdulillah, tadi dalam ratas (rapat terbatas) yang pertama, kita sudah memutuskan, tidak impor beras, Pak Mentan ya, tahun depan, tidak (impor). Tidak impor beras, kemudian jagung, gula untuk konsumsi, dan garam,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pemerintah pelajari putusan MK soal “presidential threshold”

    Pemerintah sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pembelajaran diperlukan lantaran MK belum menyatakan waktu pemberlakuan putusan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Panglima pastikan oknum TNI pelaku penembakan ditindak tegas

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan oknum TNI yang jadi pelaku penembakan di rest area tol kawasan Tangerang akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

    “Akan segera diproses lebih lanjut apabila terbukti bersalah akan di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Agus.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II DPR: Pelantikan kepala daerah diundur Maret agar serentak

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan bahwa pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

    Dede Yusuf mengatakan bahwa seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada bulan Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian Koperasi Raih Dana Bergulir Rp 10 Triliun Melalui LPDB-KUMKM – Page 3

    Kementerian Koperasi Raih Dana Bergulir Rp 10 Triliun Melalui LPDB-KUMKM – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan, koperasi akan menjadi bagian dari rantai pasok (supply chain) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Disebutkannya, pemasok tersebut termasuk bahan baku, hingga mendistribusikannya.

    “Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, maka perlu ada pengaturan supply chain-nya,” ujar Budi Arie saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Budi Arie juga menuturkan, pihaknya telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk pemasokan bahan baku MBG. Adapun proses lainnya termasuk mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi.

    Dia pun menegaskan koperasi di dalam negeri akan ikut berkontribusi mendukung program makan bergizi gratis yang akan mulai dijalankan 2025 mendatang.

    “Yang penting ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” jelas Budi Arie.

    Diwartakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, dan kabupaten.

    Dia menyebut peredaran uang di desa akan meningkat 800 persen, dari Rp1 miliar menjadi Rp8 miliar per tahun karena program makan bergizi gratis.

    “Sebagai contoh sederhana dengan dana desa, kita gulir Rp1 miliar (per) desa. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo saat menyerahkan anggaran 2025 kepada menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Kita akan balikkan, yang uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah,” sambungnya.

     

  • 10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana aksi demontrasi tengah dipersiapkan oleh sekitar 10.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengonfirmasi bahwa puluhan ribuan buruh ini akan menggelar aksi ke Mahkamah Agung (MA) dan Istana Negara pada 14 dan 15 Januari 2025. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan terkait keberlangsungan kerja mereka.

    “Kami sudah bulat, minggu kedua Januari kami akan ke Jakarta,” ucap Slamet kepada CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2025).

    Katanya, aksi ini akan melibatkan buruh Sritex dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang. Mereka berencana berangkat dengan menggunakan bus yang dananya dihimpun secara mandiri melalui iuran pekerja.

    Adapun aksi damai di Jakarta akan digelar pada 14-15 Januari 2025 dengan jumlah buruh mencapai 10.000 dan diberangkatkan 200 bus. Aksi akan dilakukan ke beberapa tempat seperti Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian BUMN.

    “Kami harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Tengah. Selain itu, kami juga memantau situasi agar aksi tidak bercampur dengan demo PPN 12% yang sedang berlangsung,” jelasnya.

    Adapun rencana aksi ini, kata Slamet, didorong oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan status pailit Sritex. Para buruh khawatir keputusan tersebut akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

    Foto: CNBC Indonesia
    Diputus Pailit, Sritex Bakal Ajukan PK

    “Kami meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan keberadaan kami. Keinginan kami hanya satu, yaitu tetap bisa bekerja,” tegasnya.

    Dalam aksi nanti, para buruh juga berniat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Slamet menyebut, Prabowo sebelumnya menjanjikan tidak akan ada PHK di Sritex. “Kami ke Istana untuk menguatkan Pak Prabowo agar terus membela kepentingan kami,” tambahnya.

    Slamet menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari acara doa bersama dan panggung orasi yang digelar Jumat lalu di Pabrik Sritex. Yang mana kegiatan tersebut, katanya, difasilitasi oleh pihak manajemen dan dikawal aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.

    “Jadi kemarin itu kan pasca putusan kasasi yang menguatkan putusan PN Semarang itu, teman-teman buruh menginginkan untuk melakukan gerakan aksi. Namun, dari pihak manajemen menyampaikan kalau bisa jangan, Karena itu akan mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami difasilitasi dengan doa bersama itu, kemudian dilakukan dengan bebas di dalam situ, tapi dengan tetap penjagaan polisi,” jelasnya.

    Meski sempat ada permintaan dari manajemen agar aksi ke Jakarta dibatalkan, Slamet menegaskan, para buruh tetap berkomitmen.

