Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    Pelatikan Kepala Daerah Terpilih, Yusril Ihza Mahendra Beri Informasi Penting Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pelantikan kepala daerah terpilih kini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ada kemungkinan molor dari jadwal yang sebelumnya telah dirancang.

    Salah satu penyebabnya karena banyaknya sengketa pilkada yang harus disidangkan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu. Padahal, pemerintah sebelumnya mewacanakan untuk melantik kepala daerah secara serentak.

    Melihat perkembang terkini, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mempertimbangkan agar kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilantik terlebih dahulu.

    Hal itu diungkapkan Yusril seusai bertemi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/1).

    Yusril saat itu membawa dokumen dari putusan MK yang terbaru, mengenai pelantikan kepala daerah yang terpilih.

    Saat ini, masih ada kurang lebih 310 sengketa di MK yang harus melalui proses sidang. “Pemerintah itu berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth, ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk bagaimana apakah dilantik lebih dulu,” ucap Yusril kepada wartawan.

    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berdiskusi dengan Mahkamah Konstitusi apakah para kepala daerah terpilih yang sudah tidak sengketa bisa dilantik terlebih dahulu. “Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti, serentak, apabila sudah selesai sengketa ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu,” kata dia.

  • Jelang Pemindahan ASN ke IKN, PU Beberkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur yang Belum Selesai – Halaman all

    Jelang Pemindahan ASN ke IKN, PU Beberkan Sejumlah Pembangunan Infrastruktur yang Belum Selesai – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) direncanakan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun ini, tetapi beberapa infrastruktur masih belum selesai.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

    Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

    “Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

    Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

    Terkait dengan kapan ASN akan pindah, Zainal menyebut pihaknya hanya menunggu perintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Adapun saat ini IKN memiliki dua milestone penting untuk lima tahun ke depan yang akan menjadi acuan pembangunan.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan milestone dapat menjadi penanda progres signifikan IKN. Dua milestone yang menjadi target utama pembangunan IKN jatuh pada 2025 dan 2028.

    “Saya kira memang kita punya dua milestone yang sangat penting, yaitu di 2025 dan 2028,” kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa (31/12/2024).

    Pada 2025, apabila Menteri PANRB sudah memberi arahan pemindahan ASN ke IKN, Basuki menyebut pihak otorita sudah siap menyambut mereka.

    Otorita IKN disebut telah siap dengan hunian, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya seperti air, listrik, serta pertokoan bagi ASN yang pindah ke IKN.

    Lalu, pada 2028, pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif akan diselesaikan, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya.

    Guna mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, Basuki menyebut langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

    Ia mengatakan, peletakan batu pertama atau groundbreaking akan segera dilakukan lagi di IKN.

    Ada sekitar empat hingga lima proyek groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor.

    “Kami sudah hampir siap untuk menandatangani laporan kepada Presiden. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera melaporkan untuk peresmian, sementara saya akan menyampaikan laporan untuk groundbreaking,” ujar Basuki.

    Pemindahan ASN ke IKN Kata MenPANRB

    Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga negara akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Kepastian pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN belum diketahui waktu pastinya, namun akan dilaksanakan pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan ASN dilakukan.

    “Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, KemenPANRB akan melakukan berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan ASN dalam bekerja, terlebih saat ini ada perubahan kementerian menjadi 48 kementerian.

    Rini pun ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.

    “Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah),” papar Rini.

    Adapan progres pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower yang diperuntukkan bagi ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah mencapai 91,36 persen.

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.

  • 50 Ribu Buruh Sritex dan Pedagang Bakal ‘Serbu’ Jakarta Jika Tuntutan Tak Sesuai Harapan – Halaman all

    50 Ribu Buruh Sritex dan Pedagang Bakal ‘Serbu’ Jakarta Jika Tuntutan Tak Sesuai Harapan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Persoalan nasib pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) sampai saat ini belum menemukan kejelasan secara pasti setelah perusahaan dinyatakan pailit. 

    Bahkan untuk menuntut keberlangsungan pekerja dan perusahaan, awalnya para buruh akan melakukan aksi damai ke Jakarta pada 14-15 Januari 2025.

    Namun, hal tersebut dibatalkan dan hanya mengutus 15 orang perwakilan setelah adanya kunjungan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) ke Sritex dan meminta manajemen menjamin tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Rabu (8/1/2025).

    15 orang perwakilan buruh yang akan berangkat ke Jakarta untuk melaksanakan audiensi ke Mahkamah Agung (MA), Istana Negara, DPR RI dan dilanjutkan ke Kementerian.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto menjelaskan apabila audensi di Jakarta tidak membuahkan hasil, para buruh Sritex akan melakukan aksi damai dengan jumlah besar. 

