Xcloud.id

Tempat Fasum: Istana Negara

  • Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. adalah Hakim Konstitusi Republik Indonesia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dipilih Presiden Joko Widodo untuk menduduki posisi Hakim Konstitusi menggantikan I Dewa Gede Palguna yang purna tugas pada 7 Januari 2020 lalu.

    Sosok Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menuliskan dalam sejarah bahwa dirinya menjadi putra pertama Nusa Tenggara Timur yang menjabat sebagai hakim konstitusi sejak MK berdiri. 

    Selain hakim, pria kelahiran Kupang ini juga dikenal sebagai akademisi yang mengajar di Universitas Atma Jaya Jakarta, dilansir Wikipedia.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh lahir dari pasangan Esau Foekh dan Yohana Foekh-Mozes.

    Diketahui, ayah hakim Daniel Yusmic merupakan guru yang pernah bertugas di Kefamenanu dan Pulau Rote.

    Hakim kelahiran 15 Desember 1964 ini adalah anak kelima dari tujuh bersaudara.

    Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menikah dengan Sumiaty.

    Keduanya dikarunia tiga anak, yakni Refindie Micatie Esanie Foekh, Franklyn Putera Natal Foekh, dan Abram Figust Olimpiano Foekh.

    Pendidikan

    Dilansir dari situs MKRI, Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.  pernah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata Tiga.

    Hakim Daniel menempuh pendidikan dasar hingga sarjana di Kupang.

    Sementara pendidikan tinggi lainnya ia tempuh di luar tempat kelahirannya.

    Berikut rincian pendidikan yang pernah dijalani oleh Hakim Daniel :

    SD Inpres Oetete II (1979)
    SLTP Negeri II Kupang (1982)
    SLTA Negeri I Kupang (1985)
    S1 Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
    S2 Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
    S3 Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005) 

    Sepak Terjang

    Daniel Yusmic Foekh sempat gagal menjadi wartawan.

    Bahkan ia bekerja sebagai karyawan swasta setelah dirinya lulus sarjana.

    Kemudian Daniel Yusmic Pancastaki Foekh melanjutkan studi bidang hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk jenjang magister. 

    Dilanjutkan dengan jenjang doktoral yang juga ditempuh di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2010.

    Hakim Daniel juga diketahui sebagai seorang dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

    Hingga akhirnya pria kelahiran Kupang ini menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta.

    Ia mengampu mata kuliah hukum tata negara, hukum tata negara darurat, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

    Tak sampai di situ saja, Daniel pun pernah dipercaya menjadi Kepala Bagian Hukum Tata Negara dan Wakil Dekan Fakultas Hukum.

    Namanya juga diketahui aktif di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Asosiasi Pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK).

    Ia pernah mendaftar menjadi hakim MK di tahun 2003 dari unsur pemerintah.

    Namun, dalam pendaftaran tersebut Daniel gagal karena tidak memenuhi syarat.

    Pada tahun 2019, Daniel tidak menyerah dan mulai mendaftar lagi menjadi calon hakim MK.

    Saat itu ia mendaftar untuk menggantikan I Dewa Gede Palguna yang telah akan habis masa jabatannya. 

    Usahanya tidak sia-sia, pada bulan Desember 2019 itulah Daniel dinyatakan lolos menjadi salah satu dari delapan orang kandidat usai seleksi administrasi dan tertulis.

    Kemudian nama Daniel Yusmic Pancastaki Foekh menjadi satu dari tiga nama yang diajukan oleh panitia seleksi kepada Presiden.

    Hingga akhirnya, pada 7 Januari 2020, Daniel dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama Suhartoyo.

    (TRIBUNNEWS/Ika Wahyuningsih)

  • Rugi Saat Panen, Petani Ponorogo Jatim Minta Bantuan Bulog Harga Gabah Hanya Dihargai Rp5.500 per Kg – Halaman all

    Rugi Saat Panen, Petani Ponorogo Jatim Minta Bantuan Bulog Harga Gabah Hanya Dihargai Rp5.500 per Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, – Petani padi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengaku mengalami kerugian saat memasuki panen.

    Hal itu karena harga gabah hasil panen petani hanya dihargai Rp5.500 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. 

    Kondisi ini membuat petani merugi dan tidak bisa menutupi biaya besar yang telah dikeluarkan. 

    Mereka berharap Bulog turun tangan menyerap secara maksimal hasil panen sesuai HPP yang dikeluarkan. Apalagi sebentar lagi akan memasuki panen raya. Harga dikhawatirkan akan semakin anjlok.