    “Untuk kita ke Jakarta itu sudah bulat, dan itu disampaikan pada hari Jumat. Teman-teman buruh menyatakan mereka siap semua. Saya di orasi itu “apakah siap ke Jakarta?”, semua menyatakan siap,” ucap dia.

    Selain mengkritisi putusan kasasi, aksi ini juga bertujuan mendesak pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha Sritex. Para buruh berharap langkah hukum yang sedang diambil perusahaan, yakni Peninjauan Kembali (PK), dapat mengubah nasib mereka.

    “Buruh Sritex itu keinginannya terus bekerja, maka keberlangsungan usaha itu kan sudah seharusnya terus berjalan. Maka kami pada Mahkamah Agung agar dalam memutus PK itu mempertimbangkan keberadaan kami yang menginginkan terus bekerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sudah meminta pekerjanya untuk tidak melakukan aksi demo di Istana Negara dan MA.

    “Kami akan membendung itu,” ungkap Wawan saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

    (wur)

  • Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Prabowo Setujui Setop Impor Beras Cs, Kemendag: Kita Dukung Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdangan (Kemendag) menyampaikan penutupan keran impor beras konsumsi, gula, garam, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025 merupakan langkah Indonesia menuju swasembada pangan.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah harus didukung penuh, termasuk memperkuat produk dalam negeri.

    “Program pemerintah untuk melakukan swasembada pangan harus kita dukung penuh, dimulai dari pemenuhan kebutuhan pangan untuk konsumsi yang berasal dari produk dalam negeri,” kata Dewi kepada Bisnis, Kamis (2/1/2024) malam.

    Dalam hal kebutuhan industri, Dewi menjelaskan bahwa penghitungan kebutuhan untuk pemenuhan industri dilakukan berdasarkan neraca komoditas yang dilakukan antar kementerian.

    Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut, di antaranya beras, jagung, gula, dan garam.

    Zulhas menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada tahun ini.

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025.

    Adapun, upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah.

  • Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA)

    Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA)

    Jumat, 6 Desember 2024 15:25 WIB

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sambutan saat melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

    Presiden RI Prabowo Subianto berjalan usai memberi sambutan saat melakukan pertemuan dengan delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/12/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai inisiatif kerja sama, termasuk investasi, irigasi, pengelolaan lahan, hingga proyek energi strategis. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU

  • KSAD Maruli Temui Prabowo di Istana Negara Laporkan Program TNI AD

    KSAD Maruli Temui Prabowo di Istana Negara Laporkan Program TNI AD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1). Momen itu diunggah akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Jumat (3/1).

    “Didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai terselesaikannya sejumlah program TNI AD,” tulis @sekretariat.kabinet pada unggahannya.

    Maruli datang untuk melaporkan sejumlah program TNI AD yang telah selesai ke Prabowo.

    Di antaranya, program 3.355 titik air dan pipanisasi yang berdampak positif mengairi Lahan Pertanian Tadah Hujan seluas 48.043 hektare.

    [Gambas:Instagram]

    Lalu, perbaikan rumah dinas prajurit sebanyak 2.596 unit dan pengadaan kendaraan dinas baru sejumlah 304 Unit.

    Kemudian, perbaikan sebanyak 221 koramil serta pembangunan puluhan berbagai sarana seperti kolam renang, prasarana latihan, dan saran lainnya.

    “Sejumlah program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI-AD,” tulis Seskab.

    (mnf/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Ketua BPK Temui Prabowo Di Istana, Ini yang Dibahas

    Ketua BPK Temui Prabowo Di Istana, Ini yang Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (2/1/2025). Dari pantauan CNBC Indonesia, Isma hadir sekitar pukul 16.04 WIB bersama beberapa pejabat BPK lainnya seperti Anggota V Bobby Adhitiyo Rizaldi dan lainnya.

    Dari keterangan resmi yang dibagikan usai rapat, BPK menyampaikan laporan hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025, kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan laporan itu dilakukan secara tertutup.

    Sebelumnya, BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN, serta opini wajar dengan pengecualian atas empat LKKL yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, serta Badan Pangan Nasional.

    Dari keterangan itu juga BPK juga mengapresiasi penerbitam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga, serta Surat Menteri Keuangan mengenai penunjukan Kementerian/Lembaga pengampu pelaksanaan anggatan TA 2024.

    Selain itu BPK juga menyampaikan kiprah BPK di pada berbagai organisasi internasional (UN Specialized Agencies, UN Related Organization, dan UN Panel of External Auditors). Sehingga pada kesempatan BPK meminta dukungan presiden RI dalam pencalonan BPK sebagai anggota United Nation Board of Auditors (UN BOA) periode 2026 – 2032 yang akan dilakukan pada Maret 2025 dan diputuskan oleh General Assemblu PBB di November.

    (hsy/hsy)