    “Cuma belum kami sampaikan. Apabila ini tidak sesuai yang kami harapkan (Audiensi gagal). Sesuai dengan saya jelaskan tadi, keluarga pekerja juga mau ikut, pekerja UMKM (sekitar pabrik Sritex) menyatakan kesiapannya untuk ikut, saya pastikan 50.000 orang bakal ke Jakarta,” terang Slamet dikutip dari TribunSolo, Jumat (10/1/2025).

    Slamet menyampaikan, saat ini pemerintah belum secara nyata membantu para buruh PT Sritex dalam status pailit ini. 

    Sebab, dengan status pailit ini para buruh Sritex terancam PHK.

    Para buruh akan membawa dua tuntutan, yakni keberlangsungan kerja karyawan dan kelangsungan usaha Sritex.

    “Namun demikian, kemarin kami sudah ke Kemenaker juga dan kemarin Pak Noel (Wamenaker) sebagai representasi dari negara sudah hadir,” paparnya.

    Saat bertemu dengan Wamenaker, Slamet bercerita pemerintah tetap siap untuk mendukung keberlangsungan usaha dengan bahasa “memaksa”.

    “Kata dari pak Noel (Wamenaker) negara sifatnya memaksa dan kami yakinkan, bentuk paksaan itu memang harus benar-benar dinyatakan secara real, bahwa kami ingin terus bekerja, keberlangsungan usaha di Sritex terus berjalan,” tandasnya. 

    (Anang Maruf Bagus Yuniar/TribunSolo) 

     

    Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Jika Audensi Tak Sesuai Harapan, 50 Ribu Buruh dan UMKM Sritex Sukoharjo Bakal Geruduk Jakarta

     

  • Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah

    Sri Mulyani Kucurkan Trilunan Rupiah Buat Dukung Warga RI Punya Rumah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengucurkan dana triliunan rupiah untuk mendukung program kepemilikan rumah bagi rakyat.

    Hal ini dipaparkan dalam laman Instagram @smindrawati. Dia membagikan momen dirinya menghadiri rapat di Istana Negara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa (8/1/2025).

    “Rapat terbatas dipimpin Presiden @prabowo bersama Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh , Wamenkeu @suahasil Dirut BTN Nixon Napitupulu mengenai Sektor Perumahan untuk mencapai target 3 juta rumah,” kata Sri Mulyani, dikutip Rabu (8/1/2025).

    Adapun, Sri Mulyani menjabarkan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi :

    • Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 triliun

    • Pembiayaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun dengan

    rincian:

    a. FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit

    b. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit

    c. SSB (Susidi Selisih Bunga) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit

    d. Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit

    Rapat terbatas ini membahas percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

    “Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu yang berpenghasilan 8 juta ke bawah. Jadi kita akan membuat skema itu,” ujar Maruarar

    Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

    “Keadilan itu harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor informal itu menjadi perhatian beliau,” kata Maruarar.

    (arj/haa)

  • Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Akhir Januari, Prabowo Terbang ke Arab Saudi Lobi Penambahan Kuota Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan Presiden Prabowo Subianto bakal terbang ke Arab Saudi untuk melobi penambahan kuota haji 2025 kepada otoritas setempat pada akhir Januari.

    Hal tersebut merupakan langkah nyata Presiden Prabowo untuk mengurangi antrean calon jemaah haji Indonesia yang masih sangat panjang. Prabowo disebut akan terbang ke Arab Saudi pada akhir Januari 2025.

    “Insyaallah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Kami berharap beliau sampai ke Saudi, dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” ujar Marwan setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam kesempatan pertemuannya bersama Prabowo ini, Marwan menjelaskan antrean calon jemaah haji Indonesia masih panjang atau kini menyentuh di atas 5 juta calon jemaah. Dikatakannya, banyak calon jemaah haji yang waswas karena sudah lanjut usia (lansia) dan kurang sehat.

    Marwan menyatakan Indonesia mendapatkan kuota haji 2025 sebesar 221.000 jemaah. Kuota ini terbagi menjadi 201.000 jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Namun, angka kuota haji itu masih butuh tambahan untuk mengurai daftar tunggu khususnya ditujukkan pada calon jemaah yang usianya sudah sangat tua.

    “Sudah kita putuskan, sudah diketok dengan 221.000 jemaah (tahun 2025). Ini masih butuh tambahan kita supaya mengurai tadi lamanya daftar tunggu karena usianya juga sudah tua. Kalau tidak berangkat sekarang agak rumit,” ungkapnya.