    “Kami sudah mengetahui kalau pemerintah sudah menetapkan harga gabah naik menjadi Rp6.500. Oleh karenanya kami berharap bisa terjual seharga HPP. Namun kenyataannya hanya dihargai Rp 5.500. Biaya yang kami keluarkan sudah sangat banyak.  Kami rugi Rp 1.000 per kilogram, dan nilai tersebut sangat berarti,” ungkap Abdul Sabidin, petani di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, saat ditemui di lokasi panen miliknya, Selasa, (14/1/2025).

    Abdul menambahkan, bahwa selama ini para petani menjual gabah miliknya kepada tengkulak karena Bulog belum menyerap gabah milik petani di daerahnya. 

    Dengan HPP Rp6.500, petani sangat berharap bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik dari sebelumnya. 

    “Kami terpaksa segera menjual ke tengkulak karena selama ini, gabah kami belum pernah diserap oleh Bulog. Kebutuhan kami sangat mendesak untuk kehidupan sehari-hari kami bersama keluarga dan persiapan tanam berikutnya,” imbuh Abdul. 

    Sementara itu, penyuluh pertanian setempat, Edy Widodo mengungkapkan bahwa petani di Desa Paringan selama ini masih panen dengan cara manual. Walau begitu hasilnya sangat tinggi. 

    Ia berharap peran Bulog menyerap gabah milik petani bisa segera dilaksanakan sesuai HPP yang telah dikeluarkan. 

    “Kami berharap petani tidak menjual gabahnya kepada tengkulak karena pasti akan anjlok. Dengan catatatn Bulog gerak cepat serap gabah milik petani sesuai HPP,” harap Edy.

    “Kami sangat berterimakasih karena pemerintah sudah berusaha menaikan HPP gabah dan jagung. Namun ia berharap bahwa pemerintah juga turut menekan Bulog agar serap gabah milik petani secara maksimal. Dengan begitu petani bisa merasakan keuntungan dan tidak terpuruk,” tambah Edy. 

    Pada Rapat Terbatas  di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12/2024) lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp500, yaitu dari Rp6.000 menjadi Rp6.500. 

    Tak hanya itu, pemerintah melalui Perum Bulog pun kan membeli dan menampung berapa pun hasil produksi gabah, beras, dan jagung petani.

    Hasil panen petani itu nantinya bakal ditampung di gudang-gudang milik Bulog, induk koperasi, dan gudang resi.

  • Viral Video Adik Prabowo Tolak Bersalaman dengan Marurar Sirait, Diduga Terjadi di Istana Negara

    Viral Video Adik Prabowo Tolak Bersalaman dengan Marurar Sirait, Diduga Terjadi di Istana Negara

    GELORA.CO – Sebuah video viral di media sosial yang menarasikan Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menolak bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. 

     

    Dalam video itu, terlihat Maruarar Sirait menghampiri Hashim, namun adik dari Presiden Prabowo itu menarik tangannya. Meski demikian, belum diketahui secara pasti konteks Hashim menarik tangannya itu.

     

    Peristiwa itu diduga terjadi setelah acara penandatanganan kerja sama atau MoU 1 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1). Ara dan Hashim sempat terlihat bersama di hadapan media tanpa menunjukkan adanya perseteruan.

     

    Setelah acara penandatanganan itu, Ara menyampaikan bahwa komitmen kerja sama pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah.

     

    “Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” ucap Maruarar.

     

    Ara juga menuturkan bahwa target dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, Ara menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

     

    “Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan,” tuturnya.

     

    Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

     

    “Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani,” ujar Hashim.

     

    Sementara, pihak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dan Menteri Perumahan Maruarar Sirait belum merespons konfirmasi JawaPos.com terkait viralnya video dugaan penolakan Hashim dengan Ara.

  • Dua Jam Bertemu Presiden Prabowo, Kepala PPATK dan Jaksa Agung Muda Tutup Mulut

    Dua Jam Bertemu Presiden Prabowo, Kepala PPATK dan Jaksa Agung Muda Tutup Mulut

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana enggan membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung Muda (JAM) Kejaksaan Agung, Kepala PPATK, dan Plt Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

    Ivan tak mau banyak mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Dia hanya mengatakan, pertemuan berlangsung lama dan banyak arahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Panjang ya, banyak sekali arahan dari beliau (Prabowo Subianto),” kata Ivan kepada awak media yang menunggu.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, Kepala PPATK dan lima jaksa agung muda keluar dari gerbang istana sekitar pukul 16.45 WIB, setelah bertemu Prabowa Subianto selama dua jam dan langsung menuju ke mobil masing-masing.

    Sementara itu, Jamintel Reda Manthovani juga irit bicara ketika ditanya pertanyaan yang sama. Ia justru menyerahkan kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavanda untuk menjawab.

    “Sama PPATK ya,” kata Reda.

    Diberitakan sebelumnya, 5 jaksa agung muda dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana tiba di Istana Negara, Jakarta. Lima jaksa agung muda tiba pukul 14.26 WIB.

    Kelima jaksa tersebut adalah Jamintel Reda Manthovani, Jamdatun Narendra Jatna, Jampidum Asep Nana Mulyana, Jampidmil Ali Ridho, dan Jampidsus Febrie Adriansyah.

    Disusul selanjutnya oleh  Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Jaksa muda hingga kepala PPATK dipanggil merapat untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya pembahasan rapat terbatas hari ini, Ateh memilih menolak menjawab. Dia hanya menyebut kedatangannya merupakan pergantian jadwal dari rapat sebelumnya yang sempat ditunda sebelumnya.

    “Belum, belum,” ujar Ateh.

    “Iya (reschedule rapat sebelumnya),” jelasnya.

  • Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau Nasional 13 Januari 2025

    Usai Bertemu Prabowo di Istana, Kepala PPATK: Banyak Sekali Arahan Beliau
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para jaksa dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana irit bicara mengenai isi pertemuan dengan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Kepala PPATK Ivan menjadi yang pertama keluar dari gerbang Istana Negara sekitar pukul 16.45 WIB.
    Ia tidak banyak berkomentar mengenai hasil diskusi dengan Prabowo, meski ia mengaku ada arahan yang diberikan Prabowo.
    “Panjang ya, banyak sekali arahan dari beliau. Iya (khususnya untuk PPATK), sama JAM (
    Jaksa Agung Muda
    ), ya,” kata Ivan saat ditemui usai bertemu di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
    Setelah itu, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani turut keluar menuju mobil dinas untuk pulang.
    Lalu, keluar pula Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Tak berbeda jauh dengan Ivan, para jaksa yang keluar bergiliran ini pun enggan menuturkan arahan dari Prabowo.
    “(Nanti dijelaskan) Sama PPATK, ya,” ucap Reda di kesempatan yang sama.
    Adapun Narendra juga menyatakan tidak ada apa pun yang dibahas pada pertemuan kali ini.
    “Enggak ada,” ucapnya singkat.
    Sebelumnya diberitakan, para jaksa hingga Kepala PPATK mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, para jaksa datang bertahap melalui pilar Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.14 WIB.
    Mereka datang bergiliran dan berjalan menuju kompleks Istana Negara dan Istana Merdeka.
    Jaksa yang hadir terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana.
    Lalu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer Mayjen Mokhamad Ali Ridho.
    Ada pula Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
    Belum diketahui apa pembahasan antara para jaksa dengan Presiden Prabowo.
    Adapun saat ini, pertemuan masih berlangsung.
    “Belum tahu,” kata Febrie Ardiansyah sebelum memasuki gerbang Istana Negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usai Lantik Raline Shah, Meutya Hafid Langsung Menghadap Prabowo

    Usai Lantik Raline Shah, Meutya Hafid Langsung Menghadap Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Menurut pantauan Bisnis, Meutya tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih pukul 15.36 WIB. 

    Dia menyebut pertemuannya dengan Prabowo bakal membahas seputar aktivitas di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    “Ngobrol-ngobrol aja terkait dengan Kementerian,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, dia juga menyampaikan akan melaporkan terkait dengan giat telah melantik jajaran pejabat di lingkungan Kemkomdigi.

    Salah satu yang dilantik adalah selebritas Raline Shah yang dipercaya menjadi Staf Khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Termasuk sekretaris jenderal, lima direktur jenderal (dirjen), satu inspektur jenderal, dan tiga staf khusus dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 

    Lima dirjen itu adalah Dirjen Infrastruktur Digital, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Dirjen Ekosistem Digital, Dirjen Pengawasan Ruang Digital, serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media.

    “Tentu nanti akan disampaikan [soal pelantikkan], sama program kementerian yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” pungkas Meutya.

  • Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Prabowo Panggil Jaksa Agung, PPATK Hingga BPKP Ke Istana, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa pejabat Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke Istana Negara, Senin (13/1/2025).

    Dari pantauan CNBC Indonesia, para pejabat mulai tiba di Istana sejak pukul, 14.15 WIB. Diantaranya seperti Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani.

    Hanya saja saat dikonfirmasi mengenai agenda pertemuan, para pejabat masih enggan membeberkan.

    “Belum,” kata Febrie Adriansyah, saat ditanya perihal rapat. Sementara pejabat Kejaksaan Agung lainnya juga enggan memberikan komentar.

    Diketahui dalam rapat itu juga dihadiri Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Plt Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (haa/haa)

  • RI Setop Impor Beras, Bapanas: Harga Beras Dunia Ikut Turun

    RI Setop Impor Beras, Bapanas: Harga Beras Dunia Ikut Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menyetop keran impor beras pada 2025 turut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa kebijakan tersebut memicu harga beras di pasar dunia yang ikut turun.

    “Begitu Pak Menko [Zulkifli Hasan] sampaikan bahwa kita tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari US$640 per metrik ton, turun lagi ke US$590–US$490. Hari ini sudah dekat-dekat di US$400-an. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini,” ungkap Arief, dikutip dari keterangan resmi pada Minggu (12/1/2025).

    Menurut data perkembangan harga beras putih 5% (Free on Board) dari beberapa negara, Arief menuturkan bahwa rata-rata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga US$622–US$655 per metrik ton. 

    Adapun, per 19 Desember 2024 merupakan momen setelah pengumuman setop impor beras Indonesia, yang juga mulai menurun di kisaran US$455–US$514 per metrik ton.

    Bapanas mencatat tren harga beras putih semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi US$430–US$490 per metrik ton.

    Berdasarkan The FAO All Rice Price Index (FARPI) menyebutkan Indeks di Desember 2024 menurun 1,2% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Secara setahun penuh, rata-rata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8% dibandingkan 2023.

    “Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa kesejahteraan petani padi tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 adalah 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama lima tahun terakhir. Sementara itu, NTPP di Desember 2024 dengan angka 108,90.

    Di sisi lain, Bapanas menyampaikan bahwa kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak 1958 dengan raihan 1,54%.

    “Tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut terdiri dari beras, jagung, gula, dan garam.

    Zulhas menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada tahun ini.

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya, Pak Mentan, ya? Tahun depan tidak impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025.

    Adapun, upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah.

  • 211 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Megapolitan 12 Januari 2025

    211 WNI yang Dideportasi dari Arab Saudi Tiba di Bandara Soekarno-Hatta
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 211 warga negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Sabtu (11/1/2025).
    Mereka tiba di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung diarahkan ke ruang imigrasi. Di sana, petugas imigrasi mengecek dokumen perjalanannya.
    “Alhamdulillah pada hari ini sudah tiba 211
    pekerja migran
    kita. Mereka memang bekerja di Saudi dan kemudian melakukan pelanggaran keimigrasian,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha di lokasi, Minggu (12/1/2025) dini hari.
    Setelah melakukan proses imigrasi, satu per satu mereka diarahkan ke Badan Karantina Kesehatan (BKK) untuk melakukan cek kesehatan, termasuk pengecekan virus HMPV.
    “Iya kami melakukan cek kesehatan, salah satunya pengecekan virus HMPV,” kata dia.
    Usai dari BKK, pihak BP2MI pun melakukan pendataan terhadap 211 WNI yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuannya agar nama mereka tidak lagi terdaftar sebagai pekerja di Arab Saudi.
    “Kami datang terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan proses penjemputan oleh pihak keluarga masing-masing,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Menteri Perlindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menerima kepulangan sejumlah 211 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Arab Saudi.
    Hal itu disampaikannya saat memberikan pidato dalam kegiatan Seminar Nasional ‘Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul Berdaya Saing Global’ di Universitas Islam Malang (Unisma) pada Sabtu (11/1/2025).
    “Sebenarnya ada tiga acara yang jadwalnya tumpang tindih atau bersamaan hari ini, sebenarnya sangat penting salah satunya menerima deportasi dari Arab Saudi sebanyak 211 orang, dan saya diperintah langsung oleh Istana Negara untuk menerima,” kata Karding, Sabtu (11/1/2025).
    Diduga ratusan WNI tersebut merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara nonprosedural atau ilegal.
    Karding menyampaikan bahwa para WNI yang dideportasi ini tidak ada hubungannya dengan haji dan umrah.
    Sedangkan, dia menyampaikan bahwa pihaknya memperkirakan saat ini ada sekitar 6 juta PMI ilegal yang bekerja di luar negeri. Lebih banyak daripada PMI legal yang jumlahnya 5,2 juta orang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • IKN akan Kedatangan Investor dari Swedia, Basuki Tegaskan Pembangunan Nusantara Terus Berlanjut – Halaman all