    Komisi VIII DPR dan Panja Haji DPR berharap Presiden Prabowo dapat meyakinkan otoritas Arab Saudi agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji pada 2025. Menurut Marwan, tambahan kuota haji mencapai 5.000 hingga 10.000 adalah hal menggembirakan bagi calon jemaah.

    Selain upaya presiden, Komisi VIII DPR juga akan melakukan langkah lainnya agar banyak calon jemaah lagi yang bisa diberangkatkan haji pada tahun ini.

    “Ini yang kita butuhkan cara menguranginya itu ya tambahan kuota dan nanti kita mungkin saja akan merevisi Undang-Undang Haji yang bisa kita mengirimkan jemaah. Mungkin saja bersama dengan negara-negara sahabat yang tidak menghabiskan kuotanya,” pungkasnya terkait rencana Prabowo Subianto ke Arab Suadi melobi penambahan kuota haji 2025.

  • Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Presiden Prabowo Belum Puas meski Biaya Haji 2025 Turun

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto disebut belum puas atas penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah panitia kerja (Panja) Haji memberikan laporan kepada Prabowo terkait biaya haji.

    “Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya belum puas,” ucap Marwan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, Marwan menyatakan kepada kepala negara bahwa Panja Haji bersama Kementerian Agama telah berhasil menurunkan biaya haji yang selama ini menjadi persoalan.

    BPIH 2025 yang ditentukan kini senilai Rp 89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan signifikan, yakni sekitar Rp 4 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93,4 juta.

    Dari jumlah tersebut, jemaah akan menanggung biaya sebesar Rp 55.431.750,70 atau 62% dari total BPIH. Marwan menyebut biaya Haji 2025 yang ditanggung jemaah ini turun sekitar Rp 600.000. Sementara itu, nilai manfaat ditentukan Rp 33.978.508,01 atau 38% dari total BPIH.

    Penurunan ini, kata Marwan, sejalan dengan ketekunan para anggota panja yang mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dikoreksi dari pembiayaan sebelumnya. Namun, Presiden Prabowo masih ingin biaya haji turun dari angka yang telah ditentukan.

    “Mengenai spesifikasi angka (biaya haji turun) pak presiden tidak menunjukkan itu. Dapat ditangkap sebetulnya sama pandangan kami dengan bapak presiden mungkin satu atau dua juta lagi bisa diturunkan. Namun, dengan berbagai pertimbangan beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain, kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan,” ungkap Marwan.

    Marwan menambahkan, saran dari Presiden Prabowo menjadi masukan bagi panja agar ke depannya dapat membuat biaya haji lebih terjangkau, di samping tetap memastikan layanan terbaik untuk jemaah.

    Namun, untuk saat ini pelaksanaan haji akan diimplementasikan sesuai biaya Haji 2025 yang telah diputuskan.

    “Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami. Mungkin saja periode ini tidak (turun lagi) karena sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu,” tegas Marwan terkait biaya Haji 2025.

  • Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Dasco Dapati Belanja Alat Tulis Kantor Kementerian Lembaga Capai Rp 44,4 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan efisiensi terhadap pengeluaran anggaran negara di kementerian dan lembaga. 

    Anggaran yang diefisiensi dimulai dari hal-hal kecil, di mana sebelumnya luput dari perhatian.

    “Bagaimana hal-hal kecil yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dalam melakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” kata Dasco dalam acara KSPSI dan Sabang-Merauke Circle bertajuk ‘Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan’, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

    Dasco kemudian mencontohkan adanya anggaran negara membeli keperluan kementerian dan lembaga untuk hal kecil tapi punya dana fantastis.

    Salah satunya pembelian alat tulis kantor (ATK) untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ternyata memiliki angka Rp 44,4 triliun. 

    “Yang saya kemarin ikuti, ada pembelian ATK untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp 44,4 triliun, hanya belanja ATK,” ucapnya.

    Berkenaan dengan itu Dasco mengatakan pembenahan pembelian keperluan kementerian/lembaga saat ini sedang disisir oleh Presiden Prabowo demi efisiensi APBN.

    “Nah hal-hal seperti ini hal-hal yang kecil yang coba dilakukan oleh Pak Prabowo melakukan efisiensi di kementerian,” kata Dasco.

    Termasuk juga akan mengevaluasi segelintir proyek strategis nasional (PSN) yang tidak berdampak bagi bagi masyarakat.

    Namun, Dasco tidak menjabarkan PSN apa yang akan dievaluasi dan dikeluarkan dari daftar.