    IKN akan Kedatangan Investor dari Swedia, Basuki Tegaskan Pembangunan Nusantara Terus Berlanjut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan kelanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, terus berjalan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal tersebut disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono saat menerima kunjungan dari delegasi Parlemen Swedia yang tergabung dalam kelompok persahabatan parlemen Swedia-Indonesia, di Galeri UMKM, Nusantara, belum lama ini.

    “Mereka ingin melihat progres pembangunan IKN. Juga dikarenakan dengan perubahan pemerintah ini, mereka ingin memastikan apa benar IKN ini berjalan,” tutur Basuki dikutip Minggu (12/1/2025).

    Basuki menyampaikan kepada delegasi tersebut, bahwa dirinya sudah mendapatkan kepastian kelanjutan program pembangunan IKN dari Presiden Prabowo. 

    “Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Sekretaris Negara, menanyakan program di IKN ini. Menurut Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahannya, yaitu diteruskan,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan ini, Basuki pun enjelaskan terdapat tiga sumber pembiayaan pembangunan IKN, yakni dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), investasi sektor swasta, dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).

    “Kami sampaikan bahwa sekitar Rp58 triliun sudah ada dari investasi sektor swasta. KPBU juga sudah ada dari usulan yang sedang diproses untuk jalan, MUT (Multi Utility Tunnel) maupun hunian, dari Intiland dan Nindya Karya, dari APBN Rp68 Triliun sampai sekarang,” ujarnya.

    Basuki menjelaskan terkait minat investasi dari Swedia, mereka menanyakan terkait pengembangan teknologi dan transportasi electric vehicle. 

    Selain itu, ia mengungkapkan bahwa Wakil Duta Besar Swedia Gustav Dahlin akan kembali dengan membawa beberapa calon investor.

    “Beliau (Wakil Duta Besar Swedia untuk Indonesia) akan membawa beberapa investor Swedia untuk kembali ke sini,” ungkap Basuki.

    Beberapa Proyek IKN Belum Selesai

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan masih ada beberapa pembangunan yang belum selesai di IKN seperti jalan tol dan jalan akses bandara.

    Ada juga pembangunan infrastruktur air minum yang tengah ditambah kapasitasnya.

    “Itu ada beberapa [infrastruktur] yang belum, yang kita selesaikan tahun ini. Kalau infrastruktur SDA kan sudah selesai semua. Kemudian Cipta Karya ada air minum kita tambah kapasitasnya, MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil, perapihan” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PU Zainal Fatah ketika ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).

    Beberapa infrastruktur pemerintahan yang disebut Zainal sudah rampung adalah Istana Negara dan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

    Ia memastikan pembangunan infrastruktur ini akan secepat mungkin dirampungkan oleh Kementerian PU.

    Pemindahan ASN ke IKN 

    Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian maupun lembaga negara akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

    Kepastian pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN belum diketahui waktu pastinya, namun akan dilaksanakan pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan ASN dilakukan.

    “Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak,” ujar Rini dikutip dari Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, KemenPANRB akan melakukan berkoordinasi dengan Otorita IKN terkait kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan ASN dalam bekerja, terlebih saat ini ada perubahan kementerian menjadi 48 kementerian.

    Rini pun ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke IKN.

    “Jadi basisnya baru gitu ya, jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik kemudian ada penyebaran dulu (untuk kementerian yang dipecah),” papar Rini.

    Adapan progres pembangunan rumah susun (rusun) sebanyak 47 tower yang diperuntukkan bagi ASN serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) di IKN telah mencapai 91,36 persen.

    Pembangunan 47 tower rusun ini dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

    Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02 persen.

    Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84 persen.

    Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16 persen.

    Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81 persen.

    Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91 persen.

    Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44 persen.

    Selain enam paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya.

    9 tower itu merupakan asrama Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di IKN sebanyak 2 tower, Hunian Modular TNI sebanyak 3 tower, dan Hunian Vertikal Negara sebanyak 4 tower.