    Presiden Prabowo kata Dasco, akan mengupayakan efisiensi dan dampak bagi bagi masyarakat apa pun risiko yang nantinya dihadapi.

    “Nah oleh karena itu Pak Prabowo berpikir bahwa ini harus dilakukan apa pun itu risikonya kita akan jalan,” ucap Dasco.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan dalam belanja negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, (10/12/2024).

    “Saudara-saudara sekalian. Belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi. Penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan,” kata Prabowo.

    Penghematan tersebut kata Presiden dalam rangka menghadapi situasi global yang tidak menentu.

    “Sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita,” katanya.

    Selain penghematan, pemerintah juga terus berupaya mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    Presiden mengajak pemerintah daerah untuk bersama sama pemerintah pusat mencegah terjadinya kebocoran anggaran.

    “Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” katanya.

    Kebocoran anggaran tersebut salah satunya yakni pengeluaran terhadap kegiatan yang tidak produktif atau kegiatan yang tidak menyentuh langsung permasalahan rakyat.

    “Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian seminar dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” pungkasnya.

  • Legislator: Tetapkan target pencapaian pembangunan IKN secara terukur

    Legislator: Tetapkan target pencapaian pembangunan IKN secara terukur

    Perlu tahapan pembangunan yang terukur, termasuk upaya menyelesaikan berbagai dampak pembangunan yang terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mengingatkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menerapkan target pencapaian pembangunan (milestone) di ibu kota baru secara terukur.

    Hal ini mengingat APBN 2025 untuk IKN masih berjumlah Rp6,3 triliun dari rancangan anggaran sebesar Rp400,3 triliun.

    “Perlu tahapan pembangunan yang terukur, termasuk upaya menyelesaikan berbagai dampak pembangunan yang terjadi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia pun menilai target yang ditetapkan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono–yang akan merampungkan pembangunan infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif di IKN–sesuai rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Namun dia menilai Prabowo akan pindah ke IKN apabila ibu kota baru telah berfungsi sebagai ibu kota politik.

    “Artinya, selain Istana Negara, di IKN juga [harus] telah berdiri Gedung DPR RI, Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, dan Mabes Polri,” jelasnya.

    Menurutnya, tidak ada beban bagi Presiden Prabowo jika memang harus menunda perpindahan pemerintahan ke IKN dari jadwal yang sudah diutarakan.

    Indrajaya mengatakan infrastruktur gedung yang berperan sebagai Trias Politika (checks and balances) penting untuk terpenuhi, sebab meskipun ketiganya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, tetapi tetap terikat dalam suatu tata hubungan sesuai kewenangan dan batasan yang ditetapkan UUD 1945.

    “Idealnya gedung lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sama-sama berdiri di ibu kota negara,” ucapnya.

    Indrajaya pun berharap agar Kepala OIKN dapat menerjemahkan keinginan Presiden secara realistis, dengan mengedepankan kajian mendalam yang melibatkan para ahli.

    “Perpindahan ke IKN bukan soal kecepatan tapi kesiapan,” ujarnya.

    Dia mengingatkan ada beberapa negara yang gagal meramaikan ibu kota barunya, seperti Korea Selatan yang menetapkan ibu kota selain Seoul yakni Sejong dan Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Kota Yangon ke Naypyidaw.

    Dua kota baru di negara tetangga ini sepi penghuni. Para pegawai pemerintah enggan pindah karena dianggap kurang menopang berbagai aktivitas strategis dan terbatasnya akses publik serta keterpenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, budaya.

    Ada juga perpindahan kota baru yang dinilai terburu-buru karena faktor politik, seperti di Negara Tanzania dari Kota Dar Es Salaam ke Dodoma dan Negara Kazakhstan dari ibu kota Almaty ke Astana.

    Kedua negara ini berharap terjadi pemerataan pertumbuhan penduduk yang sudah membludak, namun justru membuat perekonomian kedua negara terpuruk.

    “Yang ironis, perpindahan Ibu Kota Nigeria dari ibu kota Lagos ke Abuja justru membuat negara tergolong miskin ini menjadi semakin miskin,” kata Indrajaya.

    Berdasar pengalaman negara-negara gagal dalam memindahkan ibu kota, Indrajaya berpandangan, syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN setelah berfungsinya lembaga politik sebagai keputusan strategis dan visioner.

    “Jangan sampai pembangunan yang buru-buru, justru menciptakan kerugian yang lebih besar,” ujarnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Pangan Sebut HPP Jagung Terbaru Berlaku Mulai 1 Februari Saat Masa Panen Dimulai

    Menko Pangan Sebut HPP Jagung Terbaru Berlaku Mulai 1 Februari Saat Masa Panen Dimulai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan, pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) Jagung mulai dilakukan pada 1 Februari 2025.

    Hal itu ia sampaikan setelah rapat koordinasi (rakor) Kemenko Pangan bersama kementerian/lembaga, para asosiasi penggilingan dan asosiasi pengolahan jagung. 

    Zulhas mengatakan, HPP Jagung terbaru ini nantinya akan dibeli oleh Bulog mulai tanggal 1 Februari mendatang.

    “(Untuk HPP) Jagung, Bulog akan menerima harga jagung Rp 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang dan rupanya panen jagung itu akan dimulai Februari,” jelas Zulhas saat konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Zulhas melanjutkan, pemberlakuan HPP Jagung terbaru, bukan diterapkan saat diputuskan pemerintah selepas rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 30 Desember 2024 kemarin. Dia menjelaskan, tujuan kenaikan HPP jagung agar mengakomodir musim panen raya petani jagung pada Februari nanti.

    “Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari. Jadi pada panen yang masak yang akan datang,” ucap dia.

    Selain itu, Zulhas menuturkan HPP gabah dan beras, mulai diberlakukan pada 15 Jamuari 2025 mendatang. Keputusan tersebut diambil, lanjut pria yang kerap dipanggil Zulhas itu, menimbang kesiapan serta anggaran yang dialokasikan dalam penerapannya.

    “Maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah dan beras efektif 15 Januari 2025,” ujarnya.

    Zulhas menuturkan, selain menbutuhkan persiapan, Bulog selaku lembaga yang akan menyerap hasil produksi tersebut, juga membutuhkan persiapan. Persiapan yang dimaksud, berupa pemberlakukan harga jual beras hasil gilingan senilai Rp 12.000 per kilogram, yang akan dibeli oleh Bulog.

    “Jadi efektif gabah Rp 6.500 dibeli oleh pabrik-pabrik (penggilingan) padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh Bulog seharga Rp 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari,” katanya.

    “Jadi saya ulang lagi gabah 15 Januari 2025, sementara jagung 1 Februari 2025,” tegas Zulhas melanjutkan.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung. Kebijakan ini dalam rangka mendukung kesejahteraan para petani.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) swasembada pangan, bersama para menteri bidang pangan di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Senin (30/12/2024).

    Amran mengungkapkan HPP gabah saat ini dinaikkan dari harga Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” ujar dia.

    Amran mengatakan instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.

    “Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujar Mentan Amran dalam menanggapi HPP jagung, gabah, dan beras.

  • Usai Prabowo Batasi Perjalanan Dinas, Kemenkeu Ungkap Negara Hemat Rp 3,6 Triliun – Halaman all

    Usai Prabowo Batasi Perjalanan Dinas, Kemenkeu Ungkap Negara Hemat Rp 3,6 Triliun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, sejauh ini negara berhasil menghemat Rp 3,6 triliun usai Presiden Prabowo Subianto meminta agar ada pembatasan anggaran belanja perjalanan dinas.

    Isa mengatakan pembatasan ini tidak berlaku hanya untuk perjalanan dinas, tetapi juga hal lainnya seperti kegiatan rapat.

    “Dari catatan teman-teman di [direktorat jenderal] perbendaharaan, sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).

    Isa mengatakan bahwa jumlah penghematan Rp 3,6 triliun tersebut merupakan akumulasi dari semua kementerian/lembaga.

    “Dari perintah yang diberikan sekitar bulan Oktober setelah beliau menjabat presiden, kemudian di November diulang lagi, itu kita lakukan penghematan itu Rp 3,6 triliun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.

    Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

    Mulanya Prabowo meminta menteri untuk bekerja dengan efisien dan tidak bekerja seenaknya.

    Ia pun meminta Menteri Keuangan untuk mempelajari lagi alokasi APBN hingga DIPA.

    Prabowo kemudian meminta agar menterinya mengurangi perjalanan luar negeri.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal penghematan anggaran belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024 Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024.

    SE tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Lembaga Pemerintah dan non Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

    “Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulis SE tersebut dikutip Senin (11/11/2024).

    SE tersebut setidaknya memiliki tujuh point yakni pertama, Menteri Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yeng memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sesaran program pade masing-masing Kementerian/Lembaga.

    Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

    Ketiga, dalam hal terdapat kebutuhan, anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menter/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

    Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk belanja perjalanan dinas begi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh dinas pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

    Kelima, kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian Lembaga masing-masing.

    Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman VA DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

    Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.